Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published

794 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published

  1. 1. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 11
  2. 2. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved No Nama Keterangan 1. Sampe L. Purba, SE, Ak, M.Com, SH, MH Ketua 2. Drs. Bima Anggara Sena, MH Sekretaris 3. Awaludin Moderator 4. Drs. Ahmad Lumumba, SH Anggota 5. Yuniar Ludfi Anggota 6. Taufiq Suhargo Arif Anggota 7. Anang Dwitono, SE Anggota 8. Drs. Edward Marpaung, MM Anggota 9. Dra. Sri Utami Eka Ningtyas, Apt, MM Anggota 10. Dr. Yurnal, SH, S.PD, M.Hum Anggota 11. Ir. Bennyta Suryo Septano, MT Anggota 12. Benny Susianto, SIP Anggota 13 Badrul Hisam Bin Mohamed Anggota 222
  3. 3. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Sistematika Paparan 1) Pendahuluan  Pola – Pikir & Alur Pikir  Pokok Masalah 2) Landasan Pemikiran 3) Kondisi saat ini 4) Perkembangan Lingstra 5) Kondisi yang diharapkan 6) Konsepsi : KSU 7) Penutup 33
  4. 4. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved => peran anggaran (APBN/APBD) dan Perbankan ->sistem ekonomi b’keadil’an ;>manfaat , kebijakan a/d analisis MAKSUD & TUJUAN RUANG LINGKUP BAB I Pendahuluan BAB II Landasan Pemikiran BAB III Kondisi Saat Ini BAB IV Perkembangan Ling Stra BAB V Kondisi Yg Diharapkan BAB VI Konsepsi BAB VII Penutup TATA URUT PENGERTIAN METODE  Kualitatif yaitu deskriptif analitis PENDEKATAN  Komprehensif integral melalui pisau analisa Tannas METODE PENDEKATAN Batasan peran anggaran ;>sistem ekonomi yg adil  Tannas 44
  5. 5. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  UU Otonomi Daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kpd Pemda utk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat  Terdapat Ketergantungan yang tinggi atas transfer fiskal dari APBN utk mendukung APBD  Lembaga Perbankan belum optimal sbg katalisator dan agen pembangunan utk menggerakkan ekonomi masyarakat 55
  6. 6. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KETAHANAN NASIONAL TANGGUH PERAN ANGGARAN SERTA PERBANKAN YANG DIHARAPKAN KONSEPSI Kebijakan Strategi Upaya INSTRUMENTAL INPUTPOKOK-POKOK PERSOALAN BLUM OPTIMALNYA PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL Peran Anggaran serta Perbankan saat ini SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN MENINGKAT • PARADIGMA NASIONAL • PER-UU • BANGLINGSTRA • PELUANG & KENDALA ENVIRONMENTAL INPUT RENDAHNYA KWALITAS APBN DAN APBD BLM TRCPTANYA KEADILAN HUB PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN BELUM OPTIMALNYA PERBANKAN DAERAH DLM MEMACU PEREKONOMIAN DAERAH 6 6
  7. 7. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KONDISI APBN & APBD SERTA PERBANKAN SAAT INI PERAN ANGGARAN APBN & APBD SERTA PERBANKAN YG DIHARAPKAN INSTRUMENTAL INPUT PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945, WASANTARA, TANNAS ) ENVIRONMENTAL INPUT BANG LINGSTRA (GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL) PELUANG & KENDALA FEED BACK S O M › SUPRA STRUKTUR › INFRA STRUKTUR › SUB STRUKTUR › PEMERINTAH Pusat › PEMDA › DPR, DPRD › BPKP › Perg. Tinggi › Asosiasi Dunia Usaha › REGULASI › SOSIALISASI › KERJASAMA › KOORDINASI › PENGAWASAN › PARTISIPASI PERAN ANGGARAN (APBN DAN APBD) SERTA PERBANKAN GUNA MENINGKATKAN SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL KETAHANAN NASIONAL TANGGUH Sistem Ekonomi dan Keuangan yang berkeadilan meningkat 77
  8. 8. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  PARADIGMA NASIONAL PANCASILA UUD NRI 1945 WASANTARA TANNAS  PERATURAN PER UU-ANUURI No. 7 thn 1992 – 10/1998 ttg Perbankan UURI No. 25 thn 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UURI No. 32 thn 2004 Ttg Pemerintah Daerah Perpres RI No. 5 Th 2010 Ttg RPJMN 2010 - 2014 88
  9. 9. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  LANDASAN TEORI  Teori Keyness -> campur tangan Pemerintah diperlukan melalui kebijakan fiskal dan moneter  Teori Desentralisasi – delegation of authority  TINJAUAN PUSTAKA  Andy Ramses – M La Bakry : Pemda di Indonesia  Kemenko Perekonomian : Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Perekonomian Indonesia 99
  10. 10. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved POKOK P’SOALAN - SISTEM EK-KEU - YG BERKEADILAN - IMPLIKASI NEGATIF THD TANGGUHNYA TANNAS KONDISI IMPLIKASI PERAN ANGGARAN SERTA PERBANKAN THD SISTEM EK-KEU YG BERKEADILAN  Desentralisasi Fiskal (kewenangan spending vs sumber dana)  Peran Perbankan dalam Perekonomian Daerah  Kondisi hubungan Pusat – daerah (Pemerintahan – Pembangunan – YanMas)  Postur APBN - APBD BELUM OPTIMAL PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL BELUM OPTIMALNYA PERBANKAN DAERAH DLM MEMACU PEREKONOMIAN DAERAH BELUM TERCIPTANYA KEADILAN HUB. PUSAT DAN DAERAH DLM PEMBANGUNAN RENDAHNYA KUALITAS APBN DAN APBD BAB - III POKOK PERSOALAN 1010
