Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang anti korupsi, termasuk pengertian korupsi menurut undang-undang dan jenis-jenis korupsi serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti pelaporan gratifikasi.

1. Anti Korupsi
1

2. 2

3. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM :
Setelah mempelajari materi ini
peserta mampu memahami anti
korupsi di lingkungan kerjanya.
3

4. Tujuan pembelajaran Khusus :
Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat:
1. Menjelaskan konsep korupsi
2. Menjelaskan anti korupsi
3. Menjelaskan upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
4. Menjelaskan tata cara pelaporan korupsi
5. Menjelaskan gratifikasi
4

5. BRAINSTORMING
BILA MENDENGARKATA“KORUPSI”,APA
YANGADA DI BENAKATAUHATI ANDA?
5

6. APA ITU KORUPSI ???

7. PENGERTIAN KORUPSI
(Menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001)
Pasal 2 (1)
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling
sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-

8. KORUPSI ?
• Kejahatan luar biasa, karena dampaknya yang luar biasa
menyebabkan kerusakan: pribadi, keluarga, masyarakat dan
kehidupan yang lebih luas.
• Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang
pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang.
• Buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan
uang/barang milik perusahaan/negara, menerima uang dengan
menggunakan jabatannya untuk kepentingan peribadi (Kamus
Hukum, 2002)
• Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara (Pasal 2 UU NO. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun
2001)
8

9. CIRI-CIRI KORUPSI
1. Dilakukan lebih dari 1 orang
2. Merahasiakan motif, ada keuntungan yg ingin diraih
3. Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan
tertentu
4. Berlindung dibalik pembenaran hukum
5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum
6. Mengkhinati kepercayaan (Alatas, 1983)
9

10. KORUPSI
1
6
2
3
4
7
5
Konflik
kepentingan
dalam
pengadaan
Kerugian Keuangan
Negara
Suap
Perbuatan
Curang Penggelapan
dalam Jabatan
Gratifikasi
Pemerasan
UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001
KLASIFIKASI KORUPSI
Menghalangi
proses
penindakan

11. 28,57 Juta
penduduk
Indonesia hidup di
bawah standar
garis kemiskinan.
(sumber : BPS September
2013)
ANGKA KEMISKINAN
11

12. PEMBANGUNAN
Beberapa orang pelajar SMP dan SD di
Kampung Tanjung, Lebak, Banten, meniti
sebuah jembatan rusak yang hanya
dihubungkan dengan satu tali terbentang di atas
Sungai Ciberang.
(Foto: Reuters/Beawiharta)
12

14. KORUPSI
Bentuk
(UU 31/1999 Jo UU 20/2001)
7
14

15. Memperkaya diri
sendiri /orang
lain /korporasi
menyalahgunak
an kewenangan,
kesempatan
atau sarana
yang ada
1. Merugikan Keuangan
Negara
15

16. Suap
menyuap
(Sesuatu/Janji)
2. Suap Menyuap
Menjanjikan
sesuatu kpd
PNS karena
kewenangan yg
berhubungan
dengan
jabatannya
16

17. Pejabat/PNS yang
sengaja merusak
atau menghilangkan
dengan sengaja
barang, akta, surat
atau dokumen yang
diperlukan
3. Penyalahgunaan
Jabatan
17

18. Menguntungkan Diri Sendiri/Org Lain Secara Melawan
Hukum Atau Dengan Kekuasaannya Memaksa Seseorang
Memberikan Sesuatu, Membayar Atau Menerima
Pembayaran Dengan Potongan Untuk Dirinya Sendiri
4. Pemerasan
18

19. PERBUATAN CURANG YANG MEMBAHAYAKAN
KEAMANAN ORANG ATAU KESELAMATAN NEGARA
DALAM KEADAAN PERANG
5. Kecurangan
19

20. 6. Benturan
kepentingan
dalam
pengadaan
Barang-Jasa
PNS turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau
persewaan yang pada saat dilakukan ditugaskan
untuk mengurus atau mengawasinya. 20

21. Pemberian
dalam arti
luas
Gratifikasi adalah...
Penjelasan Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
21

22. 22
Apa
itu
Gratifikasi?

