DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx

MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN
OLEH
SUJAT SISWOSUDARMO
1

POKOK BAHASAN
1. Manfaat Dana Pensiun
2. Dasar Hukum Dana Pensiun
3. Pengertian Dana Pensiun
4. Jenis Dana Pensiun
5. Program Pensiun
6. Pengesahan Dana Pensiun
7. Stakeholders Dana Pensiun
8. Tata Kelola Dana Pensiun
9. Kekayaan Dana Pensiun
10. Investasi Dana Pensiun
11. Iuran Dana Pensiun
12. Manfaat Pensiun
13. Fasilitas Perpajakan Dana Pensiun
14. Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus
15. Dampak Negatif Pembayaran Manfaat
Pensiun Sekaligus
16. Manfaat Lain
17. Pengawasan Dana Pensiun
18. Pembubaran Dana Pensiun
2
Sujat Siswosudarmo
MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN

Sujat Siswosudarmo 3
APA MANFAAT DANA PENSIUN ?
1. BAGI KARYAWAN (PESERTA)
Dana Pensiun memberikan jaminan kesinambungan penghasilan pada purna tugas bagi Karyawan (Peserta) untuk
kesejahteraan di hari tua bagi dirinya & keluarganya. Karyawan sejahtera kini dengan gajinya, dan sejahtera
nanti dengan uang pensiunnya
2. BAGI PERUSAHAAN
• Dengan mendirikan Dana Pensiun, berarti Perusahaan memberikan perhatian kepada Karyawannya untuk kesinambungan
penghasilannya pada purna tugas dari Perusahaan berupa uang pensiun, untuk kesejahteraan di hari tuanya.
• Perusahaan menganggap bahwa Karyawan bukan merupakan faktor produksi semata, tetapi Karyawan adalah
mitra kerja, bersama membangun, mengembangkan dan membesarkan Perusahaan untuk kepentingan bersama.
• Dengan adanya jaminan kesinambungan penghasilan, maka akan menimbulkan rasa “aman” di masa depan, sehingga
ada ketenangan baik pada waktu masih aktif bekerja pada Perusahaan dengan gajinya, maupun pada purna tugas
dengan uang pensiunnya. Kondisi demikian akan menciptakan iklim yang kondusif dalam hubungan yang lebih
harmonis antara Karyawan dengan Perusahaan.
• Dengan kondisi demikian, Karyawan akan lebih bergairah, lebih bersemangat untuk bekerja keras dan lebih loyal kepada
Perusahaan. “Turn Over” Karyawan dapat dikurangi. Perusahaan dapat mempertahankan Karyawan yang bermutu,
bahkan dapat menarik (merekrut) tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Dengan demikian diharapkan
produktivitas Perusahaan akan meningkat, sehingga rentabilitas Perusahaan juga meningkat.
• Dengan Program Pensiun, akan terbentuk citra yang sangat positif dari masyarakat terhadap Perusahaan tempat
seseorang pernah mengabdikan diri. Reputasi Perusahaan ini mempunyai nilai tersendiri dalam mempertahankan
keberadaan dan membesarkan Perusahaan.

APA MANFAAT DANA PENSIUN ?
3. BAGI MASYARAKAT
Dana Pensiun adalah lembaga pemupuk dana masyarakat yang bersumber dari dalam negeri dan
bersifat jangka panjang. Dengan berbagai investasi Dana Pensiun akan menciptakan usaha-usaha baru,
memperluas usaha yang telah ada, menyerap tenaga kerja (mengurangi pengangguran), meningkatkan
produktivitas nasional. Multiflier effect dari Dana Pensiun mendorong pembangunan nasional
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. BAGI NEGARA
• Dengan Program Pensiun biaya hidup “Generasi Tua” tidak menjadi beban “Generasi Muda”
• Program Pensiun dapat mengurangi kesenjangan sosial antara Generasi Tua dengan Generasi Muda
• Kondisi sosial yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan ketenangan kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

DASAR HUKUM DP
UNDANG – UNDANG
• NO 11 TH 1992 : DP
• NO 21 TH 2011 : OJK
PERATURAN PEMERINTAH
• NO 76 TH 1992 : DPPK
• NO 77 TH 1992 : DPLK
• NO 11 TH 2014 : PUNGUTAN OLEH OJK
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN
• PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
PERATURAN DANA PENSIUN
(DARI DANA PENSIUN MASING-MASING)
• KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
• PERATURAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN
• SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

SEBELUM DIUNDANGKAN UUDP TAHUN 1992
• Dasar Hukum
ARBEIDERSFONDSEN ORDONNANTIE
(Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377)
Merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1601 s Bab II KUH Perdata :
Memungkinkan pembentukan dana bersama antara Pemberi Kerja dan Karyawan
• Kelemahan
1. Tidak mengatur hal-hal mendasar mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam
penyelenggaraan Program Pensiun
2. Tidak mengatur hal-hal yang mendasar mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawasan dll dalam
3. Tidak memungkinkan pembentukan dana bagi Pekerja Mandiri
Sehingga Arbeidersfondsen Ordonnantie tersebut dianggap kurang memadai sebagai dasar hukum
• Dengan berlakunya UU No 11 Th 1992 tentang DP, Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926
Nomor 377) dinyatakan tidak dapat lagi dipergunakan sebagai dasar hukum pembentukan DP
[UU DP Penjelasan Umum]
Sebelum diundangkan UUDP pada Th 1992 sudah cukup banyak Perusahaan terutama BUMN, BUMD dan
Perusahaan Swasta yg menyelenggarakan Program Pensiun untuk Karyawannya. Di mana dasar hukumnya
untuk menyelenggarakan Program Pensiun tsb ?

ASAS – ASAS UU DP
1. ASAS KEBEBASAN
• Bagi Pemberi Kerja (Perusahaan)
 Perusahaan bebas untuk membentuk Dana Pensiun dan bebas untuk tidak
membentuk Dana Pensiun
[UU DP Penjelasan Umum, Psl 19, Psl 26 (1)]
 Karyawan yang memenuhi syarat Kepesertaan bebas untuk menjadi Peserta dan
bebas untuk tidak menjadi Peserta
 Kepesertaan pada DP tidak bersifat wajib (suka rela)
 Karyawan yang telah menjadi Peserta tidak dapat mengundurkan diri dari
kepesertaannya atau menuntut hak atas Manfaat Pensiunnya apabila masih memenuhi
syarat kepesertaan
 Apabila Peserta diwajibkan ikut membayar iuran, kepesertaannya bersifat Aktif (harus
ada pernyataan tertulis dari Peserta tentang kesediaannya untuk dipotong gajinya setiap
bulan untuk membayar iuran kepada Dana Pensiun)
 Apabila seluruh iuran hanya dari Pemberi Kerja, perlakuan yang sama harus diberlakukan
kepada seluruh Karyawan sepanjang Karyawan memenuhi syarat kepesertaan
• Program Pensiun yang telah ada sebelum diterbitkan UU DP wajib menyesuaikan diri dengan
UU DP
• Bagi Karyawan
 DP diberikan fasilitas perpajakan
 Pemerintah mendorong agar Perusahaan membentuk Dana Pensiun
 Pembentukan DP tidak bersifat wajib (suka rela)

ASAS – ASAS UU DP
2. ASAS KETERPISAHAN KEKAYAAN
• Kekayaan DP terpisah dari kekayaan Pendirinya
• DP merupakan Badan Hukum tersendiri yg terpisah dari Badan Hukum
Pendirinya
• Kekayaan DP diurus tersendiri dan dikelola tersendiri berdasarkan UUDP
• Kekayaan DP terlindungi dari hal-hal yg tidak diinginkan yg dapat terjadi pada
Pendirinya

ASAS – ASAS UU DP
3. ASAS PENDANAAN
• Penyelenggaraan DP harus dengan sistem pendanaan (funding System)
berupa iuran, baik iuran dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta (apabila ada),
minimal sekali sebulan
• Penyelenggaraan DP dengan sistem “Book Reserve” atau “Pay As You Go”
dilarang, sebab :
Dengan sistem pendanaan akan terbentuk akumulasi dana secara teratur
dan sistematis guna membayar Manfaat Pensiun yg telah dijanjikan
- Dana yg telah dicadangkan masih menyatu dengan aset Perusahaan, sehingga kalau
terjadi sesuatu terhadap aset Perusahaan, dana yg telah dicadangkan untuk Program
Pensiun bisa ikut terseret oleh aset Perusahaan, akibatnya kepentingan Peserta kurang
terlindungi
- Kurang menjamin terbentuknya akumulasi dana secara teratur dan sistematis untuk
membayar Manfaat Pensiun yg telah dijanjikan

ASAS – ASAS UU DP
4. ASAS PENUNDAAN MANFAAT (LOCKING IN)
• Manfaat Pensiun baru dapat dibayarkan setelah Peserta mencapai Usia Pensiun
• Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun, ditunda pembayaran
Manfaat Pensiunnya, dan baru dapat dibayarkan paling cepat setelah Peserta
mencapai Usia Pensiun Dipercepat
[UU DP Psl 22 (1)b ]
5. ASAS PORTABILITAS
Peserta suatu DP dapat pindah menjadi Peserta DP lain dengan persyaratan dan
prosedur tertentu
Misal :
• Dari DPPK ke DPLK
• Dari DPLK ke DPLK lain
• Dari DPPK ke DPPK lain (kondisional sifatnya)
• Dari DPLK ke DPPK (kondisional sifatnya)
[UU DP Psl 26 (2)]
Opsi tersebut berdasarkan
pilihan Peserta
• Asas Penundaan Pembayaran Manfaat Pensiun tidak berlaku apabila Peserta aktif
meninggal dunia, atau berhenti bekerja karena cacat total dan tetap

ASAS – ASAS UU DP
6. ASAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
DP diawasi oleh OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
• Pengawasan langsung (pemeriksaan langsung)
• Pengawasan tidak langsung
7. ASAS VESTING RIGHT
• Hak atas dana (Manfaat Pensiun) bagi Peserta timbul, apabila masa
kepesertaannya telah mencapai 3 tahun atau lebih
• Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 tahun
sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri
ditambah bunga yang layak [UU DP Psl 24 (1)]
• Asas Vesting Right tidak berlaku untuk Peserta DPLK [UU DP Psl 46]
[UU DP Penjelasan Umum, UU OJK]
[UU DP Psl 24 (2)(3)]

PENGERTIAN DANA PENSIUN
DP adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Program
Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang
pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian
usia tertentu
[UU DP Psl 1 butir 1, 9, Psl 3, Psl 4, Psl 7 (1)]
Dalam pengertian DP tersebut terkandung 3 substansi :
1. Mengatur kelembagaannya, yaitu DP sebagai Badan Hukum
• DP dinyatakan sebagai Badan Hukum sejak tanggak Keputusan Menteri Keuangan (sekarang
OJK) tentang Pengesahan PDP
• DP dinyatakan dapat memulai kegiatan usahanya menjalankan Program Pensiun sejak tanggal
Keputusan Menteri Meuangan (sekarang OJK) tentang Pengesahan PDP
2. Mengatur kegiatan usahanya, yaitu menyelenggarakan Program Pensiun (tidak boleh
menyelenggarakan program yg lain, yg tidak ada ketentuannya dalam UUDP)
3. Mengatur cara pembayarannya, yaitu :
• secara berkala (kecuali apabila memenuhi kriteria tertentu, Manfaat Pensiun dapat
dibayarkan secara sekaligus), dan
• dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu (paling cepat setelah Peserta mencapai Usia
Pensiun Dipercepat, kecuali Peserta berhenti bekerja karena cacat total dan tetap, dan
Peserta aktif meninggal dunia)

J E N I S D P
J E N I S
D P
DANA PENSIUN
PEMBERI KERJA
[DPPK]
DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN
[DPLK]
DANA PENSIUN
BERDASARKAN KEUNTUNGAN
[DPBK]
[UU DP Psl 1 butir 2, 3, 4]

• Pendiri DPLK bertindak sebagai
Pengurus DPLK (bersifat Ex-officio)
• Pendiri wajib menunjuk Pelaksana Tugas
Pengurus, yaitu pejabat dari Pendiri DPLK yg
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
operasional DPLK
Ditunjuk / diberhentikan oleh
Pendiri
3. Pengurus
• Perorangan [Karyawan maupun Pekerja
Mandiri]. Pekerja Mandiri adalah orang yg
bekerja atas usaha sendiri bukan merupakan
Karyawan dari Orang atau Badan [misal :
Dokter, Pengacara, Akuntan, Petani, Pelukis,
Nelayan, Pedagang, Penjahit dll]
• Terbatas Karyawan Pemberi
Kerja [Pendiri dan Mitra Pendiri
apabila ada], yang memenuhi syarat
kepersetaan
• Ada hubungan hukum ketenaga
kerjaan antara Pendiri / Mitra Pendiri
dengan Peserta
2. Peserta
Bank Umum atau Perusahaan Asuransi
Jiwa
Orang atau Badan yg
mempekerjakan karyawan
1. Pendiri
DPLK
DPPK
ASPEK
PERBEDAAN : DPPK - DPLK

• Peserta dapat memilih investasi atau paket
investasi yg disediakan oleh DPLK
• Peserta dapat mengubah pilihan investasi
yang telah dipilih sebelumnya
Kebijakan Investasi (Arahan Investasi)
ditetapkan oleh Pendiri (untuk PPMP) atau
oleh Pendiri dan Dewan Pengawas (untuk
PPIP) [Peserta tidak dapat memilih investasi)
8. Investasi
Dalam PDP DPLK, selama masa kepesertaannya
masih berlangsung, Peserta dapat dimungkinkan
menarik iurannya sendiri [hasil
pengembangan, iuran dari Pemberi Kerja dan
hasil pengembangannya, dan pengalihan
dana dari DP lain tidak boleh ditarik]
Salama masa kepesertaannya masih
berlangsung, Peserta tidak dapat menarik
iurannya
7. Penarikan Iuran
Peserta
Peserta dapat memilih Usia Pensiun yg diatur
dalam PDP DPLK, sesuai keinginannya
Usia Pensiun ditetapkan dalam PDP (Peserta
tidak dapat memilih Usia Pensiun yg lain)
6. Usia Pensiun
• Hanya dapat menyelenggarakan PPIP [UUDP]
• Dapat menyelenggarakan Manfaat Lain
[POJK 5/2017]
• Ada 2 pilihan : PPMP atau PPIP
[satu DP hanya dapat menyelenggarakan satu jenis
Program Pensiun] [UUDP]
• Dapat menyelenggarakan Manfaat Lain
[POJK 5/2017]
5. Program Pensiun
Dewan Komisaris dari Pendiri DPLK
bertindak sebagai Dewan Pengawas DPLK
(bersifat Ex-officio)
Ditunjuk / diberhentikan oleh Pendiri
4. Dewan Pengawas
DPLK
DPPK
ASPEK

