Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan. SPT terdiri dari SPT masa untuk laporan bulanan dan SPT tahunan, yang harus diisi dengan benar dan disampaikan tepat waktu ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban dan hak seperti menyelenggarakan pembukuan, mengajukan keber
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia, termasuk definisi pajak, sistem self assessment, kewajiban mendaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak, serta penghitungan pajak bagi suami istri.
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerint
Perpajakan kup (ketentuan umum pajak) pertemuan iiiFadhil Ismi
Dokumen tersebut membahas istilah-istilah yang terkait dengan pajak di Indonesia seperti DJP, KPP, PPN, dan PPh. Juga menjelaskan kewajiban wajib pajak seperti melaporkan usaha, menyelenggarakan pembukuan, dan menyerahkan dokumen. Selain itu, dibahas pula hak-hak wajib pajak seperti menyicil pembayaran, mengajukan keberatan atau banding, serta memperpanjang j
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
Dokumen tersebut merangkum berbagai ketentuan hukum perpajakan di Indonesia, termasuk definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, serta prosedur administrasi perpajakan seperti pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan dan banding.
Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan. SPT terdiri dari SPT masa untuk laporan bulanan dan SPT tahunan, yang harus diisi dengan benar dan disampaikan tepat waktu ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban dan hak seperti menyelenggarakan pembukuan, mengajukan keber
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia, termasuk definisi pajak, sistem self assessment, kewajiban mendaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak, serta penghitungan pajak bagi suami istri.
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerint
Perpajakan kup (ketentuan umum pajak) pertemuan iiiFadhil Ismi
Dokumen tersebut membahas istilah-istilah yang terkait dengan pajak di Indonesia seperti DJP, KPP, PPN, dan PPh. Juga menjelaskan kewajiban wajib pajak seperti melaporkan usaha, menyelenggarakan pembukuan, dan menyerahkan dokumen. Selain itu, dibahas pula hak-hak wajib pajak seperti menyicil pembayaran, mengajukan keberatan atau banding, serta memperpanjang j
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
Dokumen tersebut merangkum berbagai ketentuan hukum perpajakan di Indonesia, termasuk definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, serta prosedur administrasi perpajakan seperti pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan dan banding.
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga membahas sanksi bagi pihak ketiga seperti pegawai pajak dan pihak lain yang melanggar ketentuan kerah
Dokumen tersebut membahas tentang definisi pajak, sistem self assessment dalam perpajakan di Indonesia, dan berbagai aspek administrasi perpajakan seperti NPWP, PKP, PTKP, dan kewajiban pelaporan Wajib Pajak.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, termasuk mengatur tentang definisi wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, tempat pendaftaran wajib pajak, dan persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak."
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakAzizah Azizah
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Termasuk diantaranya kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan diri ke kantor pajak, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, serta membayar pajak yang terutang. Dokumen juga menjelaskan hak-hak wajib pajak seperti menerima tanda bukti pelaporan, meminta
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pengampunan pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan jika memiliki penghasilan di bawah batasan tertentu atau hanya memiliki harta warisan/hibahan yang bukan objek pengampunan pajak. Pencabutan dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan ke KPP dan dapat
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
Dokumen tersebut membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada kelas Manajemen Universitas Bina Bangsa. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak, dasar hukum KUP, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Norma penghitungan khusus digunakan untuk menghitung penghasilan neto dan kewajiban pajak perusahaan tertentu seperti pelayaran internasional, asuransi luar negeri, dan perusahaan dagang asing. Norma ini menetapkan tarif pajak khusus dan prosedur pelaporan berdasarkan jenis usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak dan fungsinya seperti sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengaturan ekonomi dan sosial. Juga membahas asas-asas pemungutan pajak seperti adil, jelas, dan efisien serta sistem pemungutan pajak seperti official assessment, self assessment, dan pemotongan pajak. Terakhir membahas tarif pajak penghasilan dan penghasilan tidak kena pajak.
