Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasi diskusi publik pwyp

Menjelaskan secara singkat reasonability pilihan kelembagaan dalam mengelola kegiatan usaha hulu migas

  • Login to see the comments

Presentasi diskusi publik pwyp

  1. 1. Sampe L. Purba Disampaikan pada diskusi publik , 4 Desember 2013 1 1
  2. 2. POKOK-POKOK PERSOALAN Konsep, peran dan bentuk kelembagaan sesuai konstitusi Tata Kelola Sektor Hulu Migas saat ini Contractual PSC Model system memerlukan in stitusi yang kredibel Keseimbangan antara tujuan Negara dan Korporasi Industri migas yang menjamin sustainabilitas dan penguatan kapasitas nasional INSTRUMENTAL INPUT • PARADIGMA NASIONAL • PER-UU -an KONSEPSI Kebijakan Strategi Upaya • BANGLINGSTRA • PELUANG KENDALA ENVIRONMENTAL INPUT TATA KELOLA MIGAS YANG DIHARAPKAN Rakyat Makmur, Negara Jaya - 2
  3. 3. Konsep, Peran dan Bentuk Kelembagaan harus mempertimbangkan  Peran Migas dalam Pembangunan Ekonomi  Hakekat Industri Migas  Model Kontrak Migas  Kematangan institusional dalam Suatu Negara 3 3
  4. 4. Rezim Kontrak/Fiscal Migas Model Lisensi/ Izin/consession  Pemerintah tidak memiliki Fungsi Managerial  Cadangan migas dalam kekuasaan Kontraktor/ Investor  Investor Mengutamakan Pengurasan Produksi mendapatkan Return/ Profit  Pemerintah mendapatkan royalti dan Pajak Pada umumnya di Negara maju yang Pasarnya telah Efisien dan Mature Contractual Model  Pemerintah memiliki Fungsi Manajerial => alokasi migas, Program Kerja, Local content, SDM, Teknologi  Cadangan migas milik Negara  Pemerintah mengatur keseimbangan Eksplorasi dengan Produksi  Pemerintah mendapatkan Fisik/ in-kind dan Pajak INSTITUSI representing Pemerintah yg handal REQUIRED 4 4
  5. 5. Geological – Institutional – National Economics Role There is no one size fit - for - all 5 5
  6. 6. Model Kelembagaan Kekurangan Penguasaan Negara secara langsung dalam bisnis Terdegradasi Peran Pemegang Kedaulatan Publik Kemudahan Perizinan Ministrial Kekuatan Kedudukan setara dengan Investor - gugatan keperdataan Eksposur komersial terhadap seluruh aset Pemerintah Kurangnya fleksibilitas dalam transaksi komersial BUMN Migas Nasional Mengoptimalkan Privilege dan peluang ekonomis Pemerintah BUMN terbebani dengan Fungsi Non Komersial Eksposur komersial terhadap seluruh aset BUMN dalam hal ada contractual dispute Perbenturan Kepentingan - sebagai Pemain dan Regulator Privilege dapat terdilusi => 49% Mengutamakan kepentingan share holders Kerahasiaan dan keamanan data terekspose Lembaga/ Otoritas Migas Nasional Pemegang Economic Interest untuk pengelolaan migas Buffer Pemerintah terhadap Contractual/ Commercial Exposures Fokus kepada Managerial dan Regulatory framework Memformulasikan dan mengawal kebijakan Pemerintah (Petroleum fund, penguatan Kapasitas Nasional, Pemberdayaan Daerah) Konsistensi penegasan pembedaan fungsi/domain Public Policy Formulation pada Pemerintah dgn Managerial implementation Lembaga/ Otoritas Migas Nasional 6 6
