Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian hukum secara umum menurut para ahli, pengertian hukum civil, objek hukum, hukum kontrak dan perikatan, serta implementasi hukum kontrak.

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Disusun Oleh : - Ferdy Caturangga (43216012061)
DosenPengampu: Prof. Dr. Hapzi Ali, ir, CMA, MM, MPM
Hukum Civil
A. Pengertian Hukum Secara Umum
Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku
manusia supaya tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum ialah aspek terpenting dalam
pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk
menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum
sehingga dapat diartikan bahwa hukum ialah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi
pelanggarnya.
B. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli
- Menurut PlatoDilukiskan dalam bukunya Republik, hukum ialah sistem peraturan-
peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
- Menurut Aristoteteles Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya
mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang ialah sesuatu yang berbeda dari
bentuk dan isi konstitusi, karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam
melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah
- M.H. Tirtaamidjata, S.H Hukum ialah semua aturan “norma” yang harus dituruti dalam
tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti

2. kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta,
umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya didenda dan sebagainya.
B. Pengertian Hukum Civil
Hukum civil adalah atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System
adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini
adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini
berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental.
Kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya.
(Wikipedia).
C. Objek Hukum
Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat
menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau barang
ataupun hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis. (Dewi, 2013) Jenis objek hukum
berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat diabgi menjadi 2,
yakni :
1. Benda Bergerak
Adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera
terdiri dari benda berubah/ berwujud
2. Benda Tidak Bergerak
Adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan
kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya : merek perusahaan,
paten dan ciptaan music.
D. Hukum Kontrak Dan Hukum Perikatan
Menurut Charles L. Knap dan Nathan M. Crystal, Hukum Kontrak ialah hukum yang
melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa
datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang
tidak nyata), kinerja pelayanan dan pembayaran tersebut dengan uang. (Subekti,2015)
Menurut Michael D Bayles, Pengertian Hukum Kontrak adalah aturan hukum yang
berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Definisi hukum kontrak menurut
bayles ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para
pihak, namun beliau tidak melihat pada tahap pra kontraktual dan kontraktual. Tahap tersebut
merupakan tahap-tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang
telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan mereka sendiri. Hukum kontrak yang

3. diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Hukum Kontrak adalah
keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (Salim H.S., 2010).
Van Dunne mengemukakan bahwa hukum kontrak tidak hanya mengkaji kontrak pada
tahap kontraktual semata-mata, melainkan juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya.
Perbuatan sebelumnya mencakup tahap pra contractual dan post contractual. Pra
contractual adalah tahap penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance), sedangkan post
contractual ialah pelaksanaan perjanjian. Hubungan hukum ialah hubungan yang
menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu
kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban.
E. Implementasi Hukum Kontrak
Dalam implementasi mengenai hukum-hukum yang ada seperti hukum Civil, hukum
Objek dan Hukum Kontrak, perikatan tentunya harus ada sebuah perjanjian antara pekerja dan
perusahaan tempat di bekerja. Mengimplementasikan hukum-hukum tersebut juga harus
sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.Tidak boleh dilakukan perubahan
secara sepihak jika sudah disetujui, tidak boleh disepakati melalui suatu proses paksaan dan
penipuan. Apa yang akan diperjanjikan juga harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga)
atau keterangan terhadap objek, mengetahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak
akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak. Selain itu, harus mempunyai tujuan (causa)
yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum sehingga tidak
melanggar apa yang ditetapkan.
Implementasi permasalahan hukum-hukum adalah Untuk memahami dan membentuk
suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal
1320 KUHPer, yakni syarat subjektif: adanya kata sepakat untuk mengikatkan dirinya dan
kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, sedangkan syarat objektif adalah suatu
hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Oleh sebab itu, dalam melakukan perbuatan hukum
membuat suatu kontrak/perjanjian haruslah pula memahami asas-asas yang berlaku dalam
dasar suatu kontrak/perjanjian antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsesnsualisme,

4. asas kepastian hukum/pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kepribadian. Asas
kebebasan berkontrak harus tetap ada sekalipun dalam suatu kontrak standar dan konsumen
sebaiknya benar-benar mencermati manakah suatu kontrak yang masih terdapat asas
kebebasan berkontrak di dalamnya

5. Daftar Pustaka
Dewi. 2013. https://dewimanroe.wordpress.com/2013/05/06/subjek-dan-objek-hukum/.
(Diakses, 13 july 2019, 14.00)
Salim H.S., 2010 Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Penerbit Sinar
Grafika.
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia
Anonim. 2018. https://www.saranapengetahuan.com/pengertian-hukum-secara-umum-menurut
para-ahli-serta-tujuan-jenis-contoh-macam-pembagiannya/. (Diakses, 13 July
2019, 14.00)
Sandria,2015. http://sandriafazar.blogspot.com/2015/04/pengertian-hukum-kontrak-atau-
perikatan.html?m=1. (Diakses, 13 July 2019, 14.00)
http://skripsigratis83.blogspot.com/2011/06/asas-asas-dalam-berkontrak.html
https://www.academia.edu/19178639/IMPLEMENTASI_ASAS_ASAS_HUKUM_KONTRA
K