Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
A study of framework to implements risk management in public institution in Indonesia. As a public institution, BPKP has a leading role in internal audit and governance management in Indonesia.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
A study of framework to implements risk management in public institution in Indonesia. As a public institution, BPKP has a leading role in internal audit and governance management in Indonesia.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
3. MENCABUT
Perban BPKP 20 tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan SPIP
Perban BPKP 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi
Peningkatan Maturitas SPIP
4. APA ITU SPIP?
Proses Integral
Dilakukan secara terus menerus oleh PIMPINAN dan pegawai
Memberi keyakinan memadai atas TUJUAN organisasi
Melalui kegiatan efektif efisien
Keandalan laporan keuangan
Pengamanan aset negara
Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
6. APA ITU MRI?
Manajemen Risiko Indeks
Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko
Dihitung dari parameter penilaian pengelolaan risiko
7. APA ITU IEPK?
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
Kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan
penanganan risiko korupsi organisasi
8. RUANG LINGKUP MATURITAS SPIP
Mekanisme Penilaian
Fokus Penilaian
Komponen Penilaian
Periode yang dinilai
11. KOMPONEN PENILAIAN
Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan
strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran
Pemenuhan 5 Unsur SPIP
Pencapaian Tujuan SPIP
12. PERIODE PENILAIAN
Penetapan Tujuan Dokumen Perencanaan Tahun Berjalan
Struktur dan Proses Pengendalian Tahun Berjalan
Pencapaian Tujuan Tahun sebelumnya
Rentang 1 Juli Tahun sebelumnya s.d. 30 Juni Tahun Berjalan
14. PROGRAM
MISI 3: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERBASIS POTENSI
JASA KREATIF DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING.
Tujuan
Sasaran: meningkatnya ....
Memperkuat Struktur Perekonomian Kota Dengan
Fokus Pengembangan Ekonomi Kreatif
Iklim Usaha
& Investasi
PDRB Sektor
Eko Kreatif
Daya Saing
Usaha
Daya Beli
Masyarakat
1 2 3 4
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP
DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
DINAS KOPERASI
DAN UKM
DINAS KETAHANAN
PANGAN
DINAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN
OPD PENANGGUNG
JAWAB PROGRAM
Program Perencanaaan dan
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Program Promosi Pariwisata
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Program Sarana Distribusi
Perdagangan
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Program Promosi
Penanaman Modal
Program Cagar Budaya
Program Pengembangan
UMKM
Program Promosi dan
Kampanye Pencitraan
Produk Ekspor
Program Target Konsumsi
Pangan
Program Peningkatan
Pengolahan Hasil
Pertanian/Peternakan
1
2
2
3
4
4
PENYELENGGARAAN MR MENGAWAL TUJUAN (DARI TINGKAT
OPERASIONAL SAMPAI DENGAN STRATEGIS) AGAR TERCAPAI
KOTA: XX
VISI: ”KOTA XX CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERIMAN ”.
GAMBARAN IMPLEMENTASI SPIP, MANAJEMEN RISIKO DAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP PADA PEMDA
LANJUT SLIDE BERIKUTNYA NEW SPIP MENCAKUP PENILAIAN KUALITAS PERENCANAAN!
15. OPD PENANGGUNG
JAWAB PROGRAM
DITINGKATKAN
DAN DINILAI
KAPABILITASNYA
GAMBARAN IMPLEMENTASI SPIP, MR, PENCEGAHAN KORUPSI, DAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP PADA PEMDA
MELAKSANAKAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN
UNIT PENGAWAS INTERN
PENCAPAIAN
SASARAN
RPJMD
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
PROGRAM
KEGIATAN
KELUARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KELUARAN
PENILAIAN MATURITAS SPIP
SECARA TAHUNAN
PERBAIKAN PERENCANAAN
SECARA BERKELANJUTAN
SESUAI AoI PENILAIAN PERENCANAAN!
AOI AOI AOI AOI
KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KOMITMEN
PIMPINAN
16. INFORMASI
&
KOMUNIKASI
Uraian IKU
IKU
PIMPINAN ORGANISASI/UNIT
KERJA
MEMBANGUN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH 1.7
MENGUATKAN
PERAN APIP
MELAKUKAN PENILAIAN
RISIKO
KAP
APIP
MELAKSANAKAN EVALUASI
TERPISAH
5.2
2.1 2.2
RISIKO
STRATEGIS
RISIKO
OPERASIONAL
3.1 REVIU
KINERJA
3.2 PEMBINAAN
SDM
3.3
PENGENDALIAN
SISTEM TI
3.4
PENGENDALIAN
ASET
3.5 INDIKATOR
KINERJA
3.6 PEMISAHAN
FUNGSI
3.7 OTORISASI
TRANSAKSI
3.8
PENCATATAN
AKURAT
3.9 PEMBATASAN
AKSES
3.10
AKUNTABILITAS
3.11
DOKUMENTASI
SPI
DAFTAR RISIKO STRATEGIS
DAFTAR RISIKO OPERASIONAL
MELAKUKAN
KEGIATAN
PENGENDALIAN
RISIKO PRIORITAS (HIGH RISK)
DITETAPKAN SESUAI SELERA
RISIKO
Menetapkan Visi Misi Tujuan Strategis
Menetapkan Kebijakan-Kebijakan
Penyelenggaraan SPIP
AUDIT
CHARTER
P
I
B
R
Kebijakan Pengendalian Intern, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Manajemen SDM, Manajemen
Keuangan dan Aset, Kebijakan TI dan E-Gov, Reformasi Birokrasi, dan Lainnya
4.1
4.2
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN,
MONEV KINERJA, TL HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN, DSB.
5.1
Efektivitas
dan Efisiensi
Keandalan
Pelaporan
Keuangan
Pengamanan
Aset Negara
Ketaatan
Terhadap Per-
UU-an
DINILAI
CAPAIANNYA
DENGAN KK
STRUKTUR DAN
PROSES
INDIKATOR
TUJUAN
SPIP
SKOR DAN
AREA OF
IMPROVEMENT
