Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...Roko Subagya
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
Monggo Catering menyediakan paket buffet untuk berbagai macam acara seperti; pernikahan, syukuran, acara kantor dll. Menu paket yang kami tawarkan bervariatif sesuai dengan kebutuhan customer.
Monggo Catering melayani catering karyawan kantor pabrik murah dan enak. Menu yang kami tawarkan bervariatif dengan harga yang terjangkau. Kami juga didukung oleh team yang berpengalaman.
Salah satu layanan Mongo Catering adalah Paket Nasi Box. Harga dan menu yang kami tawarkan bervariasi. Berikut salah satu Paket Monggo Nasi Box yang kami tawarkan.
Monggo Catering menyediakan berbagai macam menu paket prasmanan untuk berbgai macam kebutuhan acara Anda. Salah satu paket yang kami tawarkan adalah Paket Monggo. Harga yang kami tawarkan terjangkau dengan menu yang bervariasi.
4. PENGERTIAN, TUJUAN, dan RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 1 angka 25 UU KUP
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
PENGERTIAN PEMERIKSAAN
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
TUJUAN PEMERIKSAAN
Ruang Lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau
seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa
Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun
lalu maupun tahun berjalan.
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN Per. Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007
Meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar
pelaporan hasil Pemeriksaan. (Per. Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007)
5. KEWENANGAN dan TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007
KEWENANGAN
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
(Pasal 29 ayat 1 UU KUP)
(Pasal 31 UU KUP)
1
Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di antaranya mengatur tentang
pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan,
kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib
Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
2
6. Kriteria dilakukan pemeriksaan untuk mengujiKriteria dilakukan pemeriksaan untuk mengujiKriteria dilakukan pemeriksaan untuk mengujiKriteria dilakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WPkepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WPkepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WPkepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP
Per. Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007
mengajukan
permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran pajak
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 17B UU KUP
HARUS DILAKUKAN DAPAT DILAKUKAN
dalam hal WP
Surat Ketetapan Pajak harus
diterbitkan paling lama 12
(dua belas) bulan sejak surat
permohonan diterima secara
lengkap, kecuali sedang
dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan tindak pidana di
bidang perpajakan.
dalam hal WP
a. menyampaikan SPT yang menyatakan lebih
bayar, termasuk yang telah diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b. menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
c. tidak menyampaikan atau menyampaikan
SPT tetapi melampaui jangka waktu yang
telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
d. melakukan penggabungan, peleburan,
pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan
meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya; atau
e. menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria
seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk
based selection) mengindikasikan adanya
kewajiban perpajakan WP yang tidak
dipenuhi sesuai ketentuan.
7. JENIS PEMERIKSAANJENIS PEMERIKSAANJENIS PEMERIKSAANJENIS PEMERIKSAANPer. Menkeu No. 199/PMK.03/2007
PEMERIKSAAN LAPANGAN
Pemeriksaan yang dilakukan
di kantor Direktorat
Jenderal Pajak
Pemeriksaan yang dilakukan di
tempat kedudukan, tempat kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas,
tempat tinggal WP, atau tempat
lain yang ditentukan oleh Dirjen
Pajak
PEMERIKSAAN KANTOR
Dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga)
bulan dan dapat
diperpanjang menjadi
paling lama 6 (enam)
bulan yg dihitung sejak tanggal WP
datang memnuhi panggilan dalam
rangka Pemeriksaan Kantor s/d
tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
Dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 4 (empat) bulan dan dapat
diperpanjang menjadi paling
lama 8 (delapan) bulan yg dihitung
sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan
s/d tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
Apabila ditemukan transfer pricing
/transaksi khusus lainnya yang
berindikasi ada rekayasa, pemeriksaan
diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan
Apabila ditemukan transfer pricing /transaksi
khusus lainnya yang berindikasi ada rekayasa,
Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan paling lama
2 (dua) tahun
Dalam hal pemeriksaan terhadap permohonan lebih bayar (Pasal 17B) maka harus
memperhatikan jangka waktu penerbitan skp
8. KEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANPer. Menkeu No. 199/PMK.03/2007
Dalam PEMERIKSAAN LAPANGAN untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang:
a. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;
c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau
patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak;
9. KEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANPer. Menkeu No. 199/PMK.03/2007
Dalam PEMERIKSAAN LAPANGAN untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang:
d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib
Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara
elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
2) Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka
barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan
dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke
kantor Direktorat Jenderal Pajak;
e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;
f. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan
g. Meminta keterangan dan/atau buku yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
10. KEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANPer. Menkeu No. 199/PMK.03/2007
Dalam PEMERIKSAAN KANTOR untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang:
a. Memanggil WP untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal
Pajak dengan menggunakan surat panggilan;
b. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk data yang
dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
c. Meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;
d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
e. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan
Publik melalui WP; dan
f. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa
melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
11. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSAKEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSAKEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSAKEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang
pajak;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan
keterangan lain tersebut wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling
lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
Pasal 29 UU KUP
Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban
untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu
ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
Dalam hal WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan tersebut sehingga
tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak,
penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
12. Pemeriksaan untuk tujuan lain
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan,
atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
Dilakukan dengan kriteria antara lain:
Per. Menkeu No. 199/PMK.03/2007
a. pemberian NPWP secara jabatan;
b. Penghapusan NPWP;
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
d. WP mengajukan keberatan;
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu
kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/
atau
k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran
Pajak Berganda.
