Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan di Indonesia. Beberapa penyebab kemiskinan diantaranya pertumbuhan penduduk yang cepat, banyaknya pengangguran, ketimpangan pembangunan, dan rendahnya pendidikan. Untuk mengurangi kemiskinan diperlukan strategi seperti pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerintahan yang baik, dan pembangunan sosial.

1. Nama : NADIFAH
KELAS : 5P - AK
NIM : 12140240
1

2. Masalah kemiskinan memang telah lama ada
sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya
masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang
pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya
kemudahan atau materi. Pemerintah Indonesia
yang berorientasi mengembangkan Indonesia
menjadi negara maju dan mapan dari segi
ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah
masalah mutlak yang harus segera diselesaikan
disamping masalah lain yaitu ketimpangan
pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi,
defisit anggaran dan lain - lain.
2

3. Namun tidak hanya itu, berikut adalah beberapa
penyebab lain terjadinya kemiskinan di Indonesia:
 Laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan
penduduk indonesia terus meningkat distiap 10
tahun menurut hasil sesus pendduk.
 Banyakanya angkatan kerja yang tidak bekerja
(pengangguran)
 Ketimpangan distribusi pendapatan dan
pemerataan pembangunan
 Tingginya tingkat pendidikan yang rendah
 Kurangnya perhatian dari pemerintah dan tidak
dapat memberikan kebijakan yang mampu
mengurangi tingkat kemiskinan dinegara ini.
3

4. Kemiskinan adalah keadaan dimana
terjadi kekurangan hal-hal yang biasa
untuk dipunyai seperti makanan , pakaian
, tempat berlindung dan air minum, hal-
hal ini berhubungan erat dengan kualitas
hidup . Kemiskinan kadang juga berarti
tidak adanya akses terhadap pendidikan
dan pekerjaan yang mampu mengatasi
masalah kemiskinan dan
mendapatkan kehormatan yang layak s
ebagai warga negara.
4

5. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman
utamanya mencakup:
 Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup
kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan
pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami
sebagai situasi kelangkaan barang- barang dan pelayanan
dasar.
 Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan
sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk
pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya
dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup
masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada
bidang ekonomi.
 Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan
yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-
beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh
dunia.
5

6.  Kesenjangan Ekonomi (ketimpangan dalam
distribusi pendapatan) yang terjadi di banyak
negara sedang berkembang mengilhami para
pembuat kebijaksanaan untuk menitik
beratkan pembangunan dengan tujuan laju
pertumbuhan yang tinggi dan percaya dengan
adanya Trickle down effect
 Namun dalam kenyataannya setelah 10 tahun
berjalan, efek meurun kebawah tersebut
berjalan lambat, ditandai oleh kesenjangan
yang semakin membesar
6

7.  Orientasi pembangunan berubah 
kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan
salah satunya melalui peningkatan
pembangunan luar jawa seperti program IDT,
pembangunan usaha kecil dan RT dll.
 Krisis moneter yang menimpa Indonesia
memperparah kesenjangan ekonomi
masyarakat.
 Kemiskinan relatif adalah kesenjangan dalam
distribusi pendapatan dengan ukuran
pendapatan perkapita
 Kemiskinan absolut adalah apabila kebutuhan
minimum untuk bertahan hidup sebahagian
7

8.  Kecenderungan laju pertumbuhan yang
meningkat
 Rendahnya mutu SDM
 Rendahnya SDA
 Hipotesa Kuznet :
 Adanya relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat
pendapatan perkapita dalam bentuk U terbalik
 Pada tahap awal pembangunan, kemiskinan meningkat
sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi
 Pada tahap akhir pembangunan, kemiskinan menurun pada
saat sektor industri di perkotaan dapat meyerap seluruh
angkatan kerja yang berasal dari pedesaan
 Terjadi banyak pro dan kontra ttg pendapat kuznet
8

9.  Mengukur ketimpangan menurut Atkinson
 Mengukur kesenjangan dalam pembagian pendapat menurut Gini
 Mengukur ketimpangan menurut kurva Lorenz
 Cara Bank Dunia
 Penduduk dikelompokkan menjadi 3 bagian
 40 % tingkat pendapatan rendah
 40 % tingkat pendapatan menengah
 20 % tingkat pendapatan tinggi
 Kriteria Ketimpangan
 Tinggi, apabila kelompok 40% tingkat pendapatan rendah
menerima < 12% jumlah Pendapatan
 Sedang, apabila kelompok 40% tingkat pendapatan rendah
menerima 12 – 17 % jumlah pendapatan
 Rendah, apabila > 17%
9

10.  TEMUAN EMPIRIS
 Sebelum krisis moneter menimpa Indonesia, pendapatan
perkapita melebihi U$ 1,000, namun 10% dari jumlah
penduduk menikmati 90% PN
 Pada awal pemerintahan Orde Baru fokus pembangunan
ekonomi selain pada pertumbuhan juga pada pemerataan
melalui konsep Trilogi Pembangunan
 Selama Orde baru, kesenjangan semakin memburuk terlihat
dari laju pertumbuhan pendapatan dan koefisien Gini yang
mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan
 Dari kriteria Bank Dunia, tingkat kesenjangan dalam distribusi
pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984 – 1997
tergolong rendah, termasuk dalam gologan negara Industri
maju asia seperti : Korsel, Singapura, Jepang dan Hongkong.
10

11.  Tingkat Pendidikan yang rendah 
sistempenghargaan yang kurang baik
(penggajian)
 Produktivitas Rendah.
11

12.  STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN
 Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan
dan Pro Kemiskinan
 Pembangunan Sektor Pertanian dan Ekonomi
Pedesaan
 Manajemen lingkungan SDA
 Transportasi, komunikasi, keuangan dll.
 Pemerintahan yang baik (Good Governance)
 Pembangunan Sosial
12

13. Intervensi jangka menengah dan jangka
panjang
 Pembangunan Sektor Swasta
Peningkatan peran swasta sebagai penggerak dan
motor pembangunan ekonomi
 Kerjasama Regional
Untuk menghindari gap daerah kaya dan miskin
 Manajemen Pengeluaran Pemerintah (APBN)
Cost Effectivness
 Desentralisasi
Peran aktif masyarakat daerah untuk pembangunan
ekonomi dan sosial sesuai keunggulan komperatif dan
kompetitif
13

14.  Pendidikan dan Kesehatan
Peran swasta diperbesar
 Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan.
14