"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut membahas proses reformasi birokrasi pemerintahan yang meliputi 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah penyusunan dokumen usulan reformasi birokrasi oleh kementerian/lembaga sebagai prasyarat untuk melaksanakan reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut membahas berbagai kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah seperti laporan rapat, anggaran, monitoring, evaluasi, serta penilaian kinerja. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya monitoring evaluasi untuk memenuhi peraturan pelaporan dan sebagai bahan kebijakan.
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2012. Terdapat bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang meliputi persiapan, pengolahan data, perumusan prioritas, program, anggaran, konsultasi publik, hingga penetapan RKPD. Juga dijelaskan data dan informasi yang mendukung penyusunan RKPD seperti Rencana Tata Ru
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) serta sinergi dan integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. SPM dijelaskan sebagai instrumen untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara merata, sehingga dapat mendukung pencapaian MDGs."
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut membahas proses reformasi birokrasi pemerintahan yang meliputi 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah penyusunan dokumen usulan reformasi birokrasi oleh kementerian/lembaga sebagai prasyarat untuk melaksanakan reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut membahas berbagai kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah seperti laporan rapat, anggaran, monitoring, evaluasi, serta penilaian kinerja. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya monitoring evaluasi untuk memenuhi peraturan pelaporan dan sebagai bahan kebijakan.
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2012. Terdapat bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang meliputi persiapan, pengolahan data, perumusan prioritas, program, anggaran, konsultasi publik, hingga penetapan RKPD. Juga dijelaskan data dan informasi yang mendukung penyusunan RKPD seperti Rencana Tata Ru
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) serta sinergi dan integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. SPM dijelaskan sebagai instrumen untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara merata, sehingga dapat mendukung pencapaian MDGs."
Dokumen tersebut membahas tentang roadmap reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2010-2014. Roadmap ini merupakan bentuk operasional dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kinerja aparatur. Roadmap ini akan dilaksanakan di tingkat nasional, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang MONEV (Monitoring dan Evaluasi) penyelenggaraan pemerintahan daerah. MONEV bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan aspek-aspek yang dievaluasi dan dikendalikan serta beberapa isu terkait pelaksanaan MONEV di daerah.
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan Master Plan Sanitasi Sektor (MPSS) di tingkat kota. Langkah-langkahnya meliputi konsolidasi program dan evaluasi kegiatan sanitasi yang ada, penetapan program prioritas melalui analisis faktor bobot, dan internalisasi program prioritas kepada instansi terkait. Tujuannya adalah menetapkan program prioritas sanitasi kota yang terpadu dan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan.
Revieu perrmenpan : Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Te...temanna #LABEDDU
Usulan perubahan Permen PANRB No. 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya mencakup penyesuaian dengan peraturan terbaru seperti PP No. 11 Tahun 2017 dan Permen PANRB No. 13 Tahun 2019, penambahan uraian tugas pokok dan kegiatan Widyaiswara, serta pengaturan mengenai pengangkatan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pemberhentian Widyaiswara.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahunan yang akan dicapai satuan organisasi melalui berbagai kegiatan. Penyusunannya mencakup penetapan sasaran strategis, program, dan kegiatan beserta indikator dan target yang ingin dicapai.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pedoman dan peraturan terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mulai dari Peraturan Menteri PAN dan RB sampai dengan Inpres. Dokumen tersebut juga menjelaskan manfaat penerapan sistem e-LAKIP bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Muara Labuh, mencakup lokasi, wilayah hukum, jumlah pegawai, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta visi, misi dan tujuan strategis Pengadilan hingga tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas rencana strategis Lemdikpol untuk periode 2015-2019, meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Dokumen tersebut juga membahas langkah-langkah dan proses penyusunan rencana strategis Lemdikpol.
Penyusunan Roadmap dan Dokumen Usulan Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan roadmap dan dokumen usulan reformasi birokrasi. Roadmap dirancang sebagai panduan sistematis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan memandu perubahan di lingkungan pemerintah daerah sesuai karakteristiknya."