• DPLK yang mengalihkan pembayaran
MP berkala ke Perusahaan Asuransi
Jiwa, pajak atas Manfaat Pensiun
dikenakan “dimuka” atas dana yang
akan dibelikan anuitas (bukan pada
saat Manfaat Pensiun dibayarkan
kepada Peserta)
• DPLK sebagai wajib pungut dan wajib
setor ke Kas Negara atas pajak yg
dipungutnya
• DPPK-PPMP : Pajak atas Manfaat Pensiun
dikenakan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan
kepada Peserta
• DPPK-PPIP : Yang mengalihkan pembayaran MP
berkala kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak
atas Manfaat Pensiun dikenakan “dimuka” atas
dana yang akan dibelikan anuitas (bukan pada
saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta)
• DPPK sebagai wajib pungut dan wajib setor ke
Kas Negara atas pajak yg dipungutnya
10. Pengenaan
Pajak Atas
Manfaat
Pensiun
• Wajib mengalihkan ke
Perusahaan Asuransi Jiwa (yang
dipilih oleh Peserta) dengan
membeli anuitas. [UU DP Psl 30 (7)]
• Dapat mebayarkan Manfaat
Pensiun secara berkala kepada
Peserta dan Pihak yang Berhak
[POJK 5/2017 Psl 52 (1)]
• DPPK – PPMP ada 2 opsi (pilihan) :
- Dibayarkan sendiri oleh DPPK, atau
- Dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa
(yang dipilih oleh Peserta) dengan
membeli Anuitas
• DPPK – PPIP :
- Wajib mengalihkan ke Perusahaan
Asuransi Jiwa (yang dipilh oleh Peserta)
dengan membeli Anuitas [UU DP Psl 30 (1)]
• Dapat membayarkan MP secara berkala kepada
Peserta dan Pihak yang Berhak
[POJK 5/2017 Psl 38 (1)]
9. Pembayaran
Manfaat
Pensiun Secara
Bulanan
DPLK
DPPK
ASPEK

a. DPLK wajib memuat Lap Keu yg
telah diaudit Akuntan Publik selain
catatan atas Lap Keu dlm surat kabar
berskala nasional
b. Pengurus DPLK wajib
memberitahukan kepada Peserta :
Pengurus DPPK wajib menyampaikan
kepada Peserta :
12. Transparansi
Kepada Peserta
Dalam PDP DPLK tidak dapat
ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun
bagi Peserta/Pensiunan bulanan
• Dalam PDP DPPK - PPMP dapat
ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi
Peserta/Pensiunan bulanan
• Dalam PDP DPPK - PPIP tidak dapat
ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi
Peserta/Pensiunan bulanan
11. Kenaikan
Manfaat Pensiun
Bagi Peserta/
Pensiunan
Bulanan
DPLK
DPPK
ASPEK
a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha
b. Ringkasan Lap Investasi Tahunan (audit)
c. Ringkasan hasil evaluasi Dewan
Pengawas atas Kinerja Investasi
d. Setiap perubahan Peraturan Dana
Pensiun
• Posisi dana pd akhir th takwim, paling
lambat 30 hari setelah th takwim ybs
• Tanda bukti penarikan dana oleh Peserta
& pajak yg telah dipungut atas penarikan
dana tsb dlm th takwim
• Neraca & Perhitungan Hasil Usaha
• Setiap perubahan Peraturan DP

PROGRAM PENSIUN
PROGRAM
PENSIUN
PROGRAM PENSIUN
MANFAAT PASTI
[PPMP]
PROGRAM PENSIUN
IURAN PASTI
[PPIP]
[UU DP Pasal 1 butir 7, 8]

PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK
Dalam PDP tidak dapat dijanjikan kenaikan
MP, sehingga nilai riil MP semakin merosot
oleh inflasi
Dalam PDP dapat dijanjikan kenaikan MP guna
mengimbangi kenaikan harga, agar nilai riil MP tidak
semakin merosot oleh inflasi
5. KENAIKAN MP
Tidak dikenal adanya PSL
• Pada umumnya PSL diakui
• Konsekuensi pendanaan atas pengakuan PSL
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja
• Peserta tidak boleh dibebani pendanaan atas pengakuan
PSL
4. PAST SERVICE
LIABILITY (PSL)
• Besarnya iuran Peserta (apabila ada)
sudah pasti, ditetapkan dalam PDP
• Besarnya iuran Pemberi Kerja sudah
pasti (ditetapkan dalam PDP)
• Tidak ada risiko pendanaan (iuran)
bagi Pemberi Kerja
• Besarnya iuran Peserta (apabila ada) sudah pasti,
ditetapkan dalam PDP
• Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti (fluktuatif)
dihitung berdasarkan Valuasi Aktuaria, tergantung dari
kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar
MP yg besarnya sudah pasti
• Ada risiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja
3. IURAN
• Besarnya MP tidak pasti (tergantung dari
besarnya iuran dan hasil
pengembangannya)
• Ada risiko besarnya MP bagi Peserta
• Besarnya MP sudah pasti, ditetapkan dalam PDP
dengan rumus tertentu
• Tidak ada risiko besarnya MP bagi Peserta
2. MANFAAT PENSIUN
(MP)
Dapat diselenggarakan oleh
DPPK, DPBK, DPLK
Hanya dapat diselenggarakan oleh DPPK
(DPBK dan DPLK tidak dapat menyelenggarakan PPMP)
1. PENYELENGGARA
PPIP
PPMP
KETERANGAN

Individual Account
Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta (kalau
ada) dan hasil pengembangannya dibukukan
untuk dan atas nama rekening masing-
masing Peserta sebagai MP
Bersifat kelompok dan berkaitan dengan aspek aktuaria
9. ADMINISTRASI
DANA
Pada Peserta
Pada Pemberi Kerja
8. RISIKO INVESTASI
• Tidak dikenal adanya defisit
• Disebut Dana Terpenuhi apabila seluruh
iuran yg telah jatuh tempo telah
disetor lunas ke Dana Pensiun
• Apabila terjadi defisit (Kekayaan Untuk Pendanaan
< Nilai Kini Aktuaria) Pemberi Kerja harus
menambah iuran
• Apabila defisit, iuran tambahan dapat dibayar lunas atau
diamortisasi
• Peserta tidak boleh dibebani iuran tambahan untuk
menutup defisit
7. DEFISIT
• Tidak dikenal adanya surplus
• Sepanjang masa Pemberi Kerja harus
membayar iuran, sebesar yg telah
ditetapkan dalam PDP
• Apabila terjadi surplus (Kekayaan Untuk Pendanaan
> Nilai Kini Aktuaria) dapat mengurangi iuran
Pemberi Kerja
• Pemberi Kerja dapat menikmati surplus pendanaan (bisa
terjadi Pemberi Kerja tidak perlu membayar iuran karena
sudah surplus)
6. SURPLUS
P P I P
P P M P
KETERANGAN

Kalau pembayaran MP dialihkan ke
Perusahaan Asuransi Jiwa, maka tanggung
jawab pembayaran MP secara bulanan kepada
Peserta dan pihak-pihak yang berhak atas MP
beralih kepada Perusahaan Asuransi Jiwa
• Kalau MP dibayar sendiri oleh DPPK, Pendiri/Dana
Pensiun tetap bertanggung jawab (komit) untuk
memenuhi pembayaran MP kepada pihak-pihak yang
berhak atas MP sampai selesai
• Kalau pembayaran MP dialihkan kepada Perusahaan
Asuransi Jiwa, tanggung jawab Pendiri/Dana Pensiun
hanya sampai pembelian anuitas
13. TANGGUNG
JAWAB
PEMBAYARAN
MP
Pajak dikenakan dimuka (bersifat final)
atas dana yang akan dibelikan anuitas
Perusahaan Asuransi Jiwa pada waktu
membayarkan Manfaat Pensiun secara
bulanan tidak memotong pajak lagi
• Kalau MP dibayarkan sendiri oleh DPPK, pajak dikenakan
setiap bulan pada saat MP dibayarkan kepada Peserta
• Kalau dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak
dikenakan dimuka (bersifat final) atas dana yang akan
dibelikan anuitas (Perusahaan Asuransi Jiwa pada waktu
membayarkan Manfaat Pensiun secara bulanan tidak
memotong pajak lagi)
12. PAJAK ATAS MP
• Wajib dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa
[UUDP Psl 30 (1)]
• Dapat membayarkan Manfaat Pensiun
secara berkala kepada Peserta [POJK 5/2017
Psl 38 (1)]
Ada 2 opsi :
• Dibayarkan sendiri oleh DPPK atau
• Dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa
11. PEMBAYARAN
MP BULANAN
DPPK-PPIP yg membayarkan Manfaat Pensiun
secara berkala wajib menyusun dan
melaporkan Laporan Aktuaris kepada OJK
[POJK 8/2018]
Mutlak diperlukan pada waktu pendirian, secara berkala,
dan setiap waktu apabila ada perubahan Peraturan Dana
Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan dan
atau Manfaat Pensiun, pembubaran, penggabungan,
pemisahan Dana Pensiun
10. LAPORAN
AKTUARIS
P P I P
P P M P
KETERANGAN

PENGESAHAN PEMBENTUKAN DPPK
WAJIB MENDAPAT PENGESAHAN
1. Setiap pembentukan DP wajib terlebih dahulu mendapat pengesahan Menteri Keuangan (Sekarang
Otoritas Jasa Keuangan)
[UU DP Psl 4, PP 76/92 Psl 2, POJK 13/2016 Psl 2]
2. Setiap Yayasan DP yg telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan sebelum lahirnya UU DP wajib
menyesuaikan diri dengan ketentuan UU DP [UU DP Psl 61 (2), PP 76/92 Psl 54 (1), Psl 57 (1)]
PROSEDUR PENGESAHAN PEMBENTUKAN DPPK
Pendiri mengajukan permohonan pengesahan DP kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan contoh
formulir A yg telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan [PP 76/92 Psl 3, POJK 13/2016 Psl 3]
PERSYARATAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DPPK
1. Peraturan Dana Pensiun (rangkap dua);
2. Pernyataan tertulis Pendiri;
3. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas
pernyataan tertulis Pendiri;
4. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri);
pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri);
[UUDP Psl 6, PP76/1992 Psl 3,POJK 13/2016 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016]

Sujat Siswosudarmo
23
PERSYARATAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DPPK
6. Arahan investasi;
7. Surat penunjukan Pengurus;
8. Pernyataan tertulis anggota Pengurus;
9. Surat penunjukan Dewan Pengawas;
10.Pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas;
11.Surat penunjukan Penerima Titipan;
12.Surat perjanjian Pengurus dengan Penerima Titipan;
13. Laporan Aktuaris (untuk program pensiun Manfaat Pasti);
[UU DP Psl 6, PP 76/92 Psl 3, POJK 13/2016 Lampiran, contoh Formulir A]

Sujat Siswosudarmo/ADPI 24
BATAS WAKTU PROSES PENGESAHAN
• Otoritas Jasa Keuangan wajib mengesahkan Dana Pensiun dalam jangka waktu
paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi
ketentuan UU DP dan peraturan pelaksanaannya [UU DP Psl 6 (2)]
• Dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan
penolakannya [UU DP Psl 6 (2)]

PERUBAHAN PDP DPPK
PENGESAHAN PERUBAHAN PDP DPPK
Perubahan PDP dilakukan oleh Pendiri, dan wajib mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan
[PP 76/92 Psl 9 (1), POJK 13/2016 Psl 2]
PROSEDUR PERUBAHAN
Pendiri mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan yg memuat uraian tentang latar belakang
dan tujuan perubahan PDP sesuai dengan contoh formulir B yg telah ditetapkan oleh OJK
[PP 76/92 Psl 10 (1), POJK 13/2016 Psl 4]
PERSYARATAN PERUBAHAN PDP DPPK
1. Pernyataan tertulis Pendiri [PP 76/92 Psl 10 (1) b, POJK 13/2016 contoh Folmulir B]
pernyataan tertulis Pendiri apabila perubahan PDP mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau
besarnya Manfaat Pensiun [PP 76/92 Psl 9 (4), POJK 13/2016 contoh Folmulir B]
3. PDP yg baru [PP 76/92 Psl 10 (1) a, POJK 13/2016 contoh Folmulir B]
4. Laporan Aktuaris, apabila perubahan PDP mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau perubahan
Manfaat Pensiun bagi DP yg menyelenggarakan PPMP [PP 76/92 Psl 10 (1) c, POJK 13/2016 contoh Formulir B]
5. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri baru) [POJK 13/2016 contoh Formulir B]
pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri baru) [POJK 13/2016 contoh Formulir B]

BATAS WAKTU PROSES PENGESAHAN PERUBAHAN PDP DPPK
1. Otoritas Jasa Keuangan wajib mengesahkan perubahan PDP dalam jangka waktu paling lama 3 bulan
sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi ketentuan UU DP dan peraturan pelaksanaannya
[PP 76/92 Psl 10 (2)]
2. Dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya dalam jangka
waktu paling lama 3 bulan [PP 76/92 Psl 10 (2)]
HAK PESERTA DPPK
Perubahan PDP tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yg menjadi hak Peserta yg diperoleh selama
kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 9]
BERLAKUNYA PERUBAHAN PDP DPPK
Perubahan PDP berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan [PP 76/92 Psl 10 (4)]
PENGUMUMAN DALAM BNRI
Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan PDP dalam Berita
Negara RI [PP 76/92 Psl 10 (5)]

