Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) dilakukan untuk mengukur sikap masyarakat terhadap praktik korupsi dan menghitung Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). SPAK mengukur pendapat responden terhadap kebiasaan masyarakat dan pengalaman terkait layanan publik melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam skala ordinal."

1. Sajian untuk Forum Anti Korupsi Indonesia 4
dosi@bps.go.id
Badan Pusat Statistik
1
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

2. 2
Perlunya Ukuran Perilaku Anti Korupsi
• Ada upaya mempercepat pencegahan dan pemberantasan
korupsi, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) jangka menengah tahun
2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025,
• Perlu ukuran penilaian sejauh mana budaya zero tolerance
terhadap perilaku korupsi sudah terinternalisasi dalam setiap
individu khususnya terkait dengan strategi nomor 5 STRANAS PPK
yakni Peningkatan Upaya Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi.
• Presiden menugaskan BPS dan BAPPENAS untuk melaksanakan
Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) untuk menghitung Indeks
Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

3. 3
Definisi Perilaku Korupsi dan Anti Korupsi
• Perilaku Korupsi adalah tindakan meminta atau memberi
imbalan atas layanan, yang sudah seharusnya diterima atau
diberi, serta menggunakan kewenangan untuk mencapai tujuan
yang tidak sesuai dengan peraturan demi kepentingan pribadi/
kelompok.
• Perilaku Anti Korupsi adalah tindakan menolak segala perilaku
korupsi maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan
pelanggengan perilaku korupsi di masyarakat.

4. • SPAK dilakukan untuk mendapatkan gambaran sikap
responden terhadap praktek korupsi (petty corruption)
yang berlaku di masyarakat.
• SPAK mengukur penilaian responden terhadap
kebiasan masyarakat dan pengalaman terkait layanan
publik yang diakses oleh sebagian besar masyarakat.
• Praktek korupsi yang diukur meliputi:
– Penyuapan (bribery)
– Pemerasan (extortion)
– Nepotisme (nepotism)
4
Substansi Pokok SPAK

5. • Substansi dan pengukuran perilaku anti korupsi merupakan
hasil kesepakatan dan kompromi semua stakeholder terkait
permasalahan korupsi di Indonesia.
• Substansi pertanyaan penyusun IPAK
– Penilaian tentang kebiasaan yang berlaku di masyarakat (Blok IV)
– Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik (Blok V & VI)
• Pertanyaan pembentuk IPAK disusun dengan skala ukur
ordinal.
5
Struktur Pertanyaan SPAK 2012

6. Keterangan Pokok yang Dikumpulkan
1. Data demografi dan pekerjaan
2. Pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat
3. Pengalaman ketika berhubungan dengan
pelayanan publik
4. Pengetahuan masyarakat tentang perilaku
tertentu
5. Sumber informasi tentang pengetahuan anti
korupsi dan informasi pendukung lainnya
6

7. Pendapat terhadap Kebiasaan di
Masyarakat
• Istri menanyakan asal uang pemberian suami di luar
penghasilan
• Keluarga menggunakan mobil dinas
• Kampanye mendapat uang
• Mengambil uang orangtua
• Memberi uang kepada tokoh adat/agama/masyarakat
• Menjamin diterima bekerja/sekolah
• Meberi uang untuk diterima bekerja/sekolah
• Menyuap petugas/polisi
• Bekerja sampingan dalam jam kerja
• Mebagi/meminta uang untuk Pilkades/Pilkada/Pemilu
7

8. Layanan Publik yang Umum
• Pengurus RT/RW
• Petugas Kantor Desa/Kelurahan
• Petugas Polisi
• Petugas PLN
• Petugas RS/Pusakesmas
• Guru/Kepala sekolah
• Petugas lembaga peradilan
• Petugas KUA
• Petugas Dinas Kependudukan dan Capil
• Petugas BPN
• Penawaran uang untuk Pilkades/Pilkada/Pemilu, masuk
kerja, masuk sekolah, tilang lalu lintas
8

9. Keterangan Pengetahuan tentang
Perilaku Korupsi
• Uang damai kepada Polisi
• Memberi uang untuk menjadi pegawai
• Memberi uang lebih untuk mempercepat urusan
• Memberi transport petugas KUA
• Memberi/menerima uang pada
Pilkades/Pilkada/Pemilu
• Menjamin diterima menjadi pegawai
• Kendaraan dinas untuk keperluan pribadi/kel.
9