  7. 7. Concluding Remarks  Konsep, Peran dan Bentuk Kelembagaan dalam pengelolaan kegiatan hulu migas, hendaknya mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif, integral dan holistik  Lembaga/ Otoritas Migas Nasional – untuk tetap accountable – berada di bawah satu Organ Permanen yang berfungsi sebagai Pengarah dan Pengawas Kebijakan Strategis  BUMN Migas Nasional perlu diberikan privilege yang reasonable agar dapat menjadi ujung tombak dalam pengusahaan migas untuk menuju world-class-company  Pemerintah dan Masyarakat Daerah harus mendapatkan prioritas dalam pengelolaan P.I, alokasi migas dan pemberdayaan masyarakat 7 7
  8. 8. Terima Kasih  Summary CV 2009 © BPMIGAS – All rights reserved - Latar Belakang Pendidikan : Hukum, Ekonomi, Commerce Finance - Alumni PPRA – 49 Lemhannas RI - Saat ini bekerja di SKKMIGAS Thank You – Horas sampepurba@gmail. com https//maspurba.wordpress.com// 8 8
  9. 9. Penelitian Governance Institutional thurber et al. Program on energy and sustainable development 9 2012 © BPMIGAS – All rights reserved
  10. 10. MBOEPD 1400 800 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 © BPMIGAS – All rights reserved PROFIL PRODUKSI MIGAS INDONESIA Dominan produksi minyak Peak 1977 Plateau stage Dominan produksi gas 1800 Peak 1995 1600 GAS 1200 1000 MINYAK 600 400 200 0 10 10
  11. 11. GENERIC FIELD PRODUCTION LIFE CYCLE % 700 WHAT IS IRR / ROR ………? 500 400 Production Profile = P1 200 100 1 2 4 6 9 11 22 P2 24 26 30 32 38 40 42 - 100 - 400 - 500 - 600 - 700 Appraisal - 300 Exploration - 200 Development / EPCI 0 STOIIP (Stock Tank Oil Initial In Place) GIIP (Gas Initial In Place) means stranded volume of : millions barrels of oil or billions / trillions cubic foot of gas HCIIP Potential Reserves = P1 + P2 + P3 11 Decommissioning, P & A and Restoration 300 Gaining Access Cumulative cash flow - US$ millions 600
  12. 12. 2009 © BPMIGAS – All rights reserved We are to face ‘Sandya Kala ning, if no proper policy and action in place 12 12
  13. 13. Distribusi Penerimaan Migas Distribusi Penerimaan Negara 70% 60 65% Keuntungan Pemerintah 62% 60% Keuntungan Kontraktor 50 Distribusi Penerimaan Negara 61% 58 % Keuntungan Pemerintah Cost Recoverable 59% 50% 40 Persentase terhadap penerimaan 2009 © BPMIGAS – All rights reserved Miliar US$ 40% 30 30% 20 20% 10% 10 26% Cost recoverable 22% 23% 24% 17% 15% 16% 18% 16% 2008 2009 17% Keuntungan KKKS 0% - 2006 2006 2007 2008 2009 2007 2010 2010 Note: Berdasarkan data Laporan Keuangan Gabungan KKKS 13
  14. 14. MEKANISME PENGAWASAN INDUSTRI HULU MIGAS NASIONAL 2009 © BPMIGAS – All rights reserved UKP4 POD WP&B AFE DPR Pre-Audit BPK Current Audit KPK Post Audit Instansi Lainnya SKK Migas BPK, BPKP, Dirjen. Pajak Kantor Akuntan Publik Home Office Auditor Kontraktor Kontrak Kerja Sama 14 14
  15. 15. INTERNAL GOVERNANCE WITHIN PSC Head Quarters Home Gov’t World wide Portfolio Benchmarking Personal and Group Performance Evaluation Shareholders Audit IRS : Taxation Security Exchange Commission – Pasar Modal 2009 © BPMIGAS – All rights reserved Commercial Stake holders Partners Covenants with Financial Institution Industrial Good Engineering Practices Association and Interest Group Non Operator Audit Project Based Approval Annual Work Program and Budget Approval 15

×