Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan, termasuk kewajiban pembukuan, pelaporan tahunan, dan kewajiban masa seperti pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, 23, dan final."

1. “ Add your company slogan ”
Sosialisasi
Kepatuhan Kewajiban
Perpajakan Wajib
Pajak badan
Bramasto Aditomo
LOGO

2. Daftar Isi
1 Selayang Pandang
2 Hak & Kewajiban Pajak WP Badan
a Kewajiban Pembukuan
b Kewajiban Tahunan
c
4 Kewajiban Masa
3 Penutup

3. Pajak Kita Membangun Bangsa
Kontribusi wajib kepada negara yang
terhutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
PAJAK
undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat

4. Perbandingan Tax Ratio
JEPANG (28%) Amerika Serikat (28%)
TAX
Inggris (39%) Italia (43%)
RATIO
Korea Selatan (27%) INDONESIA (12%)
Tax Ratio sebagai Indikator Kemajuan Suatu Bangsa

5. Jenis pajak berdasarkan pengelola
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
(Direktorat Jenderal Pajak) PROVINSI
 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN KB)
Pajak Penghasilan (PPh)
 Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bermotor
 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
Pajak Penjualan atas Barang Air bawah Tanah dan Air Permukaan
Mewah (PPn BM)
KABUPATEN/KOTA
Bea Meterai  Pajak Hotel
 Pajak Restoran
Pajak Bumi dan/atau
 Pajak Hiburan
Bangunan (PBB)  Pajak Reklame
 Pajak Penerangan Jalan
 Pajak Pengambilan Bahan Galian
MATERI YG AKAN DIBAHAS Golongan C
 BPHTB

6. HAK WAJIB PAJAK
HAK WAJIB PAJAK
Pengurangan Penundaan
Nilai Pajak Pembayaran
Pajak
Mendapatkan
Imbalan Bunga Kerahasiaan
Atas Kesalahan Keberatan
Informasi
Pajak Atas
SPT
SKP

7. Kewajiban WP Badan
Mendaftarkan Kewajiban
diri sebagai WP Badan
WP / PKP
.
Melaksanakan Memotong/
pembukuan Memungut,
Menghitung,
Laporan Memperhitungkan,
Keuangan Menyetor,
. Melaporkan Pajak
Guna Penjelasan
Mendalam, Wajib Pajak
dapat menghubungi
Account Representative

8. Kewajiban Pembukuan
Laporan
Keuangan
Neraca Laporan Laba
Rugi
Informasi
keuangan yang Rekapitulasi
meliputi penghasilan
harta, kewajiban, dan biaya
modal
Sebagai Lampiran
SPT Tahunan

9. Kewajiban Pajak
Kewajiban Pajak
Kewajiban Kewajiban
Masa Tahunan
Memotong
PPh Pasal 25 PPh Badan
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22 Menghitung
PPh Pasal 23
PPh Ps. 4(2) Melaporkan WP mengambil sendiri
PPN formulir SPT Tahunan
DI KPP
Sesuai SKT dan
SK Pengukuhan PKP

10. Kewajiban Tahunan
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan (PPh) adalah formulir Self
yang digunakan Wajib Pajak untuk Assesment
melaporkan penghitungan dan/atau Siap
Direview
pembayaran PPh, objek pajak PPh,
bukan objek pajak PPh, harta
dan kewajiban.
April 2011
Lapor Batas Waktu Penyampaian SPT
SPT Tahunan Tahunan WP Badan adalah
30
Sanksi Terlambat/Tidak
Menyampaikan dan DENDA BUNGA PIDANA
SPTTidak Benar

11. Perhitungan Pajak
Tarif Pajak
Penjualan - Biaya Laba Perusahaan
25%
Diskon 50%
Contoh Perhitungan
Penjualan xxxx
HPP xxxx Khusus UMKM
Laba Kotor xxxx (Atas Omset s/d
Biaya Administrasi 50 M, Omset 4,8 M
12,5%
- Biaya Pegawai mendapat tarif
- Biaya Sewa
- Biaya Kantor
diskon 50%
- Biaya (DLL)
Total Biaya xxxx
Laba Bersih xxxx
Pajak xxxx
Laba Stlh Pajak xxxx Pelunasan Pajak =
Kredit Pajak (Cicilan PPh Ps. 25 dan Potongan
PPh Ps 22/23) + PPh Ps. 29