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yang mencakup definisi, peraturan, syarat pengangkatan, kegiatan yang dinilai, dan kenaikan pangkat/jabatan. JFP merupakan salah satu jalur karier bagi PNS selain struktural yang didasarkan pada keahlian dan prestasi kerja.
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang profil Dr. Dadang Solihin dan materi yang dibahasnya mengenai penganggaran berbasis kinerja, logika kerangka pengeluaran jangka menengah, serta tujuan dan cara pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas tentang roadmap reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2010-2014. Roadmap ini merupakan bentuk operasional dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kinerja aparatur. Roadmap ini akan dilaksanakan di tingkat nasional, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang MONEV (Monitoring dan Evaluasi) penyelenggaraan pemerintahan daerah. MONEV bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan aspek-aspek yang dievaluasi dan dikendalikan serta beberapa isu terkait pelaksanaan MONEV di daerah.
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan Master Plan Sanitasi Sektor (MPSS) di tingkat kota. Langkah-langkahnya meliputi konsolidasi program dan evaluasi kegiatan sanitasi yang ada, penetapan program prioritas melalui analisis faktor bobot, dan internalisasi program prioritas kepada instansi terkait. Tujuannya adalah menetapkan program prioritas sanitasi kota yang terpadu dan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan.
Revieu perrmenpan : Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Te...temanna #LABEDDU
Usulan perubahan Permen PANRB No. 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya mencakup penyesuaian dengan peraturan terbaru seperti PP No. 11 Tahun 2017 dan Permen PANRB No. 13 Tahun 2019, penambahan uraian tugas pokok dan kegiatan Widyaiswara, serta pengaturan mengenai pengangkatan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pemberhentian Widyaiswara.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahunan yang akan dicapai satuan organisasi melalui berbagai kegiatan. Penyusunannya mencakup penetapan sasaran strategis, program, dan kegiatan beserta indikator dan target yang ingin dicapai.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pedoman dan peraturan terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mulai dari Peraturan Menteri PAN dan RB sampai dengan Inpres. Dokumen tersebut juga menjelaskan manfaat penerapan sistem e-LAKIP bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Muara Labuh, mencakup lokasi, wilayah hukum, jumlah pegawai, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta visi, misi dan tujuan strategis Pengadilan hingga tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas rencana strategis Lemdikpol untuk periode 2015-2019, meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Dokumen tersebut juga membahas langkah-langkah dan proses penyusunan rencana strategis Lemdikpol.
Penyusunan Roadmap dan Dokumen Usulan Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan roadmap dan dokumen usulan reformasi birokrasi. Roadmap dirancang sebagai panduan sistematis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan memandu perubahan di lingkungan pemerintah daerah sesuai karakteristiknya."
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yang mencakup definisi, peraturan, syarat pengangkatan, kegiatan yang dinilai, dan kenaikan pangkat/jabatan. JFP merupakan salah satu jalur karier bagi PNS selain struktural yang didasarkan pada keahlian dan prestasi kerja.
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang profil Dr. Dadang Solihin dan materi yang dibahasnya mengenai penganggaran berbasis kinerja, logika kerangka pengeluaran jangka menengah, serta tujuan dan cara pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan.
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdfAchmadFakhrusShomim
Pengelolaan kinerja pegawai ASN menekankan pada pengembangan kinerja melalui dialog kinerja secara berkelanjutan antara pimpinan dan pegawai, bukan sekadar penilaian kinerja. Sistem ini melibatkan penetapan ekspektasi, pemberian umpan balik berkelanjutan, evaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan berdasarkan kinerja yang dicapai.
SL Teknis Sistem Kerja pada IP untuk PB.pdfssusera717a3
Dokumen tersebut membahas sistem kerja baru pada instansi pemerintah untuk mencapai penyederhanaan birokrasi melalui penerapan organisasi agile dan tim kerja yang fleksibel. Sistem ini melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana bekerja secara individu maupun tim untuk mencapai target kinerja secara cepat dan efisien melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bersama.
