Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang berkepemimpinan berorientasi pelayanan yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan prosedur dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah instrumen pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap satuan organisasi/kerja dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja. (RS,RKT,Perkin, dan PK) Kebijakan ini mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam persepektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang berkepemimpinan berorientasi pelayanan yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan prosedur dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah instrumen pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap satuan organisasi/kerja dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja. (RS,RKT,Perkin, dan PK) Kebijakan ini mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam persepektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Teknologi informasi terus mengalami perkembangan yang begitu pesatnya
belakangan ini mulai dari perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, teknologi
jaringan/Internet hingga teknologi perkembangan telekomunikasi. Pemanfaatan dari
teknologi informasi ini tidak saja dirasakan oleh sektor bisnis dan industri, tetapi juga
di sektor pendidikan, pemerintahan dan sektor-sektor lainnya. Teknologi informasi
mampu mengubah cara kerja yang konvensional, proses yang lama (inefficient), dan
berbelit-belit (unsimplified) menjadi proses yang efesien, transparan dan efektif.
Diyakini bahwa teknologi informasi juga mampu melahirkan keunggulan kompetitif dan
menjadi stragegi unggulan di tengah persaingan yang semakin ketat dewasa ini. Namun
membangun sistem informasi organisasi bukan sekedar mengotomasikan sebagian
proses yang secara rutin dilakukan, melainkan menciptakan aliran informasi yang
sistematis dan terintegrasi menjadi suatu sistem terpadu.
Saat ini, Lembaga Administrasi Negara (LAN) belum memiliki dokumen
perencanaan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi (grand design)
yang mencakup seluruh satuan kerja dilingkungan LAN. Masing-masing unit kerja di
LAN masih mengembangkan sistem informasi sendiri-sendiri tanpa adanya perencaaan
yang matang dan koordinasi. Tentunya, hal tersebut akan menimbulkan pulau-pulau
informasi (information island), sistem tidak terintegrasi, adanya duplikasi dan
pengembangan sistem tidak terkoordinasi. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang
perlu untuk melakukan kajian penyusunan grand design pengembangan SI/TI untuk
kebutuhan LAN secara menyeluruh
Indonesia merupakan negara yang besar dengan kekayaan alam yang melimpah serta penduduk yang memiliki keanekaragaman suku, ras, serta agama. Dinamika kehidupan yang kompleks dalam masyarakat Indonesia telah menciptakan berbagai macam pemikiran dan gagasan yang semata – mata untuk mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera. Tetapi dengan segala kelebihan yang dimiliki bangsa ini Indonesia masih berada dalam keterpurukan dimana belum tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia. Saat ini kita selalu meyalahkan sistem yang ada dan tidak berkaca pada diri sendiri, orang yang menjalankan sistem tersebut, sudah baikkah kita dalam menjalankan sistem tersebut. Oleh karena itu diperlukan revolusi mental bagi masyarakat Indonesia dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri rakyat Indonesia.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. (Perpres No. 81/2010)
BAB I PENDAHULUAN
• Latar Belakang
• Dasar Hukum
• Kondisi Saat Ini
• Kondisi yang Diinginkan
• Permasalahan Birokrasi
• Keterkaitan GD RB dengan SPPN
• Ruang Lingkup GD RB
Powerpoint Templates
