Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dasar-dasar perpajakan seperti definisi pajak, fungsi pajak, pengertian hukum pajak, asas dan cara pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, serta tata cara keberatan dan banding.

1. Komputerisasi Perpajakan
PENGANTAR PERPAJAKAN

2. Komputerisasi Perpajakan
• Definisi Pajak ;
 Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya kontraprestasi,
Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara
• Fungsi Pajak  Budgetair , Reguler
• Pungutan Lain  Retribusi, Sumbangan
• Pengertian Hukum Pajak  Materiil, Formal
• Kedudukan Hukum Pajak  Perdata, Publik
• Asas Pemungutan Pajak  Domisili, Sumber, Kebangsaan
• Cara Pemungutan Pajak  Nyata, Fiktif, Campuran
• Tarif Pajak  Proporsional, Progresif, Degresif, Tetap,
• Hapusnya Utang Pajak  Pembayaran, Kompensasi,
Daluarsa, Pembebasan,
Penghapusan
PENGANTAR PERPAJAKAN

3. Komputerisasi Perpajakan
• Definisi :
NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai
identitas Wajib pajak.
NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna
sebagai identitas Wajib Pajak (PKP)
• Fungsi
NPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak,
untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi
kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu,
dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan
NPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan
pengawasan perpajakan
• Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJen
Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP
PENGERTIAN, FUNGSI, DAN
CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP

4. Komputerisasi Perpajakan
PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP
KET SPT SKP STP
Definisi Surat untuk
pelaporan
perhitungandan
pembayaran
pajak terutang
Surat keterangan
berupa SKPKB,
SKPKBT,
SKPLB, SKPN
Surat untuk
menagih pajak
dan sanksi adm
Fungsi Pelaporandan
pertanggungjaw
aban
perhitungan jml
pajak terutang,
pembayaran
sendiri dan dari
pemotong
Alat koreksi,
sararna
mengenakan
sanksi, dan alat
menagih pajak
Alat koreksi
pajak terutang,
sararna
mengenakan
sanksi, dan alat
menagih pajak

5. Komputerisasi Perpajakan
• Adil (syarat keadilan)
• Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat
2 (pajak hrs memberikan keadilan bagi
negara maupun masyarakat. (syarat
yuridis)
• Tidak mengganggu Perekonomian (syarat
ekonomis)
• Efisien (syarat finansial)
• sederhana
Syarat Pemungutan Pajak

6. Komputerisasi Perpajakan
Teori Yang mendukung
Pemungutan Pajak
• Teori Asuransi (melindungi)
• Teori Kepentingan
• Teori daya pikul
 Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)
 Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)
• Teori Bakti
• Teori azas daya beli

7. Komputerisasi Perpajakan
Pengertian dan Kedudukan
Hukum Pajak
• Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2)
UUD Dasar’45.
• Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik
• Hukum Publik = Hukum Tata Negara, Hukum Pidana,
Hukum Administrasi.
• Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi.
• Hukum pajak ada 2 macam :
• Hukum pajak materiil (undang-undang pajak
penghasilan)
• Hukum pajak Formil (Ketentuan Umum & Tata cara
Perpajakan

8. Komputerisasi Perpajakan
Asas dan cara Pemungutan Pajak
Pajak
Golongan Sifat Lemb.Pemungutnya
Pajak
Daerah
Pajak
Pusat
Pajak
Obyektif
Pajak
Subyektif
Pajak
Lagsung
pajak tdk
langsung

9. Komputerisasi Perpajakan
KEWAJIBAN PEMBUKUAN
• Itikad baik
• Menerminkan keadaan dan kegiatan usaha
sebenarnya
• Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biaya
dengan stelsel akrual/kas
• Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakan
huruf latin/angka Arab, menggunakan satuan
rupiah/mata uang lain yang diijinkan MenKeu,
menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lain
yang diijinkan MenKeu

10. Komputerisasi Perpajakan
Tata cara pemungutan pajak
• Stelsel Nyata ( Riel)  pemungutan di
akhir tahun
• Stelsel Anggapan (fictieve) 
Pemungutan di awal tahun dgn berdasar
nilai pajak tahun sebelumnya.
• Stelsel campuran  Pemungutan di
awal tahun dan disesuaikan kembali di
akhir tahun.

11. Komputerisasi Perpajakan
Asas Pemungutan Pajak
(1) Asas Domisili
(tempat tinggal)
(2) Asas sumber
(3) Asas Kebangsaan

12. Komputerisasi Perpajakan
• Official Assessment System
 Sistem pemungutan oleh pemerintah
• Self Assessment System
 Sistem pemungutan oleh wajib pajak
sendiri
• With Holding System
 System pemungutan oleh pihak ketiga
Sistem Pemungutan Pajak

13. Komputerisasi Perpajakan
• Tarif Sebanding (proporsional)
 PPN tarifnya =10 %
• Tarif Tetap  tarif bea materai
• Tarif Progresif  Tarif semakin besar apabila jml yg dikenai
pajak semakin besar.
misal : Pasal 17 UU PPh 2000
Penghasilan bruto> 25 jt s/d 50 jt , tarif 5%
Penghasilan bruto > 50 jt s/d 100 jt , tarif 10%
Penghasilan bruto > 100 jt s/d 200 jt , tarif 15%
Penghasilan bruto > 200 jt , tarif 30%
• Tarif degresif  Tarif semakin kecil apabila jml yg dikenai
pajak semakin besar.
Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif

14. Komputerisasi Perpajakan
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
• Timbulnya utang pajak ada 2 :
 Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena
dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official
assessment system)
 Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena
undang-undang ( self assessment system)
• Hapusnya utang pajak disebabkan :
 Pembayaran
 Kompensasi
 Kadaluarsa
 Pembebasan/penghapusan

15. Komputerisasi Perpajakan
PEMERIKSAAN DAN
PENYIDIKAN PAJAK
• Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah
data dlm rangka pengawasan
• Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan, dan tujuan lain (pemberian/pencabutan
NPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan, dll)
• Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan,
percobaan

16. Komputerisasi Perpajakan
KEBERATAN DAN BANDING
• Tata Cara Penyelesaian Keberatan :
 WP ajukan keberatan ke DirJen Pajak
 Tertulis dalam bahasa Indonesia
 Jangka waktu 3 bulan
 Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidak
dipertimbangkan
 Bukti penerimaan Surat Keberatan
 Keputusan dari DirJen Pajak (jk. Waktu 12 bln)
 Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan
 Tidak menunda kewajiban membayar pajak
 Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

17. Komputerisasi Perpajakan
KEBERATAN DAN BANDING
• Tata Cara Penyelesaian Banding
 Ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak
 Jangka waktu 3 bln
 Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak
 Tidak menunda pembayaran pajak
 Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan

18. Komputerisasi Perpajakan
PENAGIHAN PAJAK
• Dasar penagihan  STP, SKPKB,
SKPKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding
• Jenis penagihan  seketika, sekaligus
• Negara mempunyai hak mendahului untuk
menagih pajak yaitu pokok pajak, bunga,
denda adm, kenaikan, biaya penagihan

19. Komputerisasi Perpajakan
• SPT = Surat Pemberitahuan Pajak
• STP = Surat Tagihan Pajak
• SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
• SKPKBT = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan
• SKPLB = Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
• SKPN = Surat Ketetapan Pajak Nihil

20. Komputerisasi Perpajakan
SANKSI PERPAJAKAN
• Bunga
• Kenaikan
• Denda
• Sanksi pidana