Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pas. 23) adalah pajak yang dikenakan atas berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa yang dibayarkan oleh badan pemerintah dan perusahaan kepada wajib pajak dalam negeri. Tarif pajak bervariasi tergantung jenis penghasilan dan berkisar antara 2% hingga 20% dari jumlah bruto atau perkiraan penghasilan neto. Ketentuan batas penyetoran dan pelaporan pajak diatur dalam peraturan terkait yang harus dipatuhi oleh pemotong pajak.

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pas. 23)
APA SICH
PAJAK
????
ITU ???
UNTUK
APA
PAJAK
ITU ??

2. PPh PASAL
23
Adalah pajak atas; Dividen, bunga, royalti, hadiah
dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh
Pasal 21, bunga simpanan yang dibayarkan
koperasi, sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta , Imbalan sehubungan
dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong PPh Pasal 21 ; yang dibayarkan atau terutang
oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada WP dalam
negeri atau BUT.

3. PPh atas Sewa
Pasal 23 Pasal 4 (2) Pasal 23
Harta selain
Kendaraan
Tanah dan Kendaraan,
Angkutan
Bangunan Tanah dan
Darat
Bangunan
3% x Jumlah Bruto 10% x Jumlah Bruto 6% x Jumlah Bruto
FINAL

4. Ketentuan formil PPh Pasal 23
Batas penyetoran Batas pelaporan
Tanggal 10
20 hari setelah
bulan takwim
masa pajak berakhir
berikutnya

5. Bendahara sebagai Pemotong PPh psl 23/26
- UU No. 17/2000 tentang PPh
- Kep.Menkeu No. 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Jatuh
tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat, tata cara
dan penundaan pembayaran pajak
- Kep. Dirjen PajakNo. 305/PJ/2001 tentang perkiraan neto
sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan dan jenis jasa
Tarif :
1. Hadiah dan penghargaan 20% X Bruto
2. Sewa sehubungan penggunaan harta dan jasa selain jasa
yang telah dipotong PPh psl. 21 yaitu :
15% X Perkiraan Penghasilan Netto

6. CONTOH
Depkeu menyewa sebuah bus dari perusahaan
persewaan bus dengan pembayaran sebesar
Rp4.000.000,00 (termasuk PPN).
PPh Pasal 23 adalah:
Jumlah pembayaran (termasuk PPN) Rp4.000.000,00
Objek PPh Ps 23:
100/110 x Rp4.000.000,00 Rp3.636.364,00
PPh Ps 23:
3% x Rp3.636.364,00 Rp 109.091,00

7. PPh atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik,
jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain
15% x PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
PASAL 23 UU PPH KEP-DJP NO.170/PJ./2002

8. Jenis Jasa Perk. Ph.
Neto
Jasa Teknik 40%
Jasa Manajemen 40%
Jasa konsultan selain konsultan konstruksi 50%
Jasa profesi 50%
Jasa akuntansi dan pembukuan 50%
Jasa penilai 50%
Jasa aktuaris 50%
Jasa perawatan/pemeliharaan 40%
Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja 40%
Jasa pembasmian hama dan pembersihan 10%
Jasa katering 10%
Jasa selain jasa tsb di atas yang pembayarannya
dibebankan pd APBN/D 10%
Dari imbalan bruto

9. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus
untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah
imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas
pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk
jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering
adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas
pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam
kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara
pemberian jasa dengan material/barang akan
dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

10. CONTOH:
Depkeu membayar jasa catering kepada perusahaan
jasa boga untuk kegiatan diklat dengan pembayaran
sebesar Rp14.300.000,00 (termasuk PPN)
PPh Pasal 23 adalah:
Jumlah pembayaran (termasuk PPN) Rp14.300.000,00
Objek PPh Pasal 23:
100/110 x Rp14.300.000,00 Rp13.000.000,00
PPh Pasal 23:
15% x 10% x Rp13.000.000,00 Rp195.000,00

11. PPh atas Jasa Konstruksi
Jasa pelaksanaan konstruksi = 2% x jumlah bruto
Jasa perencanaan konstruksi = 4% x jumlah bruto
Jasa pengawasan konstruksi = 4% x jumlah bruto
PPh Pasal 4 (2)
PPh Pasal 23
TIDAK FINAL FINAL
Dilaksanakan oleh kontraktor kecil
dengan nilai pengadaan sampai
dengan Rp1 milyar

12. JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
termasuk jasa perawatan/
pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa
instalasi/pemasangan mesin, listrik,
telepon, air, gas, AC, TV kabel, sepanjang
jasa tersebut dilakukan WP yang ruang
lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi
dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi

13. PPH ATAS JASA PELAYARAN
(PASAL 15 UU PPh)
WP PERUSAHAAN WP PERUSAHAAN
PELAYARAN PELAYARAN
DALAM NEGERI LUAR NEGERI
1,2% X PEREDARAN BRUTO 2,64% X PEREDARAN BRUTO
DIPOTONG PPH OLEH BENDAHARAWAN DALAM
HAL PENGHASILAN DIPEROLEH BERDASARKAN
PERJANJIAN PERSEWAAN ATAU CHARTER

14. PPH SEHUBUNGAN DENGAN PROYEK PEMERINTAH
DENGAN DANA HIBAH/ PINJAMAN LUAR NEGERI
DITANGGUNG TIDAK DITANGGUNG
PEMERINTAH PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN YANG
ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA/DIPEROLEH
DITERIMA/DIPEROLEH
KONTRAKTOR LAPISAN
KONTRAKTOR UTAMA
KEDUA
PPH PASAL 21/26
KARYAWAN YG BEKERJA PADA KONTRAKTOR
UTAMA MAUPUN KEDUA