Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010

5,309 views

Published on

Workshop Reformasi Birokrasi Jakarta Baru di Grand Cempaka Hotel-Jakarta, 30 Oktober 2013

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Salah satu Resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi adalah dipertengahan tahun 2014 akan terjadi perubahan Kepemimpinan Nasional, Tentunya kita juga bertanya-tanya apakah Program tersebut masih tetap berlanjut ? Demikian pula apa yang dirasakan oleh para aparatur di Daerah, nampak jelas bahwa RB hanya mampu dilaksanakan oleh K/L, sedangkan di lingkungan Kerja Pemerintah Daerah belum nampak jelas pelaksanaan RB.

    Selain itu, Remunerasi hanya bisa dinikmati oleh PNS yang bekerja di K/L Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan ke 2 th 2014, belum terlihat jelas upaya-upaya yang mengarah ke terwujudnya REMUNERASI. Dengan demikian nampak nyata bahwa ada diskriminasi kesejahteraan antara PNS yang bekerja di K/L Pusat dengan PNS yang bekerja di Pemkot/Kabupaten. Anehnya, PNS yang bekerja di Pemkot/Kabupaten dituntut hak dan kewajiban yang sama dengan PNS yang bekerja di K/L Pusat.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Terima kasih Doktor, slide-nya sangat bermanfaat utk memahami RB secara lebih mudah dan sistematis. Tks
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
265
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010

