Rancangan kontrak berdasarkan Perpres No 18 Th 2018 Ttg PBJ

1. RANCANGAN KONTRAK
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Sugianto Eko Prambudi, SE.,M.A.P
Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemprov. NTB
Pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini memiliki beberapa titik rawan di dalam
tahapan pelaksanaannya. Titik-titik rawan tahapan tersebut antara lain berada pada tahap persiapan
dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tahap penyusunan spesifikasi teknis, tahap
penyusunan kontrak dan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Untuk titik rawan di dalam penyusunan kontrak, pada umumnya para Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) tidak melakukan pengisian rancangan kontrak dengan benar. Seharusnya PPK
menyiapkan rancangan kontrak sebelum tender/seleksi dilaksanakan, dengan adanya rancangan
kontrak tersebut maka akan memberikan pengaruh terhadap: a) Minat penyedia untuk melakukan
penawaran setelah melihat skema rancangan kontrak yang akan dijalankan karena menilai dirinya
sanggup; b) Harga penawaran, dengan respon murah atau respon mahal karena skema rancangan
kontrak.
Dalam rancangan kontrak, kalimat yang dituangkan bukan kalimat ambigu, tidak jelas,
dan tidak tegas. Rancangan kontrak merupakan alat untuk mengamankan PPK dan kegiatan yang
dilakukannya serta memberikan kejelasan bagi para pihak tentang hak dan kewajiban para pihak,
sehingga tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Definisi perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian merupakan sebuah perikatan
antara dua pihak atau lebih, dan didalamnya harus mencakup kejelasan tentang hak dan kewajiban
dari para pihak.
Selanjutnya pada Pasal 1320 KUH Perdata menentukan ada 4 (empat) persyaratan yang
harus ada dalam sebuah perjanjian, yaitu:
1. Adanya kesepakatan para pihak;
Kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perikatan, adanya persetujuan mengenai isi dan
hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

2. Kecakapan di dalam perjanjian memiliki arti bahwa orang yang melakukan perjanjian adalah
mereka yang cakap menurut hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang
menurut hukum termaktub di dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata.
3. Mengenai suatu hal (objek) tertentu;
Suatu perjanjian antara pihak harus menentukan jenis objek serta jumlah objek tersebut, jika
didalam perjanjian tersebut tidak ditentukan maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah atau
dapat dibatalkan.
4. Adanya sebab yang halal (Geoorloofde Oorzaak).
Sebab yang halal memiliki arti bahwa perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan
perundang-undangan yang berlaku serta tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan
kesusilaan.
Ketentuan pertama dan kedua berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut merupakan
syarat sbuyektif dari sebuah perjanjian. Syarat subyektif adalah suatu persyaratan yang terkait
dengan subyek perjanjian tersebut, yang meliputi kesepakatan para pihak untuk melakukan perikatan
perjanjian serta kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila persyaratan subyektif tidak
terpenuhi, maka perjanjian tersebut oleh salah satu pihak dapat dibatalkan.
Sedangkan ketentuan persyaratan ketiga dan keempat adalah syarat obyektif didalam
sebuah perjanjian. Syarat obyektif merupakan persyaratan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut
atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak.
Ada beberapa bentuk kontrak menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, antara lain:
1. Bukti Pembelian/pembayaran
Yaitu dokumen pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk Pengadaan Barang atau
Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Contoh bukti
pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/invois, setruk, dan nota kontan.
2. Kuitansi
Adalah dokumen tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima
uang/Penyedia untuk pembayaran Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Yaitu perjanjian tertulis sederhana antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang
memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perintah Kerja
digunakan untuk:

3. a. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta
Rupiah);
b. Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus
Juta Rupiah); dan
c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).
4. Surat Perjanjian
Merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang
memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perjanjian
digunakan untuk:
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya nilai paling sedikit di atas Rp.
200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (Seratus
Juta Rupiah).
5. Surat Pesanan
Merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui E-purchasing atau
pembelian melalui toko daring. Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan
pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam
proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau
Surat Perjanjian.
Isi minimal dari bentuk kontrak adalah sebagai berikut:
1. Bukti pembelian: identitas penyedia, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang/jasa dan tanda
tangan PPK sebagai tanda mengetahui;
2. Kuitansi: identitas para pihak, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang/jasa, tanda tangan
penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku dan tanda tangan PPK sebagai tanda
mengetahui;
3. Surat Perintah Kerja (SPK): identitas penyedia, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang/jasa, hak
dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian, dan kata penutup dan ruang tanda tangan para
pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Surat Pesanan: identitas para pihak, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang/jasa, serta hak dan
kewajiban;
5. Surat Perjanjian: identitas para pihak, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang/jasa, serta hak
dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK, SSKK,

4. Spesifikasi, dan Dokumen lain), dan Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas
materai sesuai ketentuan yang berlaku.
Didalam penyusunan rancangan kontrak PPK seringkali tidak melakukan pengisian
Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) atau jika diisi
rancangan kontrak tersebut dibuat oleh pihak penyedia sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan
kerugian bagi PPK sendiri. Selanjutnya rancangan kontrak tidak dapat diubah sampai dengan tanda
tangan kontrak kecuali mengenai waktu yang tidak cukup. Selain itu rancangan kontrak tidak dapat
diubah karena akan mempengaruhi kompetisi dan harga yang disampaikan oleh penyedia.
Seperti yang telah disampaikan di awal tulisan ini bahwa rancangan kontrak merupakan
salah satu titik rawan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh sebab itu PPK di
harapkan dapat menyusun rancangan kontrak dengan baik dan benar. Sehingga segala akibat dari
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diminimalisir.

5. DAFTAR PUSTAKA
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018;
4. Presentasi Draft Kontrak, Mudjisantosa, Workshop Tata Cara Penyusunan Draft Kontrak Dalam
Rangka Peningkatan Kapasitas Ahli Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018, 28
– 29 Maret 2018, Yogyakarta