Narasumber: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP HP. 0812 2353 284 WA. 0877 5871 1905 e-mail : kanaidi63@gmail.com ==========================

1. Pola Kerja Sama
Pola Kerja Sama BUMN

2. Introduction
• Saat ini telah terbuka peluang seluas-luasnya bagi
pihak swasta untuk bekerjasama dengan
perusahaan BUMN, sebagaimana diamanatkan
PerMen BUMN No. PER-07 Tahun 2021.
• Kebijakan juga ini seiring banyaknya keluhan dari
sektor Swasta tentang adanya BUMN yang
melakukan monopoli, khususnya yang berkaitan
dengan pembangunan infrastruktur.
• Halk tersebut mengingat kerja sama Swasta dan
BUMN dalam membangun proyek infrastruktur
dapat menjadi penunjang ekonomi nasional.

3. 3 (tiga) Syarat bagi Swasta
Bekerja Sama dengan BUMN
• Menteri Negara BUMN-RI, menyatakan
terdapat 3 (tiga) syarat jika perusahaan
Swasta ingin bekerja sama dengan BUMN:
1. Kerja sama harus sama-sama
menguntungkan (Win-Win).
2. Perusahaan swasta tersebut harus
memiliki pengalaman lebih dibandingkan
perusahaan BUMN.
3. Kerja sama keduanya harus mendorong
ekspor dan harus bisa menekan impor.

4. Keuntungan KERJA SAMA BUMN
Antara lain:
• Pendapatan dari sewa.
• Setoran yang disepakati dalam kerja sama
= …% dari pendapatan Bruto usaha Kerja Sama.
• Penerimaan Pajak + Pajak Bumi dan Bangunan.
• Deviden dari usaha Kerja Sama.
• Optimalisasi pemanfaatan aset BUMN.
• Alih teknologi kekinian dan transfer knowledge.
• Multiplier effect, berupa aset dan fasilitas yang telah
dibangun Mitra yang diserahkan kembali kepada
BUMN (sesuai Perjanjian).
• Keuntungan dari Nilai Saham.
• Peluang usaha baru & penyerapan tenaga kerja,
• dll

5. Pola KERJA SAMA BUMN
Antara lain:
• Sewa Menyewa
• Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
• Kerja Sama Operasi (KSO)
• Bangun Guna Serah / BGS (Build Operate Transfer
= BOT)
• Bangun Serah Guna / BSG (Build Transfer Operate
= BTO)
• Bangun Milik Serah (Build Own Transfer)
• Bangun Pelihara Serah (Build Maintain Transfer)
• Lengkapi Guna Serah (Equip Operate Transfer)
• BOO (Bulid Own Operate)
• BOOT (Build Own Operate Transfer)
• BDO (Build Develop Operate)

6. .
• Definisi : Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang
tunai.
• Objek : BMN berupa tanah dan/atau bangunan
serta selain tanah dan/atau bangunan, baik itu
seluruhnya maupun sebagian.
• Jangka waktu : Paling lama 5 (lima) tahun sejak
dilakukan penandatanganan perjanjian dengan
periode jam, hari, bulan maupun tahun, dan dapat
diperpanjang.
• Kontribusi : Nilai sewa.
• Contoh : Sewa ruangan ATM, sewa Aula Dhanapala
Kementerian Keuangan, dll.
Sewa Menyewa
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 115/PMK.06/2020 tentang
Pemanfaatan Barang Milik Negara

7. Pertimbangan Sewa BMN
Optimalisasi BMN yg belum/tidak
dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi
penyelenggaraan pemerintahan.
Menunjang pelaksanaan tupoksi
kementerian/lembaga.
Mencegah penggunaan
oleh pihak lain secara tidak
sah.
Optimalisasi
Penunjang
Pengamanan
7
PP No 27 tahun 2014
jo. PP No 28 tahun 2020

8. Subjek & Objek Sewa BMN
1. Sebagian tanah/
bangunan yg status
penggunaannya ada pada
Pengguna Barang;
2. Selain tanah/bangunan.
Tanah/bangunan
yang berada
pada Pengelola
Barang
PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG
dengan persetujuan
Pengelola Barang
8
PP No 27 tahun 2014
jo. PP No 28 tahun 2020