10. Wilayah
Survei
Dilaksanakan di 170 Kabupaten/Kota pada 33 provinsi. Jumlah sampel
dirancang 10.000 rumah tangga.
Pemilihan
Sampel
Pengambilan sampel dengan Multistages Two Phase Sampling , kriteria:
1. Memilih kabupaten/kota dengan metode PPS sistematik with
replacement size jumlah rumah tangga SP2010 menurut klasifikasi
perkotaan dan pedesaan secara independen.
2. Memilih sejumlah blok sensus dari blok sensus terpilih Susenas
triwulan 3 tahun 2012 di kabupaten terpilih dengan cara sistematik
menurut daerah urban (perkotaan) dan rural (pedesaan).
3. Sampel pada blok sensus dipilih sebanyak 10 rumah tangga.
4. Setiap rumah tangga terpilih selanjutnya dipilih 1 responden (kepala
rumah tangga atau pasangannya) berdasarkan Tabel Kish.
Petugas Sarjana
Responden Kepala rumah tangga atau pasangannya
10
Pelaksanaan SPAK 2012 dan 2013

11. • IPAK menggambarkan dinamika perilaku masyarakat: apakah anti
korupsi ataukah permisif terhadap korupsi.
– Mencerminkan intensitas dan kecenderungan perilaku (setiap individu memiliki
besaran indeks)
– Mengambarkan kondisi perilaku masyarakat secara umum (indeks merupakan
nilai rata-rata perilaku masyarakat)
• IPAK tahun 2012 merupakan baseline. Variabel yang signifikan secara
statistik akan dipertahankan untuk survei mendatang.
• IPAK dihitung secara rutin (tahunan) untuk menggambarkan dinamika
perilaku anti korupsi di masyarakat.
• Dimensi pengukuran IPAK:
– Kebiasaan masyarakat
– Pengalaman di pelyanan publik
– Pengalaman lainnya
11
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

12. • Pemilihan variabel analisis dan transformasi
data.
• Penentuan bobot setiap variabel berdasarkan
hasil Exploratory Factor Analysis (Principal
Component Analysis).
• Penghitungan indeks komposit (Indeks
Perilaku Anti Korupsi).
12
Tahapan Penghitungan IPAK

13. • IPAK merupakan indeks komposit yang disusun oleh 3 (tiga) dimensi perilaku anti
korupsi.
• IPAK memiliki rentang nilai 0 - 5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan
bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi.
13
Minimum Maksimum Indeks
IPAK Skala 0 – 5
0,93 4,85 3,55
Nilai IPAK Makna Indeks
0 – 1,25 Sangat Permisif
1,26 – 2,50 Permisif
2,51 – 3,75 Anti Korupsi
3,76 – 5 Sangat Anti Korupsi
Besaran IPAK 2012

14. Karakteristik Responden
Jumlah
(Persentase)
Responden
IPAK
Klasifikasi Wilayah:
Perkotaan 6.181 (69,4%) 3,66
Perdesaan 2.731 (30,6%) 3,46
Jenis Kelamin:
Laki-Laki 4.028 (45,2%) 3,59
Perempuan 4.884 (54,8%) 3,53
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT):
Kepala Rumah Tangga
5.325 (59,8%) 3,56
Istri/Suami 3.587 (40,2%) 3,54
Umur (Tahun):
Kurang dari 40 3.060 (34,3%) 3,57
40 sampai 59 4.294 (48.2%) 3,58
60 atau lebih 1.558 (17,5%) 3,45
14
IPAK Menurut Karakteristik Responden Tertentu

15. Karakteristik Responden
Jumlah
(Persentase)
Responden
IPAK
Status Perkawinan:
Tidak Kawin 229 (2,6%) 3,61
Kawin 7.299 (81,9%) 3,56
Cerai Hidup 253 (2,8%) 3,48
Cerai Mati 1.131 (12,7%) 3,49
Pendidikan Tertinggi:
SLTP ke bawah 6.085 (68,3) 3,47
SLTA 2.031 (22,8%) 3,78
Diatas SLTA 796 (8,9%) 3,93
15
IPAK Menurut Karakteristik Tertentu (lanjutan..)

