Dokumen tersebut membahas konsep-konsep distribusi pendapatan dan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan kurva Lorenz, indeks Gini, dan kriteria Bank Dunia untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Dokumen tersebut juga menyebutkan data ketimpangan pendapatan Indonesia yang semakin parah dari tahun ke tahun.

1. 1

2. Content

3. Preface
 Distribusi pendapatan dan pembangunan secara nasional erat
kaitannya
 Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau
tidaknya pembagan hasil pembangunan suatu negara di
kalangan penduduknya
 Tolak ukur pendapatan per kapita, belum cukup untuk menilai
prestasi pembangunan suatu negara
 Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai
kemerataan (parah atau lunaknya ketimpangan) distribusi
pendapatan
Kelompok 4

4. KONSEP-KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN
4
Kurva Lorenz
Indeks atau Rasio Gini
Kriteria Bank Dunia

5.  Kurva Lorenz merupakan kurva yang
menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan
nasional di kalangan lapisan penduduk secara
kumulatif.
Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal
(semakin lurus) menunjukkan distribusi
pendapatan nasional yang semakin merata.
Apabila kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal
(melengkung) mencerminkan keadaan semakin
buruk, distribusi pendapatan nasional semakin
timpang
5
Kurva Lorenz

6. Kurva Lorenz
6
Persentase Jumlah Penduduk
PersentasePendapatanNasional
0 100
100

7. Indeks atau Rasio Gini adalah suatu
koefisien yang, berkisar dari angka 0 hingga
1.
Semakin kecil koefisiennya, pertanda
semakin merata distribusi pendapatannya.
Dan koefisien yang semakin besar (semakin
mendekati satu) menunjukkan distribusi
yang semakin timpang atau senjang.
7
Indeks Gini

8. Indeks Gini
8
G = 1 - ∑ (Xi+1 – Xi)(Yi + Yi+1)
G = 1 - ∑ fi(Yi + Yi+1)
G = Rasio Gini
Fi = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i
Xi = Proporsi jumlah komulatif rumah tangga dalam kls i
Yi = Proporsi jumlah komulatif pendapatan dalam kls i

9. Bank Dunia (World Bank)
9
Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasrkan atas porsi
pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk,
yaitu:
- 40% penduduk berpendapatan terendah (penduduk miskin);
- 40% penduduk berpendapatan menengah; serta
- 20% penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya).
- Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah
apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati
kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- Ketidakmerataan sedang apabila 40 persen penduduk termiskin
menikmati antara 12 hingga 17 persen pendapatan nasional.
- Jika 40 persen penduduk termiskin menikmati lebih dari 17 persen
pendapatan nasional, maka kesenjangan dikatakan kecil, dan
distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata.

10. 8 Jalur Pemerataan
10
- Strategi pembangunan pada Orde Baru menempatkan
pemerataan sebagai aspek pertama dalam trilogi pembangunan,
yang dimulai pada Pelita (Pembangunan Lima Tahun III), yang
meliputi:
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (pangan,
sandang, perumahan)
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan
pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dlm pembangunan
khususnya generasi muda dan wanita
6. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air
7. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

11. Pemerataan Pendapatan (Jalur 3)
11
Dan strategi khusus untuk pemerataan pendapatan secara
nasional dengan membagi tiga masalah utama, yaitu:
 Pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan
masyarakat
 Pembagian pendapatan antar daerah, dalam hal ini
antar wilayah perkotaan dan pedesaan
 Pembagian pendapatan antar wilayah, dalam hal ini
antar propinsi dan kawasan (Barat, Tengah dan Timur)

12. Data Koefisien Gini Indonesia
12
Tahun 1965 = 0,38
Tahun 1993 = 0,34
Tahun 2002 = 0,34
Tahun 2007 = 0,37
Tahun 2010 = 0,38
Tahun 2012 = 0,41
* Fakta ini menunjukkan akhir-akhir ini
ketimpangan pendapatan semakin
parah

13. Persentase Pembagian Pendapatan Nasional di
Antara 3 Lapisan Pendapatan
1984 1993 2003 2012
20% Pendapatan Tertinggi 41,97 42,76 42,19 48,94
40% Pendapatan Menengah 37,28 36,91 37,10 34,18
40% Pendapatan Terendah 20,75 20,34 20,57 16,88
* Fakta Lain tentang presentase perolehan “kue” ekonomi yang
semakin timpang, dimana 20% penduduk dengan pendapatan
tertinggi menikmati 48,94% pendapatan nasional.
13

14. Distribusi Pendapatan Nasional Beberapa Negara Asia
14
Lapisan Penduduk Pendapatan 40% Bawah
Indonesia 37,4%
Malaysia 34,1%
Filipina 33,9%
Thailand 35,1%
India 36,1%
(World Bank, 2012)
*Indonesia memimpin disini

15. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia(2004)
15
Provinsi Jumlah (Ribu) %
Aceh 876 18,58
Lampung 1.219 15,65
DKI Jakarta 366,80 3,70
Jawa Barat 4.421 9,89
Jawa Tengah 4.863 14,98
Jawa Timur 4.960 13,08
NTT 1.000 20,41
Maluku 338 20,76
Papua Barat 976 30,66
Indonesia 28.594 11,66

16. Distribusi Pendapatan Spasial di Indonesia (PDB Wilayah)
16
Pulau 2004 2008 2011
Sumatera 22,41 22,9 23,54
Jawa & Bali 60,63 59,21 58,86
Kalimantan 9,49 10,36 9,55
Sulawesi 4,16 4,19 4,61
Nusa Tenggara & 3,30 3,34 3,46
Papua
Indonesia 100 100 100

17. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
17
 Era Orde Baru:
1. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
3. Pemberian Beras Murah
4. Pengobatan Cuma-Cuma untuk keluarga miskin (Gakin)
 Era Reformasi:
1. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
2. Beras Miskin
3. Pengobatan Murah (Askes Miskin)

18. 3 Aspek Keberhasilan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
18
 Aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk
pengentasan kemiskinan
• Pengetahuan yg akurat tentang kondisi & situasi objek
sasaran
• Kesesuaian (matching) antara tujuan yg dirumuskan
dengan persoalan yg dihadapi masyarakat
• Pemilihan program pengentasan kemiskinan yang tepat
& tersedianya sarana & prasarana penunjang yang
mencukupi

19. Mengapa Ketimpangan Terjadi?
19
• Ada dua faktor yanglayak dikemukakan untuk
menerangkan mengapa ketimpangan
pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi,
yaitu:
 Karena ketidaksetaraan anugerah awal
(initial endowment) di antara pelaku-pelaku
ekonomi
 Strategi Pembangunan jangka panjang dalam
Pelita lebih bertumpu pada aspek
pertumbuhan (growth) dan pertumbuhan
industri pengolahan

20. Indeks Kualitas Hidup
• Indeks Kualitas Kehidupan adalah sebuah
indeks sosial yang mengaitkan antara hasil
survei subyektif tentang kepuasan hidup
dengan perbandingan obyektif kualitas
hidup seluruh negara yang dilakukan oleh
Economist Intelligence Unit. Perhitungan
ini dilakukan pada tahun 2005 dan
mencantumkan 111 negara dan teritori.
• Indonesia berada pada urutan ke 71
dari 111 negara tersebut
• id.wikipedia.org

21. Case Study
• RAPBN-P 2013: Pemerataan Pendapatan Sulit
Masuk Asumsi Makro
• BISNIS.COM, JAKARTA— Pemerintah tak dapat
memasukkan pemerataan pendapatan, angka
kemiskinan dan tingkat pengangguran sebagai
indikator asumsi makro RAPBN-P 2013.
• Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro
mengatakan ketiga hal itu merupakan tujuan APBN
sehingga tak dapat dijadikan sebagai asumsi makro.
• Pasalnya, pemerataan pendapatan yang diindikasikan
melalui koefisien gini ratio sulit dimasukkan ke dalam
asumsi makro pemerintah karena terlalu banyak
faktor yang berada di luar kuasa pemerintah.

22. Cont’d
• Menurutnya, hampir di setiap negara yang memiliki
pertumbuhan ekonomi pesat, koefisien gini rasionya
juga mengalami kenaikan.
• Namun beberapa kebijakan pemerintah masih tidak
berpihak pada pemerataan pendapatan, terutama
kepada rakyat miskin
• Salah satunya adalah kebijakan investasi asing secara
langsung di Indonesia
• Kebijakan ini menyebabkan eksploitasi sumber daya
alam Indonesia dan SDMnya, dan pelanggaran dari
investor asing. (kompas.com)
• Dan sampai saat ini, kebijakan pemerintah masih
ditujukan untuk pertumbuhan semata, atau growth,
bukan kepada pemerataan pendapatan

23.  Pemerataan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh mutlak diperlukan,
karena masyarakat ingin hidup sejahtera pada
umumnya
 Kebijakan untuk memajukan pertumbuhan (growth)
harus diiringi dengan kebijakan pemerataan
pembangunan dan pengentasan kemiskinan
 Ketimpangan pendapatan yang terjadi harus mulai
dirubah dari saat ini, dengan memperkecil gini ratio
pada pendapatan nasional
 Sehingga distribusi pendapatan yang merata bukan
hanya mimpi, tapi dapat dijadikan kenyataan.

24. Berikan apa yang bisa kita
berikan untuk Indonesia!
M.SAID 24