  1. 1. dadang‐solihin.blogspot.com 2
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi • Grand Design, Road Map, dan Arah Kebijakan RB • Kerangka Kebijakan RB • Delapan Area Perubahan • Keterkaitan 8 Area Perubahan dengan Tujuan RB • Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan • Keterkaitan 8 Area Perubahan dengan Tujuan RB dadang‐solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Kerangka Kebijakan Reformasi Birokrasi GRAND DESIGN Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ROAD MAP Permenpan & RB No. 20/2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 PEDOMAN‐ PEDOMAN PERMENPAN & RB NOMOR 7 - 15 TAHUN 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS) PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK WINS PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE MANAGEMENT) MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA PerMenPAN&RB No.53/2011 tentang Pedoman QA & Monev dadang‐solihin.blogspot.com BASE LINE PELAKSANAAN RB K/L 7
  7. 7. Grand Design Reformasi Birokrasi TUJUAN Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. dadang‐solihin.blogspot.com 8 8
  8. 8. Road Map Reformasi Birokrasi Grand Design Reformasi  Birokrasi 2010 – 2025  • Grand Design Reformasi Birokrasi  2010‐2025 ditetapkan dengan  Peraturan Presiden • Road Map Reformasi Birokrasi untuk  Road Map Reformasi Birokrasi  periode 2010–2014 lebih bersifat living  2010‐ 2014 document, ditetapkan dengan Peraturan  Menteri PAN dan RB Road Map Reformasi Birokrasi  2015 – 2019  Road Map Reformasi Birokrasi  2020 ‐ 2024 Transisi 2024 ‐ 2025 • Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan 2020 – 2024  yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN  dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan  penyelenggaraan pemerintahan.  • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses  penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum  berakhirnya RPJP sedang berjalan.  dadang‐solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Delapan Area Perubahan No. Bobot Area Perubahan Sasaran/ Target Indikator Parameter 1 Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) 10 3 5 12 2 Penataan Peraturan Perundangundangan 10 2 5 6 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 10 2 4 8 4 Penataan Tatalaksana 10 3 3 4 5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 20 5 9 15 6 Penguatan Pengawasan 10 4 8 12 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 2 3 7 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 20 3 5 9 100 24 42 73 Jumlah dadang‐solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Keterkaitan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Penataan Peraturan Perundang-undangan Pola Pikir &Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Penataan & Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penguatan Akuntablitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sumber: Per.Menpan&RB dadang‐solihin.blogspot.com No. 20/2010 11
  11. 11. Scorecard Quality Assurance Permenpan dan RB No. 53/2011 24 42 73 Sasaran/Target  Indikator Parameter Proksi Parameter Variabel  Pengukuran dadang‐solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Rentang Skor Kualitas No Bobot Tingkat Pemenuhan Rentang Skor Kualitas 1. 90 < skor ≤ 100 Sangat Baik 2. 75 < skor ≤ 90 Baik 3. 60 < skor ≤ 75 Cukup 4. 50 < skor ≤ 60 Kurang 5. Skor ≤ 50 Sangat kurang dadang‐solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan AREA PERUBAHAN Manajemen  Perubahan  (Mind set &  Culture Set) 1 PERSEPEKTIF YANG  DIHARAPKAN & INDIKATOR Terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja,  komitmen, partisipasi, &  perubahan perilaku yang  diinginkan • Forum budaya kerja • Role model sebagai agen perubahan • SPIP sebagai culture dengan penekanan  pada soft control • Perubahan perilaku pegawai dari comfort  zone ke competitive zone Dokumen yang diperlukan, a.l :  • SK Tim RB, Budaya Kerja, dan Role Model • Terbentuknya  Satgas SPIP  • Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan • Tersedianya dokumen strategis manejemen perubahan • Terselenggaranya sosialisasi & internalisasi manajemen perubahan Penataan  Peraturan Per‐UU‐an 2 PARAMETER Regulasi yang lebih  tertib, tidak tumpang  tindih, dan harmonis • Pemetaan dan harmonisasi Peraturan  perUUan yang tumpang tindih • Peraturan perUUan telah   termutakhirkan, terklasifikasikan,  teradministrasikan dan tersampaikan  kepada pegawai & stakeholders Dokumen yang diperlukan, a.l :  • Peraturan perundang‐undangan yang dikeluarkan/diterbitkan  • Hasil kajian/telaah oleh Biro Hukum terhadap peta peraturan perundang‐undangan yang  tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan organisasi