9. Ketentuan Pokok Sewa BMN
 BMN yang belum atau tidak digunakan
Pengguna Barang atau Pengelola Barang.
 Jangka waktu sewa paling lama 5 (tahun) dan
dapat diperpanjang.
 Pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus
paling lambat pada saat penandatanganan
kontrak.
 Penyewa hanya dapat mengubah bentuk tanpa
mengubah kontruksi, dan bagian yang
ditambahkan menjadi BMN.
9
PP No 27 tahun 2014
jo. PP No 28 tahun 2020

10. • Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk:
a. kerja sama infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha
yang memerlukan waktu sewa lebih dari
5 (lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
Ketentuan Pokok Sewa …
PP No 28 tahun 2020

11. Formulasi Tarif Sewa
1.Tanah Kosong
Keterangan:
St = Sewa tanah (Rp/tahun)
Lt = Luas tanah (m2)
Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan
estimasi terendah menggunakan NJOP (per m2).
St = 3,33 % x (Lt x Nilai tanah)
11
PP No 28 tahun 2020

12. Formulasi Tarif Sewa
2. Tanah & Bangunan
Keterangan:
Stb = Sewa tanah & bangunan (Rp/tahun)
Lb = Luas lantai Bangunan (m2)
Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m2)
Nsb = Nilai sisa bangunan (%)
• Penyusutan bangunan permanen = 2 % / tahun
• Penyusutan bangunan semi permanen = 4 % / tahun
• Penyusutan bangunan darurat = 10 % / tahun
Catatan: penyusutan bangunan maksimal 80 %
Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) +(6,64% x Lb x Hs x Nsb)
12
PP No 28 tahun 2020

13. Formulasi Tarif Sewa
3. Prasarana Bangunan
Keterangan:
Sp = Sewa Prasarana Bangunan (Rp/tahun)
Hp = Harga prasarana Bangunan dalam keadaan baru (Rp)
Nsp = Nilai sisa prasarana bangunan (%)
• Penyusutan pekerjaan halaman = 5 % / tahun
• Penyusutan mesin/instalasi = 10 % / tahun
• Penyusutan furniture/elektronik = 25% / tahun
Catatan: penyusutan maksimal 80 %
Sp = 6,64% x Hp x Nsp)
13
PP No 28 tahun 2020

14. Formulasi Tarif Sewa
4. Selain Tanah/Bangunan
Formulasi tarif sewa BMN berupa selain
tanah/bangunan ditetapkan oleh masing-masing
Pengguna Barang berkoordinasi dengan instansi
teknis terkait
• Besaran Sewa atas BMN untuk kerja sama
infrastruktur atau untuk kegiatan dengan karakteristik
usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5
(lima) tahun dapat mempertimbangkan nilai
keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
14
PP No 28 tahun 2020

15. Prosedur Sewa Tanah/Bangunan pada Pengelola Barang
PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA
PENELITIAN
PENETAPAN T/B
PERSETUJUAN
PERPANJANGAN
PENYERAHAN BMN
KEMBALI
SEWA SELESAI
PENYETORAN SEWA
PERJANJIAN
PERJANJIAN
PEMBENTUKAN TIM
PENILAIAN
PENATAUSAHAAN
15
PP No 28 tahun 2020

16. Prosedur Sewa Sebagian Tanah/Bangunan & Selain
Tanah/Bangunan pada Pengguna Barang
PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA
PENGAJUAN USULAN PENELITIAN
PERSETUJUAN
KEPUTUSAN
PELAKSANAAN SEWA
PENYETORAN SEWA
PERJANJIAN PERJANJIAN
PERPANJANGAN
PENYERAHAN BMN
KEMBALI
SEWA SELESAI
LAPORAN
16
PP No 28 tahun 2020

17. Data/Dokumen Pendukung Permohonan
Penyewaan BMN, antara lain:
Untuk sebagian tanah dan
bangunan:
1. Pertimbangan penyewaan;
2. Bukti kepemilikan;
3. Gambar lokasi;
4. Luas yang akan disewakan;
5. Nilai perolehan dan NJOP tanah
dan atau bangunan;
6. Data transaksi sebanding dan
sejenis;
7. Calon penyewa;
8. Nilai sewa;
9. Jangka waktu penyewaan.
Untuk selain tanah dan
bangunan:
1. Pertimbangan mengenai calon
penyewa;
2. Hasil penelitian mengenai
kelayakan kemungkinan
penyewaan barang milik
negara selain tanah dan/atau
bangunan dimaksud;
3. Nilai sewa;
4. Jangka waktu penyewaan.
17
PP No 28 tahun 2020