  11. 11. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Paradoks Otonomi Daerah (1/4) => Kewenangan vs Pendanaan • Pusat => dana besar, kewen angan kecil • Daerah => dana kecil, kewena ngan besar 1111
  12. 12. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Paradoks Otonomi Daerah (2/4) Prioritas vs Perencanaan • Rencana Kegiatan – Anggaran tdk match • RPJM vs Program Pemda – Musrenbang ? • Perencanaan vs Persetujuan Anggaran • Program Pusat vs Daerah 1212
  13. 13. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 1313
  14. 14. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved APBN RAPBNP APBNP A. PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.488,3 1.502,0 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.483,8 1.497,5 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.139,3 1.148,4 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 344,5 349,2 II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,5 4,5 B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.722,0 1.726,2 I Belanja Pemerintah Pusat 1.154,4 1.193,3 1.196,8 1. Belanja K/L 594,6 587,4 622,0 2. Belanja Non KL 559,8 605,9 574,8 a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN 193,8 209,9 199,9 II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 528,7 529,4 1. Dana Perimbangan 444,8 444,9 445,5 a.l Dana Bagi Hasil 102,0 102,1 102,7 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 83,8 83,8 TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN 336.849,0 344.406,1 345.335,1 Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) 20,0 20,0 20,0 C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (120,8) (111,7) D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (233,7) (224,2) % Defisit terhadap PDB (1,65) (2,48) (2,38) E. PEMBIAYAAN (I + II) 153,3 233,7 224,2 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 250,6 241,1 a.l - SAL 10,0 30,0 30,0 - Surat Berharga Negara (neto) 180,4 241,3 231,8 II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (16,9) (16,9) a.l - Pinjaman Program 6,5 11,1 11,1 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 0,0 0,0 POSTUR SEMENTARA APBNP 2013 (miliar rupiah) 336,8 (20%) 344,4 (20%) 345,3(20%) 14 14Sumber : presentasi BKF-KemenKeu di Lemhannas 14
  15. 15. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL  PENGANGGURAN ERA PASAR BEBAS  komunitas ASEAN AEC Akses pasar Kesenjangan ekonomi TEKNOLOGI • GEO, DEMO, SKA • IPOLEKSOSBUDHANKAM MENIMBULKAN Bab IV 1515
  16. 16. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 1. IPTEK dan Global issue -> antisipasi penyusunan prioritas APBN 2. AEC : akses pasar , enterpreneurship. 3. SKA sbg modal pembangunan di daerah. 4. Jaringan Perbankan yang menyebar di daerah, sbg mitra pembangunan dan pembimbingan credit culture 5. Sistem penyusunan APBN/D yg mengacu pd musrenbang  transparansi dan partisipasi masyarakat. 1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, merembet ke pertumbuhan nasional, pengaruhi kualitas prioritas APBN/D 2. Penyebaran geografis dan keterbatasan infrastruktur, utk konektivitas dan akses pasar 3. Over eksploitasi SKA, ego kedaerahan, pragmatisme Kepala daerah berperspektif periodisasi jk pendek 4. Masyarakat yang belum bank- minded, risk-averse perbankan, dan blm terlibat dlm pembiayaan menengah 5. Penyusunan anggaran berjenjang, skala prioritas berbeda,  birokratis 1616
  17. 17. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 17 KONDISI KONTRIBUSI INDIKASI K’HASIL Peningkatan sistem ekonomi yang berkeadilan KONTRIBUSI POSITIF THD Tangguhnya TANNAS Kontribusi peran Anggaran serta Perbankan thdp sistem ekonomi dan keuangan  Optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal  Optimalnya peran Perbankan daerah dalam memacu perekonomian  Terciptanya keadilan hubungan Pusat dan Daerah dlm Pembangunan  Meningkatnya kualitas APBN dan APBD.  Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal  Terwujudnya optimalisasi peran perbankan daerah dlm pacu ekonomi  Terwujudnya prinsip keadilan hub. Pusat – Daerah yg berkeadilan  Terwujudnya peningkatan kualitas APBN dan APBD BAB V 17