Bab I menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, seperti pajak, wajib pajak, badan, pengusaha, pengusaha kena pajak, nomor pokok wajib pajak, masa pajak, tahun pajak, dan istilah-istilah lainnya. Bab II membahas tentang kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan usahanya untuk mendapatkan nomor pokok w
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga membahas sanksi bagi pihak ketiga seperti pegawai pajak dan pihak lain yang melanggar ketentuan kerah
Dokumen tersebut membahas tentang definisi pajak, sistem self assessment dalam perpajakan di Indonesia, dan berbagai aspek administrasi perpajakan seperti NPWP, PKP, PTKP, dan kewajiban pelaporan Wajib Pajak.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, termasuk mengatur tentang definisi wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, tempat pendaftaran wajib pajak, dan persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak."
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakAzizah Azizah
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Termasuk diantaranya kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan diri ke kantor pajak, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, serta membayar pajak yang terutang. Dokumen juga menjelaskan hak-hak wajib pajak seperti menerima tanda bukti pelaporan, meminta
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pengampunan pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan jika memiliki penghasilan di bawah batasan tertentu atau hanya memiliki harta warisan/hibahan yang bukan objek pengampunan pajak. Pencabutan dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan ke KPP dan dapat
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
Dokumen tersebut membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada kelas Manajemen Universitas Bina Bangsa. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak, dasar hukum KUP, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Norma penghitungan khusus digunakan untuk menghitung penghasilan neto dan kewajiban pajak perusahaan tertentu seperti pelayaran internasional, asuransi luar negeri, dan perusahaan dagang asing. Norma ini menetapkan tarif pajak khusus dan prosedur pelaporan berdasarkan jenis usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak dan fungsinya seperti sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengaturan ekonomi dan sosial. Juga membahas asas-asas pemungutan pajak seperti adil, jelas, dan efisien serta sistem pemungutan pajak seperti official assessment, self assessment, dan pemotongan pajak. Terakhir membahas tarif pajak penghasilan dan penghasilan tidak kena pajak.
Bab I menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, seperti pajak, wajib pajak, badan, pengusaha, pengusaha kena pajak, nomor pokok wajib pajak, masa pajak, tahun pajak, dan istilah-istilah lainnya. Bab II membahas tentang kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan usahanya untuk mendapatkan nomor pokok w
Formulir perpajakan digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak wajib bayar. Terdapat beberapa jenis formulir seperti Formulir 1770 untuk wajib pajak orang pribadi yang menghasilkan penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Formulir diisi dengan menyertakan identitas diri, penghasilan kena pajak, dan pajak terutang. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah pengisian yang benar dan
Dokumen tersebut membahas tentang materi kuliah perpajakan yang mencakup pengertian pajak, fungsi pajak, dan hukum pajak. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pajak yaitu sebagai sumber pendanaan negara dan alat pengaturan kebijakan. Hukum pajak mengatur hubungan antara p
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
PPh Pasal 21/26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai dan penerima honorarium seperti gaji, bonus, tunjangan. Tarif pajaknya 5%-30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja.
Dokumen ini merupakan susunan bab dan pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut serta ketentuan umum mengenai nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, surat pemberit
Pembukuan merupakan catatan kegiatan usaha secara wajar sesuai UU KUP yang mencakup pencatatan asset, liability, equity, revenue, expenses dan sales and purchase sebagai dasar perhitungan PPh terutang. Pembukuan harus dilakukan secara taat asas, menggunakan sistem kas atau akrual, serta menggunakan huruf latin, angka arab dan bahasa Indonesia atau asing. Dokumen pembukuan disimpan selama 5 tahun.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2011. Terdapat penjelasan mengenai objek dan bukan objek pajak, tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, sanksi untuk tidak menyampaikan SPT, contoh kasus pengisian SPT, dan simulasi pengisian SPT untuk kasus tertentu.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan perpajakan. Pemeriksaan dapat berupa menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan penentuan, pencoc
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 mengenai penghasilan kena pajak dan objek pajak. Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek penghasilan yang dikenakan pajak seperti dividen, agio saham, selisih kurs, dan biaya pengembangan tanaman industri."