Page 2
3. BAB II GRAND DESIGN RB
• Tujuan GD RB
• Visi Pembangunan Nasional
• Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi
• Visi Reformasi Birokrasi
• Pola Pikir Pencapaian Visi RB
• Misi Reformasi Birokrasi
• Tujuan Reformasi Birokrasi
• Sasaran Reformasi Birokrasi
• Prinsip-Prinsip Reformasi Birokrasi
• Sasaran 5 Tahunan RB
• Ukuran Keberhasilan
• Strategi Pelaksanaan
Powerpoint Templates
Page 3
4. BAB III ROAD MAP RB
• Tujuan Road Map RB
• Keterkaitan GD RB Dengan Setiap
RM RB
BAB IV PENUTUP
Powerpoint Templates
Page 4
5. (Permenpan No. 20/2010)
BAB I PENDAHULUAN
• Pengertian
• Tujuan
• Ruang Lingkup
• Ukuran Keberhasilan
BAB II PENGORGANISASIAN RB NAS
• Pengorganisasian Tingkat Nasional
• Pengorganisasian Tingkat K/L dan
Pemda
Powerpoint Templates
Page 5
6. BAB III TAHAPAN & PROGRAM
PELAKSANAAN RB
• Garis Besar Pelaksanaan RB
• Pelaksanaan RB 2010-2014 pada
Tingkat Makro
• Pelaksanaan RB 2010-2014 pada
Tingkat Meso
• Pelaksanaan RB 2010-2014 pada
Tingkat Mikro
• Tunjangan Kinerja
• Prioritas Pelaksanaan RB
Powerpoint Templates
Page 6
7. BAB IV MONITORING, EVALUASI &
PELAPORAN PELAKSANAAN RB
• Monitoring
• Evaluasi
• Pelaporan
BAB IV PENUTUP
Powerpoint Templates
Page 7
8. Road Map merupakan rencana rinci yg memuat tahapan
sistematis mengenai pelaksanaan RB dalam kurun
waktu tertentu.
Tujuannya:
Menjadi instrumen yg akan memandu perubahan di
lingkungan Pemda sesuai dengan karakteristik yg dimilikinya.
Menjadi instrumen yg mempersatukan seluruh kegiatan RB
dalam lingkungan Pemda.
Menjadi instrumen yg memberikan petunjuk tentang
darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam
rangka RB.
Merupakan dokumen yg menjadi acuan perubahan birokrasi
bagi setiap Pemda.
Powerpoint Templates
Page 8
9. A. Ringkasan Eksekutif
B. Pendahuluan
C. Konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan RB
1. Pencapaian
2. Rencana
3. Kriteria keberhasilan
4. Agenda prioritas
5. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja
6. Penanggungjawab
7. Rencana anggaran
Powerpoint Templates
Page 9
10. 1.1. Melakukan assessment terhadap kondisi
organisasi saat ini.
a. ORGANISASI/KELEMBAGAAN:
Apakah struktur organisasi saat ini sudah berfungsi efektif
untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi ?
Apakah terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi?
Apa langkah-langkah yang sudah diambil berkaitan
dengan 9 program percepatan reformasi birokrasi?
b. TATALAKSANA:
Apakah tatalaksana dalam organisasi berjalan secara
efektif?
Bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam
mendukung efektivitas tatalaksana?
Apa langkah-langkah yang sudah diambil berkaitan
dengan 9 program percepatan reformasi birokrasi?
Powerpoint Templates
Page 10
11. c. PERATURAN PER-UU-AN:
Apakah peraturan per-UU-an yg diterbitkan tumpang tindih
satu dengan lain peraturan per-UU-an?
Apakah peraturan per-UU-an yg telah diterbitkan benar-benar
memberikan fasilitasi kepada para stakeholders?
d. SDM:
Bagaimana kondisi SDM aparatur dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi?
Apakah manajemen SDM yang diterapkan sudah memiliki
kemampuan untuk membentuk SDM yang profesional?
Apa langkah-langkah yang sudah diambil berkaitan dengan 9
program percepatan reformasi birokrasi?
e. PENGAWASAN:
Apakah sistem pengawasan sudah mampu mengurangi KKN?
Apakah sistem pengawasan sudah mampu membawa
organisasi ke dalam pengelolaan keuangan yg baik?
Apa langkah-langkah yang sudah diambil berkaitan dengan 9
program percepatan reformasi birokrasi?
Powerpoint Templates
Page 11
12. f. AKUNTABILITAS:
Apakah organisasi sudah memiliki kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan?
Apakah organisasi mampu memberikan kinerja outcomes dan
impact kepada masyarakat?