PENGESAHAN PENDIRIAN DPLK
1. Pendirian DPLK harus mendapat pengesahan OJK [UU DP Psl 40(3), PP 77/92 Psl 2(2), POJK 14/2016 Psl 23]
2. Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa yg akan mendirikan DPLK harus memenuhi persyaratan
1) Berbentuk badan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia
2) Paling singkat dalam 1 thn terakhir sebelum mengajukan permohonan, dinyatakan sehat oleh
OJK
3) memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK.
[POJK 14/2016 Psl 2]
3. Persyaratan pengesahan pendirian DPLK :
1) Anggaran Dasar Pendiri
2) PDP DPLK
3) Rekomendasi OJK bahwa Pendiri dinyatakan sehat
4) Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus
5) Pernyataan Pelaksana Tugas Pengurus untuk mengelola DP
6) Tanda lulus ujian pengetahuan dasar di bidang DP untuk Pelaksana Tugas Pengurus
7) Tanda bukti lulus Fit and Proper Test dari OJK untuk Pelaksana Tugas Pengurus
8) Program Kerja DP
9) Manual sistem administrasi dan pengelolaan dana DP
10) Formulir atau dokumen yang akan digunakan dalam kepesertaan DP
11) Struktur organisasi dan uraian tugas DP
12) Pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah
[POJK 14/2016 Psl 3, Lampiran contoh folmulir A]
[POJK 14/2016 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016]

PENGESAHAN PERUBAHAN PDP DPLK
1. Perubahan PDP DPLK wajib mendapatkan pengesahan OJK
[UU DP Psl 41(2), PP 77/92 Psl 6(2), POJK 14/2016 Psl 4]
2. Persyaratan pengesahan perubahan PDP DPLK :
1) PDP DPLK
2) Anggaran Dasar Pendiri (apabila mengubah nama Pendiri)
3) Ijin usaha Asuransi Jiwa atau Bank Umum dari OJK (apabila mengubah
nama Pendiri)
4) Persandingan pokok-pokok perubahan PDP lama dan PDP baru
[POJK 14/2016 Psl 4 (2), (3), Lampiran contoh folmulir B]

PERUBAHAN PROGRAM PENSIUN
PERSYARATAN
1. Perubahan PPMP menjadi PPIP dapat dilakukan oleh Pendiri dengan ketentuan
kewajiban Pemberi Kerja paling sedikit sebesar Liabilitas Solvabilitas [POJK 8/2018 Psl 50 (1)]
2. Apabila Dana Pensiun masih memiliki kewajiban memenuhi Kekurangan Solvabilitas
dan/atau utang iuran, Pemberi Kerja wajib memenuhi kewajiban tersebut secara
sekaligus paling lambat satu bulan sejak perubahan PDP disahkan [POJK 8/2018] PSl 50 (2)]
3. Apabila Dana Pensiun memiliki kekayaan lebih atas kewajiban, kelebihan kekayaan
tersebut digunakan untuk tambahan pada rekening awal dan/atau iuran Pemberi Kerja
berikutnya [POJK 8/2018 Psl 50 (3)]
PROSEDUR
Persyaratan lainnya dan prosedur pengesahan perubahan Program Pensiun dari PPMP
menjadi PPIP sama dengan persyaratan dan prosedur pengesahan perubahan PDP

36 (1) a
36 (1) b
SYARAT
• DP yg melakukan penggabungan memiliki Program Pensiun yg sama
• Ada Pemberi Kerja yg bertanggung jawab atas kewajiban yg berkaitan dengan
masa kerja Peserta sebagaimana ditetapkan dalam PDP sebelum berlakunya
penggabungan
III
PP 76 tahun 1992
Pasal, Ayat, Huruf
37 (1)
37 (1)
PROSEDUR
1. Pendiri DP yg menerima penggabungan mengajukan permohonan
pengesahan perubahan PDP kepada OJK
2. Pendiri DP yg menggabungkan diri mengajukan pembubaran DP kepada
OJK, yg diajukan secara bersama-sama dengan permohonan pengesahan
perubahan PDP dari Pendiri DP yg menerima penggabungan
II
36 (2)
38 (2)
PENGESAHAN OJK
1. Penggabungan DP harus mendapat pengesahan OJK
2. Keputusan OJK tentang perubahan PDP dan pembubaran DP yg
menggabungkan diri ditetapkan pd tanggal yg sama
I
DASAR HUKUM
KETERANGAN
NO
PENGGABUNGAN DANA PENSIUN

PP 76 tahun 1992
Pasal, Ayat, Huruf
10 (1) a, 38 (1)
37 (3) a, 38 (1)
9 (4), 38 (1)
37 (3) b, 38 (1)
37 (3) b, 38 (1)
37 (3) c, 38 (1)
37 (3) c, 38 (1)
KELENGKAPAN DOKUMEN
1. PDP yg baru
2. Pernyataan tertulis Pendiri dari DP yg menerima kepesertaan, kekayaan dan
kewajiban dari DP yg menggabungkan diri
3. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg
setara dengan itu atas pernyataan Pendiri (dari DP yg menerima
penggabungan) apabila perubahan PDP mengakibatkan perubahan
pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun
4. Laporan keuangan dari DP yg menerima penggabungan sebelum dan
sesudah penggabungan yg telah diaudit oleh akuntan publik
5. Laporan keuangan dari DP yg menggabungkan diri pada saat penggabungan
yg telah diaudit oleh akuntan publik
6. Laporan aktuaris dari DP yg menerima penggabungan sebelum dan sesudah
penggabungan (bagi DP yg menyelenggarakan PPMP)
7. Laporan aktuaris dari DP yg menggabungkan diri pada saat penggabungan
(bagi DP yg menyelenggarakan PPMP)
IV
DASAR HUKUM
KETERANGAN
NO

39 (2)
STATUS BADAN HUKUM DP
Status badan hukum DP yg menggabungkan diri berakhir sejak pengumuman
pembubaran DP tsb dalam Berita Negara RI
VIII
10 (5)
39 (1)
PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA RI
1. Pengurus DP (yg menerima penggabungan) mengumumkan pengesahan OJK
atas perubahan PDP dengan menempatkannya dlm Berita Negara RI
2. Pengurus DP yg menerima penggabungan mengumumkan pembubaran DP yg
menggabungkan diri dengan menempatkannya dalam Berita Negara RI
VII
40
PENGALIHAN KEPESERTAAN, KEKAYAAN, KEWAJIBAN
Seluruh kepesertaan, kekayaan, kewajiban DP yg menggabungkan diri beralih ke DP
yg menerima penggabungan sejak tanggal pengesahan OJK atas penggabungan DP
VI
PP 76 tahun 1992
Pasal, Ayat, Huruf
Penjelasan 36 (1) b
TANGGUNG JAWAB MASA KERJA LALU
Pembei Kerja tidak boleh mengabaikan janji yg sudah dinyatakan dalam PDP,
terutama untuk iuran masa kerja lalu (PSL) Pemberi Kerja yg menerima
penggabungan merupakan Pemberi Kerja yg bertanggung jawab atas iuran masa
kerja lalu tersebut
V
DASAR HUKUM
KETERANGAN
NO

STAKEHOLDERS (PEMANGKU KEPENTINGAN) DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
P E N D I R I
(Pemberi Kerja)
KARYAWAN PENDIRI
( P e s e r t a )
MITRA PENDIRI
(Pemberi Kerja) KARYAWAN
MITRA PENDIRI
(Peserta)
DEWAN PENGAWAS
P E N G U R U S
PEGAWAI
DANA PENSIUN
AKUNTAN
PUBLIK
AKTUARIS
PENERIMA
TITIPAN
PENILAI
INDEPENDEN
MANAJER
INVESTASI
PENSIUNAN
PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA
DANA PENSIUN
(Sebagai Badan Hukum)

TATA KELOLA DP [GOOD PENSION FUND GOVERNANCE (GPFG)]
1. Tata Kelola DP adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh DP untuk mencapai tujuan penyelenggaraan program
pensiun dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan praktek yang berlaku umum. [POJK 16/2016 Psl 1 butir 3]
2. DPPK dan DPLK harus menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola DP [POJK 16/2016 Psl 2]
3. OJK menetapkan Pedoman Penerapan GPFG sebagai dasar acuan bagi DP dalam menyusun Pedoman GPFG di DP masing-masing
[ lampiran POJK 16/2016]
4. OJK secara berkala menelaah ulang Pedoman GPFG yang telah ditetapkan [POJK 16/2016 Psl 5]
5. Pedoman GPFG paling sedikit harus memuat: Maksud dan Tujuan Pedoman, Kaidah Perilaku, Peraturan Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Tanggungjawab, Hak dan Kewajiban setiap Stakeholder DP, Pedoman Teknis (akuntansi, investasi, sistem pengendalian
internal, perilaku, kode etik dll), Pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman GPFG [POJK 16/2016 Psl 4]
6. Lima prinsip GPFG: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness (TARIF) [POJK 16/2016 Psl 3(1)]
7. Stakeholders DP dalam GPFG:
• Pengurus : Menyusun Pedoman GPFG
• Pendiri : Menetapkan Pedoman GPFG
• Dewan Pengawas :
• Pendiri, Pemberi Kerja, Dewan Pengawas, Pengurus, Pihak Lain, yang terkait:
[POJK 16/2016 Psl 3(2), (3), Psl 6(1), (2), (3)]
8. Hasil Evaluasi Dewan Pengawas atas Penerapan Pedoman GPFG digunakan oleh Pendiri sebagai bahan penilaian kinerja DP [POJK
16/2016 Psl 6(4)].
9. Tiga pilar pendukung penerapan GPFG yang masing-masing harus melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu:
• Regulator : sebagai pembuat peraturan, pengawas, yang dapat menunjang DP yg efisien, efektip dan transparan.
• Dana Pensiun : sebagai pelaku yang menerapkan GPFG.
• Peserta : sebagai pengguna Jasa DP, melakukan kontrol sosial.
[Pedoman GPFG : Menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GPFG]
Setiap tahun harus mengevaluasi penerapan Pedoman GPFG dan melaporkan hasil evaluasinya
(terlebih dahulu harus disampaikan kepada Pengurus untuk mendapatkan tanggapan), untuk
disampaikan kedapa Pendiri, paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun.
Bertanggung jawab atas penerapan Pedoman GPFG sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

P E N D I R I – D P P K
SIAPA YG DAPAT MENDIRIKAN DPPK ?
Setiap orang atau Badan yg mempekerjakan Karyawan dapat mendirikan DPPK, untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti bagi
kepentingan sebagian atau seluruh Karyawannya sebagai Peserta
[UU DP Psl 1 butir 1]

4. Membuat pernyataan tertulis sebagai pelengkap Laporan Aktuaris bahwa :
1) Data & PDP yg disampaikan kpd Aktuaris lengkap & benar
2) Sanggup membayar iuran sesuai dengan pendaan minimum yg dituangkan dlm pernyataan Aktuaris
3) Menggunakan surplus untuk mengurangi iuran normal Pemberi Kerja, dlm hal terjadi surplus
[KMK 510/2002 Psl 20 (2)]
5. Melaksanakan Pedoman Tata Kelola DP sesuai dengan fungsinya [POJK 16/2016]
KEWAJIBAN PENDIRI DPPK
1. Membuat pernyataan tertulis yg berisi :
1) Mendirikan DP
2) Memberlakukan PDP
3) Bersedia untuk membiayai DP
4) Persetujuan atas keikutsertaan Karyawan Mitra Pendiri (apabila ada)
[UU DP Psl 5 (1) a, (2) a, PP 76/92 Psl 6 b]
2. Memungut iuran Peserta (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur) dan menyetorkannya ke DP
[UU DP Psl 17 (1), (2)]
3. Menyetor seluruh Iuran Normal baik dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta (apabila ada) dan iuran
tambahan (apabila terjadi defisit) kepada DP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
[UU DP Psl 15, Psl 17 (2), KMK 510/2002 Psl 2 (2)]

6. Mengganti Pengurus, dalam hal Pengurus menolak dilakukan pemeriksaan langsung (kecuali
Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa atau Surat Perintah Pemeriksaan) dan atau
menghambat kelancaran pemeriksaan langsung, sesuai dengan pengenaan sanksi yg ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan [KMK 512/2002 Psl 14 (1)]
7. Mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan mengubah PDP apabila jangka waktu
penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri (paling lama 1 tahun) telah berakhir, ternyata Mitra Pendiri
tetap tidak membayar iuran [PP 76/92 Psl 33 (1), 34]
8. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yg diperlukan dalam rangka
pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 52 (3)]
KEWAJIBAN PENDIRI DPPK

WEWENANG PENDIRI DPPK
1. Menetapkan dan mengubah PDP
2. Menunjuk dan memberhentikan Pengurus
[UU DP Psl 5 (1) b, (2) c, PP 76/92 Psl 9 (1)]
[UU DP Psl 6 (1) c, Pasal 10 ayat (1), PP 76/92 Psl 15 ayat (1), Psl 20 d]
3. Menunjuk dan memberhentikan Dewan Pengawas
[UU DP Psl 12 (2), PP 76/92 Psl 27 d]
4. Menunjuk Penerima Titipan
[UU DP Psl 6 (1) c]
5. Menetapkan Arahan Investasi (dalam hal PPMP)
6. Pendiri bersama Dewan Pengawas (dalam hal PPIP) menetapkan Arahan Investasi
[UU DP Psl 30 (1) a]
[UU DP Psl 30 (2)]
7. Menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun
[POJK 16/2016]

HAK PENDIRI DPPK
Pendiri dapat menangguhkan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri untuk jangka waktu
paling lama 1 tahun terhitung sejak Mitra Pendiri telah 3 bulan berturut-turut tidak
membayar iuran, dengan mengubah PDP
[PP 76/92 Psl 33 (1)]
TANGGUNG JAWAB PENDIRI DPPK
1. Pendiri bertanggung jawab untuk menjaga agar DP berada dlm keadaan Dana Terpenuhi
[KMK 510/2002 Psl 2 (1)]
2. Dalam hal keadaan dana belum terpenuhi, Pendiri bertanggung jawab agar DP secara bertahap
mencapai keadaan Dana Terpenuhi [KMK 510/2002 Psl 2 (1)]
3. Pendiri bertanggung jawab agar iuran normal dan iuran tambahan (apabila terjadi defisit) disetorkan ke
DP sesuai dengan jumlah dan waktu yg ditetapkan dlm PDP atau pernyataan Aktuaris
[KMK 510/2002 Psl 2 (3)]
4. Pendiri bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya
[POJK 16/2016]