12. Contoh Perhitungan Pajak
Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan
Penjualan 45.446.788.000
HPP 43,434,907,337 Tarif Pajak
Laba Kotor 2,011,880,663 • (4.8 M : 45,4 M) x
Biaya Administrasi 156 jt =
- Biaya Pegawai 250,600,000 Rp. 16.518.065,-
- Biaya Sewa 13,500,000 • 156 jt – 16.5 Jt=
Rp. 139.876.315,-
- Biaya Kantor 23,198,004
- Biaya Penyusutan 15,647,375 PPh yang terutang:
- Biaya (DLL) 1,557,070,903 • 12,5 % x 16.5 jt =
2 Jt,-
Total Biaya (1,860,016,282)
• 25 % x 139,9 jt =
Penghasilan Luar Usaha 4,529,999 35 jt
Laba Sebelum Pajak 156,394,380
PPh
Pajak (Tarif Khusus Ps.31 E ) 37.033.750
Rp. 37.033.750,-
Laba Setelah Pajak 119,360,630
Angsuran PPh Ps. 25 37 Jt 12 3,08 Jt

13. Laporan SPT Tahunan WP Badan
SPT Tahunan Badan Lamp
VI
Lamp
I
Lamp
V
1771 - Induk
Lamp
II
Lamp Lamp
IV III SSP
Dilampiri Oleh : Dilampiri Oleh : Dilampiri Oleh :
Lap. Keuangan Transkrip
Daftar Penyusutan
(Lap. L/R dan Neraca Laporan Keuangan

14. Kewajiban Masa
PPh
Ps. 25 PPh
Ps. 23
PPN
PPh
Final
PPh
Pasal 21
PPh
Ps. 22

15. “ Add your company slogan ”
Kewajiban Perpajakan WP Badan
LOGO

16. Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 =
Pajak atas Karyawan
Saat Lapor
1. Menyampaikan SPT
Saat Setor
Masa PPh Pasal 21
Saat Transaksi
1. Perusahaan 2. Khusus di Bulan
1. Perusahaan menyetorkan SSP Desember, Dilampiri
melakukan 2. SSP atas nama Formulir 1721-1
pemotongan PPh (Daftar Bukti
Perusahaan
Ps.21 atas karyawan
2. Perusahaan
3. Paling lambat Pemungutan)
membuat bukti disetor tanggal 10 3. Paling lambat
potong A1 atas tanggal 20
penghasilan teratur
/ tahun utk tiap
pegawai

17. Contoh Kasus Perhitungan PPh Pasal 21
Aris (tidak kawin) adalah pegawai yang menerima gaji Rp 1.700.000/ bulan,
tunjangan beras Rp 200.000/bulan dan tunjangan fungsional Rp 100.000/bulan.
Penghitungan PPh pasal 21:
Penghasilan bruto :
(1.700.000,00 + 200.000,00 + 100.000,00) = Rp 2.000.000,-
Biaya jabatan :
(5% x Rp 2.000.000,00) = (Rp 100.000,-)
Iuran pensiun : = (Rp 100.000,- ) –
Penghasilan neto sebulan = Rp 1.800.000,-
Penghasilan neto setahun : Dilaporkan
(12 x Rp 1.800.000,00) = Rp 21.600.000,- Dalam
Penghasilan Tidak Kena Pajak = (Rp 15.840.000,-) - SPT Masa
Penghasilan Kena Pajak = Rp 5.760.000,- PPh Ps.21
PPh Pasal 21 setahun :
5% x Rp 5.760.000,00 = Rp 288.000,-
PPh Pasal 21 sebulan :
Rp 288.000,00 : 12 = Rp 24.000,-

18. Contoh SPT Masa PPh 21 dan SSP
SSP
(411121-100)
1721-T 1721
Induk
SPT Masa PPh
1721-A1 Pasal 21
1721-I
1721-II

19. “ Add your company slogan ”
Kewajiban Perpajakan WP Badan
LOGO

20. Objek PPh Pasal 23
Tarif Tarif
15% 15%
Hadiah/
Dipotong
Imbalan
Penghargaan
Selain PPh 21
PPh Modal
Pasal 23
Sewa
Selain
Tarif Tanah/ Jasa Tarif
2%
Bangunan
2%
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

21. Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
PPh Pasal 23
Saat Lapor
1. Menyampaikan SPT
Saat Setor
Masa PPh Pasal 23
Saat Transaksi
1. Wajib Pajak 2. Dilampiri Daftar
1. Wajib Pajak menjumlahkan Bukti Pemotongan,
membuat bukti pemotongan PPh Bukti Pemotongan,
potong untuk Pasal 23 selama 1 dan SSP
rekanan (sbg kredit bulan 3. Paling lambat
pajak bagi rekanan) 2. Membuat SSP atas tanggal 20
2. Wajib Pajak nilai tersebut.
mencatat nilai 3. SSP atas nama
transaksi dan Wajib Pajak
pemotongan PPh 4. Paling lambat
Pasal 23 disetor tanggal 10