Apa langkah-langkah yang sudah diambil berkaitan dengan 9
program percepatan reformasi birokrasi?
g. PELAYANAN PUBLIK:
Apakah organisasi sudah mampu memberikan pelayanan
sesuai dengan harapan masyarakat?
Apa langkah-langkah yang sudah diambil berkaitan dengan 9
program percepatan reformasi birokrasi?
h. MIND-SET:
Apakah pegawai sudah memiliki pola pikir dan budaya kerja
yang berorientasi pada kinerja?
Sejauhmana pola pikir dan budaya kerja mendukung kinerja
organisasi?
Powerpoint Templates
Page 12
13. 1.2. Mengidentifikasi berbagai permasalahan birokrasi yg
memberikan pengaruh pada pencapaian kinerja organisasi.
1.3. Mengidentifikasi berbagai pencapaian kinerja dan faktor yg
menjadi kunci keberhasilan.
Area Perubahan Masalah Utama Capaian Kinerja
Kelembagaan
Tatalaksana
Peraturan Per-UU-an
SDM
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan Publik
Powerpoint Templates
Mindset Page 13
14. 2.1. Melakukan assessment terhadap kondisi
organisasi pada tahun 2014.
a. ORGANISASI/KELEMBAGAAN:
Bagaimana struktur organisasi yang dikehendaki sehingga
organisasi mampu berjalan secara efektif dalam
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam
mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan pada tahun
2014??
b. TATALAKSANA:
Bagaimana sistem tatalaksana yang mampu mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan
kinerja organisasi yang diinginkan pada tahun 2014?
Powerpoint Templates
Page 14
15. c. PERATURAN PER-UU-AN:
Bagaimana peraturan perundang-undangan yang mampu
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam
mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan pada tahun
2014?
d. SDM:
Bagaimana sistem manajemen SDM yang mampu
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam
mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan pada tahun
2014?
e. PENGAWASAN:
Bagaimana sistem pengawasan yang mampu mengurangi
KKN dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dalam mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan
pada tahun 2014?
Powerpoint Templates
Page 15
16. f. AKUNTABILITAS:
Bagaimana sistem akuntabilitas yang mampu Apakah
organisasi sudah memiliki kinerja yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan
kinerja organisasi yang diinginkan pada tahun 2014?
g. PELAYANAN PUBLIK:
Bagaimana sistem pelayanan publik yang mampu
memberikan pelayanan sesuai dengan harapan
masyarakat?
h. MIND-SET:
Bagaimana pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi
pada kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dalam mewujudkan kinerja organisasi yang
diinginkan pada tahun 2014?
Powerpoint Templates
Page 16
17. 2.2. Mengidentifikasi berbagai kelemahan birokrasi
yang perlu diperbaiki agar memiliki kemampuan
untuk mewujudkan kinerja organisasi yang
diharapkan pada tahun 2014.
Kondisi Saat Ini
Profil Birokrasi
2014
Permasalahan Kelemahan yg perlu
Birokrasi diperbaiki
Harapan Kinerja
Organisasi 2014
Kinerja yg
Dicapai
Powerpoint Templates
Page 17
18. 2.3. Merumuskan tujuan dan sasaran (tahunan).
Area Perubahan Masalah Utama Capaian Kinerja
Kelembagaan
Tatalaksana
Peraturan Per-UU-an
SDM
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan Publik
Mindset
Powerpoint Templates
Page 18
20. 2.5. Menyusun Agenda Prioritas, dengan kriteria sbb:
Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan
aktivitas(tahapan kerja) yang dilakukan terhadap kinerja
organisasi;
Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan aktivitas
(tahapan kerja) yang dilakukan terhadap kegiatan dan
aktivitas (tahapan kerja) lainnya;
Sekuensi dari kegiatan dan aktivitas (tahapan kerja)
dalam program;
Keterkaitan antar satu kegiatan dan kegiatan lain secara
sistematis sesuai dengan karakteristik masing
organisasi,
Powerpoint Templates
Page 20