  18. 18. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KEBIJAKAN STRATEGI UPAYA-UPAYA “MENINGKATNYA PERAN ANGGARAN DAN SERTA PERBANKAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN ” STRATEGI-1. Mengoptimalkan pelaks desentralisasi fiskal : kurangi ketergantungan fiskal, serap anggaran, governance Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Pemda, Perg. Tinggi, MenPan, BPKP Utk FISKAL, Penyerapan anggaran, Governance Sesuai keahlian, kewenangan dan TuPokSi Hal. 38-39 STRATEGI-2. Mengoptimalkan peran perbankan daerah utk pacu ekon. Daerah : alokasi, asistensi, credit culture Kemendagri, Pemda, DPR, Asosiasi Perbankan, KemenKeu, Bappenas, Perg. Tinggi Pokja, kajian, penyuluhan, bimbingan  sesuai keahlian, kewenangan  hal. 40-41 STRATEGI-3. Menciptakan keadilan hubungan Pusat - Daerah Kemendagri, Kemenkeu, PDT, Kemenhub, Bappenas, PT, Kemenkes subsidi silang, infrastruktur , kajian  sesuai keahlian, kewenangan, TuPoksi  hal. 41-42 STRATEGI-4. Meningkatkan kualitas APBN - APBD Prioritas, keseimbangan, Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, PT  sesuai keahlian, kewenangan, TuPoksi  hal. 42-43 1818 BAB VI
  19. 19. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  Utk optimalkan desentralisasi fiskal, kemampuan menggali PAD secara cerdas, perencanaan tepat waktu – sasaran, good governance dan clean goverment  Bank minded sbg sebuah proses : Memasyarakatkan perbankan dan memperbankan masyarakat  Hub. Keuangan Pusat – daerah yang berkeadilan utk dinamisasi pembangunan termasuk daerah terluar, terdepan dan tertinggal  Kualitas postur APBN-D, kepercayaan Pusat ke daerah, dlm konteks pembangunan nasional  Menko Perekonomian : reformulasi kebij fiskal, dg memperhatikan kemampuan daerah dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi  Kemendagri, Kemenkeu, Perbankan, Pemda : Pemberdayaan Perbankan  Menkeu, Bappenas : Harmonisasi MusrenbangNas-Da dg Perenc Nasional  MenPan, Mendagri : Mengkaji Postur ideal Struktur Organisasi PemDa berdasarkan analisis beban kerja, kemampuan daerah utk dukung pembangunan BAB VII 1919
  20. 20. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 20 Achirul Kalam •Terima kasih •Merdeka •HorasssMohon masukan dan saran untuk pengayaan dan penyempurnaan sampepurba@gmail.com 20
  21. 21. BACK-UP 21
  22. 22. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Pendahuluan • Kebijakan Fiskal dan Moneter adalah ibarat dua sisi mata uang • Stabilitas kebijakan makro diperlukan utk menggerakkan sektor riel di masyarakat • Goals  Sistem ekonomi dan keuangan yang berkeadilan APBN – Perbankan dan Infrastruktur 2222
  23. 23. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Peraturan Per UU an • UU 32/2004 ttg Pemda • UU 33/ 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat – daerah • UU 17 / 2003 ttg Keuangan Negara • UU 25/ 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU 17/ 2007 ttg RPJMN • UU 7/1992 jo 10/1998 ttg Perbankan 23
  24. 24. 24 Diagram Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat/Daerah RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA- KL RKA - SKPD APBN Keppres Rincian APBN APBD Kep KDH tentang Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diselaraskan melalui Musrenbang UU NO. 25/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU NO. 17/2003 RKP Daerah Musren- bangda Musren- bangnas 24
  25. 25. 25 Sumber Pendanaan UU No. 33/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Transfer PAD UU No.34/2000 APBN APBN Sebagian Urusan UU No. 32/2004 APBD Pelaksanaan Urusan RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAK Dana Otsus DBH DAU Dana Penyesuaian Dana Hibah Dana Darurat Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah Dekonsentrasi Desentralisasi K/L melimpahkan wewenang kepada Gubernur K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota (DEPKEU) (DEPDAGRI) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Daerah Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan 25
  26. 26. 26 Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain Transfer ke Daerah K/L Belanja Pusat di Pusat Belanja Pusat di Daerah 6 Urusan Mutlak Di luar 6 Urusan Kanwil di Daerah Dikerjakan sendiri Melalui UPT Dilimpahkan ke Gubernur Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota AP B N PUSAT DAERAH Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan APBD Hibah Dana Darurat 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus 3. Dana Penyesuaian Dana Desentralisasi Dana Sektoral di Daerah ALUR DANA APBN KE DAERAH 26
  27. 27. Pembagian Urusan dan Pembiayaan 27 C O N C U R R E N T UU NO. 32 /2004 PEMERINTAHAN DAERAH UU NO. 33/2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DESENTRALISASI FISKAL URUSAN PEMERINTAH APBN DANA PERIMBANGAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBD PROVINSI URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DESENTRALISASI APBD KAB/KOTA TRANSFER DANA 27
