Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Similar to Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa penyebab terjadinya kasus korupsi Gubernur Sultra Nur Alam adalah:1. Nur Alam ingin memperkaya diri sendiri dan korporasi yang berada di bawah kewenangannya. 2. Adanya kesempatan untuk menerima gratifikasi dari perusahaan tambang sebagai imbalan atas perizinan yang diberikannya.3. Ketiadaan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai atas pengelola
Similar to Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa penyebab terjadinya kasus korupsi Gubernur Sultra Nur Alam adalah:1. Nur Alam ingin memperkaya diri sendiri dan korporasi yang berada di bawah kewenangannya. 2. Adanya kesempatan untuk menerima gratifikasi dari perusahaan tambang sebagai imbalan atas perizinan yang diberikannya.3. Ketiadaan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai atas pengelola (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa penyebab terjadinya kasus korupsi Gubernur Sultra Nur Alam adalah:1. Nur Alam ingin memperkaya diri sendiri dan korporasi yang berada di bawah kewenangannya. 2. Adanya kesempatan untuk menerima gratifikasi dari perusahaan tambang sebagai imbalan atas perizinan yang diberikannya.3. Ketiadaan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai atas pengelola
- 1. AKUNTANSI PEMERINTAHAN “Kasus Korupsi Gubernur Sultra Nur Alam” Disusun oleh : V – D Satrio Agung Pangestu 0221 16 112 Gabriela Rosa 0221 16 113 Resti Putri Pratiwi 0221 16 114 Diki Maulana Akbar 0221 16 128 Nada Purnama Lisardi 0221 16 149 Ananda Mega P.A 0221 15 044 PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN 2018-2019
- 2. i KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala ilmpahan rahmat, karunia serta hidayahnya yang senantiasa membimbing kami dalam menjalani perkuliahan ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kami panutan untuk lebih baik lagi. Berkat limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Dengan tugas ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan materi dari beberapa sumber sehingga dapat memperlancar pembuatan pada saat pembuatan tugas kami ini. Untuk ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Selaku dosen mata kuliah Akuntansi Pemerintahan . Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya, oleh karena itu dengan tanda tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki paper ini. Bogor, 10 Oktober 2018 Penyusun
- 3. ii DAFTAR ISI Cover Kata Pengantar.........................................................................................................i Daftar Isi..................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang........................................................................................1 1.2 Maksud dan Tujuan.................................................................................1 1.3 Rumusan Masalah...................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Kasus Korupsi Gubernur Sultra Nur Alam..............................................3 2.2 Penyebab Terjadinya Kasus.....................................................................4 2.3. Modus Operasi........................................................................................4 2.4 Akibat Dan Dampak Yang Ditimbulkan.................................................5 BAB III PENUTUPAN 3.1 Kesimpulan.............................................................................................6 3.2 Saran.......................................................................................................6 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................7
- 4. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi, terus berupaya secara konkrit, dimulai dari pembenahan aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan – peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU anti korupsi, diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kemudian yang paling monumental dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 30 Tahun 2002, yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap, dan pikiran kita dari tindak korupsi. Masyarakat Indonesia bahkan dunia terus menyoroti upaya Indonesia dalam mencegah dan memberantas korupsi. Masyarakat dan bangsa Indonesia harus mengakui, bahwa hal tersebut merupakan sebuah prestasi, dan juga harus jujur mengatakan, bahwa prestasi tersebut, tidak terlepas dari kiprah KPK sebagai lokomotif pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi, pada umumnya masyarakat masih dinilai belum menggambarkan upaya sunguh-sunguh dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai sorotan kritis dari publik menjadi ukuran bahwa masih belum lancarnya laju pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menduga masih ada praktek tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sorotan masyarakat yang demikian tajam tersebut harus difahami sebagai bentuk kepedulian dan sebagai motivator untuk terus berjuang mengerahkan segala daya dan strategi agar maksud dan tujuan pemberantasan korupsi dapat lebih cepat, dan selamat tercapai. Selain itu, diperlukan dukungan yang besar dari segenap kalangan akademis untuk membangun budaya anti korupsi sebagai komponen masyarakat berpendidikan tinggi. Sesungguhnya korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Karena itu pula upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui startegi atau pendekatan negara/politik, pendekatan pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan pengertian, korupsi di Indonesia difahami sebagai perilaku pejabat dan atau organisasi (negara) yang melakukan pelanggaran, dan penyimpangan terhadap norma- norma atau peraturan-peraturan yang ada. Korupsi difahami sebagai kejahatan negara (state corruption). Korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan, ditambah kewenangan bertindak, ditambah adanya kesempatan, dikurangi pertangungjawaban. Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas apalagi dicegah, karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara, sehingga negara=Kekuasaan=Korupsi. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk menghilangkan korupsi di Indonesia ini. 1.2 Tujuan 1. Untuk mengetahui Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5. 2 2. Untuk mengetahui cara menganalisis Kasus Penyimpangan/ Korupsi 3. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah 1.3 Rumusan Masalah 1 Bagaimana Pengelolaan Keuangan pada suatu Daerah ? 2 Bagaimana Kasus Penyimpangan / Korupsi Pada Pemerintahan Daerah dapat terjadi ? 3 Bagaimana Akibat dan dampak dari Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah ?
