Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.

1. MODEL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah :
“Kami Berdayakan Good Local Government”
Surakarta, 15-16 Oktober 2014

2. 2 KITA ???

3. 3

4. 4
BANYAK KORUPSI DI INDONESIA

5. 5
PELAYANAN PUBLIK BURUK

6. 6

7. 7 Maraknya KKN Buruknya Pelayanan Publik Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Bersih dari KKN Pelayanan Publik Berkualitas Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Tinggi
8 Area Perubahan

9. 9

10. 10

11. 11 BAD GOVERNANCE SPIP
ZONA INTEGRITAS 20 PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI a.l :
-LHKPN
-Pengendalian GRATIFIKASI
-Saran Perbaikan BPK/KPK/APIP KPK-RI
BPKP-RI
KORSUPGAH KORUPSI WBK
WBBM

12. 12

13. 13

14. 14
ROAD MAP PROSES RB
PMPRB PERENCANAAN
MONEV INTERNAL
INDEKS RB DAN RENCANA AKSI TL
PELAPORAN DAN
RENC. PERBAIKAN PELAKSANAAN
PROSES INTERNAL EVALUASI EKSTERNAL UNIT PENGELOLA RB NAS, TQA & TIM INDEPENDEN RB NAS
Feedback

15. UU 17/2007 ttg RPJP 2005-2025
Perpres 5/2010 ttg RPJMN 2009-2014
(11 Prioritas)
1
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Usaha
8
Energi
9
Ling. Hidup & Pengelolaan Bencana
10
Daerah Tertinggal, terdepan, terluar & paska bencana
11
Kebud., Kreativitas , Inovasi Teknologi
Perpres 81/2010 ttg Grand Design RB Paket 9 PerMenPAN ttg Pedoman RB (No.7 s.d 15 Tahun 2011)
REFORMASI BIROKRASI PMPRB
PerMenPAN 1/2012 ttg PMPRB
PerMenPAN 31/2012 ttg Juknis PMPRB online.
MONEV LAKS. RB
PROFIL RB
RENCANA PERBAIKAN
ROAD MAP RB 2010-2014 ROAD MAP RB 2015-2019
ROAD MAP RB 2020-2025 PerMenPAN 14/2014 ttg Pedoman Eval RB Inst Pem.

16. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 7 sampai dengan 15 Tahun 2011 :
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang PMPRB.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Juknis PMPRB online.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.
7.Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
8.Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
9.Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
10.Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
11.Kriteria dan ukuran
keberhasilan Reformasi Birokrasi
11.Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)
12.Pedoman Pelaksanaan Quick Wins
13.Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (knowledge Management)
14.Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga

17. 17

18. 18
No.
Area Perubahan
Hasil Diharapkan
1.
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
2.
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3
Peraturan Per-UU-an
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4
SDM Aparatur
SDM yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
6
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7
Pelayanan publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8
Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

19. 19

20. 22

21. 23 4 actionable intermediate indicators
•Opini BPK (WTP)
•Integritas Pelayanan Publik
•Kemudahan Berusaha
•Instansi Pemerintah yang Akuntabel
2 non-actionable/aggregate and perception based indicators
•Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
•Indeks Efektifitas Pemerintahan

22. Organisasi
Tatalaksana
Peraturan Per-UU-an
SDM Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set)
24
AKTUALISASI AMANAH PEMBUKAAN UUD 1945
•Memprediksi kemungkinan terjadinya praktik birokrasi yg dipandang inefisien, inefektif, menimbulkan proses panjang, membuka peluang KKN, dll.
•Melakukan langkah-langkah antisipatif.
•Melakukan berbagai upaya RB melalui Sosialisasi, Public Campaign, internalisasi, membangun kesadaran dan komitmen individual.
•Mencegah kemungkinan terjadinya praktik birokrasi yg dipandang inefisien, inefektif, menimbulkan proses panjang, membuka peluang KKN, dll melalui perubahan Mindset dan Culture-set.
•Menerapkan sanksi/punishment bagi mereka yang tidak perform dalam pelaksanaan RB.
Preemtif Tindakan / Sanksi
Area Perubahan
Metode
Cakupan Reformasi Birokrasi
Learning & Capacity Building
Perubahan Perilaku, dengan meningkatnya kompetensi dalam mewujudkan nilai-nilai dasar Pembukaan UUD 1945 ke dalam sistem, proses dan kinerja kebijakan. Persuasif

23. LANGKAH-LANGKAH REFORMASI BIROKRASI
26
Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat Melibatkan seluruh pemangku kepentingan
Membentuk tim reformasi birokrasi
Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)
Menerapkan manajemen berbasis kinerja Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins
Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

24. 27 1. MANAJEMEN PERUBAHAN 2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 4. PENATAAN KETATALAKSANAAN 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 6. PENGUATAN PENGAWASAN 7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 9. MONITORING DAN EVALUASI

25. 28

26. PMPRB = gabungan self-assesment + Official Assesment (unit kerja menilai sendiri, tp menggunakan kertas kerja dengan indikator penilaian sudah ditentukan menggunakan metode criteria referenced test, dan setelah pelaporan akan dinilai oleh TQA dari Tim RB Nas). PMPRB sbg sistem monitoring dan evaluasi yang solid dan kredibel dan dapat mencerminkan suatu sistem pengukuran yang objektif, dan pengguna dapat menerima dan menindaklanjuti hasil dari sistem tersebut. PMPRB sbg satu-satunya “tool” untuk mengetahui keberhasilan pelaks. RB (mengukur, menilai dan mengawal pencapaian RB).