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai beberapa topik utama yang diulas dalam blognya, seperti reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas; (2) Dokumen tersebut juga membahas mengenai evaluasi kinerja pembangunan, jenis evaluasi, dan mekanisme monitoring serta pelaporan; (3) Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai peran evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
Rapat Konsolidasi TPKRB LAN-RI membahas tugas Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi (TPKRB) LAN dalam mengawal reformasi untuk meningkatkan martabat lembaga. TPKRB bertugas melakukan review rencana aksi reformasi, menyusun instrumen penilaian, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi di lingkungan LAN dan kompartemennya. Tujuannya agar reformasi berjalan sesuai target dan dapat meningkatkan kinerja
Permendagri No. 6 Tahun 2022 memperkenalkan pengelolaan kinerja ASN yang lebih berfokus pada pencapaian hasil kerja berdasarkan ekspetasi pimpinan daripada uraian tugas. Proses pengelolaan kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi kinerja tidak hanya menilai pencapaian target kerja tahunan tetapi juga mempertimbangkan kontribusi peg
Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan PP39/2006 Dadang Solihin
Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini memberikan informasi tentang profil Dadang Solihin dan penjelasan mengenai konsep evaluasi, monitoring, dan mekanisme pelaporannya dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan.
Similar to Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan Permen PAN dan RB No. 7/2011 (20)
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan Permen PAN dan RB No. 7/2011
1.
2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 2
3. Materi
• Model Stage-gate
• Tahap Perencanaan
• Tahap Pelaksanaan
• Monitoring dan Evaluasi
• Proses Pengelolaan RB
• Mekanisme Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
• Dokumen Usulan RB
• Langkah Penyusunan Dokumen Usulan
• Road Map RB K/L
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Model Stage-gate
• Adanya pentahapan yang dijabarkan dalam kegiatan yang terfokus
dan terukur.
• Memudahkan dalam pelaksanaan, penganggaran, monitoring dan
evaluasi.
• Uji kelayakan yang dilakukan secara berkesinambungan pada
setiap tahapan, untuk:
– Memastikan dan mengoptimalkan kemajuan dan capaian fokus
kegiatan,
– Memperkecil potensi kegagalan,
– Mengantisipasi potential barrier yang menghambat,
– Mengurangi recycling dan rework,
– Memudahkan pengendalian terhadap proses pelaksanaan
sampai ke unit terkecil,
– Waktu pelaksanaan dapat dipantau dan diukur.
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. 1/2
Tahap Perencanaan
1. Membentuk Tim RB K/L;
2. Internalisasi target, output dan outcome
dari kegiatan dan program RB ke semua
komponen organisasi;
3. Melakukan review organisasi dan
menentukan isu kunci pada masing-
masing komponen RB (existing
conditions);
4. Memetakan gap (existing conditions dan
keadaan yang diinginkan);
5. Menyusun roadmap RB;
6. Menyiapkan dokumen usulan.
dadang-solihin.blogspot.com 5
6. 2/2
Tahap Perencanaan
Pada tahap Perencanaan dilakukan Uji Kelayakan yang meliputi:
1. Peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing anggota
Tim RB sudah dipahami;
2. Internalisasi program RB sudah dilakukan;
3. Dukungan para pimpinan dan para pejabat kunci sudah diperoleh;
4. Kandidat Agen Perubahan (change agent) di unit-unit organisasi
sudah teridentifikasi;
5. Mekanisme koordinasi antar tim pelaksana RB sudah terdefinisi
dengan baik.
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. 1/2
Tahap Pelaksanaan
• Sebelum tahap ini dilakukan, diperlukan pengkondisian terlebih
dahulu, yakni:
1. Menyusun kebijakan RB internal melalui peraturan atau
keputusan Menteri/ Pimpinan K/L
2. Melaksanakan Training for trainer, focused group discussion,
Rapat koordinasi dengan pihak terkait.
• Fokus tahap ini diletakkan pada pelaksanaan setiap kegiatan
reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap yang terdapat pada
Dokumen Usulan yang telah disetujui.
