Referensi

1. Sushan B. Sugiarto S. Psi, M. A
Direktorat Kinerja ASN
Badan Kepegawaian Negara
PENYUSUNAN SKP
BERDASARKAN
PERMENPANRB
NO.8 TAHUN 2021

3. PP. No 46 Tahun 2011 PP. No 30 Tahun 2019
Definisi Penilaian Prestasi Kerja adalah
suatu proses penilaian yang
dilakukan secara sistematis
Penilaian Kinerja merupakan suatu proses
rangkaian dalam sistem manajemen
kinerja PNS
Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja
dilaksanakan dalam suatu proses
penilaian secara sistematis yang
dilakukan oleh pejabat penilai
terhadap sasaran kerja pegawai
dan perilaku kerja PNS
Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan dalam
suatu sistem manajemen kinerja PNS
yang terdiri atas perencanan, pelaksanaan,
pemantauan, pembinaan, penilaian
kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi
kinerja
Penyusunan
SKP
SKP memuat tugas jabatan dan
target yang harus dicapai dalam
kurun waktu penilaian yang
bersifat nyata dan dapat diukur
SKP disusun dengan memperhatikan:
• Perencanaan strategis instansi
pemerintah
• Perjanjian Kinerja
• Organisasi dan Tata Laksana
• Uraian Jabatan
• SKP atasan langsung

4. PP. No 46 Tahun 2011 PP. No 30 Tahun 2019
Aspek Perilaku • Orientasi Pelayanan
• Integritas
• Komitmen
• Disiplin
• Kerjasama
• Kepemimpinan
• Orientasi Pelayanan
• Komitmen
• Inisiatif Kerja
• Kerjasama
• Kepemimpinan
Pembinaan
Kinerja
Belum menjelaskan Pembinaan
Kinerja
• Pembinaan Kinerja
• Konseling
Proporsi
Penilaian
• 60% SKP dan 40% Perilaku
kerja
• Seluruh penilaian dilakukan
oleh atasan
• 70% SKP dan 30% Perilaku kerja bagi
instansi yang belum mempertimbangkan
pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan
langsung
• 60% SKP dan 40% Perilaku kerja bagi
instansi yang mempertimbangkan pendapat
rekan kerja setingkat dan bawahan langsung

5. PP. No 46 Tahun 2011 PP. No 30 Tahun 2019
Penilaian
Kinerja
• Sangat baik: 91 ke
atas
• Baik: 76 – 90
• Cukup: 61 – 75
• Kurang: 51 – 60
• Buruk: 50 ke bawah
• Sangat baik: 110 ≤ x ≤ 120
(dengan menciptakan ide baru
dan/atau cara baru dalam
peningkatan kinerja yang
memberi manfaat bagi organisasi
atau negara
• Baik: 90 ≤ x ≤120
• Cukup: 70 ≤ x < 90
• Kurang: 50 ≤ x < 70
• Sangat Kurang: ≤ 50

6. Ketentuan
Umum

7. Sistem
Informasi
Kinerja
Perencanaan
Kinerja:
Penyusunan rencana SKP,
reviu rencana SKP,
penetapan SKP
Tindak Lanjut:
Pelaporan kinerja,
pemeringkatan kinerja,
penghargaan, sanksi,
keberatan
01 02
03
04
Pelaksanaan,
Pemantauan,
Pembinaan
Kinerja:
Pelaksanaan, pemantauan
kinerja, pengukuran kinerja,
pembinaan kinerja
Penilaian Kinerja:
penilaian SKP, penilaian
perilaku kerja, penilaian
ide baru
SISTEM MANAJEMEN KINERJA

9. RPJMN
RENSTRA
PK JPT
SKP JPT
SKP
JA/JF

10. INISIASI
3 Tahap
- Melihat gambaran keseluruhan
organisasi pada Dokumen
Renstra Organisasi dan PK
- Menyusun rencana SKP
- Menyusun Manual IK
I II
MODEL SKP
PENGEMBANGAN
4 Tahap
❖Sama dengan model
inisiasi HANYA
ditambahkan perspektif
BSC
MODEL SKP

11. Kerja Kinerja

13. Kerja

14. Kinerja

15. JADI ?
KERJA : AKTIVITAS/PROSES/KEGIATAN
KINERJA : HASIL JADINYA

16. PENYUSUNAN SASARAN
KINERJA PEGAWAI
1

17. Tahapan Penyusunan SKP untuk JPT Model Inisiasi (3 Tahap)
Menyusun Rencana SKP
JPT dan Unit Kerja
Mandiri
Menyusun Manual IKU
Melihat Gambaran
Keseluruhan Organisasi
pada Dokumen Renstra
Instansi/Unit Kerja dan
PK