Dokumen tersebut berisi tentang penjelasan mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan peraturan pelaksanaannya. Terdapat daftar isi, susunan dalam satu naskah UU PPh, penjelasan pasal demi pasal, serta peraturan pelaksanaan terkait PPh.
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasarcindypatricia55
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan di Indonesia, termasuk pengertian pajak, unsur-unsur pajak, jenis-jenis pajak seperti PBB dan PPH, serta undang-undang yang mengatur sistem perpajakan."
Dokumen tersebut membahas tentang keberatan pajak, proses pengajuan keberatan, keputusan yang dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak atas keberatan tersebut, sanksi untuk Wajib Pajak jika keberatannya ditolak sebagian atau seluruhnya, serta pencabutan pengajuan keberatan dan pelunasan pajak yang masih harus dibayar.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, meliputi pengertian NPWP, NPPKP, SPT, penetapan pajak, dan batas waktu penyetoran pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara online dan offline, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Juga dibahas mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP, serta pengertian dan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) serta jenis dan batas waktu pelaporannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk definisi, subjek yang wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP, sanksi terkait, dan manfaat memiliki NPWP.
NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk memudahkan kewajiban perpajakannya. NPWP diperlukan oleh orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, atau yang memperoleh penghasilan di atas batas PTKP. Pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dilakukan untuk pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, ke
Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."
Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai wajib dilaporkan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jangka waktu pendaftaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Termasuk pengertian-pengertian kunci seperti wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, pengusaha kena pajak, dan kewajiban-kewajiban terkait pendaftaran dan pelaporan perpajakan.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi perpajakan dan praktikum komputer. Isinya meliputi pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak dan fungsinya, tata cara mendaftar dan memperoleh NPWP, ketentuan wajib pajak pindah, penghapusan NPWP, penerbitan NPWP secara jabatan, sanksi terkait NPWP, serta penetapan pengusaha kena pajak.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat pendaftaran NPWP, syarat dan jangka waktu penerbitan NPWP, serta kewajiban penyampaian SPT dan konsekuensinya bila tidak disampaikan.
Makalah ini membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan PKP. NPWP merupakan nomor identitas wajib pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan administrasi perpajakan. PKP adalah pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan sebagai subjek pajak. Makalah ini juga menjelaskan cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP serta undang-undang yang
Dokumen tersebut membahas tentang banding dan gugatan di pengadilan pajak. Secara ringkas, dibahas mengenai syarat-syarat pengajuan banding dan gugatan ke pengadilan pajak, proses pemrosesannya, hak-hak pemohon banding dan gugatan, jenis pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan pengadilan pajak, serta jenis putusan yang dapat diberikan.
Pemeriksaan perpajakan bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan menerapkan peraturan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat wajib pajak atau kantor direktorat jenderal pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
SKPKB digunakan untuk menetapkan pajak kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan/informasi lain. Dokumen ini menjelaskan berbagai kasus yang dapat menghasilkan SKPKB dan sanksi yang terkait, termasuk pembetulan, keberatan, pengurangan sanksi, dan pembatalan.
Investasi adalah akumulasi aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan, yang dapat berupa pembelian modal barang untuk produksi, seperti pabrik atau saham perusahaan dalam bentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Investasi memiliki risiko keuangan jika tidak berhasil karena faktor alam atau manusia.
Pendapatan nasional merupakan total pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga dalam suatu negara dalam satu tahun. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir William Petty pada 1665 untuk mengukur pendapatan Inggris. Saat ini, produk domestik bruto digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara dan pendapatan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konsumsi dan investasi.
1. Konsep perekonomian dua sektor terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, tanpa pajak dan pengeluaran pemerintah serta perdagangan luar negeri.
2. Sumber pendapatan rumah tangga berasal dari perusahaan berupa upah dan keuntungan, yang sama dengan pendapatan nasional tanpa pajak.
3. Pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi dan tabungan, dimana tabungan dipinjamkan ke perusahaan unt
Teori fungsi produksi menjelaskan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Input produksi terdiri dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi, sedangkan outputnya adalah jumlah barang yang dihasilkan. Fungsi produksi dapat berbentuk satu atau dua variabel input, di mana pada satu variabel hanya tenaga kerja yang berubah, sedangkan pada dua variabel baik tenaga kerja maupun modal dapat diubah untuk men
Dokumen tersebut membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dokumen menjelaskan rumus untuk menghitung elastisitas, contoh perhitungannya, dan jenis-jenis elastisitas berdasarkan besaran koefisien elastisitasnya.
Dokumen tersebut membahas tentang tiga jenis media penyimpanan data pada komputer, yaitu penyimpanan magnetik, optik, dan awan. Pada penyimpanan magnetik, media seperti harddisk dan flashdisk dapat menyimpan data dengan kapasitas besar. Penyimpanan optik seperti CD dan DVD menyimpan data menggunakan sinar laser. Penyimpanan awan menyimpan data secara online di server internet.
CPU (Central Processing Unit) adalah bagian penting dari hardware komputer yang berfungsi sebagai otak utama. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, dan input/output berdasarkan instruksi dari pengguna dan mengirimkan hasilnya ke monitor atau bagian lain. CPU terdiri dari IC yang berisi komponen seperti resistor dan transistor, serta mikroprosesor sebagai otak elektronika. Fungsi mikroprosesor antara lain melakukan perhitungan, dap
Dokumen tersebut membahas tentang motherboard, termasuk pengertian, sejarah, komponen-komponen utama, dan cara kerjanya. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan berbagai komponen elektronik di dalam komputer.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
JAWABAN PMM. guru kemendikbud tahun pelajaran 2024
2.KUP...NPWP
1. Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan
(KUP)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
2. Wajib Pajak (WP) :
Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan
Identitas WP :
Adalah
NPWP
Melalui Pendaftaran
Dengan Permohonan WP
Secara Jabatan
Tanpa Permohonan WP
3. NPWP
Dapat dilakukan
perubahan data
(NPWP Tetap)
Dapat dipindahkan
(NPWP tetap)
Direksi, pengurus, pemegang saham
Alamat
Nama
Jenis Usaha
Status, dll
Ke wilayah kerja KPP lain
Diterbitkan surat pindah
Hak & Kewajiban ikut pindah
Dapat dihapuskan
OP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
OP (wanita) kawin tanpa perjanjian pemisahan harta/penghasilan
Warisan yang belum terbagi
Badan dibubarkan secara resmi
BUT hilang statusnya sebagai BUT
OP tak lagi memenuhi syarat sebagai WP
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) :
Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang
dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya.
Identitas PKP:
Adalah
NP PKP
Pengukuhan melalui
permohonan
NP PKP = NPWP
Dengan tanggal pengukuhan
Pengukuhan secara jabatan
5. Beda WP dan PKP
WP PKP
1. Identitas :NPWP 1. Identitas :NP PKP
2. Proses : Pendaftaran 2. Proses : Pengukuhan
3. Belum tentu menjadi PKP 3. Pasti menjadi WP
4. Berhubungan dengan kewajiban PPh 4. Berhubungan dengan kewajiban PPN
(disamping PPh)
5. Model pembayaran pajak
a. dibayar sendiri
b. melalui pemotongan
c. melalui pemungutan
5. Model pembayaran pajak :
hanya dengan cara/melalui
pemungutan
6. Jika NPWP dihapus, NP PKP ikut
tercabut.
6. Jika NP PKP dicabut, NPWP tidak
(otomatis) ikut terhapus.
6. Beda WP dan PKP
WP PKP
1. Identitas :NPWP 1. Identitas :NP PKP
2. Proses : Pendaftaran 2. Proses : Pengukuhan
3. Belum tentu menjadi PKP 3. Pasti menjadi WP
4. Berhubungan dengan kewajiban PPh 4. Berhubungan dengan kewajiban PPN
(disamping PPh)
5. Model pembayaran pajak
a. dibayar sendiri
b. melalui pemotongan
c. melalui pemungutan
5. Model pembayaran pajak :
hanya dengan cara/melalui
pemungutan
6. Jika NPWP dihapus, NP PKP ikut
tercabut.
6. Jika NP PKP dicabut, NPWP tidak
(otomatis) ikut terhapus.
