SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 1 of 19
GASI
MENGAJAR
• Effective, Efficient & Productivity
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 2 of 19
GETTING STARTED
WITH
HUMAN RESOURCE & PAYROLL SERVICES
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 3 of 19
GOALS & OBJECTIVES
Client Handling
Procedure
Knowledge & Skill
Business Plan
Procedure
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 4 of 19
BASIC SKILL AND KNOWLEDGE
• Common HR and Payroll Task
• BPJS Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan
• Overtime Calculations
• Basic PPh Pasal 21
• Supporting Tools
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 5 of 19
COMMON HR AND PAYROLL TASKS
• Recruitment
• New Hired
• Attendance
• Personal Development
• Reassignment
• Warning
• Termination
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 6 of 19
BPJS KESEHATAN
BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan secara khusus oleh Pemerintah
untuk menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam (6)
bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi :
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI).
- Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI).
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya.
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya.
c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya.
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 7 of 19
BPJS KESEHATAN
PESERTA BPJS KESEHATAN
BPJS Kesehatan hanya dapat menanggung paling banyak lima (5) anggota keluarga yaitu:
 Peserta
 Istri/Suami
 Tiga (3) Orang Tanggungan Anak
Kelas I diberikan
bagi pekerja
dengan gaji /
upah di atas
Rp4.000.000,-
sampai dengan
Rp8.000.000,-
Kelas II diberikan
bagi pekerja
dengan gaji / upah
sampai dengan
Rp4.000.000,-
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 8 of 19
BPJS KESEHATAN
PERHITUNGAN IURAN BPJS KESEHATAN
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 pada Pasal 31 iuran untuk peserta Badan
Usaha yaitu sebesar 5% dari gaji/upah per bulan dengan ketentuan:
 4% dibayar oleh Pemberi Kerja
 1% dibayar oleh Peserta
Kasus :
Zainal adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Sejahtera dan menerima gaji / upah setiap
bulannya sebesar Rp 7.000.000,- .Berapa Iuran BPJS Kesehatan Zainal?
Jawaban:
• Iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja:
Rp7.000.000,- x 4% = Rp280.000,-
• Iuran yang dibayarkan oleh Pekerja
Rp7.000.000,- x 1% = Rp70.000,-
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 9 of 19
BPJS KETENAGAKERJAAN
- Visi
Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul
dalam Operasional dan Pelayanan.
- Misi
Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk :
1. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas
melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan Kematian (JKM)
- Jaminan Hari Tua (JHT)
- Jaminan Pensiun (JP)
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 10 of 19
BPJS KETENAGAKERJAAN
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang
terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
- Iuran JKK
Pekerja Penerima Upah : - Tingkat risiko sangat rendah (0.24%) (Penjahitan, Bioskop & Bank)
- Tingkat risiko rendah (0.54%) (Pertanian, Perkebunan & Rumah Makan)
- Tingkat risiko sedang (0.89%) (Perburuan, Kehutanan, Pabrik)
- Tingkat risiko tinggi (1.27%) (Kereta api, Pengolahan limbah)
- Tingkat risiko sangat tinggi (1.74%) (Asam belerang, Korek Api, Pertambangan)
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 11 of 19
BPJS KETENAGAKERJAAN
- Jaminan Kematian (JKM)
Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan
kerja.
Iuran JKM -- Pekerja Penerima Upah : 0.3 %
- Jaminan Hari Tua (JHT)
Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembanganya.
Iuran JHT -- Pekerja Penerima Upah : - 2 % (Pekerja)
- 3.7% (Perusahaan)
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 12 of 19
BPJS KETENAGAKERJAAN
- Jaminan Pensiun (JP)
Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya
dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat.
Iuran JP -- Pekerja Penerima Upah : - 1 % (Pekerja) - Max. Rp85.124,-
- 2 % (Perusahaan) - Max. Rp170.248,-
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 13 of 19
OVERTIME CALCULATIONS
- DEFINISI LEMBUR