28. •Seluruh Instansi Pemerintah Pusat
Kementerian/Lembaga/ Badan/Kantor Pusat
•33 Pemerintah Provinsi (termasuk Provinsi Jawa Tengah);
Pemerintah Daerah Provinsi
•33 Pemerintah Kabupaten (lingkup Prov. Jateng adalah Kab. Kudus);
Pemerintah Daerah Kabupaten se-Indonesia
•33 Pemerintah Kota (lingkup Prov. Jateng adalah Kota Semarang).
Pemerintah Daerah Kota se-Indonesia

29. SELURUH KEMENTERIAN/ LEMBAGA •Menerapkan PMPRB di lingkungan masing- masing untuk periode TA.2012. •Menyampaikan laporan hasil PMPRB paling lambat 31 Maret 2013 kpd Kemenpan-RB. SELURUH PEMDA PROVINSI/ KAB/KOTA •Segera memulai pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Perpres 81/2010 dan Permenpan 30/2012. •Menerapkan PMPRB online. •Menyampaikan laporan hasil PMPRB paling lambat 31 Maret 2013 kpd Kemenpan-RB (bg Pemda yg ditetapkan sbg Pilot Project). •Bagi Pemda non Pilot Project, melaporkan hasil PMPRB utk periode TA.2012 dan/atau TA.2013 paling lambat 31 Maret 2014.

30. SURAT MENPAN-RB NOMOR B/1157/D.I.PANRB/03/2014
(11 Maret 2014) PerMenpan 31/2012
•Sedang dilakukan pengembangan sistem evaluasi Seluruh Instansi Pemerintah
•Kewajiban untuk menyampaikan hasil PMPRB pada tanggal 31 Maret 2014 untuk sementara waktu DITUNDA sampai akhir Mei 2014. Bagi Kementerian/ Lembaga
•PMPRB dapat dilanjutkan sbg bagian internal instansi.
•Lap menyeluruh tentang pengumpulan data dan informasi pelaks. RB paling lambat bulan Maret 2014 untuk disusun profil RB Nasional 2010-2014.

31. 34

32. SASARAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
EVALUASI RB (PERMENPAN 14/2014)
35 HASIL (40%)
PENGUNGKIT (60%)
PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) Peningkatan Pelayanan Publik (10%)
MANAJEMEN PERUBAHAN (5%) PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5%) PENGUATAN PENGAWASAN (12%)
PENGUATAN
AKUNTABILITAS KINERJA (6%)
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 6%) PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI (6%) PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%) PENATAAN TATALAKSANA (5%)

33. MEKANISME EVALUASI
36
Memperoleh akun dan password
Membentuk Tim Evaluator Internal Panel evaluasi pelaksanaan RB APIP mengirimkan hasil ke sekjen/sekda/ sesma sekjen/sekda/ sesma mengirimkan ke Menpanrb
Hasil Evaluasi Eksternal
Panel Evaluator Verifikasi Lapangan
Desk Evaluation PROFIL REFORMASI BIROKRASI NASIONAL KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA KEMENTERIAN PANRB

34. PANDUAN MENGISI PMPRB
6 Inspektur Jenderal Inspektur Daerah Sekjen/Sekmen/Sek Utama/ Sekretaris Daerah
Login
Update profil 1. Mengisi form penilaian
2.Submit (kirim) ke Sesjen/Sesmen/Sestama/Sekda
5.Meng-update atau memperbaiki form penilaian
Login
Update profil
3.Memeriksa dan mengoreksi hasil penilaian Irjen/Inspektur
4.Jika isian penilaiannya belum sesuai, maka kirim kembali ke Irjen/Inspektur
Jika isian penilaiannya sudah sesuai,
kirim ke Kementerian PANRB
Selesai Update Input form penilaian Ok ?
T
Y

35. PENGUNGKIT (BOBOT 60%)
38
Manajemen Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan Peraturan Perundangan- undangan Penguatan Akuntabilitas
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penguatan Pengawasan
Penataan Tatalaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

36. Manajemen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi •Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk •Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi •Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi, hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Road Map RB •Road Map telah disusun dan diformalkan •Road Map telah mencakup 8 area perubahan •Road Map telah mencakup "quick win" •Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh anggota organisasi •Telah terdapat sosialisasi dan internalisasi Road Map kepada anggota organisasi
39