  28. 28. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Perkembangan dan proyeksi transfer ke daerah (RAPBN 2013) • Ada kecenderungan ketergantungan fiskal yang tinggi kepada Pemerintah Pusat 28
  29. 29. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 29
  30. 30. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Sistem Ekonomi Nasional Pembangunan Daerah B2 Pembangunan Kawasan A+B Pembangunan Daerah A1 Pembangunan Daerah dalam Konteks Sistem Ekonomi Nasional Pembangunan Daerah A2 Pembangunan Daerah B1 Pembangun an Regional A Pembangun an Regional B Pembangunan Nasional 30Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
  31. 31. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 31 Share PDRB Per Pulau di Indonesia 23,54% 58,86% 9,5 5% 1,87% 0,26% 1,33% 4,61% Sumatera Jawa - Bali Kalimantan Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Sumber: Hasil Analisis Dit. Otda Bappenas, 2013 Share PDRB atas Harga Dasar 2011 Papua Share PDRB masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Bali, sementara Share dari Indonesia Timur masih sangat kecil Theil Indeks 2005 2010** T % T % inequality antarkab/kota 0,246 50,05 0,196 45,64 inequality antarprovinsi 0,208 42,44 0,204 47,54 inequality antarwilayah 0,037 7,51 0,029 6,82 Total inequality 0,491 100,00 0,429 100,00 Sumber: Analisis Kesenjangan Wilayah 2012, Dit. Pengembangan Wilayah, Bappenas Melalui Uji Theil-T pada data PDRB 2005- 2010, Kesenjangan Antar wilayah di Indonesia dan kesenjangan antar Kab/Kota mengalami penurunan, namun kesenjangan antar provinsi meningkat. Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
  32. 32. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 32 Ketimpangan Investasi Antar pulau 15,18 % 55,61% 13,06 % 5,03% 0,402% 4,59% 6,13% Sumatera Jawa Kalimantan Bali dan Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Sumber: BKPM, 2012 Realisasi Investasi PMA menurut Lokasi Papua Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
  33. 33. Peran t 33
  34. 34. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved • Nilai transfer jadi belanja pegawai • = organisasi baru • Pemekaran 34
  35. 35. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved MP3EI 35
  36. 36. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved TATA CARA MUSRENBANG NASIONAL TOP-DOWNBOTTOM-UP Renja K/LRKPD Provinsi Kode Program/Kegi atan Sasaran Lokasi (Provinsi) Kode Program/Kegi atan Sasaran Sumber dana Bukan Prioritas Buku II PrioritasPrioritas Kesepakatan Kesepakatan Rancangan Akhir RKP Buku I Bukan Prioritas Buku III 3636
  37. 37. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved APBN RAPBNP APBNP A. PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.488,3 1.502,0 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.483,8 1.497,5 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.139,3 1.148,4 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 344,5 349,2 II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,5 4,5 B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.722,0 1.726,2 I Belanja Pemerintah Pusat 1.154,4 1.193,3 1.196,8 1. Belanja K/L 594,6 587,4 622,0 2. Belanja Non KL 559,8 605,9 574,8 a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN 193,8 209,9 199,9 II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 528,7 529,4 1. Dana Perimbangan 444,8 444,9 445,5 a.l Dana Bagi Hasil 102,0 102,1 102,7 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 83,8 83,8 TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN 336.849,0 344.406,1 345.335,1 Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) 20,0 20,0 20,0 C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (120,8) (111,7) D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (233,7) (224,2) % Defisit terhadap PDB (1,65) (2,48) (2,38) E. PEMBIAYAAN (I + II) 153,3 233,7 224,2 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 250,6 241,1 a.l - SAL 10,0 30,0 30,0 - Surat Berharga Negara (neto) 180,4 241,3 231,8 II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (16,9) (16,9) a.l - Pinjaman Program 6,5 11,1 11,1 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 0,0 0,0 POSTUR SEMENTARA APBNP 2013 (miliar rupiah) 336,8 (20%) 344,4 (20%) 345,3(20%) 37 37Sumber : presentasi BKF-KemenKeu di Lemhannas 37
  38. 38. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 38
  39. 39. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 39

×