MITRA PENDIRI – DPPK
PENGERTIAN MITRA PENDIRI
Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yg ikut serta dlm suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, untuk
kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya [UU DP Psl 1 butir 17]
KEWAJIBAN MITRA PENDIRI
1. Menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada PDP yg ditetapkan Pendiri bagi kepentingan
karyawan Mitra Pendiri [UU DP Psl 5 (2) b]
2. Memberikan kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan PDP
[UU DP Psl 5 (2) b]
3. Menyatakan kesediaannya untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun
[PP 76/92 Psl 6 b]
4. Membayar iuran [UU DP Psl 15, Psl 17 (2)]

KEWAJIBAN MITRA PENDIRI
5. Memungut iuran Peserta Mitra Pendiri (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur)
[UU DP Psl 17 (1), (2)]
6. Menyetor seluruh iuran Peserta dan iurannya sendiri kepada DP paling lambat tanggal
15 bulan berikutnya [UU DP Psl 17 (2)]
7. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yg diperlukan
dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 52 (3)]
TANGGUNG JAWAB MITRA PENDIRI
Mitra Pendiri bertanggung jawab agar iuran normal dan iuran tambahan (apabila terjadi defisit)
untuk Karyawan Mitra Pendiri disetorkan ke DP sesuai dengan jumlah dan waktu yg ditetapkan
dalam PDP atau pernyataan Aktuaris [KMK 510/2002 Psl 2 (3)]

PENGURUS - DPPK
PERSYARATAN PENGURUS DPPK
1. WNI;
2. Memiliki akhlak dan moral yg baik;
3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau Jasa Keuangan lainnya;
4. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yg dijatuhi sanksi pidana penjara
5 tahun atau lebih dan atau tindak pidana di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
5. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yg
diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun; *)
PENUNJUKAN PENGURUS DPPK
1. Pengurus ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri [UU DP Psl 10 (1)]
2. Pengurus diberhentikan oleh Pendiri [PP 76/92 Psl 20 d]
 Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
dengan predikat:
Disetujui atau Tidak disetujui sebagai calon Pengurus DPPK.
[POJK 4/2013, POJK 15/2016 Psl 3, Psl 4, POJK 27/2016 Psl 21 (1), SE OJK 31/2016 Angka VII. A. 1]
6.
7. Pengurus DPPK, Pegawai DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus DPLK, Pegawai DPLK yg membidangi
investasi :
1) Wajib memiliki kemampuan di bidang investasi dan/atau manajemen risiko yg dibuktikan lulus ujian
sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko oleh lembaga yg telah mendapat lisensi dari
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan
2) Wajib memenuhi syarat berkelanjutan [POJK 3/2015 Psl 14 (1), (2)]
- Ketentuan tersebut pada butir 1 s/d 6 berlaku pula bagi Pelaksanaan Tugas Pengurus DPLK [POJK 15/2016 Psl 3 (1)]
*) Harus dipenuhi oleh Pengurus DPPK paling lama 6 bulan sejak tgl pengesahan pendirian DPPK bagi DPPK yg
pendiriannya pd tgl 1 Maret 2016 atau setelahnya [POJK 15/2016 Psl 3 (2)]

PERUBAHAN PENGURUS DPPK
Perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 hari
sebelum berlakunya perubahan [PP 76/92 Psl 19]
MASA JABATAN PENGURUS DPPK
Masa jabatan Pengurus paling lama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali [PP 76/92 Psl 15 (3)]
BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS DPPK
1. Masa jabatan berakhir, atau
2. Meninggal dunia, atau
3. Mengundurkan diri, atau
4. Diberhentikan oleh Pendiri, atau
5. Dijatuhi hukuman pidana yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap
[PP 76/92 Psl 27]
LARANGAN JABATAN RANGKAP
Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK tidak dapat merangkap jabatan sebagai
Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain
[POJK 15/2016 Psl 5]

KEWAJIBAN PENGURUS DPPK
1. Membuat pernyataan tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus, dan mengelola DP sesuai
dengan PDP dan UU DP serta peraturan pelaksanaannya [UU DP Psl 10 (3), PP 76/92 Psl 16 (3)]
2. Mengelola DP [UU DP Psl 10 (3), PP 76/92 Psl 17 (1)]
3. Mengumumkan pembentukan DP dan pengesahan PDP dengan menempatkan KMK tentang pengesahan
DP pada Berita Negara RI [UU DP Psl 7 (2), PP 76/92 Psl 10 (5)]
4. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
a. Laporan Keuangan
b. Laporan Investasi
c. Laporan Teknis
d. Laporan Aktuaris
dll
f. Memberitahukan kepada OJK, apabila Pendiri tidak mampu membayar iuran kepada Dana Pensiun
3 bulan berturut-turut [UUDP Psl 16 (3)]
Ditailnya dapat dilihat pada topik “Pengawasan Dana Pensiun”
di bagian belakang.

5. Menyampaikan kepada Pendiri :
a. Laporan Investasi Tahunan (non-audit) [POJK 3/2015 Psl 23]
b. Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan [POJK 3/2015 Psl 23]
c. Memberitahukan apabila Mitra Pendiri tidak mampu membayar iuran 3 bulan berturut-turut
[UU DP Psl 16 (4)]
6. Menyampaikan kepada Dewan Pengawas :
a. Laporan Investasi Tahunan (non-audit) [POJK 3/2015 Psl 23]
b. Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan [POJK 3/2015 Psl 23]
7. Menyampaikan kepada Peserta :
a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha [PP 76/92 Psl 18 (2) a]
b. Ringkasan Laporan Investasi Tahunan paling lambat 1 bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan [POJK 3/2015 Psl 25 (1)a]
c. Ringkasan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan paling lambat 1 bulan
setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan [POJK 3/2015 Psl 25 (1)a]
d. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi [POJK 3/2015 Psl 25 (1)b]
e. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran kpd Pendiri, Dewan Pengawas,
dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi [POJK 3/2015 Psl 24 (2)b]
f. Setiap perubahan PDP [PP 76/92 Psl 18 (2) c]
g. Hal-hal yg timbul dalam kepesertaan [PP 76/92 Psl 18 (2) b]

8. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yg diperlukan dalam rangka
pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 52 (3)]
9. Membantu pemeriksa untuk memperoleh data atau informasi dari Akuntan Publik, Penerima Titipan, Aktuaris
atau Pihak Lain yg terkait dengan kegiatan DP dalam rangka pencocokan, klarifikasi atau konfirmasi data atau
informasi selama pemeriksaan langsung [KMK 512/2002 Psl 8 (2)]
10. Memberikan ijin kepada pemeriksa untuk memperoleh langsung data dan atau informasi langsung dari Akuntan
Publik, Penerima Titipan, Aktuaris atau Pihak Lain yg terkait dengan kegiatan DP dalam rangka pencocokan,
klarifikasi atau konfirmasi data atau informasi selama pemeriksaan langsung [KMK 512/2002 Psl 8 (3)]
11. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Langsung [KMK 512/2002 Psl 9 (1)]
12. Menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Langsung dalam hal
Pengurus menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Langsung [KMK 512/2002 Psl 9 (2)]
13. Membayarkan secara sekaligus kepada ahli waris dari Peserta, selisih lebih antara akumulasi iuran
Peserta dan pengembangannya dengan total akumulasi pembayaran Manfaat Pensiun [PP 76/92 Psl 32
(1)]
14. Melaksanakan investasi sesuai Arahan Investasi, dan bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yg
diambil merupakan keputusan yg obyektif, semata-mata untuk kepentingan Peserta, DP, dan atau Pemberi Kerja
[POJK 3/2015 Psl 23 Psl 16]
15. Menyusun Rencana Investasi Tahunan [POJK 3/2015 Psl 17 (1)]
16. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan
portofolio dan hasil investasi DP kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus [POJK 3/2015 Psl 25 (2)]

17. Menghentikan pengelolaan investasi oleh Lembaga Keuangan, apabila melanggar ketentuan investasi sesuai
dengan pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan [POJK 3/2015 Psl 28 (6)a]
18. Meningkatkan pengetahuannya secara berkelanjutan di bidang DP (dibuktikan dengan sertifikat
atau bukti lain dari pihak penyelenggara kegiatan) [POJK 4/2013]
19. Menyusun Pedoman Tata Kelola DP untuk ditetapkan oleh Pendiri [POJK 3/2015]
WEWENANG PENGURUS DPPK
1. Membuat perjanjian dengan Penerima Titipan [PP 76/92 Psl 3 (1) f]
2. Membuat perjanjian dengan Pihak Ketiga (Aktuaris, Penasihat Investasi, Akuntan Publik, Apraisal, Pengacara
dll) [UU DP Psl 11, PP 76/92 Psl 7 (1)]
3. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama DP dan mewakili DP di dalam dan di luar Pengadilan
[UU DP Psl 10 (3)]
4. Menarik atau mengalihkan kekayaan DP yg disimpan pada Penerima Titipan [UU DP Psl 30 (5)]
20. Melaporkan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut [UU DP Psl 16
(4)]
21. Melaksanakan Pedoman Tata Kelola DP sesuai dengan fungsinya [POJK 16/2016]

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DPPK
1. Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas
segala kerugian yg timbul pada kekayaan DP akibat tindakan Pengurus yg melanggar
atau melalaikan tugas atau kewajibannya dan wajib mengembalikan kepada DP segala
kenikmatan yang diperoleh dari DP secara melawan hukum [PP 76/92 Psl 21]
2. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri [UU DP Psl 10 (1), PP 76/92 Psl 15 (2)]
3. Pengurus bertanggung jawab atas kesesuaian terhadap batasan-batasan investasi
ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi, dan merupakan tanggung jawab
Pengurus untuk membuktikannya [POJK 3/2015 Psl 13 (4)]
4. Pengurus bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya
[POJK 16/2016]

DEWAN PENGAWAS - DPPK
1. W N I
2. Memiliki akhlak dan moral yg baik
3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau Jasa Keuangan lainnya
PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS DPPK
[KMK 513/2002 Psl 5, PMK 36/2010 “Psl 3, POJK 4/2013, POJK 15/2016 Psl 6, POJK 27/2016 Psl 21 (1), SE OJK 31/2016 Angka VII. A. 1]
PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS DPPK
1. Anggota Dewan Pengawas DPPK diangkat/ditunjuk oleh Pendiri [UU DP Psl 12 (2), PP 76/92 Psl 22 (1)]
2. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Pendiri [PP 76/92 Psl 27 d]
PERUBAHAN DEWAN PENGAWAS DPPK
Perubahan Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 hari setelah
berlakunya perubahan [PP 76/92 Psl 26]
Dewan Pengawas DPPK tidak dapat merangkap sebagai Pengurus [UU DP Psl 12 (3)]
LARANGAN JABATAN RANGKAP DPPK
SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DPPK
1. Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta dalam jumlah yg sama [UU DP Psl
12 (1)]
2. Apabila yg mewakili Peserta lebih dari 1 orang dan jumlah Pensiunan lebih dari 50 orang, sekurang-kurangnya 1 orang harus
berasal dari Pensiunan [PP 76/92 Psl 24 (2)]
3. Dewan Pengawas yg mewakili Peserta adalah Karyawan yg menjadi Peserta [ PP 76/92 Psl 24 (1), (5)]
4. Dewan Pengawas yg mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Karyawan atau bukan Karyawan [PP 76/92 Psl 24 (4)]
5. Direksi atau Pejabat yg setingkat dari itu dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai Wakil Peserta dalam Dewan
Pengawas [PP 76/92 Psl 24 (3)]
• Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yg dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
dengan predikat :
Disetujui atau Tidak Disetujui sebagai Dewan Pengawas ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
4.

1. Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali [PP 76/92 Psl 22 (3)]
2. Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS DPPK
a. Masa jabatan berakhir, atau
b. Meninggal dunia, atau
c. Mengundurkan diri, atau
d. Diberhentikan oleh Pendiri, atau
e. Dijatuhi hukuman pidana yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap
[PP 76/92 Psl 27]
KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS DPPK
1. Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna
melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun [PP 76/92 Psl 23 (3)]
2. Melakukan pengawasan atas pengelolaan DP oleh Pengurus [UU DP Psl 13 (1) a, PP 76/92 Psl 25 a]
3. Mengevaluasi kinerja investasi DP sekurang-kurangnya 2 kali untuk satu tahun buku [POJK 3/2015 Psl 24 (1)]
4. Menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi semesteran kpd OJK paling lambat 3 bulan setelah akhir
semester [POJK 3/2015 Psl 24 (4)]
5. Menyampaikan laporan tahunan atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada
Peserta [UU DP Psl 13 (1) b, PP 76/92 Psl 25 b]
6. Setiap tahun wajib mengevaluasi atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP dan hasilnya disampaikan kepada
Pengurus (untuk mendapat tanggapan) seterusnya disampaikan kepada Pendiri paling lambat 6 bulan
setelah akhir tahun [POJK 16/2016]
7. Meningkatkan pengetahuannya secara berkelanjutan di bidang Dana Pensiun dibuktikan dengan
sertifikat atau bukti lain dari pihak penyelenggara [POJK 4/2013].
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi Dana Pensiun kepada OJK. [POJK 9/2014 Psl 21 (2)]

WEWENANG DEWAN PENGAWAS DPPK
1. Menunjuk Akuntan Publik [UU DP Psl 14, PP 76/92 Psl 25 c]
2. Menunjuk Aktuaris [PP 76/92 Psl 25 d]
HAK DEWAN PENGAWAS DPPK
Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil
evaluasi kinerja investasi menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidak sesuaian kinerja investasi
DP dengan Arahan Investasi dan Rencana Investasi tahunan, tidak bisa diterima [POJK 3/2015 Psl 24 (5)]
TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DPPK
1. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri [PP 76/92 Psl 22 (2)]
2. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP sesuai fungsi dan
tugasnya [Kep Bapepam-LK 136/2006 Psl 3 (3)]

KEPESERTAAN - DPPK
SYARAT KEPESERTAAN DPPK
Setiap Karyawan yg termasuk golongan Karyawan yg memenuhi syarat kepesertaan dalam DP
berhak menjadi Peserta, apabila :
1. Telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau
2. Telah kawin, dan
3. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun
[UU DP Psl 19]
SIFAT KEPESERTAAN DPPK
1. Kepesertaan pada DP bersifat suka rela (tidak bersifat wajib) [UU DP Penjelasan Psl 19]
2. Apabila Peserta diwajibkan ikut membayar iuran, kepesertaan Karyawan harus bersifat
aktif, artinya Karyawan yg menjadi Peserta harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong
gaji / upahnya setiap bulan untuk membayar iuran [UU DP Penjelasan Psl 19]
3. Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari DP apabila masih
memenuhi syarat kepesertaan [UU DP Psl 26 (1)]