14. SANKSI ADMINISTRASI BERKAITAN DENGAN PEMERIKSAAN
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
atas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPKB. (Pasal 13 ayat 2 UU KUP)
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya
dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya
dikenai tarif 0% (nol persen) atas jumlah kekurangan
pembayaran pajak dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100%. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP)
apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau
Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
a. 50% (dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu
Tahun Pajak; b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang
dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang
disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang
disetor; atau c. 100% dari PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yang
tidak atau kurang dibayar. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP)
1
15. SANKSI WP MENOLAK DILAKUKANSANKSI WP MENOLAK DILAKUKANSANKSI WP MENOLAK DILAKUKANSANKSI WP MENOLAK DILAKUKAN
PEMERIKSAANPEMERIKSAANPEMERIKSAANPEMERIKSAAN
SANKSI ADMINISTRASI
sehingga tidak dapat diketahui besarnya
pajak yang terutang
Atas pajak yang kurang bayar, dikenakan
berupa kenaikan sebesar :
a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang
dibayar dlm satu Tahun Pajak; b.
100 % dari PPh yg tidak/kurang
dipotong, tidak/kurang dipungut,
tidak/kurang disetorkan, dan
dipotong/ dipungut tetapi
tidak/kurang disetorkan; c. 100 %
dari PPN dan PPnBM yang tidak atau
kurang dibayar. {Pasal 13 (3)}
sengajasengajasengajasengaja
Menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
SANKSI PIDANA
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Penghitungan penghasilan kena
pajak dilakukan secara jabatan.
Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2
(dua) kali sanksi pidana apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,
terhitung sejak selesainya menjalani pidana
penjara yang dijatuhkan.
Pasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUP
2
16. Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika
dilakukan pemeriksaan
WP TIDAK MEMPERLIHATKAN/MEMINJAMKAN BUKU
sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang
SANKSI ADMINISTRASI
berupa kenaikan sebesar :
a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar
dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh
yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang
dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan
dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang
disetorkan; c. 100 % dari PPN dan
PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
{Pasal 13 (3) UU KUP}
sengajasengajasengajasengaja
Atas pajak yang kurang bayar
Penghitungan penghasilan kena pajak
dilakukan secara jabatan. SANKSI PIDANA
Menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2
(dua) kali sanksi pidana apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,
terhitung sejak selesainya menjalani pidana
penjara yang dijatuhkan.
Pasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUP
3
17. Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika
dilakukan pemeriksaan
memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu
sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang
SANKSI ADMINISTRASI
berupa kenaikan sebesar :
a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar
dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh
yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang
dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan
dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang
disetorkan; c. 100 % dari PPN dan
PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
{Pasal 13 (3) UU KUP}
sengajasengajasengajasengaja
Atas pajak yang kurang bayar
Penghitungan penghasilan kena pajak
dilakukan secara jabatan. SANKSI PIDANA
Menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2
(dua) kali sanksi pidana apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,
terhitung sejak selesainya menjalani pidana
penjara yang dijatuhkan.
Pasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUP
4
18. WP tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
SANKSI ADMINISTRASI
berupa kenaikan sebesar :
a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak;
b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut,
tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang
disetorkan;
c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
{Pasal 13 ayat 3 UU KUP}
Atas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayar
Dapat juga meminta bantuan polisi setelah dilakukan penyegelan.
Penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan
Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika
dilakukan pemeriksaan
5
19. sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang
SANKSI ADMINISTRASI
berupa kenaikan sebesar :
a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak;
b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang
dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut
tetapi tidak/kurang disetorkan;
c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
WP tidak memberikan keterangan yang diperlukanWP tidak memberikan keterangan yang diperlukanWP tidak memberikan keterangan yang diperlukanWP tidak memberikan keterangan yang diperlukan
Atas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayar
Penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan
Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika
dilakukan pemeriksaan
6