16. 16
Pendapat Terhadap Kebiasaan Di
Masyarakat
Indikator Tunggal SPAK 2012

17. Perilaku dalam Keluarga (1)
17
1.34
32.35
20.12
46.19
1.09
28.11
19.10
51.69
1.20
30.03
19.56
49.20
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Laki-Laki Perempuan Total
Gambar 1.
Istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan TANPA
MEMPERTANYAKAN asal usul uang tersebut

18. Perilaku dalam Keluarga (2)
18
Gambar 2.
Pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan
dinas untuk KEPERLUAN PRIBADI
1,43
23.89
20.47
54.22
1,01
27.32
20.89
50.78
1,20
25.76
20.70
52.34
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Laki-Laki Perempuan Total

19. Perilaku dalam Keluarga (3)
19
Gambar 3.
Orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye PEMILU/PILKADA demi
mendapatkan uang saku
0,72
16.90 18.33
63.59
1,33
20.27
18.40
60.40
1,04
18.74 18.37
61.85
0
10
20
30
40
50
60
70
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Laki-laki Perempuan Total

20. Perilaku dalam Keluarga (4)
20
0,20 4.86
15.97
78.97
0,11 4.63
14.47
80.79
0,15 4.74
15.15
79.97
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Laki-Laki Perempuan Total
Gambar 4.
Mengetahui saudaranya mengambil uang orang tua tetapi tidak melaporkannya

21. Perilaku di Tingkat Komunitas (1)
21
Gambar 5.
Ketika menyelenggarakan hajatan (nikah, khitan, kematian):
Memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat.
Memberi uang/barang kepada Ketua RT/RW/Kades/Lurah.
5.56
2.19
63.66
44.82
9.76
15.17
21.02
37.82
0
10
20
30
40
50
60
70
Memberi uang/barang kepada tokoh
adat/agama/masyarakat
Memberi uang/barang kepada ketua
RT/RW/Kades/Lurah
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar

22. Perilaku di Tingkat Komunitas (2)
22
Gambar 6.
Ketika menjelang hari raya keagamaan:
Memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat.
Memberi uang/barang kepada Ketua RT/RW/Kades/Lurah.
4.21
1.35
57.49
33.35
11.78
16.21
26.53
49.09
0
10
20
30
40
50
60
70
Memberi uang/barang kepada tokoh
adat/agama/masyarakat
Memberi uang/barang kepada ketua
RT/RW/Kades/Lurah
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar

23. Perilaku di Tingkat Publik (1)
23
4.44
40.28
16.51
38.77
3.71
44.30
16.48
35.51
4.04
42.48
16.50
36.98
0
10
20
30
40
50
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Laki-laki Perempuan Total
Gambar 7.
Menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta

24. Perilaku di Tingkat Publik (2)
24
Gambar 8.
Memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta
0,38
16.27
12.20
70.40
1,45
18.67
14.15
66.47
0,95
17.58
13.22
68.25
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Laki-laki Perempuan Total

25. Perilaku di Tingkat Publik (3)
25
Gambar 9.
Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan KTP dan KK
2.21
39.71
16.33
41.75
1.95
45.28
14.93
37.84
2.07
42.75
15.56
39.62
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Laki-laki Perempuan Total

26. Perilaku di Tingkat Publik (4)
26
Gambar 10.
Memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK
1.61
36.20
16.01
46.18
1.45
38.98
16.04
43.53
1.52
37.72
16.03
44.73
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Laki-laki Perempuan Total

27. Perilaku di Tingkat Publik (5)
27
1.32
29.31
17.07
52.30
1.18
32.56
16.00
50.26
1.24
31.09
16.48
51.19
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Laki-laki Perempuan Total
Gambar 11.
Memberi uang damai kepada Polisi

28. Perilaku di Tingkat Publik (6)
28
1.75
29.92
19.54
48.79
1.28
32.88
18.64
47.20
1.49
31.54
19.05
47.92
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Laki-laki Perempuan Total
Gambar 12.
Petugas KUA yang meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat akad nikah