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. 2/2
Tahap Pelaksanaan
Uji Kelayakan yang dilakukan adalah:
1. Panduan reformasi dan materi pelatihan dan sosialisasi sudah
tersusun;
2. Kebijakan reformasi sudah tersusun sesuai dengan visi dan misi
organisasi;
3. Tim RB sudah memahami peran dan tanggung jawab dalam
melaksanakan RB di unitnya;
4. Program dan kegiatan RB diimplementasikan secara sistematis dan
terukur;
5. Seluruh pihak terkait memahami seluruh proses.
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. 1/2
Monitoring dan Evaluasi
• Kegiatan yang dilakukan oleh K/L pada tahap ini adalah:
1. Melakukan monitoring untuk memastikan bahwa pelaksanaan
setiap aktivitas RB sesuai dengan roadmap yang telah disetujui,
laporan hasil monitoring disusun paling tidak setiap 6 bulan
sekali;
2. Mengolah hasil monitoring;
3. Memberikan masukan guna perbaikan berkelanjutan kepada
pelaksanaan kegiatan RB;
4. Melakukan evaluasi untuk seiap pelaksanaan akivitas RB sesuai
dengan sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam
roadmap. Evaluasi dilakukan paling tidak setiap satu tahun
sekali;
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. 2/2
Monitoring dan Evaluasi
5. Mengolah hasil evaluasi dan
memberikan catatan yang
diperlukan, bila hasil capaian tidak
sesuai dengan yang
direncanakan.
• Monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh masing-
masing K/L serta secara eksternal oleh Tim Independen RB Nasional.
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. 1/2
Proses Pengelolaan RB
1. Pengajuan usulan oleh K/L harus dilengkapi dengan Berita acara
Validasi Peringkat Jabatan (Job Grading) oleh Kemenpan dan RB,
BKN, dan K/L
2. Penilaian kelengkapan dokumen usulan dan verifikasi lapangan
dilakukan oleh Unit Pengelola RB Nasional (UPRBN), hasilnya
disampaikan kepada Tim RB Nasional (TRBN);
3. Komite Pengarah RB Nasional (KPRBN) melakukan rapat untuk
memberikan persetujuan penetapan K/L yang sudah melakukan
proses RB dan tunjangan kinerjanya.
– Penetapan besaran tunjangan kinerja ditentukan oleh
Kementerian Keuangan dengan pertimbangan ketersediaan
anggaran, pembahasan DPR dengan Menteri Keuangan, Ketua
dan Anggota TRBN dan K/L terkait untuk memberikan
persetujuan anggaran dalam konteks tunjangan kinerja.
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. 2/2
Proses Pengelolaan RB
– Jika DPR belum dapat memberikan persetujuan, maka akan
dibahas kembali dengan KPRBN.
– Jika DPR telah memberikan persetujuan, maka selanjutnya
disiapkan Rancangan Perpres oleh UPRBN dan penetapan
Perpres tentang Tunjangan Kinerja, yang kemudian proses
penetapannya dilakukan oleh Sekretariat Kabinet;
4. Pelaksanaan RB dilakukan oleh masing-masing K/L ;
5. Evaluasi dan monitoring serta penjaminan pelaksanaan RB, oleh
Tim Independen dan Tim Quality Assurance.
dadang-solihin.blogspot.com 12
14. Dokumen Usulan RB
• Dokumen Usulan RB harus menjelaskan:
1. Titik awal program RB di masing-masing Birokrasi K/L, sesuai
dengan karakteristik masing-masing, yang didasarkan pada
program dan kegiatan RB apa yang sudah, sedang dan akan
dilakukan;
2. Roadmap (rencana kerja rinci) pelaksanaan/penuntasan
program RB K/L.