KEWAJIBAN PESERTA DPPK
1. Membayar iuran (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur)
[UU DP Psl 15 (1) a, Psl 17 (1), (2), Penjelasan Psl 19, Psl 29 b]
2. Menyatakan kesediaannya untuk dipotong gaji / upahnya setiap bulan untuk membayar
iuran (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur) [UU DP Penjelasan Psl 19]
3. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP sesuai
fungsi dan tugasnya [POJK 16/2016]
HAK PESERTA DPPK
1. Berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun
Dipercepat, atau Pensiun Ditunda yg besar dan waktunya ditetapkan dalam PDP
[UU DP Psl 21 (1), PP 76/92 Psl 28 (1), KMK 343/1998, 231/2002]
2. Menentukan pilihan bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa (dalam hal PPIP) untuk
pembayaran Manfaat Pensiunnya secara bulanan [UU DP Psl 21 (3), 30 (7)]
3. Mengajukan wakilnya dalam keanggotaan Dewan Pengawas yg mewakili Peserta
[PP 76/92 Psl 24 (5)]

HAK PESERTA DPPK
4. Memperoleh keterangan dari Pengurus mengenai :
a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha;
b. Hal-hal yg timbul dalam rangka kepesertaan;
c. Setiap perubahan PDP
[PP 76/92 Psl 18 (2)]
5. Memperoleh salinan mengenai hasil pengawasan Dewan Pengawas atas pengelolaan
DP [UU DP Psl 13 (1), PP 76/92 Psl 25 b]
6. Memperoleh pengumuman dari Pengurus mengenai :
a. Ringkasan Laporan Investasi Tahunan (non-audit) dan hasil pemeriksaan Akuntan
Publik atas Laporan Investasi Tahunan paling lambat 1 bulan setelah
disampaikan kepada OJK
b. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi DP
[POJK 3/2015 Psl 25 (1)]
7. Menyampaikan saran dan pendapat mengenai perkembangan Portofolio dan Hasil Investasi
kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus
[POJK 3/2015 Psl 25 (2)]

HUBUNGAN PENDIRI,
DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS DPPK
P E N D I R I
Fungsi : Pendanaan
DEWAN
PENGAWAS
Fungsi : Pengawasan
PENGURUS
Fungsi : Pengelolaan
Pengawasan
Pelaporan

AKUNTAN PUBLIK
Akuntan Publik : Adalah Akuntan yg telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan untuk
memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas
(badan usaha) [KMK 423/2002]
Kantor Akuntan Publik : Adalah badan usaha yg telah mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan
sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya [KMK
423/2002]
Penunjukan : Akuntan Publik ditunjuk oleh Dewan Pengawas [UU DP Psl 14, PP 76/92 Psl 25 c]
Tugas Pokok : Mengaudit Laporan Keuangan Tahunan & Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun
Larangan : • Dewan Pengawas dilarang menunjuk Akuntan Publik yg sama dlm hal :
a. Akuntan Publik tsb telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan dan atau
Laporan Investasi Tahunan DP ybs 3 kali berturut-turut; dan atau
b. Akuntan Publik dimaksud dinyatakan telah melanggar Standar Praktik
Akuntan Publik yg berlaku oleh Asosiasi Akuntan atau Menteri Keuangan
• Kantor Akuntan Publik yg sama tidak dapat ditunjuk untuk mengaudit Laporan
Keuangan dan atau Laporan Investasi Tahunan DP yang bersangkutan lebih dari 5 kali
berturut-turut
[KMK 509/2002 Psl 9]

Sujat Siswosudarmo
57
LAPORAN AKTUARIS
1. Aktuaris ditunjuk oleh Dewan Pengawas [PP 76/92 Psl 25 d]
2. DPPK-PPMP, DPPK-PPIP & DPLK yang membayarkan MP secara berkala, DP yg menyelenggarakan MPLMP wajib menyusun dan
menyampaikan Laporan Aktuaris Berkala (asli dan data elektronik) paling sedikit 3 tahun sekali ke OJK
[POJK 8/2018 Psl 57, Psl 59 (1), Psl 64 (1), Psl 65 (1), Psl 71 (2)]
3. Tanggal Valuasi Laporan Aktuaris [POJK 8/2018 Psl 60 (4), Psl 64 (5), Psl 66 (2)]
• Berkala per 31 Desember
• Pembentukan DP tanggal Pernyataan Tertulis Pendiri
• Pembubaran tanggal efektif pembubaran DP
• Perubahan PDP yg terkait pendanaan paling lambat 3 bulan sebelum tanggal permohonan pembubaran
4. DP wajib menyampaikan Laporan Aktuaris Berkala kepada OJK paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya
[POJK 8/2018 Psl 73]
5. Laporan Aktuaris Berkala harus dilampiri Pernyataan Pendiri yang memuat :
a. Bahwa data dan PDP yang disampaikan ke Aktuatis lengkap dan benar;
b. Pendiri sanggup membayar iuran minimum sesuai Laporan Aktuaris; dan
c. Pendiri bermaksud menggunakan Surplus untuk mengurangi Iuran Normal Pemberi Kerja (dalam hal terdapat
Surplus)
[POJK 8/2018 Psl 63 (1), (2), Psl 68 (1), (2)]
6. - Standar Praktek Aktuaria untuk Valuasi Aktuaris DPPK-PPMP harus mengatur penetapan Bunga Teknis secara wajar
[POJK 8/2018 Psl 70 (2)]
- Bunga Teknis secara wajar adalah tingkat bunga teknis yang mencerminkan kemampuan DPPK-PPMP dalam
….mengembangkan dana kelolaan secara jangka panjang [POJK 8/2018 Penjelasan Psl 70 (1)]
7. Apabila hasil Valuasi Aktuaria DPPK-PPMP mempunyai Kualitas Pendanaan Tingkat III, wajib melakukan Valuasi
berikutnya, paling lambat untuk posisi 1 tahun sejak tanggal Valuasi Aktuaria dilakukan [POJK 8/2018 Psl 61 (1)]
8. Apabila Laporan Aktuaris tidak sesuai ketentuan, OJK dapat memerintahkan Pengurus menyampaikan Laporan Aktuaris
yang baru, dan jika Aktuaris tersebut tidak bersedia membuat Laporan Aktuaris baru, Dewan Pengawas dilarang menunjuk
Aktuaris untuk menyusun Laporan Aktuaris berikutnya [POJK 8/2018 Psl 58]

TINGKAT
III
TINGKAT
II
• Disebut Surplus (over funded) apabila kekayaan untuk pendanaan >
Nilai Kini Aktuaria
• Disebut Dana Terpenuhi (Bagi DPPK-PPMP) apabila kekayaan untuk
pendanaan tidak kurang dari Nilai Kini Aktuaria [Psl 1 butir 26a]
• Bagi DPPK-PPIP disebut Dana Terpenuhi apabila iuran bulanan yg
telah jatuh tempo telah disetor ke DP [Psl 1 butir 26 b, Psl 22 (1)]
• Tidak Wajib ada Iuran Tambahan, karena dalam kondisi Surplus atau
Dana Terpenuhi
• Iuran Normal Pemberi Kerja bisa berkurang karena pemggunaan dana
dari Surplus
DPPK-PPMP
• Kekayaan Untuk Pendanaan tidak
kurang dari Nilai Kini Aktuaria
[Psl 1 butir 26 a, Psl 2 (2) b ]
TINGKAT
I
KETERANGAN
KONDISI
TINGKAT
KUALITAS PENDANAAN
[POJK 8/2018 Tanggal 30 Mei 2018 mulai berlaku sejak diundangkan 31 Mei 2018]
DPPK-PPIP
• Disebut Dana Terpenuhi apabila iuran baik dari Pemberi Kerja
maupun Peserta yang telah jatuh tempo telah disetor lunas
kepada DP [Psl 2 (2) b, Psl 22 (1)]
• Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari
Nilai Kini Aktuaria dan tidak kurang dari
Liabilitas Solvabilitas [Psl 2 (2) b]
• Disebut Defisit (un funded)
• Tidak ada kekurangan solvabilitas
• Wajib ada Iuran Tamabahan untuk melunasi Defisit
• Kekayaan Untuk Pendanaan
kurang dari Liabilitas Solvabilitas
[Psl 2 (2) c]
• Ada kekurangan Solvabilitas, karena Kekayaan Untuk Pendanaan
kurang dari Liabilitas Solvabilitas
• Wajib ada Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit
• Wajib melakukan Valuasi Aktuari Berkala berikutnya paling lambat
untuk posisi satu tahun sejak tanggal Valuasi dilakukan [Psl 61 (1)]

1. LIABILITAS SOLVABILITAS
Adalah jumlah yg lebih besar antara :
• Himpunan Iuran Peserta berikut Hasil Pengembangannya dan
• Nilai Sekarang Manfaat Pensiun [POJK 8/2018 Psl 3 (3)]
Dengan asumsi bahwa :
- Perserta berhenti bekerja pada tanggal Valuasi Aktuaria dan
- Seluruh Peserta telah memiliki hak atas dana [POJK 8/2018 Psl 3 (3)]
• Liabilitas Solvabilitas tersebut merupakan kewajiban DP yg dihitung berdasarkan anggapan DP dibubarkan pada
tanggal Valuasi Aktuaria [POJK 8/2018 Psl 1 butir 1]
• Untuk menghitung Liabilitas Solvabilitas menggunakan asas Liquiditing Bases
2. NILAI KINI AKTUARIA
Adalah jumlah yang lebih besar antara :
• Liabilitas Solvabilitas dan
• Bagian dari Nilai Sekarang MP yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal Valuasi Aktuaria menurut metode Valuasi
Aktuaria untuk menghitung Iuran Normal [POJK 8/2018 Psl 3 (3)]
• Nilai Kini Aktuaria tersebut merupakan kewajiban DP berdasarkan anggapan DP tersebut berlangsung sampai dipenuhinya
seluruh kewajiban kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak [POJK 8/2018 Psl 1 butir 20]
• Untuk menghitung Nilai Kini Aktuaria menggunakan asas Going Concern Bases
3. KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN
Adalah kekayaan DP yang diperhitungkan untuk menentukan Kualitas Pendanaan DP [POJK 8/2018 Psl 1 butir 18]

KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN
DIKURANGI
ASET TERTENTU
ASET NETO*
1. Investasi (nilai wajar)
2. Kas, Rekening Giro, Tabungan (nilai
nominal)
3. Piutang Iuran, Bunga Keterlambatan
Pembayaran Iuran (nilai Nominal)
4. Piutang Hasil Investasi (nilai nominal)
5. Aktiva selain butir 1 s/d 4 (SAK)
[KMK 509/2002 Psl 4, POJK 8/2018 Psl 4 (2),
Psl 5 (1)]
* Diperoleh dari Lapkeu yg diaudit Akuntan Publik
per tanggal Valuasi Aktuaria (untuk lap Aktuaris
Berkala, Pembubaran DPPK-PPMP, perubahan
program pensiun)
* Bila belum ada Lapkeu yg diaudit, Aset Neto
diperoleh dari Lapkeu yg ditanda tangani
Pengurus, apabila Lap Aktuaris dibuat selain
untuk tujuan perubahan Program Pensiun
[POJK 8/2018 Psl 5 (1), (2)]
K
E
K
A
Y
A
A
N
U
T
K
P
E
N
D
A
N
A
A
N
1. Kekayaan dlm sengketa di
Pengadilan atau dikuasai / disita
pihak berwenang
2. Iuran yg pd Valuasi Aktuaria
belum disetor ke DP lebih dari
3 bulan sejak jatuh tempo
3. Kekayaan yg ditempatkan di luar
negeri*)
4. Piutang lain-lain & Aktiva lain-lain
5. Selisih lebih nilai investasi dr
batasan per Pihak
6. Selisih lebih nilai investasi dari
batasan per jenis untuk Tanah,
Bangunan, Tanah/Bangunan
[PMK 113/2005 Psl 6 (2), POJK 8/2018 Psl 4 (2)]
*) Investasi Penyertaan Langsung di
luar negeri diperhitungkan
sebagai Kekayaan Untuk
Pendanaan [POJK 3/2015 Psl 8 (6)]
Kekayaan untuk Pendanaan untuk pembentukan DPPK-PPMP ditetapkan nihil atau sebesar dana tunai yg dialihkan ke DP yg ditetapkan oleh Pendiri
[POJK 8/2018 Psl 5 (3)]

100%
K
E
K
A
Y
A
A
N
UTK
P
E
N
D
A
N
A
A
N
120%
Penggunaan Surplus :
Wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi
Kerja [UU DP Psl 16 (2)]
Dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi
Kerja atau tetap di DP (sebagai faktor pengaman,
kemungkinan hasil investasi tidak sesuai dengan
rencana / target, untuk menjaga keseimbangan antara
kekayaan dan kewajiban) [UU DP Psl 16 (2) Penjelasan]
S U R P L U S
[Kekayaan Untuk Pendanaan > Nilai Kini Aktuaria]
100%
N
I
L
A
I
K
I
N
I
A
K
T
U
A
R
I
A
• Iuran Normal adalah iuran yg diperhitungkan dalam satu
tahun untuk mendanai bagian dari Nilai Sekarang MP yg
dialokasikan pada tahun ybs [POJK 8/2018 Psl 1 butir 29]

100%
N
I
L
A
I
K
I
N
I
A
K
T
U
A
R
I
A
100%
K
E
K
A
Y
A
A
N
UTK
P
E
N
D
A
N
A
A
N
D E FI S I T
[Kekayaan Untuk Pendanaan < Nilai Kini Aktuaria]
Pemenuhan Defisit (ada 2 pilihan) :
• Dapat dilunasi sekaligus dalam waktu paling lama 3 bulan sejak
Laporan Aktuaris Berkala diterima oleh OJK atau sejak disahkannya
PDP [POJK 8/2018 Psl 7 (2)],
Bila terlambat disetor. dikenakan sanksi denda [POJK 8/2018 PSl 7 (4)]
atau
• Dapat diamortisasi :
- Defisit sebagi Kekurangan Solvabilitas paling lama
36 bulan [POJK 8/2018 Psl 6 (2) a, Psl 7 (1) a]
Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu
pemenuhan Kekurangan Solvabilitas paling lama menjadi 5 tahun,
apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan (Pemberi
Kerja mengalami kerugian selama 3 tahun terkahir, kesulitan
likuiditas, dan tidak memiliki sumber dana)
[POJK 8/2018 Psl 7 (6)]
- Defisit selain Kekurangan Solvabilitas paling lama
180 bulan [POJK 8/2018 Psl 6 (2) b, Psl 7 (1) b]