29. Perilaku di Tingkat Publik (7)
29
Gambar 13.
Memberi uang/barang pada kepada pihak sekolah agar anaknya diterima.
Guru yang meminta uang/barang ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor.
2.26
0.71
33.20
16.0617.54 14.64
47.00
68.59
0
10
20
30
40
50
60
70
80
guru mendapat jaminan (jatah) anaknya
diterima masuk ke sekolah tempat dia
mengajar
Guru yang meminta uang/barang ketika
kenaikan kelas/penerimaan rapor
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar

30. Perilaku di Tingkat Publik (8)
30
1.54 1.66
26.29 25.42
15.71
18.09
56.46 54.82
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Membagikan uang/barang kepada calon
pemilih
Mengharapkan pembagian uang/barang
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Gambar 14.
Membagikan uang/barang pada Pilkades/Pilkada/Pemilu
Mengharapkan uang/barang pada Pilkades/Pilkada/Pemilu

31. Pengalaman Layanan Publik
• Pernah?
• Tahu biaya resmi?
• Pernah membayar melebihi ketentuan?
• Dalam bentuk apa?
• Kapan membayar lebih?
• Darimana tahu hasus membayar lebih? Diminta?
• Tanggapan ketika diminta, keberatan?
• Melapor/mengadu, kemana?
31

32. Tabel 1. Pernah berhubungan dengan petugas layanan publik selama
12 bulan terakhir menurut jenis layanan publik
32
Petugas Layanan Publik Ya, sendiri
Ya, dengan
perantara
Tidak
pernah
Total
1.Pengurus RT/RW 45,33 8,82 45,85 100
2.Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan 63,46 10,86 25,68 100
3.Petugas Polisi 17,49 8,9 73,61 100
4.Petugas PLN 8,92 5,24 85,84 100
5.Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas 36,28 3,04 60,68 100
6.Guru/Kepala Sekolah 17,54 2,46 80.00 100
7.Petugas Lembaga Peradilan 1,38 2,04 96,58 100
8.Petugas KUA 2,99 2,82 94,19 100
9.Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5,39 6,38 88,23 100
10.Petugas BPN 2,04 4,33 93,64 100

33. Tabel 2. Pernah membayar melebihi ketentuan
33
Petugas Layanan Publik
Membayar
lebih dari
ketentuan
TIDAK MAU
membayar
Biaya sesuai
ketentuan
Total
1. Pengurus RT/RW 12,35 22,45 65,20 100
2. Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan
Kecamatan
10,71 21,39 67,89 100
3. Petugas Polisi 20,40 15,23 64,37 100
4. Petugas PLN 15,66 19,00 65,35 100
5. Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas 2,84 19,20 77,96 100
6. Guru/Kepala Sekolah 6,93 16,03 77,03 100
7. Petugas Lembaga Peradilan 18,03 16,05 65,92 100
8. Petugas KUA 17,41 20,94 61,65 100
9. Petugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
11,28 13,75 74,97 100
10. Petugas BPN 16,26 16,70 67,04 100

34. Tabel 3. Alasan TIDAK MAU membayar lebih dari ketentuan
34
Petugas Layanan Publik
Tidak
memiliki
uang lebih
Menolak
praktek
suap
Tidak
ada
manfaat
nya
Takut
melanggar
hukum
Total
1.Pengurus RT/RW 35,31 13,85 44,81 6,03 100
2.Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan 36,90 11,73 42,41 8,96 100
3.Petugas Polisi 27,96 20,17 39,93 11,95 100
4.Petugas PLN 26,75 14,57 50,37 8,32 100
5.Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas 38,18 10,77 44,11 6,94 100
6.Guru/Kepala Sekolah 25,82 13,57 51,12 9,49 100
7.Petugas Lembaga Peradilan 21,78 33,43 44,11 0,68 100
8.Petugas KUA 34,90 5,55 43,35 16,20 100
9.Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15,31 20,49 47,78 16,43 100
10.Petugas BPN 23,25 37,59 25,46 13,70 100

35. Tabel 4. Yang membayar lebih mengetahui prosedur dan biaya
resmi yang berlaku
35
Petugas Layanan Publik Ya Tidak Total
1. Pengurus RT/RW 63,31 36,69 100,00
2. Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan 67,11 32,89 100,00
3. Petugas Polisi 80,83 19,17 100,00
4. Petugas PLN 68,20 31,80 100,00
5. Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas 72,49 27,51 100,00
6. Guru/Kepala Sekolah 83,09 16,91 100,00
7. Petugas Lembaga Peradilan 72,37 27,63 100,00
8. Petugas KUA 66,30 33,70 100,00
9. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 76,82 23,18 100,00
10. Petugas BPN 66,35 33,65 100,00

36. Tabel 5. Waktu pembayaran untuk yang lebih dari ketentuan
36
Petugas Layanan Publik Sebelum
Pada
Saat
Sesudah
Sebelum &
Sesudah
Total
1. Pengurus RT/RW 41,29 14,13 42,83 1,75 100
2. Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan 31,38 21,23 44,60 2,78 100
3. Petugas Polisi 34,88 37,67 25,85 1,60 100
4. Petugas PLN 20,01 17,25 58,18 4,56 100
5. Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas 21,39 40,96 35,53 2,12 100
6. Guru/Kepala Sekolah 24,16 47,65 25,49 2,69 100
7. Petugas Lembaga Peradilan 45,36 21,39 29,73 3,52 100
8. Petugas KUA 51,87 18,15 25,56 4,41 100
9. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 39,99 16,69 43,32 0,00 100
10. Petugas BPN 42,09 20,03 27,79 10,10 100

37. Tabel 6 Bentuk pengeluaran yang dilakukan untuk membayar lebih
37
Petugas Layanan Publik Uang Makanan
Barang
Berharga
Balas
Jasa
Total
1.Pengurus RT/RW 97,72 1,47 0,00 0,82 100
2.Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan 97,21 1,25 0,91 0,64 100
3.Petugas Polisi 99,04 0,21 0,50 0,25 100
4.Petugas PLN 87,15 10,11 0,00 2,73 100
5.Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas 95,53 1,40 1,37 1,70 100
6.Guru/Kepala Sekolah 93,54 4,37 2,09 0,00 100
7.Petugas Lembaga Peradilan 100,00 0,00 0,00 0,00 100
8.Petugas KUA 100,00 0,00 0,00 0,00 100
9.Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100,00 0,00 0,00 0,00 100
10.Petugas BPN 92,39 5,81 1,80 0,00 100

38. Tabel 7. Bagaimana tahu harusf membayar lebih dari ketentuan?
38
Petugas Layanan Publik
Diminta
Petugas
Diminta
Pihak
Ketiga
Hal
Lumrah
Tidak Ada
yang
Meminta
Total
1.Pengurus RT/RW 22,24 1,97 44,50 31,29 100
2.Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan 44,08 5,27 29,77 20,88 100
3.Petugas Polisi 66,21 5,59 16,81 11,40 100
4.Petugas PLN 31,50 4,64 32,25 31,61 100
5.Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas 54,44 0,78 33,98 10,79 100
6.Guru/Kepala Sekolah 59,90 2,73 24,53 12,84 100
7.Petugas Lembaga Peradilan 53,58 9,95 25,68 10,78 100
8.Petugas KUA 51,56 10,80 21,73 15,91 100
9.Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 59,51 6,09 23,01 11,38 100
10.Petugas BPN 48,03 15,87 18,88 17,22 100

39. Tabel 8. Tanggapan ketika diminta membayar melebihi ketentuan
39
Petugas Layanan Publik
Tidak
Keberatan
Agak
Keberatan
Keberatan
Sangat
Keberatan
Total
1.Pengurus RT/RW 61,22 24,46 11,97 2,35 100
2.Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan 66,81 19,80 9,52 3,87 100
3.Petugas Polisi 51,32 20,27 20,76 7,65 100
4.Petugas PLN 46,67 24,37 15,82 13,14 100
5.Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas 42,71 28,32 26,19 2,78 100
6.Guru/Kepala Sekolah 54,92 23,46 12,15 9,47 100
7.Petugas Lembaga Peradilan 26,88 17,90 39,01 16,21 100
8.Petugas KUA 59,89 33,02 7,09 0,00 100
9.Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 52,33 33,22 12,22 2,23 100
10.Petugas BPN 51,04 20,78 23,85 4,32 100