• Mengingat titik awal RB K/L berbeda-beda, maka roadmap setiap
K/L akan berbeda.
dadang-solihin.blogspot.com 14
15. Langkah Penyusunan 1/3
Dokumen Usulan
1. Memahami Substansi, Outputs dan Outcomes Program dan Kegiatan
RB
• Substansi, outputs dan outcomes dari setiap kegiatan dapat dilihat pada
dokumen Roadmap RB Nasional 2010 - 2014, (PermenpanRB 20/2010)
khusus pada bagian program dan kegiatan pada tingkatan mikro yang
menjadi fokus pelaksanaan RB K/L.
2. Memahami Keterkaitan antar Kegiatan RB
• Pada dasarnya seluruh program dan kegiatan RB memiliki keterkaitan
yang tinggi.
• Keterkaitan tersebut terutama pada tingkat kegiatan.
• Dengan memahami keterkaitan tersebut K/L dapat lebih mengetahui
gambaran proses pelaksanaan program/kegiatan RB secara menyeluruh
sebagaimana tertuang dalam Roadmap RB nasional 2010-2014.
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Keterkaitan antar Kegiatan RB
Asesmen Profil Birokrasi
Organisasi Saat K/L dan Pemda
Ini 2014
Redefinisi Visi,
Akuntabilitas
Misi ,Strategi Standar Kinerja Penyusunan
Kinerja Instansi
dan Sasaran Organisasi IKU
Pemerintah
Organisasi
Penguatan Penguatan
Perbaikan Unit Kerja Unit Kerja Penetapan Standar Pelayanan
Kewenangan/ Organisasi Pelayanan
Fungsi
Target Kinerja Layanan
Pendidikan dan
Restrukturisasi Analisis Beban Perencanaan Rekrutmen dan Pelatihan
Organisasi Kerja Pegawai Seleksi Berbasis
Kompetensi
Pengembangan
Pengembangan Asesmen
Standar
Model Kompetensi
Kompetensi
Kompetensi Individu
Jabatan
Pengembangan Pengembangan Database
Analisis
Indikator Karir Kepegawaian
Jabatan
Kinerja Jabatan
Penilaian
Perbaikan Evaluasi Pemeringkatan
Kinerja
Tatalaksana/ Jabatan Jabatan
Pegawai
Proses Bisnis
Pengembangan Penetapan Pemberian
Perbaikan SOP e‐Office dan e‐ Tunjangan Tunjangan
Government Kinerja Kinerja
MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN PERUBAHAN UU PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL
dadang-solihin.blogspot.com
QUICK WINS
16
17. Langkah Penyusunan 2/3
Dokumen Usulan
3. Menilai Tingkat Penyelesaian Kegiatan RB
– Banyak kegiatan pembenahan yang dilakukan oleh K/L yang
termasuk dalam kegiatan RB.
– Untuk mengenali apakah kegiatan yang dilakukan sudah selesai
atau belum selesai, bandingkan keluaran yang dihasilkan pada
saat dilakukan penilaian dengan outputs dan outcomes yang
diharapkan dalam Roadmap RB Nasional 2010-2014.
a. Bila memang sesuai, maka kegiatan tersebut bisa dinyatakan
dalam dokumen usulan, sebagai kegiatan yang sudah
selesai;
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. Langkah Penyusunan 3/3
Dokumen Usulan
b. Bila belum sesuai, maka kegiatan tersebut bisa dinyatakan
dalam dokumen usulan, sebagai kegiatan yang sedang
dilakukan, yang dalam dokumen usulan akan dimasukkan
sebagai kegiatan yang masih harus diselesaikan.
4. Menyiapkan Dokumen usulan
Dokumen usulan disiapkan sesuai
format dan komponen sebagaimana
Tabel berikut dan disertai dengan
lampiran yang diperlukan.