RASIO – RASIO
RASIO PENDANAAN : Hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan
Nilai Kini Aktuaria [POJK 8/2018 Psl 1 butir 24]
Contoh :
Kekayaan Untuk Pendanaan Rp 2.500,-
Nilai Kini Aktuaria Rp 2.000,-
RASIO PENDANAAN =
Rp 2.500,-
Rp 2.000,- X 100 % = 125%
RASIO SOLVABILITAS : Hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Liabilitas
Solvabilitas [POJK 8/2018 Psl 1 butir 25]
Contoh :
Kekayaan Untuk Pendanaan Rp 2.500,-
Liabilitas SolvabilitasRp 500,-
RASIO SOLVABILITAS =
Rp 2.500,-
Rp 500,- X 100 % = 500%

DANA PENSIUN
KEGIATAN UTAMA DANA PENSIUN
PEMBERI
KERJA
KARYAWAN
(PESERTA)
I U R A N
INSTRUMEN INVESTASI
• Pasar Uang
• Pasal Modal
• Penempatan Langsung Saham
• Properti
HASIL INVESTASI
BIAYA
• SDM
• KANTOR
• PIHAK KETIGA
BIAYA OPERASIONAL
• PESERTA
• JANDA / DUDA
• ANAK
PIHAK YG DITUNJUK OLEH
PESERTA
(3) MEMBAYAR MP
(1) MENGHIMPUN DANA (2) MENGEMBANGKAN DANA
64
Sujat Siswosudarmo

KEKAYAAN (ASSET) – DP
1. Kekayaan DPPK dihimpun dari :
a. Iuran Pemberi Kerja
b. Iuran Peserta
c. Hasil Investasi
d. Pengalihan dari DP lain
[UU DP Psl 29]
2. Tidak satu bagianpun dari kekayaan DP dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung
maupun tidak langsung pada surat berharga* yg diterbitkan oleh atau pada tanah dan bangunan** yg
dimiliki atau yg digunakan oleh orang atau badan tsb di bawah ini :
a. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan;
b. Badan usaha yg lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh Orang atau Badan yg terdiri dari Pendiri,
Pengurus, Penerima Titipan atau Serikat Kerja yg anggotanya adalah Peserta DP ybs;
c. Pejabat atau Direktur dari Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a da b serta keluarganya sampai
derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar
[UU DP Psl 31 (3)]
*) Kecuali surat berharga tsb telah diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia [UU DP Psl 32 (2)]
**) Kecuali penyewaan tanah dan bangunan tsb dilakukan melalui transaksi yg didasarkan pada harga pasar yg
berlaku [UU DP Psl 32 (1)]
Kekayaan DPLK dihimpun dari :
a. Iuran Peserta
b. Hasil investasi
c. Pengalihan dari DP lain
[PP 77/1992 Psl 4 (2)]

KEKAYAAN (ASSET) – DP
3. Kekayaan DP tidak diperkenankan diagunkan atau dijaminkan atas suatu pinjaman
[UU DP Psl 31 (2)]
4. Semua transaksi yg mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pembayaran Manfaat Pensiun
sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun dinyatakan batal berdasarkan
UU DP [UU DP Psl 20 (2)]
6. Kekayaan DPPK yg dititipkan pada Penerima Titipan dikecualikan dari setiap tuntutan
hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan [PP 76/92 Psl 8 (3)]
7. Kekayaan DPPK yg disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas
perintah Pengurus [UU DP Psl 30 (5)]
8. Dalam pembagian kekayaan DP yg dilikuidasi, hak Peserta dan Pensiunan atau Ahli Warisnya
merupakan hak utama setelah kewajiban kepada Negara [UU DP Psl 37 (1), PP 76/92 Psl 50 (2)]
5. DPPK yang mengalihkan pengelolaan investasinya kepada Lembaga Keuangan (Manajer
Investasi) wajib menititipkan kekayaan yang dialihkan tersebut kepada Penerima Titipan
[POJK 3/2015 Psll 19 (5)]

67
Tidak ada pembatasan
Pada Bank
Indonesia
Surat Berharga yg
diterbitkan oleh
Bank Indonesia
6
• Jumlah seluruh investasi pada
satu Pihak kecuali investasi
SBN, Tanah dan/atau
Bangunan di Indonesia
dilarang melebihi 20% dari ∑
Investasi
• Dana Pensiun Pemberi Kerja
yang berkedudukan di daerah,
yg tidak memungkinkan
menempatkan investasi berupa
deposito berjangka, deposito on
call, sertifikat deposito pada
satu Pihak sesuai ketentuan,
dan dalam arahan investasinya
tidak ada investasi lainnya,
maka penempatan investasi tsb
pd satu Bank di daerah tsb dpt
melebihi 20% dari ∑ investasi
Pada Bank di
Indonesia
Deposito On Call
5
Pada Bank di
Indonesia
Sertifikat
Deposito
4
Pada Bank di
Indonesia
Deposito
Berjangka
3
Pada Bank di
Indonesia
Tabungan
2
Seluruh investasi yg
ditempatkan pada :
Boleh 100%
dari ∑ investasi *
Boleh 100%
dari ∑ investasi *
Diterbitkan oleh
Pemerintah RI
Surat Berharga
Negara (SBN)
1
BATASAN KHUSUS
BATASAN KUANTITATIF
PENEMPATAN PADA SATU PIHAK
BATASAN
KUANTITATIF PER
JENIS INVST
BATASAN
KUALITATIF
BATASAN JENIS
INVESTASI
NO
INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (1)
a. Semua Pihak yg dalam
tahun buku terakhir
mengalami kerugian
atau gagal memenuhi
kewajiban
keuangannya;
b. Penyertaan Langsung
di Indonesia maupun di
luar negeri; dan
c. Tanah dan/atau
Bangunan
Dilarang melebihi 40%
dari seluruh Σ investasi
(ketentuan ini tidak
berlaku untuk investasi
Penyertaan Langsung di
Indonesia pd perusahaan
di bidang Jasa
Keuangan)
[POJK 3/2015]
Sujat Siswosudarmo

68
• Tercatat di BEI
• Memiliki peringkat
investment grade *
Obligasi
Korporasi
8
Tercatat di BEI
Saham
7
BATASAN
KHUSUS
BATASAN KUANTITATIF
PENEMPATAN PADA
SATU PIHAK
BATASAN
KUANTITATIF PER
JENIS INVST
BATASAN
KUALITATIF
BATASAN
JENIS
INVESTASI
NO
[POJK 3/2015]
Sujat Siswosudarmo

69
Di Indonesia
d. RD Saham atau Unit
Penyertaannya
Diperdagangkan di Bursa
Efek
Dilarang
melebihi 10%
dari Σ investasi
• Di Indonesia
• Memiliki Σ investasi minimal
Rp 200 M
• Tingkat risiko (berdasarkan
penilaian OJK) adalah sedang
rendah atau rendah *
• Memiliki Manajemen Risiko
yg memadai*
• Menggunakan jasa penasihat
investasi yg telah mendapat
ijin usaha dr OJK
c. RD Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif (KIK)
Penyertaan Terbatas
Di Indonesia
b. RD Terproteksi, RD dg
Penjaminan dan RD
Indeks
Jumlah seluruh
investasi pd satu Pihak
untuk Reksa Dana, EBA
dan/atau Dana
Investasi Real Estate
berbentuk KIK adalah
yg dikelola oleh Manajer
Investasi yg sama
Di Indonesia
REKSA DANA (RD)
a. RD Pasar Uang, RD
Pendapatan Tetap, RD
Campuran dan RD
Saham
9
BATASAN
KHUSUS
BATASAN
KUANTITATIF
PENEMPATAN PADA
SATU PIHAK
BATASAN
KUANTITATIF PER
JENIS INVST
BATASAN
KUALITATIF
BATASAN
JENIS INVESTASI
NO
[POJK 3/2015]
Sujat Siswosudarmo

70
NO
BATASAN
JENIS
INVESTASI
BATASAN KUALITATIF
BATASAN
KUANTITATIF PER
JENIS INVST
BATASAN
KUANTITATIF
PENEMPATA PD
SATU PIHAK
BATASAN
KHUSUS
10 Repurchase
Agreement
(REPO)
• Di Indonesia;
• Memiliki jmlh investasi minimal Rp 200 M;
• Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah
sedang rendah atau rendah*;
• Memiliki manajemen risiko yg memadai*;
• Menggunakan jasa penasihat investasi yg telah
mendapat ijin usaha dari OJK;
• Menggunakan kontrak perjanjian yg terstandarisasi
oleh OJK;
• Jaminan terbatas pd SBN, SBI, dan/atau Obligasi
Korporasi yg memiliki peringkat investment grade*;
• Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
• Nilai REPO maksimal 80% dari nilai pasar surat
berharga yg dijaminkan;
• Transaksi REPO terdaftar di KSEI atau BI Scriptless
Securities Settlement System (BI-S4)
Dilarang melebihi 5%
dari ∑ investasi
Untuk setiap
counterparty
dilarang melebihi
2% dan
seluruhnya
dilarang melebihi
5% dari ∑
investasi
11 Medium
Term Notes
(MTN)
[POJK3/2015]
• Di Indonesia;
• Memiliki jmlh investasi minimal Rp 200 M;
• Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah
sedang rendah atau rendah*;
• Memiliki manajemen risiko yg memadai*;
• Menggunakan jasa penasihat investasi yg telah
mendapat ijin usaha dari OJK;
• Terdaftar di KSEI;
• Memiliki agen monitoring yg mendapat ijin sebagai
wali amanat dari OJK;
• Memiliki peringkat investment grade*
Dilarang melebihi
10% dari ∑ investasi
Dilarang melebihi
10% dari ∑
investasi
Sujat Siswosudarmo

71
• Dilarang
melebihi
10% dari Σ
investasi
• Batasan tsb
tidak berlaku
untuk
investasi
penyertaan
langsung baik
di Indonesia
maupun di
luar negeri pd
perusahaan di
bidang jasa
keuangan
• Penyertaan Langsung di
Indonesia Dilarang melebihi
15% dari Σ investasi
• Dapat melebihi 15%
(terlebih dahulu wajib
mendapat persetujuan OJK)
investasi Penyertaan
Langsung pada PT di
bidang jasa keuangan
• Dilarang melebihi 5% dari Σ
investasi
• Dpt diperhitungkan sbg
kekayaan untuk pendanaan
Di Indonesia
• Saham tsb diterbitkan oleh PT yg didirikan berdasarkan Hukum Indonesia
• Saham tsb tidak tercatat di BEI maupun di luar negeri
• Dalam hal DP mrpk pemegang saham terbesar atau paling sedikit 25% di
perusahaan dimaksud, wajib:
Di Luar Negeri
• Wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK
Penyertaan
Langsung
15
• Diperdagangkan di BEI
• Dilarang untuk tujuan spekulasi
• Wajib ditempatkan pd posisi jual (put option) dalam rangka lindung nilai
• wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sblm melakukan investasi
• Hanya dpt dilakukan oleh DP yg tlh memiliki invs. pd Saham yg tercatat di BEI
paling rendah 10% dari Σ invs.
Kontrak Opsi dan
Kontrak Berjangka
Efek
14
Tidak ada
pembatasan
Dilakukan melalui penawaran umum
Dana Investasi
Real Estat
Berbentuk KIK
13
Tidak ada
pembatasan
• Memiliki peringkat investment grade*
• Dilakukan melalui penawaran umum
Efek Beragun Aset
(EBA)
12
BATASAN
KUANTITATIF
PENEMPATAN
PADA SATU
PIHAK
BATASAN KUANTITATIF
PER JENIS INVST
BATASAN KUALITATIF
BATASAN JENIS
INVESTASI
NO
a. Menempatkan wakil pd Perusahaan tsb dlm keanggotaan komisaris
b. Mendapatkan akses yg tdk terbatas atas seluruh informasi material terkait
perusahaan
c. Apabila sahamnya tidak melebihi 50% hak-hak tsb di atas wajib
diperjanjikan tertulis dg pemegang saham lain perusahaan tsb
[POJK 3/2015]
BATASAN
KHUSUS
Sujat Siswosudarmo

72
• Jenis-jenis investasi tsb termasuk juga jenis investasi yg menggunakan prinsip syariah (produk perbankan syariah, surat berharga syariah negara, sukuk
korporasi, reksa dana syariah, EBA syariah, dana investasi real estate syariah, MTN Syariah) [ POJK 3/2015 Psl 2 (2) dan penjelasannya].
• Ketentuan mengenai batasan kualitatif, batasan kuantitatif, batasan perpihak, dan batasan khusus tsb ditentukan pada saat dilakukan penempatan
investasi, dan pembuktiannya mrpk tanggungjawab Pengurus [ POJK 3/2015 Psl 13].
• Apabila terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para Pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi, jumlah investasi pada Pihak
hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan menjadi melebihi batasan pd satu Pihak, wajib disesuaikan paling lama 12 bulan, dan dilarang
melakukan investasi pd Pihak tsb selama penyesuaian tsb belum selesai [ POJK 3/2015 Psl 12].
• DPPK dpt mengalihkan pengelolaan investasi kpd perusahaan efek yg memiliki ijin sebagai Manajer Investasi, dan wajib menitipkan kekayaan yg
dialihkan tsb pd Penerima Titipan yg ditunjuk Pendiri dan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dg Manajer Investasi tsb [ POJK 3/2015 Psl 19].
• Agen Monitoring adalah pihak yg menjalankan fungsi sbg wali amanat, untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dlm investasi MTN [ POJK 3/2015 Penjelasan
Psl 9 (6)b].
• REPO adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan [ POJK 3/2015 Psl 1 ayat 13].
• MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) [POJK 3/2015 Psl 1 ayat 12].
• Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaiman diatur dalam UU DP [POJK 3/2015 Psl 1 ayat 17].
Bangunan
[POJK 3/2015]
17
• Di Indonesia
• Dilengkapi sertifikat hak atas nama Dana Pensiun
• Memberikan penghasilan atau bertambah nilainya
karena pembangunan, penggunaan dan/ atau
pengelolaan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian di
hadapan Notaris dengan harga pasar yg berlaku
• Dilarang pd tanah dan/atau bangunan yg sedang
diagunkan, dalam sengketa dan/atau diblokir pihak
lain
Tanah dan/atau
16
BATASAN
KHUSUS
BATASAN
KUANTITATIF
PENEMPATAN
PADA SATU PIHAK
BATASAN
KUANTITATIF
PER JENIS
INVESTASI
BATASAN
KUALITATIF
BATASAN JENIS
INVESTASI
NO
Dilarang melebihi
20% dari Σ inves-
tasi
Sujat Siswosudarmo

