2. A. Relafansi antara Hukum dan Bisnis
1. Definisi hukum menurut beberapa pakar
2. Plato, mengatakan bahwa hukum adalah sistem
peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun
baik yang mengikat masyarakat
3. Van apeldorn mengatakan bahwa hukum adalah
suatu gejala sosial tidak ada mayarakat yang
tidak mengenal hukum, maka hukum itu
menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti
agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan

3.  JTC.Simongkiir dan wirjo sastra pranata
mengatakan bahawa hukum adalah peraturan
yang bersifat memaksa yang menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat yang dibuat oleh badan-badan
resmi dan berwajib, pelanggaran mana terhadap
peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan
yaitu dengan hukuman.

4.  Bisnis berasal dari kata business, artinya adalah
perusahaan, urusan, atau usaha. Secara
terminologi bisnis adalah suatu organisasi yang
menyediakan barang atau jasa yang bertujuan
untuk mencari keuntungan
 Ilmu Ekonomi menurut M.Manulung adalah suatu
ilmu yang mempelajari masyarakat dalam
usahanya untuk mencapai kemakmuran,
kemakmuran adalah suatu keadaan dimana
manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik
barang maupun jasa.

5.  Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah
hukum yang mengatur tentang tata cara
pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang yang
dihubungkan dengan produksi atau pertukaran
barang dengan motif untuk mendapatkan
keuntungan tertentu.

6. B. Kontrak dan Perikatan
 1. Definisi perjanjian.
 KUHPerdt Pasal 1313, menyatakan bahwa persetujuan
adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain
atau lebih.
 menurut pitlo perikatan adalah suatu hubungan
hukum yang bersifat harta kekayaaan antara dua
orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu
berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban
(debitur) atas sesuatu prestasi.
 Lahirnya perikatan berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata
berdasarkan persetujuan atau Undang-undang.

7. C. Asas-asas perikatan
 1. Asas Facta sunt servanda Pasal 1338 menjelaskan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi yang membuatnya
 2. asas kebebasan berkontrak adalah asas kebebasan
seluas-luasnya untuk mengatur dan menentukan isi suatu
perjanjian akan tetapi kondisi perjanjian tersebut tidak
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 3. asas.konsensualisme (pasal 1320) menganut prinsip
dasar suatu perjanjian itu sudah lahir sejak saat tercapainya
kata sepakat.

8. D. Syarat sah perikatan
 Pasal 1320 KUHPerdt terdapat empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat perikatan, berdasarkan UU
No.1 Th. 1974 cakap untuk laki-laki usia 19 tahun,
untuk perempuan 16 tahun
3. suatu hal tertentu
4. Suatu sebab atau kuasa yang halal

9. Akibat hukum
 Syarat sah 1 dan 2 di sebut dengan syarat subjektif,
akibat hukumnya perjanjian dapat dibatalkan apabila
syarat ini tidak terpenuhi
 Syarat 3 dan 4 di sebut dengan syarat obejektif, akibat
hukumnya apabila tidak terpenuhi perjanjian batal
demi hukum

10. E. Prestasi dan wanprestasi
A. Prestasi adalah pelaksanaan dari perjanjian, berdasarkan
Pasal 1234 kUHPerdata bentuknya terdiri atas:
1. Berbuat sesuatu
2. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1240 KUHPdt)
3. Memberikan sesuatu
B. Wanprestasi adalah lalainya salah satu pihak dalam
melaksanakan prestasi, bentuknya berupa : (pasal 1328
KUHPdt)
1. Tidak berbuat sesuatu
2. Berbuat sesuatu tetapi terlambat
3. Berbuat sesuatu yang tidak boleh diperbuat
4. Berbuat sesuatu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

11. Akibat wanprestasi :
1. Membayar kerugian atau ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian
3. Paralihan resiko
4. Membayar biaya perkara

12. Ganti rugi
 Diatur dalam pasal 1247 KUHPdt, 1248 KUHPdt,
Komponennya :
1. biaya : segala pengeluaran atau perongkosan yang
nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, contoh
perjanjian antara sutradara dengan artis, segala
pengeluaran untuk pertunjukan disebut biaya
2. rugi : karugian karena kerusakan barang-barang
kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian
debitur.
3. bunga : kerugian berupa kehilangan keuntungan yang
sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditutur

13. F. Force moujere
yaitu suatu keadaan dimana para pihak tidak
menghendaki keadaan tersebut dan terjadi karena
kondisi alam. Hal ini dapat dijadikan alasan bagi
debitur untuk dibebaskan dari keajiban membayar
ganti rugi. Diatur dalam pasal 1244 KUHPdt, 1245
KUHPdt, dan 1444.
Bentuknya : Force maujere objektif dan force maujere
subjektif