18. .
• Definisi : Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan negara bukan pajak dan sumber
pembiayaan lainnya.
• Objek : BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta
selain tanah dan/atau bangunan, baik itu seluruhnya
maupun sebagian.
• Jangka Waktu : Paling lama 30 (tiga puluh) tahun,
untuk KSP Penyediaan infrastruktur paling lama 50
(lima puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian
dan dapat diperpanjang.
• Kontribusi : Kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan.
• Contoh : KSP Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, dll.
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 115/PMK.06/2020 tentang
Pemanfaatan Barang Milik Negara

19. Pertimbangan
Optimalisasi BMN yg belum/tidak
dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi
penyelenggaraan pemerintahan.
Meningkatkan penerimaan
negara.
Mencegah penggunaan
tanpa didasarkan pada
ketentuan yg berlaku.
Optimalisasi
PNBP
Pengamanan
19
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
PP No 28 tahun 2020

20. Subjek & Objek KSP
1. Sebagian tanah/
bangunan yg berlebih
dari tanah/bangunan
yg digunakan Pengguna
Barang utk pelaksanaan
tupoksi;
2. Selain tanah/bangunan.
Tanah/bangunan
yang berada
pada Pengelola
Barang
PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG
dengan persetujuan
Pengelola Barang
20
PP No 28 tahun 2020

21. Ketentuan Pokok KSP BMN
 KSP tidak mengubah status BMN.
 Sarana dan prasarana yang menjadi bagian
dari pelaksanaan KSP adalah BMN sejak
pengadaannya.
 Jangka waktu KSP paling lama 30 tahun dan
dapat diperpanjang.
 Penerimaan Negara yang wajib disetorkan
mitra terdiri:
 Kontribusi tetap.
 Pembagian keuntungan hasil pendapatan
KSP.
21
PP No 28 tahun 2020

22. Ketentuan Pokok KSP BMN
 Penghitungan nilai BMN dilakukan oleh
penilai yang ditugaskan Pengelola Barang.
 Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecuali
BMN yang bersifat khusus.
 Seluruh biaya yang timbul dalam tahap
persiapan dan pelaksanaan KSP menjadi
beban Mitra KSP.
 IMB harus atas nama Pemerintah/BUMN RI.
22
PP No 28 tahun 2020

23. Prosedur KSP Tanah/Bangunan pada Pengelola
Barang
PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA
PEMBENTUKAN TIM
PENETAPAN KONTRIBUSI TETAP
DAN PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN
PENILAIAN
PENETAPAN PELAKSANAAN KSP
MONITORING
TENDER
PERPANJANGAN
PENYERAHAN BMN
KEMBALI
KSP SELESAI
PERJANJIAN
PERJANJIAN
PELAKSANAAN KSP
23
PP No 28 tahun 2020

24. Prosedur KSP Tanah/Bangunan pada Pengguna
Barang
PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA
PENGAJUAN USULAN PENGKAJIAN
PEMBENTUKAN TIM
PENILAIAN
PERSETUJUAN
TENDER
PENETAPAN MITRA
PERJANJIAN
PENYERAHAN BMN KE
MITRA
PELAKSANAAN KSP
MONITORING
MONITORING
PERJANJIAN
PERPANJANGAN
PENYERAHAN BMN
KEMBALI
KSP SELESAI
24
PP No 28 tahun 2020

25. Prosedur KSP Selain Tanah/Bangunan
PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA
PENGAJUAN USULAN PENGKAJIAN
PERSETUJUAN
PEMBENTUKAN TIM
TENDER PENETAPAN
MITRA
PERJANJIAN
PENYERAHAN BMN KE MITRA
PELAKSANAAN KSP
MONITORING
PERJANJIAN
PERPANJANGAN
PENYERAHAN BMN
KEMBALI
KSP SELESAI
PENELITIAN, PENGHITUNGAN
KONTRIBUSI TETAP DAN
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
LAPORAN
25
PP No 28 tahun 2020