18. Tahap Pertama
(Inisiasi dan
Pengembangan)
•

19. DAPAT DILIHAT
DARI
POHON
KINERJA
OPTION A
SOTK
OPTION B
RENSTRA/
RKT
OPTION C
URAIAN
JABATAN
OPTION D

25. Tahap Kedua (inisiasi dan
pengembangan) serta
tahap ketiga
(Pengembangan)
- Menyusun Rencana SKP (Inisiasi dan
Pengembangan)
- Mengelompokan Rencana Kinerja kedalam
perspektif BSC

28. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
PEGAWAIYANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/GolRuang Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Direktur II Jabatan Direktur Jenderal III
Unit Kerja Direktorat III Unit Kerja Direktorat Jenderal III
PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA INDIKATORKINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/Stakeholder
1. Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya
Persentase Pemda Kabupaten/Kota yang Nilai Indeks Penyelenggaraaan
Bangunan Gedung minimal Baik
30%
2. Percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara terpadu dan sarana
prasarana penunjang kawasan perbatasan.
Jumlah Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana penunjang
kawasan perbatasan yang terbangun, laik fungsi, dan telah diserahterimakan.
3 unit
Tingkat kepuasan pengguna dan operator Pos Lintas Batas Negara terhadap
fasilitas Pos Lintas Batas
3,5 dari skala 5
3. Meningkatnya kualitas layanan DirektoratII Indeks kualitas layanan internal Direktorat II 4
Proses Bisnis 4. Tersusunnya RUU Revisi Undang-Undang RepublikIndonesia No. 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung
Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampai dengan tahap pembahasan di
Panitia Antar Kementerian
100%
5. Tersusunnya RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017
tentang Arsitek
Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun
2017 tentang Arsitek sampai dengan tahap permbahasan di Panitia Antar
Kementerian
100%
6. Terlaksananya strategi/rencana aksi dalam rangka pencapaian sasaran dan
indikator kinerja utama organisasi dalam perjanjiankerja
Persentase penyelesaian strategi/ rencana aksi yang berkontribusi langsung
terhadap pencapaian indikator perjanjian kinerja direktur bina penataan
bangunan sesuai target waktu yang ditetapkan
80%
7. Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja
organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Direktur II
Persentase penyelesaian penugasan pimpinan/direktif pimpinan sesuai target
waktu yang ditetapkan
80%
Penguatan Internal 8. Terwujudnya Direktorat IIyang akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat II 85
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan BMN Tingkat kualitas pengelolaan BMN lingkup Direktorat II 90%
Anggaran 10. Pengelolaan anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman yang optimal
Presentase pengelolaan keuangan (anggaran) yang bebas dari temuan material 100%
B. KINERJA TAMBAHAN
- 1. - - -
Hanya terdapat dalam Model SKP Pengembangan
Jakarta, 7 Januari2021
Pejabat Penilai,
(NAMA)
NIP
PNSyangdinilai,
(NAMA)
NIP
TAHAP KETIGA
(NAMA INSTANSI)
Periode Penilaian:7 Januari sd 25 Desember2021

29. Tahap Keempat
(Inisiasi dan
Pengembangan)
Menyusun Manual
Indikator Kinerja

35. RESUME

36. Resume

37. PENYUSUNAN SASARAN
KINERJA PEGAWAI
2

38. Prinsip
Penyusunan
SKP
JA dan JF

39. Mensinergikan/
Menyelaraskan Rencana
Kinerja (yang berkaitan
dengan outcome
Organisasi) dengan Butir-
butir kegiatan sebagai
Jabatan Fungsional
(yang sifatnya
individual)

40. Tahapan Penyusunan SKP
untuk JA dan JF Model Inisiasi
MELIHAT GAMBARAN
KESELURUHAN
ORGANISASI PADA
PERJANJIAN KINERJA
MEMPERHATIKAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DAN
RENCANA KERJA
TAHUNAN (RKT) UNIT
KERJA, DAN INSTANSI
MEMBAGI PERAN
KOORDINATOR/
KETUA DAN
ANGGOTA TIM KERJA/
KELOMPOK KERJA
SESUAI MATRIKS
PEMBAGIAN PERAN
DAN HASIL
(DIRECT DAN NON
DIRECT CASCADING)
MENENTUKAN
RENCANA KINERJA
PADA FORMAT
RENCANA SKP
MENENTUKAN ASPEK
INDIKATOR DAN
INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU PADA
FORMAT RENCANA
SKP
MENETAPKAN TARGET
PADA FORMAT
RENCANA SKP
MENYUSUN FORMAT
KETERKAITAN SKP
DENGAN ANGKA KREDIT