BATAS MINIMAL PENEMPATAN INVESTASI PADA SBN
• SBN adalah surat berharga yg diterbitkan oleh Pemerintah RI termasuk Surat Utang
Negara dan surat berharga syariah negara [POJK 1/2016 Psl 1 butir 2].
• DPPK wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% dari seluruh jumlah
investasi DPPK [POJK 1/2016 Psl 2 (1) huruf d].
• POJK 1/2016 mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016 [POJK 1/2016 Psl 7].
• Bagi DPPK yg telah beroperasi sebelum 12 Januari 2016, Pentahapannya sbb:
‐ Paling rendah 20% dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016
[POJK 1/2016 Psl 3 huruf a butir 1].
‐ Paling rendah 30% dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017
[POJK 1/2016 Psl 3 huruf a butir 2].
• DPPK yg tidak memenuhi ketentuan tsb di atas dikenakan sanksi administratif berupa:
‐ Peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu paling
lama masing-masing 60 hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan [POJK 1/2016 Psl 5
ayat (1) huruf a, ayat (2)].
‐ Fit and proper test kembali bagi Pengurus , Dewan Pengawas
[POJK 1/2016 Psl 5 ayat (1) huruf b].
‐ Larangan menjadi Pengurus, Dewan Pengawas pada LKNB [POJK 1/2016 Psl 5 ayat (1) huruf
c].

PEMENUHAN BATAS MINIMAL PENEMPATAN INVESTASI PADA SBN
1. DPPK dapat memenuhi ketentuan batas minimal penempatan investasi pada SBN dengan
menempatkan investasi pada :
a. Obligasi dan/atau Sukuk, yang diterbitkan ole BUMN, BUMD, dan/atau Anak Perusahaan BUMN,
tercatat di BEI, memiliki peringkat min investment grade, dan penggunaan dananya untuk
pembiayaan infrastruktur
b. Efek Beragun Aset (EBA) yang penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur yang
dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan/atau Anak Perusahaan BUMN, telah mendapat pernyataan
efektif dari OJK, memimiliki peringkat min investment grade, dilakukan melalui penawaran umum.
c. Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang tercatat di OJK, penggunaan dananya untuk pembiayaan
infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan/atau Anak Perushaan BUMN.
d. Instrumen Investasi selain a,b,c (mis real estate)
2. Penempatan investasi pada huruf a sampai dengan d yg dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan
ketentuan batas min penempatan investasi SBN dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 50% dari
batas minimal yang disyaratkan.
`
3. Pemenuhan ketentuan memiliki peringkat investment grade dilakukan pada saat dilakukan
penempatan investasi.
4. Pembiayaan infrastruktur antara lain pembiayaan sektor transportasi, energi dan kelistrikan,
pekerjaan umum, pertanian, perkebunan, perumahan, dan pariwisata
[POJK 56/2017 Psl 4a]

PERINGKAT EFEK
Peringkat Jangka
Panjang
Jangka
Pendek
Kemampuan Membayar Kembali
Surat Hutang
INVESTMENT
GRADE
AAA
AA
A
BBB
A1
A2
A3
A4
Tertinggi
Sangat Kuat
Kuat
Memadai
NON-
INVESTMENT
GRADE
BB
B
CCC
D
B
n/a
C
D
Agak Lemah
Lemah
Sangat Lemah
Tidak Mampu (Default)
Yg berwenang menentukan Peringkat Efek adalah PT Penilaian Efek Indonesia yg lebih dikenal dengan
sebutan Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), didirikan oleh Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Efek Indonesia (KSEI) dan mendapat ijin dari OJK.

PARAMETER MANAJEMEN RISIKO YG MEMADAI
==
Parameter memiliki Manajemen Risiko yg memadai paling sedikit mencakup:
a. Pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas untuk melakukan fungsi pengurusan
dan pengawasan dari Dana Pensiun;
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit risiko;
c. Kecukupan proses, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
d. Sistem informasi Manajemen Risiko; dan
e. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
[POJK 3/2015 Penjelasan Psl 6 (1) c ]

PENGERTIAN PIHAK DAN AFILIASI
1. Pihak adalah : orang atau badan usaha yg berbentuk badan hukum maupun yg tidak berbentuk badan hukum, baik
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yg mempunyai hubungan Afiliasi
[POJK 3/2015 Psl 1 butir 18]
.
2. Afiliasi adalah : hubungan di antara Pihak dimana :
a. Salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yg
juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
b. Salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah atau komisaris yg memiliki
hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun
vertikal yg menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
c. Salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau yg setara dari Pihak lain;
atau
d. Salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu
pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yg meliputi namun
tidak terbatas pada :
1) Salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) saham Pihak lain atau
merupakan pemegang saham terbesar;
2) Salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yg lain;
3) Salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yg lebih dari 50% (lima puluh perseratus)
berdasarkan suatu perjanjian; atau
4) Salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambil keputusan baik langsung
maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional
pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.

PILIHAN INVESTASI – PESERTA DPLK
• Peserta DPLK dapat mengubah pilihan investasi
atas pilihan investasi sebelumnya [PP 77/92 Psl 4 (1) g]
• Dalam PDP DPLK harus memuat ketentuan
mengenai hak Peserta untuk menetapkan
pilihan jenis investasi yang tersedia
[PP 77/1992 Psl 4 (1) f ] ==

LARANGAN INVESTASI
1. Tidak satu bagianpun dari kekayaan DP dapat diinvestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Surat
Berharga* yg diterbitkan oleh, atau pada Tanah & Bangunan** yg dimiliki atau yg dipergunakan oleh orang atau
badan tsb di bawah ini :
a. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan;
b. Badan Usaha yg lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yg terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri,
Pengurus, Penerima Titipan, atau Serikat Kerja yg anggotanya adalah Peserta DP ybs;
c. Pejabat atau Direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat
kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
PENGECUALIAN
* Larangan investasi pada Surat Berharga kepada pihak-pihak tsb pada huruf a, b, c, tidak berlaku apabila Surat
Berharga tsb diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia
** Penyewaan Tanah, Bangunan atau harta tetap lainnya kepada pihak-pihak tsb pada huruf a, b, c, hanya dapat
dilakukan sepanjang melalui transaksi yg didasarkan pada harga pasar yg berlaku
[UU DP Psl 31 (3), Psl 32]
2. DP dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali Kontrak Opsi dan kontrak
berjangka efek yg diperdagangkan di BEI, dan instrumen derivatif tsb diperoleh sebagai instrumen yg melekat pada SBN,
saham atau obligasi korporasi yg tercatat di Bursa Efek di Indonesia, transaksi derivatif dlm rangka lindung nilai SBN yg
berdenominasi mata uang asing [POJK 3/2015 Psl 11 (1)]
4. DP dapat menjual instrumen derivatif yg melekat tsb secara terpisah dari SBN, saham atau obligasi korporasi
ybs [POJK 3/2015 Psl 11 (2)]
3. Transaksi derivatif tsb dilakukan dengan counterparty paling rendah memiliki peringkat investment grade [POJK
3/2015 Psl 11 (3)]

DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN
NO Jenis Investasi Dasar Penilaian
1.
2.
Surat Berharga Negara (SBN)
Obligasi Korporasi
• Nilai Pasar (harga penutupan terakhir di BEI). Dlm hal tdk terdapat nilai
pasar tsb, menggunakan nilai wajar yg ditetapkan oleh Lembaga Penilaian
Harga Efek yg telah memperoleh ijin usaha dari OJK atau Lembaga Penilaian
Harga Efek yg telah diakui secara internasional; atau
• Nilai Perolehan, yang diamortisasi dg suku bunga efektif, yaitu dalam hal
SBN memiliki nilai penebusan tetap (fixed redemption value) dan diperoleh
untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun, atau
bagian spesifik dari program pensiun.
3.
4.
5.
Tabungan
Deposito Berjangka
Deposito On Call
Nilai Nominal
6.
7.
Sertifikat Deposito
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Nilai Tunai
8.
9.
Saham Di Bursa Efek
Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek
di Bursa Efek
Nilai Pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di
Bursa Efek
10.
11.
12.
Penyertaan Langsung
Tanah
Bangunan
[SE OJK 9 tgl 11 April 2016]
• Di Indonesia, berdasarkan nilai yg ditetapkan oleh Penilai yg terdaftar di
OJK.
• Di luar negeri, nilai yang ditetapkan Penilai Independen yg mendapat
lisensi dari otoritas setempat.
• Dilakukan penilaian paling sedikit satu kali dalam 3 tahun.

DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN
No Jenis Investasi Dasar Penilaian
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Reksa Dana Pasar Uang
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana Campuran
Reksa Dana Saham
Reksa Dana Terproteksi
Reksa Dana Dengan Penjaminan
Reksa Dana Indek
Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas
Nilai Aktiva Bersih
21. Reksa Dana yg Unit Penyertaannya
Diperdagangkan di Bursa Efek
Nilai Pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek
22. Efek Beragun Aset (EBA) Nilai Pasar, (harga penutupan terakhir di BEI), utk Efek Utang yg tercatat di BEI yg
ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yg telah memperoleh ijin usaha dari OJK
atau Lembaga Penilaian Harga Efek yg telah diakui secara internasional.
23. Dana Investasi Real Estate Berbentuk KIK • Nilai Pasar, untuk yg diperdagangkan di BEI.
• Nilai Aktiva Bersih, untuk yg tidak diperdagangkan di BEI.
24. Medium Term Note (MTN) • Nilai Wajar yg di tetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yg tlh memperoleh izin
usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.
Dlm hal tidak terdapat nlai wajar tsb menggunakan nilai dari Penilai yang terdaftar di OJK;
atau
• Nilai Perolehan yg diamortisasi dgn suku bunga efektif, yaitu dalam hal MTN memiliki
nilai penebusan tetap, dan di peroleh untuk dipadukan dgn kewajiban pembayaran
Manfaat Pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
25. Repurchase Agreement (REPO)
[SE OJK 9 tgl 11 April 2016]
Biaya Perolehan Efek yg di amortisasi dengan suku bunga efektif (amortized cost)

PENGELOLAAN ASET DP
[POJK 5/2017 tgl 1 Maret 2017, mulai berlaku sejak diundangkan 6 Maret 2017]
1. DPPK – PPIP dan DPLK harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta, bagi Peserta yang telah mencapai usia
paling lama 5 th dan paling cepat 2 th sebelum UPN
[Psl 31 (2), Psl 47(2)]
2. Aset tersebut pada angka 1 harus ditempatkan pada :
a. Tabungan pada Bank;
b. Deposito Berjangka pada Bank;
c. Sertifikat Deposito pada Bank;
d. Surat Berharga Bank Indonesia dan/atau
e. Surat Berharga Negara (nilai perolehan yg diamortisasi)
[Psl 31 (2), Psl 47 (2)]
3. DPPK – PPIP dan DPLK yg membayarkan MP secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan
kewajiban berupa
a. Deposito Berjangka pada Bank; dan/atau
b. Surat Berharga Negara (nilai perolehan yg diamortisasi)
[Psl 472(2), Psl 57 (2)]
4. DPPK – PPIP dan DPLK yang membayarkan MP secara berkala harus menjaga tingkat likuiditas sesuai MP yang
jatuh tempo [Psl 42 (3), Psl 57 (3)]
5. Besar MP Peserta DPPK – PPIP dan DPLK harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum
direalisasi (unrealized gain) [Psl 31 (1), Psl 47 (1)]

83
Paling sedikit memuat:
1. Rencana komposisi jenis
investasi
2. Perkiraan hasil investasi untuk
masing-masing jenis investasi
3. Pertimbangan rencana
komposisi jenis investasi
POJK 3/2015 Psl 17]
1. Sasaran hasil investasi (kuantitatif) bersifat
jangka panjang dengan memperhatikan
liabilitasnya yg harus dicapai oleh Pengurus
2. Batas maksimum proporsi kekayaan yg dapat
ditempatkan pada setiap jenis investasi
3. Batas maksimum proporsi kekayaan yg dapat
ditempatkan pada satu pihak
3. Muatan (isi)
Penngurus DPPK wajib
menyusun Rencana Investasi
Tahunan
[POJK 3/2015Psl 17 (1)]
• Ditetapkan oleh Pendiri (PPMP)
• Ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan
Pengawas (PPIP)
[UUDP Psl 30 (2)]
2. Kewenangan
1. UU DP [Psl 30 (1) a]
2. POJK 3/2015 dan peraturan
pelaksanaannya
3. Arahan Investasi
1. UU DP [Psl 30 (1) a]
2. POJK 3/2015 dan peraturan pelaksanaannya
1. Dasar Hukum
RENCANA
INVESTASI TAHUNAN
ARAHAN
INVESTASI
ASPEK
DPPK WAJIB MEMILIKI ARAHAN INVESTASI DAN
RENCANA INVESTRASI TAHUNAN (1)
Sujat Siswosudarmo