23. 23
Gratifikasi Gratifikasi adalah : Pemberian uang, barang,
rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri dan yang
dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik yang
berhubungan dengan jabatan atau kewenangan
(penjelasan Pasal 12 B Ayat(1) UU 31/1999 jo
UU 20/2001)
PENGERTIAN GRATIFIKASI

24. “ Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik
menerima pemberian atas pelayanan yang mereka
berikan”
“ Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat
sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan
tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya”
Dasar Pemikiran Tentang
Gratifikasi
24

25. PERATURAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN:
1. PERMENKES NO 14 TAHUN
2014 TENTANG
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENKES
2. KEPMENKES No.
HK.02.02/MENKES/ 306/2014
TENTANG JUKNIS
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
25
25

26. 26
Korupsi
vs
Gratifikasi

27. Ancaman Hukuman
Bagi Penerima dan Pemberi Gratifikasi
UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 12B dan 12C ayat (1)
27

28. Pengecualian
Sanksi Hukum Gratifikasi
Sanksi hukum
tidak berlaku,
jika lapor ke
UPG atau KPK
UU 31/1999 jo. UU No.
20/2001 Pasal 12C ayat (1)
28

29. LATAR BELAKANG ATURAN GRATIFIKASI
Seringkali berasal dari
kebiasaan yang menjadi
perilaku dibawah sadar
Sekedar tanda
terima kasih dan
sah
SERINGKALI terkait dengan
jabatan serta kemungkunan
adanya benturan Kepentingan
GRATIFIKASI
29

30. Pemberian dalam arti luas
Meliputi: ...
30

31. Barang
Diskon
/Rabat
Pinjaman
tanpa
bunga
Uang /
Setara
uang
31

32. Komisi Pengobatan
Cuma-cuma
Tiket
Perjalanan
PerjalananWisata
32

33. Fasilitas
Penginapan
Fasilitas
Lain-lain
Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
33

34. Gratifikasi
yang
dianggap
suap
Gratifikasi yang
bukan
Kedinasan dan
bukan dianggap
suap
GRATIFIKASI
Gratifikasi
Kedinasan
KLASIFIKASI GRATIFIKASI 34

35. 1. Gratifikasi Kedinasan
Hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan
kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan
tertentu, sebagai penghargaan atau kontribusinya dalam kegiatan
tersebut.
DAPAT DITERIMA DAN WAJIB DILAPORKAN
Klasifikasi Gratifikasi
35

36. GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP APABILA:
Kepada Pegawai Kementerian atau penyelenggara negara di
lingkungan Kementerian yang berhubungan dengan jabatan dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai
Kementerian atau penyelenggara negara di lingkungan
Kementerian yang bersangkutan.
WAJIB DITOLAK DAN DILAPORKAN
Klasifikasi Gratifikasi
2. Gratifikasi yang Dianggap Suap
36

37. 3. Gratifikasi yang Bukan Kedinasan
dan yang Bukan Dianggap Suap
Surat Edaran KPK B.143/ 01-13/2013
Pemberian yang diterima berdasarkan
perjanjian yang sah atau yang tidak terkait
dengan kedinasan atau karena meraih
prestasi tertentu
Klasifikasi Gratifikasi
37

38. GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
Karena
hubungan
keluarga,
sepanjang tidak
memiliki konflik
kepentingan.
Penyelenggaraan pernikahan,
kelahiran, aqiqah, baptis,
khitanan, dan potong gigi,
atau upacara adat/agama
lain paling banyak
Rp1.000.000,00.
Terkait Musibah
atau Bencana
paling banyak
Rp1.000.000,00;
Sesama Pegawai pada pisah
sambut, pensiun, promosi,
dan ulang tahun (tidak
berbentuk uang) paling
banyak Rp300.000,00
dengan total pemberian
Rp1.000.000,00 dalam 1 th
dari pemberi yang sama;
Sesama rekan kerja paling
banyak (tidak dalam bentuk
uang) Rp200.000,00 dengan
total pemberian
Rp1.000.000,00 dalam 1
(satu) tahun dari pemberi
yang sama;
hidangan atau
sajian yang Berlaku
Umum;
38

