Dokumen tersebut membahas strategi pencegahan korupsi melalui manajemen mutu, komunikasi dalam pelayanan publik, penerapan SPBE dalam pelayanan publik digital dan upaya pengendalian pekerjaan. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain menerapkan peraturan tentang penyaluran bantuan sosial secara langsung, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, memanfaatkan teknologi digital, serta menerapkan kepemimpinan situasional unt

2. Ade Musvira, S.T., M.H.
Hara Nova Hotmaida Simanjuntak, S.H.
Zul Ramlan, S.H.
Idris, S.H.
Fachryan, A.Md.Im., S.H., M.P.A.
Rico Sonatha, ST
Lusia Simanjuntak SH
Mirsahwal SH
Edy Yanta SB SH
Syafrizal AMK

4. LATAR BELAKANG
Tindak
Pidana
Korupsi
Pelanggaran
Kesejahteraan
Umum
Permasalahan
Serius
Kejahatan
Tersistematis
dan
Terorganisir

5. Kasus Korupsi di Indonesia
Pidana
Pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang
luar biasa(extra-ordinary measures) dan dengan
menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa
pula.

6. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana Strategi Pencegahan Korupsi Melalui
Manajemen Mutu, Komunikasi Dalam Pelayanan
Publik, Penerapan SPBE Dalam Pelayanan Publik
Digital dan Upaya Pengendalian Pekerjaan

7. Presentasi ini bertujuan untuk mengetahui
Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Manajemen
Mutu, Komunikasi Dalam Pelayanan Publik,
Penerapan SPBE Dalam Pelayanan Publik Digital
dan Upaya Pengendalian Pekerjaan
TUJUAN

8.  MANAJEMEN MUTU SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI
KORUPSI
Pembahasan
SPIP
(PP No 60
Tahun 2008
Tentang Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah)
Korupsi Anggaran Dana Bantuan Tidak
Terduga (BTT)
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 141 Tahun 2011
Celah Korupsi
Bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015
tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan nomor
228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang
Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

9. Komunikasi
Langsung
Komunikasi
Tidak Langsung
KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI KORUPSI
Korupsi BTT
Ketiadaan komunikasi ini,
menyebabkan sebahagian besar
penerima bantuan tidak
mendapatkan informasi adanya BTT.
Hal inilah yang menjadi penyebab
penyalahgunaan anggaran

10. Digital Skill
Smart
Government
Effective
government
SPBE DALAM PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
MENGHINDARI KORUPSI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN RB) mengeluarkan terobosan
aplikasi E-lapor sebagai solusi dari berbagai
permasalahan ditengah masyarakat
indonesia. Dengan fasilitasi digital yang
disediakan ini diharapkan dapat menjadi
solusi bagi permasalahan dilingkup instansi
dan masyarakat.

11. RENCANA KEGIATAN PENCEGAHAN DAN
UPAYA PENGENDALIAN PEKERJAAN
Pimpinan
Pimpinan Situasional
Pengamatan terhadap situasi dan kondisi memberikan gambaran kapan
pemimpin dapat bersikap tegas, kapan harus lembut, kapan
harusbersikap memaksa kapan harus moderat. Pada dasarnya pemimpin
dengan pola kepemimpinan situasional lebih bersikap luwes dan dapat
menyesuaikan dengan segala situasi dan kondisi
Ciri-Ciri:
1. Bersikap luwes, berwawasan luas dan mempunyai tujuan yang jelas
2. Bersikap terbuka, mau menerima kritik dan memberikan kesempatan
kepada bawahan untuk memberikan pendapat
3. Mudah menysuaikan dengan situasi, kondisi, lingkungan serta setiap
perbedaan yang ada pada organisasi
4. Mampu menggerakan bawahan karena ada kemampuan komunikasi yang
baik baik satu arah maupun 2 arah.
5. Mengutamakan kepentingan bersama, bersikap kekeluargaan di atas
kepentingan pribadi.

12. Menyikapi Korupsi Pada Kasus Tersebut Seharusnya Dalam Rangka Mencegah Terjadinya
Korupsi:
1. Manajemen Mutu, dengan betul menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian
Negara/Lembaga dan nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No.
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian
Negara/Lembaga. Dimana dalam PMK tersebut mengamanatkan bahwa seluruh
bantuan sosial harus diberikan langsung atau ditransfer kepada penerima
manfaat/masyarakat;
2. Komunikasi Dalam Pelayan Publik, harus dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung agar penerima BTT dapat terinfo dan penyaluran dapat diawasi secara
transparan;
3. SPBE Dalam Pelayanan Publik Digital, terobosan aplikasi E-lapor sebagai solusi dari
berbagai permasalahan ditengah masyarakat indonesia. Dengan fasilitas digital
yang disediakan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan dilingkup
instansi dan masyarakat;
4. Rencana Kegiatan Pencegahan dan Upaya Pengendalian Pekerjaan, maka
kepemimpinan situasional bisa dijadikan salah satu solusi penyegaran kembali
perilaku pegawai di instansi, kepemimpinan situasional mengharuskan seorang
pemimpin harus selalu melihat situasi dan kondisi. Pengamatan terhadap situasi dan
kondisi memberikan gambaran kapan pemimpin dapat bersikap tegas, kapan harus
lembut, kapan harusbersikap memaksa kapan harus moderat.
Kesimpulan

13.  Tidak dapat dipungkiri permasalahan serupa kasus Korupsi
Anggaran Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 masih sering kita
jumpai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada
sejumlah instansi penyelenggara pemerintahan yang ada.
 Seiring dengan upaya pemerintah dalam hal mengurangi
penyalahgunaan wewenang pada instansi penyelenggara
pemerintahan di lapangan.
 Pemerintah melalui Kemenpan RB salah satunya mengeluarkan
berbagai strategi guna menyelesaikan masalah masalah yang
ada.
 Sebagai Aparatur Sipil Negara yang betintegritas dan berAkhlak,
sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk saling menjaga dan
memelihara kesinambungan serta kelancaran berjalannya kinerja
setiap2 organisasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
Saran