41. Tahapan Penyusunan SKP untuk
JA Dan JF Model Pengembangan
(8 Tahap)
MELIHAT GAMBARAN
KESELURUHAN
ORGANISASI PADA
PERJANJIAN KINERJA
MEMPERHATIKAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DAN RENCANA
KERJA TAHUNAN (RKT)
UNIT KERJA, DAN
INSTANSI
MEMBAGI PERAN
KOORDINATOR/ KETUA
DAN ANGGOTA TIM
KERJA/ KELOMPOK KERJA
SESUAI MATRIKS
PEMBAGIAN PERAN DAN
HASIL
(DIRECT DAN NON DIRECT
CASCADING)
MENENTUKAN RENCANA
KINERJA PADA FORMAT
RENCANA SKP
MENENTUKAN RENCANA
KINERJA MERUPAKAN
LANGKAH AWAL DALAM
MENYUSUN FORMAT
RENCANA SKP.
MENENTUKAN ASPEK
INDIKATOR DAN
INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU PADA FORMAT
RENCANA SKP
MENETAPKAN TARGET
PADA FORMAT RENCANA
SKP

42. Tahapan Penyusunan SKP untuk JA Dan
JF Model Pengembangan (8 Tahap)
MENGEMBANGKAN KATEGORI
PENILAIAN KINERJA PADA
FORMAT RENCANA SKP
MENENTUKAN CARA
MEMANTAU KINERJA PADA
FORMAT RENCANA SKP
MENYUSUN FORMAT
KETERKAITAN SKP DENGAN
ANGKA KREDIT

43. Tahap Pertama
(Inisiasi dan
Pengembangan)

44. Tahap Pertama

45. Tahap Kedua
(Inisiasi dan
Pengembangan)

46. Tahap Kedua

48. Direct Cascading
pembahasan pengesahan atau penetapan
• IKI JPT pratama: presentase penyelesaian peraturan dengan
target disahkan/ditetapkan
• IKI ketua tim kerja: draft rancangan peraturan yang siap untuk
dilakukan pembahasan

49. Non Direct Cascading

54. Tahap Ketiga
(Inisiasi dan
Pengembangan)

58. Simulasi Penentuan Rencana SKP di SKP Jabatan
Administrasi

59. Tahap Keempat
(Inisiasi dan
Pengembangan)
Menentukan Aspek
Indikator dan Indikator
Kinerja Individu pada
Format Rencana SKP

65. Tahap Kelima
(Inisiasi dan
Pengembangan)

71. Tahap Keenam
(Tahap terakhir
untuk Model
Inisiasi)

72. Tahap Keenam
(Untuk model
SKP
Pengembangan)
Mengembangkan Kategori
Penilaian Kinerja Pada
Format Rencana SKP

78. Tahap Ketujuh
(Pengembangan)
Menentukan Cara
Memantau Kinerja Pada
Format Rencana SKP

86. Tahap Terakhir
(Inisiasi dan
Pengembangan)
Menyusun Format
Keterkaitan SKP dengan
Angka Kredit

87. Bahan yang
diperlukan

90. RESUME

92. TAMBAHKAN RENCANA KT
PINDAHKAN
SS/SP/SK DAN
IKU DARI
DOKUMEN PK
KE FORM
RENCANA SKP
CHECK KESESUAIAN
TAMBAHKAN
RENCANA
AKSI/INISIATIF
STRATEGIS DAN
DIREKTIF
PENETAPAN SKP JPT
LANGKAH SEDERHANA PENYUSUNAN SKP

93. MATRIKS PERAN HASIL:
1. IKI JPT
2. RENSTRA/RKT
3. SOTK
4. URAIAN TUGAS
5. DPA/POK
LIHAT MANUAL IK
PINDAHKAN DARI MPH KE
RENCANA SKP JA/JF
CARI AREA
YANG DIINTERVENSI
REVIU-PENETAPAN SKP JA/JF

94. Thank you!