84
Tahunan [POJK 3/2015 Psl 17 (2)]
• Tanpa batas waktu
• Pendiri (PPMP) atau Pendiri dan Dewan
Pengawas (PPIP) sewaktu-waktu dapat mengubah
Arahan Investasi [UUDP Psl 30 (3)]
• Bila ada perubahan wajib dilaporkan kpd OJK paling
lambat 30 hari sejak tgl perubahan
[POJK 3/2015 Psl 15 (3)]
5. Jangka Waktu
Merupakan penjabaran dari Arahan
Investasi, mencerminkan penerapan
prinsip-prinsip penyebaran risiko dan
keputusan investasi yang obyektif
[POJK 3/2015 Psl 17 (2)]
Kebijakan dan strategi investasi yg harus dijadikan
pedoman investasi bagi Pengurus
4. Sifat
4. Obyek investasi yg dilarang
5. Likuiditas minimum portofolio investasi
6. Kewajiban memiliki prosedur operasional standar
investasi untuk penempatan dan pelepasan investasi
7. Sistem pengawasan dan pelaporan investasi
8. Ketentuan penggunaan tenaga ahli, penasihat,
lembaga keuangan dalam investasi
9. Strategi alokasi aset yg dikaitkan dg profil liabilitas
10. Sanksi kepada Pengurus bila melanggar
[POJK 3/2015 Psl 15 (2)]
RENCANA INVESTASI TAHUNAN
ARAHAN INVESTASI
ASPEK
DPPK WAJIB MEMILIKI ARAHAN INVESTASI DAN
RENCANA INVESTRASI TAHUNAN (2)
Sujat Siswosudarmo

NO KETERANGAN DASAR HUKUM
1. MP dikategorikan sebagai dana tidak aktif apabila paling lama 1 tahun
sejak Peserta memasuki UPN, MP tersebut tidak dapat dilakukan
pembayaran yang disebabkan oleh :
a. Peserta tidak diketahui keberadaanya ; atau
b. Peserta tidak memiliki Pihak Yang Ditunjuk atau memiliki namun
tidak diketahui keberadaanya
Psl 69 (3)
2. DPPK dan DPLK wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai
dana tidak aktif Psl 69 (1)
3. Apabila sampai 180 hari sejak pemisahan dana tidak aktif tersebut tidak
terjadi pembayaran MP, maka DPPK dan DPLK wajib menyerahkan dana
tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP)
Psl 69 (4)
4. Dalam hal DPPK dan DPLK menyerahkan dana tidak aktif kepada BHP,
maka Peserta atau Pihak yang Berhak meminta pembayaran dana tsb
kepada BHP
Psl 69 (5)
DANA TIDAK AKTIF

NO KETERANGAN
DASAR HUKUM
POJK 5/2017
5. Dana tidak aktif yang diserahkan kepada BHP, diinvestasikan dalam
bentuk deposito berjangka
Penjelasan Pejabat
BHP pada Sosialisasi
POJK 5/2017 pada
tanggal 22 Maret
2017 di Hotel
Pullman, Jakarta
6. Apabila sampai 30 tahun Peserta atau Pihak yang Berhak tidak meminta
pembayaran kepada BHP, maka dana tidak aktif tersebut beserta bunga
depositonya, oleh BHP diserahkan kepada Kas Negara
DANA TIDAK AKTIF

• Disetor setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya [UU DP Psl 17 (2)]
• Apabila belum disetor setelah melampaui 2,5 bulan
sejak jatuh tempo dinyatakan :
• Besarnya iuran Pemberi Kerja
tidak pasti (fluktuatif)
tergantung dari kecukupan dana
untuk memenuhi kewajiban
membayar Manfaat Pensiun.
• Besarnya iuran Pemberi Kerja
tidak di tetapkan secara definitif
dalam PDP.
• Besar iuran Pemberi Kerja
berdasarkan perhitungan
aktuaris, terdiri dari Iuran
Normal dan Iuran Tambahan
(apabila defisit)
[UUDP Psl 6 (1) e, Psl 53(1)]
Dari 1 (satu) sumber :
PEMBERI KERJA
(Non Contributory
System)
[UU DP Psl 15 (1) b]
Keterangan
Besar Iuran
Sumber Iuran
- Sebagai hutang Pemberi Kerja dan dikenakan
bunga sebesar bunga deposito Bank Pemerintah yang
paling menguntungkan Peserta.
- Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki
hak utama dalam pelaksanaan eksekusi Keputusan
Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
[UU DP Psl 17 (3)]
IURAN - DPPK PPMP
• Apabila Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-
turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas
Jasa Keuangan [UU DP Psl 16 (3)]
• Apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan
berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada
Pendiri [UU DP Psl 16 (4)]

IURAN - DPPK PPMP
Sumber Iuran Keterangan
Besar Iuran
Sumber Iuran
Dari 2 (dua) sumber :
PEMBERI KERJA
DAN
PESERTA
(Contributory System)
• Besar iuran Peserta
(apabila Peserta diwajibkan
mengiur) sudah pasti,
ditetapkan secara definitif
dalam PDP
• Iuran Peserta Max. 3%
atau Max. 3 x F x PhDP
[UU DP Psl 15, POJK 5/2017 Psl 5]
• Pemberi Kerja sebagai wajib pungut iuran
Peserta
[UU DP Psl 17 (1)]
• Apabila besarnya MP sudah mencapai batas
max , iuran Peserta yang bersangkutan
dapat dihentikan
[POJK 5/2017 Psl 13 (5)]
• Untuk menambah besar MP Peserta sesuai rumus
dalam PDP, Peserta dapat menambah
iurannya sendiri. (bersifat sukarela)
Iuran Peserta sendiri tersebut dan hasil
pengembangannya dicatat terpisah dari MP
sesuai rumus dalam PDP
[POJK 5/2017 Psl 17]
sda sda

IURAN - DPPK PPIP
• Iuran dibukukan untuk dan atas nama rekening masing-
masing Peserta sebagai MP [UU DP Psl 1 butir 8]
• Disetor setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya [UU DP Psl 17 (2)]
• Apabila belum disetor setelah melampaui 2,5 bulan sejak jatuh tempo
dinyatakan :
• Apabila Pemberi Kerja tidak membayar iuran 3 bulan
berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada
Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 16 (3)]
• Apabila Mitra Pendiri (dalam hal ada Mitra Pendiri) tidak
membayar iuran 3 bulan berturut-turut, Pengurus wajib
melaporkan kepada Pendiri [UU DP Psl 16 (4)]
- Ketentuan iuran tersebut di atas tidak berlaku bagi DPLK
[UU DP Psl 46]
• Besar iuran
Pemberi Kerja
sudah pasti,
ditetapkan secara
definitif dalam PDP
[UUDP Psl 1 butir 8]
• Regulasi tidak
mengatur batas max
maupun batas min
besar iuran Pemberi
Kerja, tergantung dari
kemampuan dan
kebijakan Pemberi
Kerja
Dari 1 (satu) sumber :
PEMBERI KERJA
(Non Contributory
System)
[UU DP Psl 15 (1) b]
Keterangan
Besar Iuran
Sumber Iuran
* Sebagai hutang Pemberi Kerja dan dikenakan bunga
sebesar bunga deposito Bank Pemerintah yang paling
menguntungkan bagi Peserta.
* Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki
hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan
Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
[UU DP Psl 17 (3)]

IURAN - DPPK PPIP
sda
sda
Dari 2 (dua) sumber
Pemberi Kerja
Dan
Peserta
(Contributory System)
Keterangan
Besar Iuran
Sumber Iuran
Besar iuran Peserta
(apabila Peserta diwajibkan
mengiur), tidak melebihi
dari jumlah iuran Pemberi
Kerja
[POJK 5/2017 Psl 25 (3)]
• Pemberi Kerja sebagai wajib pungut
iuran Peserta [UU DP Psl 17 (1)]
• Untuk meningkatkan pertumbuhan
akumulasi dananya dalam PDP selain
iuran yang telah ditetapkan, Peserta
dapat menambah iurannya sendiri
(bersifat sukarela)
[POJK 5/2017 Psl 25 (4)]

PENANGGUHAN IURAN - PENDIRI DPPK
1  Iuran Pendiri maupun iuran Peserta dapat
ditangguhkan dengan ketentuan :
*Untuk PPMP, Masa Kerja selama masa penangguhan iuran
tidak diperhitungkan untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun
[PP 76 Th 1992 Psl 11 ayat (1) penjelasan]
(1) Pendiri mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut
(2) Atas permohonan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan
(3) Harus Mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (Dalam penangguhan iuran
Pendiri dan Peserta, PDP belum perlu diubah)
(4) Masa penangguhan iuran paling lama 1 tahun*
[PP 76 Th 1992 Psl 11 ayat (1) dan (3)]
*Untuk PPIP, selama masa penangguhan iuran, pengembangan kekayaan dan
pemupukan hak Peserta dari himpunan iuran sebelumnya tetap berjalan
[PP 76 Th 1992 Psl 11 ayat (1) penjelasan]

PENANGGUHAN IURAN – MITRA PENDIRI DPPK
2. Pendiri dapat menangguhkan Iuran Mitra Pendiri dengan ketentuan :
[PP 76 Th 1992 Psl 33 ayat (1), (2)]
(1) Mitra Pendiri telah 3 bulan berturut-turut tidak membayar iuran
[PP 76 Th 1992 Psl 33 ayat (1)]
[PP 76 Th 1992 Psl 33 ayat (1)]
(3) Penangguhan iuran Mitra Pendiri harus dinyatakan dalam Pernyataan Tertulis
Pendiri dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (Dalam penangguhan
iuran Mitra Pendiri, belum perlu mengubah PDP)
(4) Masa penangguhan iuran max 1 tahun
(5) Apabila sampai masa penangguhan iuran berakhir, ternyata Mitra Pendiri tidak
membayar iuran, Pendiri wajib mengakhiri kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri
dengan mengubah PDP
[PP 76 Th 1992 Psl 34]
(2) Penangguhan iuran Mitra Pendiri merupakan kebijakan Pendiri
[PP76/1992 Psl 33 (1)]

MANFAAT PENSIUN - DPPK PPMP
PESERTA
Cara Pembayaran
Besarnya Manfaat
Pensiun
Syarat
Yang Berhak Atas
Manfaat Pensiun
M P N
(Manfaat Pensiun Normal)
[UU DP Psl 21 (1)]
M P D
(Manfaat Pensiun Dipercepat)
[UU DP Psl 21 (1)]
M P C
(Manfaat Pensiun Cacat)
[UU DP Psl 21 (1)]
P D
(Pensiun Ditunda)
[UU DP Psl 21 (1)]
Pada waktu berhenti
bekerja telah mencapai
UPN (Usia Pensiun Normal)
F x MK x PhDP*
[UU DP Psl 21 (1)-Penjelasan]
FP x F x MK x PhDP
[UU DP Psl 27 (4)]
F x MK x PhDP
[UU DP Psl 27 (4)]
FP x F x MK x PhDP
[UU DP Psl 27 (4)]
Pada waktu berhenti
bekerja telah mencapai
UPD (Usia Pensiun
Dipercepat) [UU DP Psl 1 butir 11]
Berhenti bekerja
karena cacat
Pada waktu berhenti
bekerja belum mencapai UPD
tetapi telah memiliki masa
kepesertaan sekurang-
kurangnya 3 tahun
Bulanan dan Seumur Hidup
(kecuali apabila jumlahnya ≤
ketentuan MK dpt dibayarkan
sekaligus) [UU DP Psl 25 (2), (3)]
[yang dikaitkan dengan Masa Kerja]
* Besarnya F max 2,5% (rumus bulanan), dan max 2,5 kali (rumus sekaligus)
* Besarnya MP Peserta max 80% dari PhDP (Rumus bulanan), dan max 80 x PhDP (Rumus Sekaligus)

MANFAAT PENSIUN - DPPK PPMP
Cara Pembayaran
Besarnya Manfaat
Pensiun
Syarat
Yang Berhak Atas
Manfaat Pensiun
JANDA / DUDA
[UU DP Psl 21 (2)]
ANAK
[UU DP Psl 21 (2)]
PIHAK YANG DITUNJUK
OLEH PESERTA
[PP 76/92 Psl 30 (1)]
Peserta / Pensiunan
meninggal dunia
[UU DP Psl 22 (1), PP 76/92 Psl 29 (1)]
Min. 60% dari
Manfaat
Pensiun Peserta
[UU DP Psl 22 (1)]
Bulanan dan seumur hidup
kecuali apabila Janda/Duda
kawin lagi, manfaat pensiun
dibayarkan kepada Anak.
[PP 76/92 Psl 29 (2)]
Janda/Duda kawin lagi
atau Janda / Duda
meninggal dunia atau
Peserta/Pensiunan
meninggal dunia tidak
ada Janda/Duda
[UU DP Psl 22 (2), PP 76/92 Psl 29 (3)]
Sama besarnya
dengan Manfaat Pensiun
Janda/Duda
[UU DP Psl 22 (1)]
• Bulanan dan wajib dibayarkan
sampai Anak sekurang-kurangnya
mencapai usia 21 tahun
[PP 76/92 Psl 29 (4)]
• Dapat diteruskan sampai Anak
mencapai usia setinggi-tingginya
25 tahun. Dalam hal Anak cacat
sebelum melampaui batas usia
pembayaran manfaat pensiun,
manfaat pensiun tersebut dapat
dibayarkan melebihi usia tersebut di
atas
[POJK 5/2017 Psl 70]
Peserta tidak mempunyai
istri/suami dan tidak
mempunyai Anak
meninggal dunia
[PP 76/92 Psl 30 (1)]
Sama besarnya
dengan Manfaat Pensiun
Peserta
[PP 76/92 Psl 30 (1)]
Dibayarkan secara
sekaligus
[PP 76/92 Psl 30 (2)]

CARA MENGHITUNG BESARNYA MP - PPMP
Ada 2 cara menghitung besarnya MP pada PPMP
1. RUMUS BULANAN
Adalah cara menghitung besar MP per bulan yang akan diterima oleh Peserta
1) Cirinya, Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja (F) menggunakan angka %
(persentase), misal 1%, 1,5%, 2%
2) Besarnya F max 2,5%
3) Besarnya MP max 80% dari PhDP.
[POJK 5/2017 Psl 1 butir 18, Psl 13 (1)]
2. RUMUS SEKALIGUS
Adalah cara menghitung besar MP yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk
Nilai Sekarang yang selanjutnya akan dikonversikan menjadi MP per bulan
1) Cirinya, F menggunakan angka desimal, misal 1 kali, 1,5 kali, 2 kali
2) Besar F max 2,5 kali
3) Besarnya MP max 80 kali dari PhDP.
[POJK 5/2017 Psl 1 butir 19, Psl 13 (3)]

DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx

DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx

Similar to DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx (20)

More from Aminullah Assagaf

More from Aminullah Assagaf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx