Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara pendaftaran NPWP secara langsung dan elektronik, serta kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan usaha.
2. Juga membahas tentang pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pencabutan pengukuhan PKP, dan penghapusan NPWP.
3. Tempat dan
Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai wajib dilaporkan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jangka waktu pendaftaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat pendaftaran NPWP, syarat dan jangka waktu penerbitan NPWP, serta kewajiban penyampaian SPT dan konsekuensinya bila tidak disampaikan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang prosedur permohonan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan penghapusan NPWP seperti wajib pajak meninggal dunia atau perusahaan yang dibubarkan.
3. Kantor Pelayanan Pajak berupaya meningkatkan sosialis
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Mencakup pengertian pajak, wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, surat pemberitahuan pajak, ketetapan pajak, penagihan pajak, keberatan dan banding, pembukuan perpajakan, serta pemeriksaan dan penyidikan di bidang perpajakan.
Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai wajib dilaporkan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jangka waktu pendaftaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat pendaftaran NPWP, syarat dan jangka waktu penerbitan NPWP, serta kewajiban penyampaian SPT dan konsekuensinya bila tidak disampaikan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang prosedur permohonan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan penghapusan NPWP seperti wajib pajak meninggal dunia atau perusahaan yang dibubarkan.
3. Kantor Pelayanan Pajak berupaya meningkatkan sosialis
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Mencakup pengertian pajak, wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, surat pemberitahuan pajak, ketetapan pajak, penagihan pajak, keberatan dan banding, pembukuan perpajakan, serta pemeriksaan dan penyidikan di bidang perpajakan.
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara online dan offline, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Juga dibahas mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP, serta pengertian dan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) serta jenis dan batas waktu pelaporannya.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Termasuk pengertian-pengertian kunci seperti wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, pengusaha kena pajak, dan kewajiban-kewajiban terkait pendaftaran dan pelaporan perpajakan.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi perpajakan dan praktikum komputer. Isinya meliputi pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak dan fungsinya, tata cara mendaftar dan memperoleh NPWP, ketentuan wajib pajak pindah, penghapusan NPWP, penerbitan NPWP secara jabatan, sanksi terkait NPWP, serta penetapan pengusaha kena pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk definisi, subjek yang wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP, sanksi terkait, dan manfaat memiliki NPWP.
Dokumen ini menjelaskan tentang surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Subjek pajak harus memenuhi syarat tertentu seperti memiliki NPWP dan menyampaikan SPT tahunan, lalu mengajukan permohonan ke KPP domisili untuk mendapatkan surat keterangan domisili yang berisi informasi negara mitra dan tahun pajak.
Makalah ini membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan PKP. NPWP merupakan nomor identitas wajib pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan administrasi perpajakan. PKP adalah pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan sebagai subjek pajak. Makalah ini juga menjelaskan cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP serta undang-undang yang
Dokumen tersebut membahas tentang istilah-istilah perpajakan dan ketentuan umum terkait pendaftaran wajib pajak. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi wajib pajak, syarat-syarat dan tempat pendaftaran NPWP, serta sanksi bagi yang tidak mendaftar.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, termasuk mengatur tentang definisi wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, tempat pendaftaran wajib pajak, dan persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak."
Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara online dan offline, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Juga dibahas mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP, serta pengertian dan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) serta jenis dan batas waktu pelaporannya.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Termasuk pengertian-pengertian kunci seperti wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, pengusaha kena pajak, dan kewajiban-kewajiban terkait pendaftaran dan pelaporan perpajakan.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi perpajakan dan praktikum komputer. Isinya meliputi pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak dan fungsinya, tata cara mendaftar dan memperoleh NPWP, ketentuan wajib pajak pindah, penghapusan NPWP, penerbitan NPWP secara jabatan, sanksi terkait NPWP, serta penetapan pengusaha kena pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk definisi, subjek yang wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP, sanksi terkait, dan manfaat memiliki NPWP.
Dokumen ini menjelaskan tentang surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Subjek pajak harus memenuhi syarat tertentu seperti memiliki NPWP dan menyampaikan SPT tahunan, lalu mengajukan permohonan ke KPP domisili untuk mendapatkan surat keterangan domisili yang berisi informasi negara mitra dan tahun pajak.
Makalah ini membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan PKP. NPWP merupakan nomor identitas wajib pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan administrasi perpajakan. PKP adalah pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan sebagai subjek pajak. Makalah ini juga menjelaskan cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP serta undang-undang yang
Dokumen tersebut membahas tentang istilah-istilah perpajakan dan ketentuan umum terkait pendaftaran wajib pajak. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi wajib pajak, syarat-syarat dan tempat pendaftaran NPWP, serta sanksi bagi yang tidak mendaftar.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, termasuk mengatur tentang definisi wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, tempat pendaftaran wajib pajak, dan persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak."
Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
NPWP (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK), WAJI
PAJAK NON EFEKTIF, KODE AKUN PAJAK, SS
JATUH TEMPO PEMBAYARAN
Disusun Oleh :
Yenny Dwi Handayani
2
nomi & Bisnis
Akuntansi
www.mercubuana.ac.id
2. inisi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebaga
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunaka
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
4. NPWP terdiri dari 15 digit meliputi 9 digit pertama
merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya
merupakan kode administrasi perpajakan
5. nfaat langsung jika memiliki NPWP:
Sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran /kredit pajak) atas
fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu WP bertolak keluar nege
Sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin
usaha perdagangan (SIUP)
Sebagai salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank
6. ngsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) :
Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
Menjaga ketertiban dalam pengawasan administrasi
perpajakan.
7. cara pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP
ajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung
au melalui pos ke kantor pelyanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan dan
ngamatan potensi perpjakan (KP4) setempat dengan melampirkan ketentua
bagai berikut:
Untuk WP orang pribadi Non Usahawan
Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah sura
terangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau
pala desa bagi orang asing
Untuk WP Orang Pribadi Usahawan
– Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah
surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal
lurah atau kepala desa bagi orang asing
– Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari
instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa
8. a cara pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP
Untuk WP Badan
– Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau atau surat keterang
penunjukan dari kantor pusat bagi BUT
– Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah
surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal
lurah atau kepala desa bagi orang asing
– Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari
instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa
Untuk Bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong
– Fotokopi KTP Bendaharawan
– Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan
9. a cara pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP
Untuk joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau
emungut
– Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation
– Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation
– Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing,
dari salah satu pengurus joint operation
Wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusah
rtentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirka
tokopi surat keterangan terdaftar
Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus
lengkapi dengan surat kuasa khusus
10. ndaftaran NPWP dan PKP secara Elektronik
Pendaftaran NPWP oleh wajib pajak dapat dilakukan
secara elektronik yaitu melaui internet di situs Direktorat
Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id
dengan mengeklik e-registration. Wajib pajak cukup
memasukkan data data pribadi (KTP/SIM/PASPOR) untu
dapat memperoleh NPWP. Selanjutnya dapat
mengirimkan mellaui pos fotokopi data pribadi tersebut k
KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
kedudukan wajib pajak
11. WAJIBAN MENDAFTARKAN dan MELAPORKAN USAHA
U KUP Pasal (1) ;"Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan
ubjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undanga
erpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendera
ajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, atau
mpat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP".
Wajib pajak OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
Wajib pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak
melakukan pekerjaan bebas, tapi penghasilan 1 (satu) bulan jika
disetahunkan lebih dari PTKP
Wajib pajak Badan
12. WAJIBAN MENDAFTARKAN dan MELAPORKAN USAHA
U KUP Pasal (2) ;"Setiap WP sebagai pengusaha yang dikenakan pajak
rdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya
da kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi temp
nggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha
akukan untuk dikukuhkan menjadi PKP".