  14. 14. Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan AREA PERUBAHAN Penataan &  Penguatan  Organisasi 3 Organisasi yang tepat  ukuran dan tepat  fungsi  (right size &  right function) PARAMETER •Besaran organisasi sesuai  dengan beban tugas dan fungsi,  serta kebutuhan organisasi Dokumen yang diperlukan, a.l :  • Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat ukuran dan tepat fungsi • Tersedianya dokumen yang menjelaskan peran  dan fungsi unit kerja yang menangani  organisasi, tatalaksana, kepegawaian, kehumasan dan diklat yang mampu mendukung  tercapainya tujuan dan sasaran RB    • Hasil kajian pengembangan organisasi dan evaluasi kelembagaan internal Penataan  Tatalaksana  4 PERSEPEKTIF YANG  DIHARAPKAN & INDIKATOR Sistem, proses dan  prosedur/tata kerja (SOP)  yang jelas, efektif, efisien,  terukur, dan terkini sesuai  dengan prinsip‐prinsip  good governance •Harmonisasi dan  implementasi updated SOP  berbasis Teknologi Informasi  Dokumen yang diperlukan, a.l :  • Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mutakhir • Tersedianya dokumen yang menunjukkan terselenggaranya e‐government
  15. 15. Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan AREA PERUBAHAN Penataan  Sumber Daya Manusia  Aparatur 5 PERSEPEKTIF YANG  DIHARAPKAN & INDIKATOR Meningkatnya  transparansi &  akuntabilitas  pengelolaan SDM  aparatur yang  berintegritas, netral,  kompeten, capable,  profesional,  berkinerja tinggi dan  sejahtera PARAMETER • Sistem rekrutmen yang transparan & akutabel  (bebas KKN)  • Transparansi pola karir, mutasi, dan promosi   • Meningkatnya kepatuhan  terhadap pakta  integritas  dan aturan perilaku  • Meningkatnya capaian Sasaran Kinerja  Individu (SKI) • Kesesuaian tugas, tg.  jawab & risiko  dengan  uraian, peringkat, standar kompetensi, dan  harga jabatan • Implementasi  PP 53/2010  Dokumen yang diperlukan, a.l :  • Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel & berbasis kompetensi • Tersedianya dokumen uraian jabatan, peringkat jabatan, standar kompetensi jabatan, peta profil  kompetensi individu, indikator kinerja individu yang terukur, dan data pegawai yang mutakhir dan  akurat  • Terbangunnya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi  
  16. 16. AREA PERUBAHAN, PERSPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR, DAN  PARAMETER, SERTA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN AREA PERUBAHAN Penguatan  Pengawasan 6 PERSEPEKTIF YANG  DIHARAPKAN & INDIKATOR Peningkatan  efektivitas  Pengawasan  Intern  Pemerintah PARAMETER • Terselenggaranya SPIP yang  berkesinambungan • Meningkatnya kompetensi Aparat  Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP) • Terselenggaranya kegiatan assurance dan consulting oleh APIP • Efektivitas  tindak lanjut hasil  pengawasan APIP • Terlaksananya program anti korupsi • Terciptanya mekanisme  whistleblower • Pengadaan barang/jasa melalui  mekanisme e‐procurement  • Meningkatkan/mempertahankan  opini WTP dari BPK, dan tindak  lanjut hasil temuan BPK Dokumen yang diperlukan, a.l :  • Keputusan Menteri /Pimpinan Lembaga tentang mekanisme whistleblower, e‐procurement, dan  Penyelenggaraan SPIP • Tersedianya dokumen mengenai peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi  • Tersedianya dokumen yang menunjukkan pengawasan intern yang lebih berperan dalam melakukan  penguatan sistem pengendalian intern, QA, dan konsultasi atas pelayanan kepemerintahan • Tersedianya dokumen hasil pengawasan APIP secara periodik • Tersedianya dokumen terkait dengan tindak lanjut temuan hasil audit BPK
  17. 17. Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan AREA PERUBAHAN Penguatan  Akuntabilitas  Kinerja 7 PERSEPEKTIF YANG  DIHARAPKAN & INDIKATOR Meningkatnya  kapasitas dan  akuntabilitas kinerja  birokrasi PARAMETER • Tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) • Terbangunnya Sistem Manajemen Kinerja  (SMK) • Transparansi dan kemudahan masyarakat  mengakses informasi • Keandalan Laporan Akuntabilitas Kinerja  (LAKIP) Dokumen yang diperlukan, a.l :  • Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU)   • Adanya data yang menunjukkan peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja  • Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang  terukur 8 • Standar Pelayanan (SP) dan quick wins Meningkatnya  telah terumuskan, tersosialisasi, dan  kualitas pelayanan  Peningkatan  terimplementasikan publik, serta  Kualitas  • Sertifikasi Pelayanan (SP) sesuai  pelayanan birokrasi  Pelayanan  Standar  Internasional yang makin murah,   • Meningkatnya  angka indeks   terjangkau, cepat,  Publik kepuasan stakeholders mudah, aman, & baik Dokumen yang diperlukan, a.l :  • Tersedianya dokumen yang menunjukkan terimplementasikannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan quick  wins (program pelayanan unggulan)  • Pengakuan (testimoni) atau sertifikasi terhadap pelayanan (baik yang berasal dari dalam negeri maupun  luar negeri/misalnya sertifkasi ISO) • Hasil survey kepuasan stakeholders (yang dilakukan oleh pihak internal dan pihak independen)
  18. 18. Keterkaitan 8 Area Perubahan dengan Tujuan Reformasi Birokrasi AREA PERUBAHAN 1 Manajemen Perubahan  (Mind Set & Culture Set ) 6 Penguatan Pengawasan  7 Penataan & Penguatan Organisasi 5 Penataan SDM Aparatur  2 Penataan Peraturan Per‐UU‐an 4 Penataan Tatalaksana  8 Peningkatan Kualitas  Pelayanan publik  1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Penguatan Akuntabilitas  Kinerja 3 TUJUAN RB 2. Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Pemerintahan 3. Peningkatan Kualitas Pengambilan Kebijakan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  19. 19. dadang‐solihin.blogspot.com 20

×