Sistem pensiun PNS di Indonesia ibarat bom waktu yg siap meledak sewaktu-waktu apabila tidak ada perubahan sistem dlm penyelenggaraannya. Ledakannya akan berdampak pada melonjaknya anggaran negara utk membayar pensiun dan kemungkinan tidak terbayarnya pensiun PNS kedepan. Dalam tulisan berikut ini coba dikupas dan dianalisis berbagai data dan fakta serta solusi yg ditawarkan untuk memutus sumbu bom waktu pensiun PNS di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam inovasi.

1. Bom Waktu Penyelenggaraan Program Pensiun PNS di Indonesia (Kajian Pusat KKSDA Tahun 2011-2012)
Disajikan oleh :
Agustinus Sulistyo Tri P.
Peneliti Muda
Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur
Lembaga Administrasi Negara

2. Memberikan awareness bahwa ada permasalahan besar dalam penyelenggaraan program pensiun PNS;
Apabila tidak dikelola dengan baik maka permasalahan tersebut akan berpotensi menjadi bom waktu yang dapat menghancurkan negara, khususnya dari aspek keuangan;
Memberikan tawaran alternatif solusi;
Apabila permasalahan tersebut terlambat ditangani maka akan terjadi ledakan masalah pensiun.
Tujuan Paparan

3. PNS tidak nyaman begitu masuk usia pensiun;
Banyak PNS yang kena 3 S (jatuh sakit, stress, stroke) setelah masuk masa pensiun;
Manfaat pensiun dirasakan sangat kecil (75% dari gaji pokok terakhir);
Ada permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pensiun PNS.
Latar Belakang

4. Mengapa....?
Gaji Pokok Tunj istri/suami
Tunj anak
Tunjangan Jabatan
Lain-lain
75% dr Gaji pokok + Tunj anak, istri/suami
Aktif
Purna Tugas

5. Peta Permasalahan
Pembiayaan
Pengelolaan
Lembaga
Pengelola
Peserta
Manfaat
Program
Pensiun

6. Dengan sistem pay as you go, dibebankan pada APBN;
Iuran PNS (4,75%) belum dimanfaatkan untuk membiayai manfaat pensiun;
Pemerintah belum memberikan iuran dalam pembentukan dana pensiun;
Dana pensiun belum terbentuk secara maksimal.
Pembiayaan Program Pensiun

7. Data
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Trillions
Beban APBN dg Sistem Pay as You Go

8. Dana terbatas, jumlahnya kecil;
Bentuk investasi terbatas (low risk), antara lain deposito, obligasi, surat berharga pemerintah, sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan investasi lainnya sesuai peraturan;
Karena investasinya low risk maka return of investment-nya juga kecil shg dana tidak berkembang secara maksimal.
Pengelolaan Dana Pensiun

9. Data
Hasil Investasi Dana Pensiun PNS (%)
•Dana pensiun awal (1985) Rp 594,08 M,
•Dana pensiun per Des 2011 Rp 56,11 T,
•Kebutuhan dana pensiun utk fully funded per 2011 Rp 2003 T,
•Kekurangan dana Rp 1946,89 T.

10. PT Taspen mengelola dana tapi tidak bisa mengembangkannya secara leluasa. Kewenangannya hanya sebatas administrasi (juru bayar) program pensiun;
Kewenangan kebijakan pengelolaan (investasi) ada di Kementerian Keuangan;
Dana terbatas, bentuk investasi terbatas, dana pensiun tidak berkembang maksimal.
Lembaga Pengelola Dana Pensiun

11. Bertambah secara signifikan;
Rasio peserta pensiun dengan PNS aktif semakin besar;
Bertambahnya peserta dengan masa mengiur pendek (pengangkatan pegawai honorer & Sekdes menjadi PNS);
Peserta menerima lebih dari dua jenis manfaat pensiun.
Peserta Pensiun

12. Data
54,4% 62,2% 78,8% 83,2%
Rasio PNS dg Peserta

13. Sangat kecil, 75% dari gaji pokok terakhir;
Ada gap antara jumlah iuran peserta dengan manfaat yang diterima peserta;
Gap ini menjadi beban APBN.
Manfaat Program Pensiun

14. Data
3,4
4,3 5,2 5,8 6,6
26,7
33,4
40,4
44,5
52,4
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2007 2008 2009 2010 2011
Rp triliun
Iuran Peserta Manfaat
Perbandingan antara Manfaat & Iuran Pensiun

15. Tawaran Solusi

16. Ilustrasi
Pemerintah
PNS
Investasi
Peserta
Iuran
Manfaat
Dana cadangan

17. Reformasi Penyelenggaraan Sistem Pensiun PNS
Sistem Pensiun PNS
1. Peserta
2. Program Pensiun
3. Lembaga Pengelola
a. Pembiayaan
b. Investasi
c. Manfaat

18. BUP peserta
RUU ASN (administrasi 56 th, JF sesuai kebijakan masing-masing, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama 60 th, Madya 58 th, Pratama 58 th).
Peserta sambungan
Suami/istri dan dua anak.
Suami/istri yg dinikahi pada saat masih aktif, anak yg lahir pada saat masih aktif.
Masa kerja
Minimal 20 th, dibawah 20 th menerima akumulasi iuran + pengembangan.
Peserta Program Pensiun PNS

19. Pembiayaan
Pay as you go (pegawai lama) dan fully funded (pegawai baru) perlu cut off, sharing contribution, nominal iuran pegawai dan pemerintah.
Investasi
Lembaga pengelola adl BPJS Ketenagakerjaan sbg koordinator, operator pada PT Taspen (peserta PNS). Bentuk investasi lebih beragam tetapi tetap dg prinsip kehati-hatian (prudent), dengan resiko yg dpt di-manage. Resiko investasi ditanggung Pemerintah.
Manfaat
Penerima manfaat adl peserta, atau suami/istri dan dua anak (sbg penerima manfaat sambungan). Peserta yg menerima manfaat lebih dari dua, diminta memilih yg paling menguntungkan.
Jenis manfaat (uang pensiun per bulan dan pemberian discount utk pelayanan pemerintah).
Besar manfaat (dikaitkan dg dasar perhitungannya), dasar perhitungan pada gaji pokok (perlu ada perubahan struktur gaji PNS).
Program Pensiun

20. Data
Beban APBN dg Cut Off Tahun 2013

21. Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan sbg koordinator, PT Taspen sbg operator utk peserta PNS.
Posisi
Independen, profesional, BUMN/profit motive (keuntungan dikembalikan ke peserta), tetapi resiko investasi ditanggung Pemerintah.
Kewenangan
Kewenangan dari hulu ke hilir terkait pengelolaan dana pensiun (pendataan peserta, pengumpulan iuran, investasi, pelaporan neraca, pembayaran manfaat) diserahkan ke operator (PT Taspen).
Lembaga Pengelola

22. Bom waktu dalam penyelenggaraan program pensiun PNS tinggal menunggu waktu kapan meledaknya;
Data dan fakta semakin mempertegas adanya permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan program pensiun PNS;
Solusi yang ditawarkan memerlukan kemauan dan komitmen kuat dari semua stakeholders yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pensiun PNS;
Dukungan teknis, politis dan anggaran sangat diperlukan untuk menjinakkan bom waktu yang secara tidak sengaja telah dipasang.
Semoga pembahasan dan diskusi di Forum Kelitbangan ini bisa menjadi langkah awal reformasi penyelenggaraan sistem pensiun PNS di Indonesia.
Penutup

23. Agustinus Sulistyo Tri P.
0812.841 770 53
agoes_tinoes@yahoo.com