26. Data/Dokumen Pendukung Permohonan KSP
BMN, antara lain:
Untuk sebagian tanah dan
bangunan:
1. Bukti kepemilikan;
2. Gambar lokasi;
3. Luas yang akan di KSP kan;
4. Nilai perolehan dan NJOP tanah
dan atau bangunan;
5. Pertimabangan yang mendasri
usulan kerjasama pemanfaatan;
6. Jangka waktu kerjasama
pemanfaatan.
Untuk selain tanah dan
bangunan:
1. Pertimbangan kerjasama
pemanfaatan;
2. Nilai perolehan;
3. Fotocopy dokumen
kepemilikan;
4. Kartu identitas barang;
5. Jangka waktu kerjasama
pemanfaatan.
26
PP No 28 tahun 2020

27. .
• Kerja Sama Operasi (KSO) adalah
kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang
saling menguntungkan antara BUMN dengan
Mitra kerjasama, dimana BUMN ikut terlibat
dalam manajemen pengelolaan.
• Kerja Sama Usaha (KSU) adalah kerjasama
dengan prinsip bagi hasil yang saling
menguntungkan antara BUMN dengan Mitra
kerjasama dimana BUMN tidak terlibat dalam
manajemen pengelolaan.
Kerja Sama Operasi (KSO)
Kerja Sama Usaha (KSU)
Pasal 1 KepMen BUMN No. 06 Tahun 2011

28. .
• BOT (Build Operate Transfer)
• Sesunggunya bentuk kontrak ini adalah sebuah pola kerja
sama antara pemilik (tanah/lahan) /Pemerintah/BUMN dan
Investor (swasta) yang akan mengolah lahan tersebut
menjadi satu fasilitas untuk perdagangan, hotel, resort
atau jalan tol dan lain-lain.
• Terlibatnya Investor dimulai dari membangun fasilitas
sebagaimana yang dikehendaki pemilik
(tanah/lahan)/Pemerintah/BUMN. Inilah yang dimaksud
dengan istilah B(Build). Pemilik/Pemerintah/BUMN
melakukan monitoring, evaluasi, dan penatausahaan
pelaksanaan BGS
Bangun Guna Serah / BGS
(Build Operate Transfer = BOT)

29. • Setelah pembangunan fasilitas selesai, investor
(Mitra) diberi hak untuk mengelola dan
memungut hasil dari fasilitas tersebut selama
kurun waktu tertentu (sesuai perjanjian). Inilah
yang dimaksud dengan istilah O (Operate).
• Setelah masa pengoperasian selesai, objek BGS
beserta fasilitasnya dikembalikan kepada pemilik
lahan/Pemerintah/BUMN, yang dituangkan
dalam suatu berita acara serah terima. Inilah
yang dimaksud dengan istilah T (Transfer).
Sehingga secara keseluruhan disebut
Build, Operate and Transfer (BOT).
• Skema BOT memberikan keuntungan bagi
Pemerintah/BUMN karena risiko bisnis proyek
tersebut sepenuhnya ditransfer ke sektor swasta.
• BOT (Build Operate Transfer) …

30. Konsekuensi atau risiko yang menjadi dampak dari penggunaan
pola/sistem BOT:
• Dampak bagi pihak investor, yaitu status kepemilikan tanah
dan bangunan tempat usaha tersebut bukan menjadi milik
investor di kemudian hari, karena harus ditransfer ke pihak
penyedia lahan, pihak investor beresiko tinggi dalam proses
konstruksi (Build). Misalnya harga material naik atau inflasi,
pihak investor dihadapkan pada tingkat ketidakpastian pada
saat tahap operasional usaha untuk harus mendapatkan
pengembalian modal pembangunan dan memperoleh laba
selama masa operasi tersebut sebelum ditransfer.
• Dampak bagi pihak penyedia lahan, yaitu tidak dapat
melakukan usaha pada lahan yang dimilikinya selama masa
pembangunan dan pengoperasian, proses perawatan dan
pengoperasian setelah masa transfer yang harus
memerlukan pihak yang lebih kompeten untuk
melanjutkannya.

31. .
• Mitra BSG harus menyerahkan objek BSG beserta
fasilitasnya kepada Pemerintah/BUMN segera setelah
selesainya pembangunan, yang dituangkan dalam berita
acara serah terima barang.
• Mitra BSG dapat mendayagunakan/mengoperasikan objek
BSG yang telah diserahkan tersebut sesuai jangka waktu
yang ditetapkan dalam surat perjanjian BSG.
• Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG
terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional
pemerintah/BUMN, sebelum penggunaannya ditetapkan oleh
Pemerintah/BUMN.
Bangun Serah Guna / BSG
(Build Transfer Operate = BTO)

32. • Objek : BMN berupa tanah
• Jangka Waktu : Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
sejak penandatanganan perjanjian dan tidak dapat
diperpanjang.
• Kontribusi : Kontribusi tahunan dan hasil
BGS/BSG
• Contoh : BGS Kompleks Tanah yang dikelola
Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno
(PPGBK) Senayan di DKI Jakarta, dll.
BGS & BSG …
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 115/PMK.06/2020 tentang
Pemanfaatan Barang Milik Negara

33. Pertimbangan BGS & BSG
Dilakukan untuk menyediakan bangunan dan
fasilitasnya dalam rangka menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi kementerian
negara/lembaga, yang dana pembangunannya
tidak tersedia dalam APBN.
Mendukung
Fungsi
Pelayanan
33
PP No 28 tahun 2020

34. Subjek & Objek BGS & BSG
1. Tanah yang berada pada
Pengelola Barang;
2. Tanah yang berada pada
Pengguna Barang (harus
diserahkan terlebih dahulu
kepada Pengelola barang).
PENGELOLA BARANG
34
PP No 28 tahun 2020

35. Ketentuan Pokok BGS & BSG
 Selama masa pengoperasian BGS/BSG, Pengguna barang harus
dapat menggunakan langsung objek BGS/BSG untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit
10% dari luas objek BGS/BSG;
 Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 tahun ;
 Kewajiban Mitra BGS/BSG:
 Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara;
 Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau
memindahtangankan objek BGS/BSG;
 Memelihara objek BGS/BSG.
 Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender dengan
peserta sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta;
 IMB harus atas nama Pemerintah/BUMN.
35
PP No 28 tahun 2020

36. Data/Dokumen Pendukung BGS & BSG:
1. Usulan BGS/BSG;
2. Dokumen pendukung lokasi dan alamat;
3. Status dan bukti kepemilikan;
4. Luas;
5. Harga perolehan/NJOP;
6. Rencana pembangunan gedung yang
diinginkan penyediaan bangunan dan
fasilitasnya.
36
PP No 27 tahun 2014
jo. PP No 28 tahun 2020

37. .
• Pola kerjasama ini sejalan dengan pola
BOOT (Build Own Operate Transfer)
• yaitu pihak swasta (Mitra) membiayai,
membangun, mengoperasikan,
memelihara, mengelola dan menghimpun
pembayaran dari pengguna infrastruktur,
dan pada akhir hak guna pakai, kembali
menjadi hak milik Pemerintah/BUMN
Bangun Milik Serah
(Build Own Transfer)

38. .
• Terlibatnya Mitra dimulai dari membangun fasilitas
sebagaimana yang dikehendaki pemilik
(tanah/lahan)/Pemerintah/BUMN. Inilah yang
dimaksud dengan istilah Build.
• Tanah/lahan beserta fasilitasnya tersebut setelah
dibangun dapat digunakan oleh Mitra selama
jangka waktu pemeliharaan (Maintain).
• Sehabis masa pemeliharaan yang tertuang dalam
perjanjian, maka tanah/lahan beserta fasilitasnya
tersebut harus diserahkan kembali kepada
Pemerintah/BUMN (Transfer).
Bangun Pelihara Serah
(Build Maintain Transfer)

39. .
• Berlaku untuk Aset Tetap milik BUMN yang
belum selesai atau yang perlu dilengkapi
dengan cara tertentu yang akan
dikerjasamakan terlebih dahulu harus
dilengkapi oleh Mitra.
• Aset Tetap tersebut setelah dilengkapi dapat
digunakan oleh Mitra selama jangka waktu
tertentu sesuai perjanjian.
• Sehabis masa perjanjian, Aset Tetap tersebut
harus diserahkan kembali kepada BUMN.
Lengkapi Guna Serah
(Equip Operate Transfer)