22. Contoh Kasus PPh Pasal 23
3
1 2
Perusahaan Perusahaan menyewa
memberikan jasa
Perusahaan memakai jasa mobil dari pengusaha
catering untuk kegiatan
service kendaraan untuk yang tidak memiliki
Rapat Koordinasi
menservice kendaraan
Pemprov dengan biaya
NPWP sebesar Rp
dinasnya. Besarnya biaya 1.100.000,- (harga
Rp 2.000.000,-
yang dikeluarkan termasuk PPN), PPh
Rp1.000.000,00 (harga Pasal 23 yang terutang
tersebut sudah termasuk adalah :
Perusahaan dipotong
pembelian suku cadangnya,
PPh Psl 23
namun tagihan tidak dipisah-
2.000.000× 2% x 2 DPP
pisahkan) . 100/110 x 1.100.000 =
Rp 80.000,00
Rp 1.000.000.-
PPh Psl 23 PPh Ps.23 yg dipotong
Rp1.000.000,00 × 2% = PPh Psl 23
Rp20.000,00 Menjadi Kredit Pajak 1.000.000× 2% x 2
dalam SPT Tahunan Rp 40.000,00

23. Contoh SPT Masa PPh 23 dan SSP
SSP
(411124-100)
SPT Masa
PPh Pasal 23

24. “ Add your company slogan ”
Kewajiban Perpajakan WP Badan
LOGO

25. Objek Pemotongan PPh Final
Sewa Tanah/Bangunan Konstruksi
Objek
Perencanaan, Pengawasan,
Tarif 10 % PPh FInal dan Pelaksanaan
Kecuali di Hotel/Restoran Tarif berdasar kualifikasi
TERMASUK :
Pekerjaan Kecil Besar
BIAYA PERAWATAN;
BIAYA PEMELIHARAAN; Pelaksanaan 2% 3%
BIAYA KEAMANAN;
Pengawasan 4% 4%
BIAYA FASILITAS
LAINNYA DAN SERVICE Pengalihan Perencanaan 4% 4%
CHARGE BAIK YG Tanah/Bangunan
PERJANJIANNYA Non Kualifikasi
DIBUAT SECARA Tarif 5 % Pelaksanaan 4%
TERPISAH/DISATUKAN
Pengawasan 6%
Perencanaan 6%

26. Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
PPh Pasal Final
Saat Lapor
1. Menyampaikan SPT
Saat Setor
Masa PPh Pasal 4(2)
Saat Transaksi
1. Wajib Pajak 2. Dilampiri Daftar
1. Wajib Pajak menyetorkan SSP Bukti Pemotongan,
melakukan atas transaksi PPh Bukti Pemotongan,
pemotongan PPh Final dan SSP
Final saat 2. SSP Atas nama 3. Paling lambat
pembayaran Wajib Pajak tanggal 20
2. Wajib Pajak 3. Paling Lambat
membuat bukti tanggal 10
potong untuk Khusus untuk Pengalihan
rekanan Tanah/Bangunan
menggunakan Laporan
Tersendiri

27. Contoh Kasus PPh Final
PPh Final
Perusahaan menyewa Perusahaan konstruksi
ruangan kantor klasifikasi besar
dengan tarif menjadi rekanan
Rp 10.000.000/Tahun Contoh Pemprov jateng
membangun gedung
Dikenakan PPh Final Kasus serbaguna senilai Rp.
10% x 10 jt = 1 Jt 15 Miliar
Dipotong PPh Final
Perusahaan membuat
oleh Bendahara
bukti potong PPh Final
Pemerintah
3% x 15 Miliar = 450 Jt
Perusahaan memberikan
Kasus 1 Dilaporkan di SPT
hadiah undian kepada
konsumennya Rp 50.000.000,- Tahunan sbg
PPh Final yang dipotong penghasilan final
Kasus 3 25 % x 50 jt = 12,5 Jt Kasus 2

28. Contoh SPT Masa PPh Final dan SSP
SPT Masa
PPh Final

29. “ Add your company slogan ”
Kewajiban Perpajakan WP Badan
LOGO

30. Pajak Pertambahan Nilai
Setelah Dikukuhkan PKP (Omset > 600 Jt)
PPN (Tarif 10%)
SEMUA BARANG
adalah Semua Jasa
BARANG KENA PAJAK
adalah
Kecuali
Penyerahan
Barang/Jasa Jasa Kena Pajak
Barang Tidak Kena PPN Di Daerah
1. Barang Tambang
2. Barang Kebutuhan
Pabean
Kecuali
Pokok Kecuali :
3. Makanan&Minuman di
Negative List JasaTidak Kena PPN
Hotel/Restoran
4. Uang, Emas batangan, (Pasal 4A UU 42/2009)
dan surat berharga-
PPnBM
PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG
YG BERDASARKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH

31. Mekanisme Pemotongan, Penyetoran,
dan Pelaporan PPN
Saat Lapor
1. Wajib Pajak
Saat Setor
menyampaikan SPT
Saat Transaksi
1. Wajib Pajak Masa PPN 1111
1. Wajib Pajak memperhitungkan 2. Paling Lambat akhir
membuat faktur pajak keluaran – bulan berikutnya
pajak keluaran pajak masukan 3. Melampirkan SSP
dari penyerahan 2. Apabila kurang 4. Lebih dari 30
barang/jasa bayar, dibuat SSP transaksi wajib
2. Wajib Pajak atas kekurangannya melakukan e-SPT
menerima faktur 3. Paling lambat PPN
pajak masukan sebelum pelaporan
dari pembelian SPT Masa PPN

32. Contoh Kasus PPN
KASUS 2
KASUS 1 Perusahaan (Toko Elektronik)
Perusahaan (Toko melakukan pembelian barang
Elektronik) melakukan dagangan ke supplier Rp
penyerahan barang 90.000.000,-
elektronik Rp100.000.000,-
Atas pembelian ini, perusahaan
Atas Penyerahan akan dipungut PPN
tersebut, perusahaan akan Rp 90.000.000,00 × 10% =
memungut PPN Rp 9.000.000,-
Rp100.000.000,00 × 10% =
Rp10.000.000,- Atas pembelian ini, perusahaan
akan menerima faktur pajak
Atas Penyerahan masukan
ini, perusahaan membuat
faktur pajak keluaran PPN yang dilaporkan
Kurang Bayar
Faktur Pajak Keluaran – 10 jt – 9 jt =
Faktur Pajak Masukan 1 Jt

33. Contoh SPT Masa PPN 1111 dan SSP
SSP
(411211-100)
SPT Masa
PPN 1111

34. “ Add your company slogan ”
Kewajiban Perpajakan WP Badan
LOGO

35. Objek PPh Pasal 22
Tarif Tarif
1,5% 2,5%
Transaksi Dipotong
Penjualan Impor
Barang dgn
PPh Barang
Pemerintah Pasal 22
Industri
Tarif BBM
0.1% - Tertentu Tarif
0.45% 0.3%
TDK MEMILIKI NPWP MAKA Kecuali Pengusaha BBM, Importir, Bendahara Pemerintah,
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI dan Industri Tertentu tdk melakukan pelaporan PPh Pasal 22

36. CONTOH KASUS PPh Pasal 22
Kasus 2
KASUS 1 Perusahaan menjadi rekanan Pemkot
Semarang dalam kegiatan pengadaan
Mesin Absensi yang pada DIPA tersedia
Perusahaan menjadi rekanan
anggaran Rp 20.000.000,-
Kementerian Kesehatan
dalam pengadaan komputer Perusahaan akan dipotong PPh Pasal 22
kantor dengan harga oleh Bendahara Pemerintah :
Rp100.000.000,- (harga tidak 20.000.000 x 1,5% = Rp 300.000,-
termasuk PPN dan/atau
PPnBM). Untuk perusahaan yang tidak ber-NPWP,
akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif
Perusahaan akan dipotong PPh Pasal 22, sehingga menjadi :
PPh pasal 22 oleh 20.000.000 x 1,5% x 200% = Rp600.000,-
Bendahara sebesar
Rp100.000.000,00 × 1,5% =
Rp1.500.000,00
PPh Ps.22 yg dipotong
SSP Menjadi Kredit Pajak
(411211-100) dalam SPT Tahunan

37. Review Kewajiban Pajak Masa Per Transaksi
Angsuran PPh Badan PPh 25 Mekanisme
Pemungutan/
PPh 22 Pemotongan
Penjualan Barang kepada PPN
Pemerintah, Impor, BBM
oleh Wajib
Pajak Badan
PPh 23
Penyerahan Jasa, PPN
Sewa Selain Tanah/Bangunan,
Imbalan Modal
PPh Final
Konstruksi & Pengalihan/ PPN
SewaTanah/Bangunan
Pembayaran Gaji Pegawai PPh 21

38. TANGGAL TANGGAL SANKSI TLB SANKSI TLB
NO. JENIS PAJAK
BAYAR LAPOR BAYAR LAPOR
1. PPh Ps.21 10 Bln 20 Bln 2% Perbulan 100.000
Berikutnya Berikutnya
2. PPh Ps.25 15 Bln 20 Bln 2% Perbulan 100.000
Berikutnya Berikutnya
3. PPh Ps.23/26 10 Bln 20 Bln 2% Perbulan 100.000
Berikutnya Berikutnya
4. PPh Ps.4 (2) (PPh Final) 10 Bln 20 Bln 2% Perbulan 100.000
Berikutnya Berikutnya
5. PPN Sebelum Akhir Bln 2% Perbulan 500.000
Pelaporan Berikutnya

39. “ Add your company slogan ”
Bramasto Aditomo
LOGO