40. Tabel 9. Tujuan yang membayar melebihi ketentuan
40
Petugas Layanan Publik
Memper-
cepat Proses
Pengurusan
Mendapat-
kan
Pelayanan
Lebih Baik
Demi
Menjaga
Hubungan
Baik
Sebagai
Tanda
Terima
Kasih
Total
1.Pengurus RT/RW 40,85 5,97 6,62 46,56 100
2.Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan
Kecamatan
47,16 8,52 4,57 39,74 100
3.Petugas Polisi 65,05 15,06 4,44 15,45 100
4.Petugas PLN 36,30 12,66 4,26 46,78 100
5.Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas 27,87 41,16 1,07 29,90 100
6.Guru/Kepala Sekolah 38,96 18,79 8,86 33,40 100
7.Petugas Lembaga Peradilan 62,20 29,65 1,19 6,95 100
8.Petugas KUA 30,90 17,49 0,40 51,21 100
9.Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
69,20 14,66 4,41 11,72 100
10.Petugas BPN 52,87 22,16 0,00 24,97 100

41. Tabel 10. Di antara yang yang membayar lebih dari ketentuan umumnya
TIDAK MELAPORKAN.
41
Petugas Layanan Publik
Tidak
Melaporkan
Melaporkan Total
1.Pengurus RT/RW 99,33 0,67 100,00
2.Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan 99,42 0,58 100,00
3.Petugas Polisi 98,77 1,23 100,00
4.Petugas PLN 97,90 2,10 100,00
5.Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas 100,00 0,00 100,00
6.Guru/Kepala Sekolah 100,00 0,00 100,00
7.Petugas Lembaga Peradilan 95,23 4,77 100,00
8.Petugas KUA 100,00 0,00 100,00
9.Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 96,33 3,67 100,00
10.Petugas BPN 93,80 6,20 100,00

42. 42
Pengetahuan dan Pemahaman
Tentang Perilaku Korupsi

43. Tabel 9.
Pengetahuan tentang perilaku korupsi atau bukan perilaku korupsi
43
No. Keterangan Ya, Korupsi
Tidak, Bukan
Korupsi
Tidak
Tahu
01 Memberi uang damai kepada Polisi agar tidak ditilang 66,15 21,4 12,45
02
Memberi uang/barang dalam proses penerimaan
menjadi pegawai negeri /swasta
72,93 16,68 10,39
03
Memberi uang lebih kepada petugas untuk
mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK)
52,88 38,28 8,84
04
Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transport
ke tempat acara akad nikah
54,78 34,46 10,76
05
Menerima pembagian uang/barang pada pelaksanaan
PILKADES//PILKADA/PEMILU
51,38 36,48 12,13
06
Menjamin keluarga /saudara /teman dalam proses
penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta
53,77 34,62 11,61
07
Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima
masuk ke sekolah tempat dia mengajar
51,38 36,61 12,01
08
Seorang pegawai negeri bepergian bersama keluarga
dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan
pribadi
57,72 30,85 11,43

44. Media Sosialisasi Pengetahuan
Anti Korupsi
44

45. Gambar 19.
Pendapat responden menurut informasi yang dinilai responden paling
efektif dalam memberikan pengetahuan anti korupsi
45
15.69 15.77 15.74
18.40 14.63 16.34
22.67 25.90 24.43
27.55 27.03 27.27
11.02 10.59 10.79
1.84 1.74 1.78
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Laki-laki Perempuan Total
Ormas Tokoh Masyarakat
Pemerintah Tokoh agama
KPK dan Lembaga Negara non Pemerintah Lainnya Keluarga/kerabat/teman

46. Gambar 20.
Pendapat responden menurut jenis media yang dinilai responden paling
efektif dalam memberikan pengetahuan anti korupsi
46
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Laki-laki
Perempuan
Total
67.83
66.42
67.06
24.17
26.86
25.64
Televisi
Penyampaian Langsung
Koran/ Majalah
Radio
Internet/ Media Sosial
Alat Peraga

47. Rekomendasi
• Sangat perlu mengedukasi secara terprogram
dan massif agar masyarakat faham apa yang
dimaksud korupsi dan terbangun sikap anti
korupsi.
• Membersihkan praktek korupsi pada layanan
publik, mencakup prosedur dan tenaga
pelayannya.
47

48. TERIMA KASIH
48