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. Format dan Komponen Dokumen Usulan
Bagian Satu Informasi Dasar
Nama Lembaga/ Instansi/ Pemda
Alamat Lengkap Organisasi Berisi informasi,alamat kontak, Kementerian/
Lembaga
Tim Pengarah Ketua : Tim Pelaksana Ketua :
Telepon : Telepon :
HP : HP :
Email : Email :
Sekretaris : Sekretaris :
Telepon : Telepon :
HP : HP :
Email : Email :
Anggota : Anggota :
Telepon : Telepon :
HP : HP :
Email : Email :
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Format dan Komponen Dokumen Usulan
Bagian Dua : Rencana Umum Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
1. Latar Belakang Berisi analisis nyata Reformasi pada Kementerian/Lembaga, mencakup masalah-
masalah yang dihadapi dimana pembenahannya diharapkan melalui reformasi
birokrasi. Hal ini Selanjutnya akan menjadi dasar penjelasan tentang apa yang
dilakukan/dicapai, sedang dilakukan dan akan dilakukan terkait reformasi
birokrasi
2. Tujuan Berisi gambaran kondisi yang ingin dicapai Kementerian/ Lembaga melalui
reformasi birokrasi, terkait dengan TUPOKSI dan sebagai bagian dari organisasi
secara keseluruhan.
3. Sasaran Berisi gambaran bentuk-bentuk perubahan spesifik yang ingin dicapai melalui
reformasi birokrasi
4. Prioritas dan Berisi gambaran program dan Kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan
Agenda/Waktu dalam reformasi birokrasi berdasarkan skala prioritas masing-masing
Kementerian/Lembaga serta waktu yang dibutukan untuk menyelesaikannya.
5. Tenaga Berisi data/Penjelasan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
Pelaksana program dan kegiatan reformasi birokrasi termasuk penjelasan tentang
mekanisme kerja yang mengkaitkan pihak-pihak yang terlibat
6. Anggaran Berisi besaran anggaran dan manfaat (penghematan dan manfaat lainnnya)
sebagai konsekuensi dari seluruh kegiatan reformasi birokrasi yang diusulan
Kementerian/Lembaga.
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. 1/3
Road Map RB K/L
• Road Map berisi gambaran detail program dan kegiatan RB sesuai prioritas
yang telah ditetapkan.
• Untuk setiap program dan kegiatan perlu dibuatkan rencana kerja rinci, dan
memastikan implementasi dan penguatan dampak perubahan, yang
masing-masing mencakup penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:
1. Ringkasan Eksekutif
Berisi uraian singkat substansi roadmap reformasi birokrasi K/L ,
yang mencakup gambaran kondisi saat ini, program, kegiatan,
anggaran, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang
ditetapkan.
2. Pendahuluan
Berisi paparan kondisi nyata birokrasi pada K/L yang mencakup
masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah pembenahan
yang akan dilakukan.
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. 2/3
Road Map RB K/L
3. Konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan RB
a. Pencapaian. Berisi paparan program dan kegiatan
reformasi birokrasi yang sudah dicapai oleh K/L.
b. Rencana. Berisi paparan program dan kegiatan RB yang
sedang dan akan dilaksanakan oleh K/L, termasuk quick wins
yang ditetapkan.
c. Kriteria keberhasilan. Berisi paparan mengenai hasil yang
akan dicapai baik outputs maupun outcomes untuk setiap
program dan kegiatan RB masing-masing K/L. Kriteria
keberhasilan ini mengacu pada Kriteria dan Ukuran
Keberhasilan yang diterbitkan oleh Kemen PAN dan RB.
d. Agenda prioritas. Berisi paparan mengenai program dan
aktivitas RB yang sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan
skala prioritas masing-masing K/L.
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. 3/3
Road Map RB K/L
e. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja. Berisi paparan
mengenai jangka waktu pelaksanaan program dan aktivitas RB
yang sedang dan akan dilaksanakan oleh masing-masing K/L
beserta tahap-tahap pelaksanaan program dan kegiatannya.
f. Penanggungjawab. Berisi informasi tentang unit kerja atau
sumber daya manusia yang menjadi penanggungjawab setiap
pelaksanaan program dan kegiatan RB K/L terkait.
g. Rencana anggaran. Berisi informasi mengenai rencana
besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung
pelaksanaan setiap program dan kegiatan RB.
4. Lampiran. Lampiran yang dimaksud adalah kelengkapan yang
mendukung isi dari road map yang disampaikan.
dadang-solihin.blogspot.com 23