Wajib pajak OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang
memenuhi ketentuan sebagai PKP
Wajib pajak Badan yang memenuhi sebagai PKP
Wajib pajak sebagai Pengusaha Kecil yang memilih untuk menjadi PKP
WP sebagai Pengusaha Kecil yang tidak memilih menjadi PKP tapi dalam
suatu masa pajak dalam satu tahun buku total peredaran bruto melampaui
batasan yang telah ditetapkan sebagai PKP.
13. NERBITAN NPWP SECARA JABATAN
Dalam hal wajib pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri,
tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri, KPP dap
menerbitkan NPWP secara jabatan.
Penerbitan NPWP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil
Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang
mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara
Verifikasi.
Dimulai sejak WP memenuhi persyaratan susbjektif dan objektif
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ,
paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP atau
dikukuhkan sebagai PKP
14. GKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PENGUKUHAN
P
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
tidak melakukan pekerjaan Pajak paling lama pada akhir bula
berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suat
bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP.
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
melakukan pekerjaan bebas paling lambat 1 (satu) bulan
setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mula
dilakukan.
Wajib Pajak badan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat
pendirian.
Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/ atau pemungu
pajak, paling lambat sebelum melakukan pemotongan
dan/atau pemungutan pajak.
15. nghapusan NPWP
Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabi
wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
Wajib pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajaknya
sendiri
Wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal
karena warisan
Dianggap perlu oleh Direktur jenderal pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak
yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentu
perundang-undangan perpajakan
ektur jenderal pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas
mohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WP OP atau 12 bulan
uk WP Badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap
16. ncabutan pengukuhan PKP
Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan oleh Direktur Jendera
Pajak
PKP pindah alamat kenaungan KPP lain
PKP menyalahgunakan pengukuhan
Peredaran bruto PKP tidak melebihi batasan pengusaha kecil
Kewajiban PPN pengusaha kena pajak dipusatkan ditemat lain
17. AJIB PAJAK NON EFEKTIF
P Non Efektif merupakan WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan tetap
asih terdaftar sebagai Wajib Pajak. WP Non Efektif terdiri dari :
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi
secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan
pekerjaan bebas;
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan
penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan
keputusan ; atau
Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif teta
belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. mpat Pembayaran PAJAK
Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah Kantor Po
dan Giro serta Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendr
Anggaran
Direktorat Jendral Pajak tidak dibenarkan menerima setoran
pajak dari Wajib Pajak
19. P (SURAT SETORAN PAJAK)
P adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
enggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melaui tempat
mbayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan:
lembar 1 untuk arsip wajib pajak,
lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),
lembar 3 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP),
lembar 4 untuk bank/kantor pos (kantor penerima pembayaran)
20. P (SURAT SETORAN PAJAK)
atu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran:
Satu jenis pajak
Satu masa atau tahun pajak atau bagian tahun pajak
Satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapa
PBB atau surat tagihan pajak PBB
KA diperlukan SSP DAPAT DIBUAT DALAM RANGKAP 5 (LIMA)
engan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau
hak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
21. Tata Cara Pendaftaran
Secara Langsung
– Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik,
permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan
mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
– Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
– Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
– Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan:
• secara langsung;
• melalui pos atau
• melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
– Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP
atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.
– KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1
(satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
– NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.
22. Tata Cara Pendaftaran
•
Secara Elektronik
melalui eRegistration
• Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-
Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
• Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-
Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai
kekuatan hukum.
• Untuk panduan penggunaan Aplikasi e-Registration dapat dilihat pada halaman situs Aplikasi e-
Registration pada tautan berikut:Help e-Registration.
• Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi e-
Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan di atas, ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib
Pajak.
• Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload)
salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan
menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
23. •
• Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima
oleh KPP.
• Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara
elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Jadi, pastikan
dokumen yang disyaratkan telah diterima KPP sebelum jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja.
• Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP
menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
• Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan
Surat, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan
Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
• Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui
pos tercatat.
• Jadi, pastikan alamat yang Anda cantumkan pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak
adalah benar dan lengkap.