39. prestasi akademis atau non
akademis yang diikuti
dengan menggunakan biaya
sendiri seperti kejuaraan,
perlombaan atau kompetisi
tidak terkait kedinasan;
keuntungan atau bunga dari
penempatan dana, investasi
atau kepemilikan saham
pribadi yang Berlaku Umum;
manfaat bagi seluruh peserta
koperasi atau organisasi
pegawai berdasarkan
keanggotaan yang Berlaku
Umum;
Seminar kit yang berbentuk
seperangkat modul dan alat
tulis serta sertifikat yang
diperoleh dari kegiatan resmi
kedinasan seperti rapat,
seminar, workshop,
konferensi, pelatihan, atau
kegiatan lain sejenis yang
Berlaku Umum;
penerimaan hadiah, beasiswa
atau tunjangan baik berupa
uang atau barang yang ada
kaitannya dengan peningkatan
prestasi kerja yang diberikan
oleh Pemerintah atau pihak lain
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;
diperoleh dari kompensasi
atas profesi diluar kedinasan,
yang tidak terkait dengan
tupoksi dari
pejabat/pegawai, tidak
memiliki konflik kepentingan
dan tidak melanggar aturan
internal instansi
pegawai/kode etik;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
39

40. PELAPORAN GRATIFIKASI
40

41. 41
Aparatur
Kemenkes
UPG Unit
Pelaksana Teknis
UPG Unit Utama
UPG Kemenkes
5 hari
5 hari
30 hari
5 hari
15 hari
BATASAN WAKTU PELAPORAN GRATIFIKASI

42. 42CARA PELAPORAN
GRATIFIKASI

43. MANFAAT PELAPORAN
GRATIFIKASI
Pelaporan Gratifikasi Melepaskan Ancaman
Hukuman terhadap Penerima
Pelaporan Gratifikasi Memutus Konflik
Kepentingan
Cerminan Integritas Individu
43

44. 44

45. Klik
Disini
45

46. 46

47. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI
a. Penegak hukum tidak konsisten
b. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang
c. Langkanya lingkungan Antikorupsi
d. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara
e. Kemiskinan, keserakahan
f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa & hadiah
g. Kosekuensi bila ditangkap lebih rendah dari pada
keuntungan korupsi
h. Budaya permisif/serba membolehkan
i. Gagalnya pendidikan agama dan etika
47

48. DASAR HUKUM TENTANG KORUPSI :
 UUD 1945 pasal 5 ayat 1 dan pasal20 ayat 1
UU No3 Tahun1971 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi
Ketetapan MPR no XII /MPR?1998 tentang penyelenggaraan bersih
dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme
UU no 31 Tahun1999 Tentang pemberantasan Korupsi sebagaimana
telah di rubah debgan UU no 20 Tanun2001
48

49. GONE THEORY
49
• PERILAKU SERAKAH SEBAGAI POTENSI DALAM DIRI
SETIAP ORANGGREED
• KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN
KECURANGAN
OPPORTU- NITY
• KEBUTUHAN PENUNJANG KEHIDUPAN YANG
MENURUTNYA WAJARNEEDS
• PENGUNGKAPAN, KONSEKUENSI YG AKAN DIHADAPI OLEH
PELAKU APABILA DIKETAHUINYA KECURANGAN
EXPO-
SURE