- 6. 3 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Korupsi Gubernur Sultra Nur Alam Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam diketahui memiliki tiga KTP. Salah satunya digunakan Nur Alam untuk berinvestasi di Axa Mandiri, yang diduga untuk menampung uang suap kepadanya. Hal itu terungkap saat Nur Alam memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/2/2018). Nur Alam mengaku memiliki tiga KTP. Masing-masing yakni, KTP DKI Jakarta, KTP Kendari dan satu lagi KTP yang mencantumkan jabatannya sebagai gubernur. Nur Alam diduga menggunakan KTP tersebut di antaranya untuk membeli sebidang tanah berikut bangunan di Komplek Perumahan Premier Estate Blok I/9 seharga Rp 1,7 miliar. Kemudian, digunakan untuk membuka polis dan rekening investasi di Axa Mandiri Financial Services. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperberat hukumannya dari 12 tahun menjadi 15 tahun penjara. Selain itu, Nur Alam juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar. "Menerima permintaan banding jaksa penuntut umum dan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta," ujar Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Johanes Suhadi saat dikonfirmasi, Jumat (20/7/2018). Putusan itu dibacakan pada 12 Juli 2018 oleh lima anggota majelis hakim. Adapun ketua majelis hakim dalam putusan banding ini adalah hakim tinggi Elang Prakoso Wibowo. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Nur Alam membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Kemudian, mencabut hak politik Nur Alam selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana. Nur Alam sebelumnya divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Menurut majelis hakim, Nur Alam terbukti menyalahgunakan wewenang selaku Gubernur dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Nur Alam terbukti merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun. Menurut majelis hakim, perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,7 miliar. Kemudian, memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia, sebesar Rp 1,5 triliun. Selain itu, Nur Alam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd. Menurut jaksa, uang dari Richcorp itu ada kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB. Adapun hasil penjualan nikel oleh PT AHB dijual pada Richcorp International. Menurut jaksa, karena bukan dari sumber yang sah, uang tersebut harus dianggap sebagai suap. Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
- 7. 4 2.2 Penyebab Terjadinya Kasus 1. Bapak Nur alim Ingin memperkaya diri sendiri, dan korporasi dalam jabatannya sebagai Gubernur. Menurut jaksa, perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,7 miliar. Kemudian, memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 miliar. 3. Adanya Kesempatan yaitu, Nur Alam dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd. Menurut jaksa, uang dari Richcorp itu ada kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB. Adapun, hasil penjualan nikel oleh PT AHB dijual pada Richcorp International. Menurut jaksa, karena bukan dari sumber yang sah, maka uang tersebut harus dianggap sebagai suap. Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. 2.3 Modus Operasi Jaksa KPK mengungkap modus korupsi yang dilakukan Nur Alam ketika menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Modusnya yaitu dengan menerbitkan surat izin usaha pertambangan yang dibikin seolah-olah sesuai prosedur, padahal tidak. Perbuatan terdakwa (Nur Alam) bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi yang telah memberikan persetujuan pencadangan wilayah IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah seolah-olah sesuai prosedur Jaksa menyebut IUP abal-abal itu diduga melanggar Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batubara. Selain soal IUP, jaksa juga mengatakan kegiatan pertambangan PT Anugerah Harisma Barakah menyalahi prosedur. Oleh sebab itu negara mengalami kerugian Rp 4.325.130.590.137 atau setidaknya Rp 1.593.604.454.137 Membuat kegiatan pertambangan PT Anugerah Harisma Barakah di Pulau Kabaena seakan-akan telah sesuai dengan ketentuan, padahal semua proses persetujuan yang dilakukan terdakwa (Nur Alam) bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian negara Selain itu, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.596.385.454.137 Isi surat dimaksud yakni pada pokoknya memohon pencadangan wilayah pertambangan 3.024 Ha kepada Nur Alam selaku Gubernur Sultra yang mana lokasi dimohonkan PT Anugerah Harisma Barakah sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia pada blok Malapulu di Pulau Kabaena. Selain itu, wilayah tersebut sebagian termasuk dalam kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Atas perbuataannya, Nur Alam didakwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
- 8. 5 2.4 Akibat dan dampak yang ditimbulkan Beberapa akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Gubernur Sultra Nur Alam : 1. Mengakibatkan kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena, Bombana dan Buton. 2. Nur Alam dinilai merugikan negara sebesar Rp 4,3 triliun. Nilai itu hampir dua kali lipat nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik, yang diklaim mencapai Rp2,3 triliun. 3. Mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT AHB. Sesuai perhitungan, kerugian terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp 2,7 triliun. Jumlah tersebut dihitung oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup, Basuki Wasis. 4. Jaksa menilai, perbuatan Nur Alam telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah. Dari hasil penelitian yang dilakukan ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup, Basuki Wasis, terdapat tiga jenis penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan. Ketiga, menghitung biaya pemulihan lingkungan. Sesuai penghitungan, kerugian terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp2,7 triliun. Jumlah tersebut dihitung oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup, Basuki Wasis. Atas hal itu, Nur Alam dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh jaksa. Dia juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.
- 9. 6 BAB III PENUTUPAN 3.1 Kesimpulan Melihat dari uraian di atas, tidak dapat kita pungkiri korupsi memang benar-benar telah menjadi sebuah masalah yang cukup berat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengaruh dan upaya penuntasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebuah Negara akan maju dan berkembang apabila didukung dengan pemerintahan yang adil dan bersih dari unsur-unsur korupsi. Sikap korup para pejabat dan elit politik merupakan penyebab timbulnya masalah kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dibutuhkan sebuah sikap yang tegas dan profesional untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. 3.2 Saran Banyak cara yang digunakan koruptor dalam melakukan aksinya. Beragam modus dilakukan supaya praktik ilegal tersebut tak tercium oleh penegak hukum. saran dari kami agar para anggota KPK tidak kalah pintar dengan para koruptor.