40. • Yakni pemberian konsesi, investor (Mitra)
mempunyai hak mendapatkan pengembalian
investasi, keuntungan yang wajar, sehingga
investor dapat menarik biaya dengan
persetujuan Pemerintah/BUMN dari pemakai
jasa infrastruktur yang dibangunnya.
• Dalam hal ini pihak investor (Mitra) mendanai,
membangun, dan mengoperasikan suatu
fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk
melakukan investasi lebih lanjut, namun pihak
Pemerintah/BUMN mengatur harga dan
kualitas layanan.
• Model ini banyak dipakai untuk menyediakan
fasilitas baru yang dapat diantisipasi agar
permintaan pasar akan selalu tersedia.
BOO (Bulid Own Operate)
.

41. • Bagi Indonesia, opsi BOO ini cenderung kurang populer
karena memberikan hak kepemilikan yang luas atas aset-
aset kelistrikan kepada pihak swasta. Apalagi, Mahkamah
Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa penguasaan
listrik harus jatuh kepada negara, bukan swasta.
• Keputusan tersebut keluar pada akhir 2016, di mana MK
telah mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-
Undang (UU) No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.
• Menindaklanjuti putusan MK itu, pemerintah menerbitkan
Permen ESDM Nomor 50/2017 yang mengharuskan
semua proyek listrik EBT digarap dengan skema BOOT
(kecuali untuk proyek pembangkit listrik sampah).
• Hanya saja, skema BOO masih dipakai di proyek listrik
lama karena keputusan MK tidak berlaku surut. Salah
satunya adalah PLTB Sidrap yang merupakan terbesar di
Asia Tenggara dan menggunakan skema BOO.
• BOO (Bulid Own Operate) …

42. • yaitu pihak swasta (Mitra) membiayai,
membangun, mengoperasikan, memelihara,
mengelola dan menghimpun pembayaran dari
pengguna infrastruktur, dan pada akhir hak guna
pakai, kembali menjadi hak milik
Pemerintah/BUMN.
• Skema ini juga banyak dipakai di perusahaan
pengembang atau operator EBT karena mereka
tidak harus membayar biaya tahunan ke
Pemerintah/BUMN selaku pemilik akhir, serta
adanya mitigasi risiko karena melibatkan beberapa
pihak.
BOOT (Build Own Operate Transfer)
.

43. • Banyak proyek-proyek ketenagalistrikan yang
dijalankan dengan skema BOOT (sesuai dengan
ketentuan Permen ESDM No.50 Tahun 2017 dan
Permen ESDM No.10 Tahun 2017).
• Pertimbangan yang mendasari keputusan itu ada
empat:
 keseteraan risiko jual beli listrik antara PLN dan
pihak pengembang (independent power
producer/ IPP),
 jaminan kehandalan pasokan listrik,
 jaminan penyediaan listrik dikuasai negara, dan
 pemenuhan standar Perjanjian Jual Beli (PJB)
listrik.
• BOOT (Build Own Operate Transfer) …

44. • Pola kerja sama menggunakan pola Build-
Own-Operate-Transfer (BOOT) yang
mensyaratkan Pembangkit harus diserahkan
pada akhir masa PPA dalam kondisi yang baik
(Operable Condition).
• Untuk PLTP, terkait dengan Wilayah Kerja
Panas Bumi yang tidak dapat dialihkan
(dilarang untuk dialihkan berdasarkan Pasal
27(1) UU 21/2004), PLN memiliki opsi untuk
membeli proyek selain melalui pengalihan
asset (pembangkit dan fasilitasnya) maka
dapat melalui pengalihan saham dalam
Penjualan.
• BOOT (Build Own Operate Transfer) …

45. • Pihak swasta (Mitra) menyewa/membeli
fasilitas dari Pemerintah/BUMN, melakukan
ekspansi, modernisasi kemudian
mengoperasikannya berdasarkan kontrak.
• Pihak swasta (Mitra) berharap dengan
melakukan investasi akan mendapat
pengembalian investasi dan
keuntungan yang wajar.
BDO (Build Develop Operate)
.

46. SUBSCRIBE, LIKE & Share

47. www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
e-mail: kanaidi63@gmail.com atau
kanaidi@yahoo.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
WA. 0877 5871 1905
www.antawijaya.com