50. Fraud Triangle Theory
Dr. Donald Cressey (AFCE), perilaku menyimpang (fraud) didukung
oleh:

50
Pressure
(tekanan)
Opportunity
(kesempatan)
Rationalization
(pembenaran)

51. Problem
51

52. Implementasi
52

53. Hasil
53

54. 54

55. APAKAH PERILAKU ITU?
Perilaku adalah perbuatan/tindakan sebagai tanggapan
(respons) terhadap rangsangan (stimulus) : S  R.
ResponsStimulus PERILAKU
(behavior)
Keterangan:
Respon beberapa orang terhadap stimulus yang sama bisa
berbeda, tergantung faktor-faktor yg mempengaruhi orang tsb.
55

56. KARAKTER – PERILAKU - KORUPSI
KARAK
TER
(musabab)
KORUPSI
(akibat)
PERILAKU
(sebab)
Masalah Korupsi banyak disebabkan oleh faktor PERILAKU. Faktor
PERILAKU banyak disebabkan oleh faktor KARAKTER.
Dan sebaliknya. Maka membangun KARAKTER akan memperbaiki
PERILAKU dan dapat mengatasi masalah Korupsi
56

57. APAKAH KARAKTER ITU?
MENTAL
SPIRITUALMORAL
AHLAK
KEPRI-
BADIAN
BUDI
PEKERTI
KARAKTER PERILAKU/
KEBIASAAN
Karakter berkaitan dengan ‘sesuatu’ yang ada di dalam,
yang kurang bahkan tidak dapat diamati dengan indera.
Bentuk luarnya, yang sering tertangkap oleh panca indera
adalah perilaku atau kebiasaan.
57

58. KARAKTER, berasal dari bahasa
yunani yaitu “charassein”
Akhlaq
Kebiasaan
Peringai
Tabiat
 Waktu yang terbaik
untuk memulai
karakter dimulai sejak
usia dini
 Adalah tabiat/kebiasaan, watak,
sifat-sifat kejiwaan, ahlak atau budi
pekerti yg membedakan seseorang
dari yg lain
 Adalah sistem keyakinan dan
kebiasaan yg mengarah pada
tindakan
 Adalah sifat-sifat dasar yg dominan
dalam jiwa/diri manusia yg
terbentuk dari bawaan sejak lahir,
serta karena pengetahuan,
keyakinan dan pengalaman
58

59. Perikaku didasari oleh 3 faktor:
1. faktor diri sendiri (predisposing factors); -- pengetahuan,
kemauan/sikap dan kemampuan diri,
2. faktor pendorong (reinforcing factors); -- orang-orang dekat
yang bisa mempengaruhi, dan
3. faktor pemungkin (enabling factors); -- lingkungan/ sarana yg
memungkinkan terjadinya perilaku tsb.
FAKTOR YANG MENDASARI PERILAKU
FAKTOR DIRI SENDIRI
(pre disposing)
FAKTOR PEMUNGKIN
(enabling)
PERILAKU
(behavior)
FAKTOR PENDORONG
(reinforcing)
59

60. NILAI-NILAI
ANTI-KORUPSI
JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL
KEJUJURAN
1
KEPEDULIAN
2
KEMANDIRIAN
3
KEDISIPLINAN
4
TANGGUNG
JAWAB
5
KERJA KERAS
6
KESEDERHA
NAAN
7
KEBERANIAN
8
KEADILAN
9
60

61. PRINSIP-PRINSIP
ANTI KORUPSI
61

62. PRINSIP-
PRINSIP
ANTI-
KORUPSI
Kewajaran
Transparansi
Aturan Main
Akuntabilitas
Kontrol
Aturan Main
62

63. Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
63

64. Upaya Pembentukan Lembaga
Anti Korupsi
1. Pembentukan Lembaga anti
Korupsi ( Ombudmen, KPK)
2. Pencegahan Sosial dan
pemberdayaan Masyarakat.
3. Pencegahan Korupsi di sektor
Publik.
64

65. Stategi Komunikasi
Pemberantasan Korupsi
1.Adanya Regulasi;
2.Perbaikan Sistim;
3.Memperbaiki manusianya;
65

66. 66

67. TERIMA KASIH
email: upg@bapelkes.go.id67