37. Manajemen Perubahan Pemantauan Dan Evaluasi RB •PMPRB direncanakan dan diorganisasikan dengan baik •Aktivitas PMPRB dikomunikasikan dengan unit kerja •Dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB •Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor •koordinator asesor PMPRB mereviu kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi •para asesor mencapai konsensus sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi. •RATL telah dikomunikasikan dan dilaksanakan Perubahan pola pikir dan budaya kerja •Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi •Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan •Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model 40

38. Penataan Peraturan Perundang-undangan Harmonisasi •Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron. •Telah dilakukan revisi peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan •Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi •Dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan BACK 41

39. Penataan dan Penguatan Organisasi
BACK
Evaluasi
•Evaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
•evaluasi jenjang organisasi
•evaluasi kemungkinan duplikasi fungsi
•evaluasi satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok
•evaluasi kemungkinan pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
•evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
•evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
•evaluasi tumpang tindih fungsi dengan instansi lain
•Evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis Penataan
•Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
42

40. Penataan Tatalaksana Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama •Memiliki proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi •Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) •Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan •Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi E-government •Memiliki rencana pengembangan e- government di lingkungan instansi •Pengembangan e-government secara terbatas di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi. •Ppengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat •Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional 43

41. Penataan Tatalaksana Keterbukaan Informasi Publik •Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi public •Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik •Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
44

42. Penataan Sistem Manajemen SDM Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan •Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan •Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan •Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan •Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan •Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN •Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat •Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) •Persyaratan jelas, tidak diskriminatif •Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN •Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka Pengembangan pegawai berbasis kompetensi •standar kompetensi jabatan •asessment pegawai •diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi •disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi •pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi •monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala
45

43. Penataan Sistem Manajemen SDM Promosi jabatan dilakukan secara terbuka •Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan •Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan •Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif •Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen •Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka Penetapan kinerja individu •Penetapan kinerja individu •penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi •Ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya •Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik •monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. •Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu •Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai •Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan •Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan •Monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi •pemberian sanksi dan imbalan (reward)
46

44. Penataan Sistem Manajemen SDM Pelaksanaan evaluasi jabatan •Informasi faktor jabatan telah disusun •Peta jabatan telah ditetapkan •Kelas jabatan telah ditetapkan Sistem Informasi Kepegawaian •Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan •Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai •Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan •Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM 47

45. Penguatan Akuntabilitas Kinerja keterlibatan pimpinan •pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra •pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja •pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja •upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja •pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun •Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik •Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit •Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala 48

46. Penguatan Pengawasan Gratifikasi •kebijakan penanganan gratifikasi •dilakukan public campaign •Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan •dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi •Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti Penerapan SPIP •peraturan Pimpinan K/L tentang SPIP •dibangun lingkungan pengendalian •dilakukan penilaian risiko atas organisasi •dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi •SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait •dilakukan pemantauan Pengendalian intern Pengaduan Masyarakat •disusun kebijakan Pengaduan masyarakat •Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan •Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti •Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat •Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Whistle-Blowing System •Telah terdapat Whistle Blowing System •Whistle Blowing System telah disosialisasikan •Whistle Blowing System telah diimplementasikan •Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System •Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti 49

47. Penguatan Pengawasan Penanganan Benturan Kepentingan •terdapat Penanganan Benturan Kepentingan. •Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan. •Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan. •dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan. •Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti Pembangunan Zona Integritas •dilakukan pencanangan zona integritas •ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas •ilakukan pembangunan zona integritas? •dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan? •terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”? Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) •APIP didukung dengan komitmen pimpinan •APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas. •APIP didukung dengan anggaran yang memadai •APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko 50

48. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Standar Pelayanan •Terdapat kebijakan standar pelayanan. •Standar pelayanan telah dimaklumatkan. •Terdapat SOP sesuai standar pelayanan •Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP Budaya pelayanan prima •dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima. •Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. •terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. •terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi. Pengelolaan Pengaduan •Terdapat Media Pengaduan Pelayanan •Terdapat SOP pengaduan pelayanan •Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan •dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan •Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan 51

49. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penilaian kepuasan terhadap pelayanan •Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan •Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka •Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat Pemanfaatan Teknologi Informasi •Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan •Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberi pelayanan. •Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus 52

50. HASIL (BOBOT 40%) Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20%)
•Nilai Akuntabilitas Kinerja (14%)
•Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6%)
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%)
•Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7%)
•Opini BPK (3%)
Kualitas Pelayanan Publik (10%)
•Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10%)
53

51. INTERPRETASI NILAI HASIL EVALUASI
54

52. MENTERI PAN & RB-RI (AZWAR ABU BAKAR) : Konsep Pemberantasan Korupsi : “ Harus dimulai dari Kita sendiri, Mulai dari termudah dan Mulai dari Sekarang” “Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?, dan Kalau Bukan Sekarang, Mau Kapan Lagi”
GUBERNUR JAWA TENGAH (GANJAR PRANOWO):
“mBoten Korupsi, mBoten Ngapusi!”