24. 1. Buka situs resmi pajak yaitu di >> https://ereg.pajak.go.id
anda akan di hadapkan halaman masuk (Login)
karena anda baru mendaftar klik saja "Belum punya akun?
klik daftar untuk mendaftar" lihat gambar di bawah ini,’’
25. etelah itu buka email anda dan klik 3. Kemudian untuk masuk ke dasbor
saja pada ‘’Link Verivikasi e-regestration anda harus login
maka akan muncul halaman ini gunakan email dan password yang
anda buat di captcha dan Login
26. • 4. Selanjutnya ada 9 tahap yang harus anda
lalui dengan mengisi beberapa formulir. Pada
tahap pertama anda hanya kasih tanda
centang (ceklis) salah satu dari 5 pilihan, karena
saya mendaftar secara pribadi maka saya centang pada
"Orang Pribadi" untuk status pusat atau cabang saya
ceklis "Pusat“
27. • 5. Jika sudah, klik saja "Next" maka muncul popup 6. Isilah formulir identitas anda sebagai
ucapan selamat, silahkan masuk ke email Waib Pajak contohnya bisa anda lihat
anda, akan ada email masuk seperti awal gambar di atas, kemudian klik "Next" akan
tadi dan klik saja”Link Aktifasi” menuju tahap ke 3
maka anda akan masuk ke tahap 2
28. 9. Isikan pada halaman yang muncul ini 10. Untuk alamat KTP ini jika sama dengan
ma desa/kelurahan, kecamatan dan klik ‘’Cari’’ tempat tinggal anda maka beri ceklis
ditemukan maka akan tmpil seperti ini pada tulisan "Sesuai dengan alamat
‘’Pilih’’ maka secara otomatis akan terisi tempat tinggal", tapi jika beda maka isikan
alamat KTP asli anda, dengan cara seperti diatas
kemudian "Next"
29. 7. Ada 3 pilihan pekerjaan, pilih salah satu 8. Selanjutnya isikan alamat tempat tinggal
Dengan memberi tanda ceklis sekarangdengan lengkap. Untuk
mengetahui kode wilayah klik saja pada icon pencarian,
maka akan muncul popup..
30. • 11. Untuk alamat usaha jika anda pengusaha atau wiraswasta isikan formulir dengan lengkap
caranya seperti diatas, tapi jika anda "pekerjaan dalam hubungan kerja"
(karyawan/pegawi/buruh pabrik) lewati saja, tidak usah d
i isi tinggal klik "Next“
• 12. Pada tahap selanjutnya adalalah disini anda akan mengisi kolom "Jumlah
Tanggungan" ada berapa jumlah keluarga 1 rumah anda silakan isikan, jika anak 2 + suami/istri
berarti 3. Kemudian jumlah penghasilan anda, anda beberapa pilihan Kurang dari (<)
Rp2000.000; Rp200.000; s/d Rp5000.000;... dan seterusya sesuikan penghasilan anda.
31. 13. Kemudian scan (foto) KTP asli anda 14. Kemudian akan ada halaman informasi ikuti saja ukuran max, 200 kb silahkan
uploadperintahnya, yang pertama "Rekam/Edit
foto anda dan ‘’Next’’ jika muncul formulir" setelah rekam edit kemudian klik "Minta
kode Captcha masukan saja dan klik Token"
‘’Submit’’
32. 15. Saat minta nomer token akan muncul 16. Silakan ambil kode nomer token
popup halaman peryataan. Silahkan buka setelah itu klik "KIRIM" sampai disini anda
email anda akan ada email masuk berisi sudah berhasil membuat NPWP melalui e-
nomor token pendaftaran, seperti ini regestration, kabar selanjutnya nanti akan
ada email masuk berupa persetujuan atau sebaliknya penolakan.
33. 17. Kartu NPWP biasanya akan dikirim dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu, tergantung antrian yang daftar online. Hal i
berbeda jika anda datang langsung ke kantor KPP Pratama katanya bisa 1 hari jadi. Atau ada dapat menghubungi no telpon
tertera seperti ini.