Waktu kerja yang melebihi tujuh (7) jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam (6) hari kerja dalam seminggu atau
delapan (8) jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima (5) hari kerja dalam seminggu atau waktu kerja pada hari
istirahat mingguan dan/atau pada hari libur yang ditetapkan pemerintah. (KEMEN NO.102/MEN/VI/2004).
Terdapat dua cara menghitung lembur Karyawan, yaitu:
- Untuk lembur pada hari kerja, rate upah lembur adalah 1,5 x upah sejam pada jam pertama lembur dan 2 x upah
sejam pada jam seterusnya.
- Untuk lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional, yaitu:
A. Untuk perusahaan dengan 5 hari kerja, rate adalah 2 x upah sejam untuk 8 jam pertama, 3 x upah sejam untuk
jam ke-9, dan 4x upah sejam untuk jam ke-10 dan ke-11.
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 14 of 19
OVERTIME CALCULATIONS
- Untuk lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional, yaitu:
B. Untuk perusahaan dengan 6 hari kerja, rate adalah 2x upah sejam untuk 7 jam pertama, 3x upah sejam untuk
jam ke-8, dan 4x upah sejam untuk jam ke-9 dan ke-10.
Keterangan: upah 1 jam dihitung dengan rumus 1/173 x upah sebulan
(Peraturan Kemenakertrans No. KEP. 102/MEN/VI/2004 Pasal 8 Ayat (2)).
Mengapa harus dibagi 173 ?
173 adalah Rata-rata Jam Kerja dalam sebulan, berikut ini cara perhitungannya :
Jam Kerja per Minggu : 40 Jam
Jumlah minggu dalam setahun : 52 minggu
Jadi Jam kerja per tahun : 2080 Jam (40 x 52)
Rata-rata Jam Kerja per bulan : 173 (2080 Jam/12 bulan)
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 15 of 19
BASIC PPh PASAL 21
- DEFINISI PAJAK
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya
kemakmuran rakyat. (UU No.28 Tahun 2007 – Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
- SUBJEK PAJAK
1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap
- BUKAN SUBJEK PAJAK
1. Badan Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing
3. Organisasi Internasional
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional
(UU No.36 Tahun 2008 – Pajak Penghasilan)
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 16 of 19
BASIC PPh PASAL 21
- OBJEK PAJAK
Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- BUKAN OBJEK PAJAK
1. Bantuan / Sumbangan
2. Warisan
3. Pembayaran dari perusahaan asuransi
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
6. Merujuk ke UU No.36 Tahun 2008, Pasal 5 ayat 3
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 17 of 19
SUPPORTING TOOLS
- PAYROLL SUPPORTING TOOLS
1. Microsoft Office Excel
2. Human Resources Information System (HRIS)
- TAX SUPPORTING TOOLS
1. e-SPT
2. e-Billing
3. e-Filling
- BPJS SUPPORTING TOOLS
1. e-DABU
2. SIPP
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 18 of 19
HOMEWORK
1. Personal Development apa yang dapat memberikan hasil terbaik untuk Karyawan ?
2. Naruto adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Konohagakure dan menerima upah setiap bulannya sebesar
Rp 6.500.000,-. Berapa Iuran BPJS Kesehatan ?
3. Luffy adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Raftel dan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp 50.000.000,-.
Berapa Iuran BPJS Kesehatan ?
4. Goku adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Dragonball Z dan menerima upah setiap bulannya sebesar
Rp 25.000.000,-. Berapa Iuran BPJS Ketenagakerjaan ?
5. Seorang Operator Produksi dengan Gaji bulanan Rp 5.000.000,- diminta oleh perusahaan melakukan Lembur
(Overtime) pada hari kerja biasa & hari libur (Hari Senin & Hari Minggu) masing-masing selama 4 Jam. Berapakah upah
lembur yang harus dibayar oleh perusahaan ?
6. Seorang Direktur suatu perusahaan memberikan Beasiswa kepada anaknya yang bekerja diperusahaan tersebut
sebesar Rp.100.000.000,-, Apakah Beasiswa tersebut merupakan Objek Pajak atau Bukan Objek Pajak ? Jelaskan ?
7. Jelaskan masing-masing kegunaan Supporting Tools ?
Note: Dikerjakan dalam Bentuk Excel dengan Format penamaan – “Judul Materi – Nama Lengkap Siswa – Payroll Class”
Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 19 of 19
“THANK YOU”

More Related Content

What's hot

Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasionalhenra saragih
 
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmKebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmhenra saragih
 
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Oswar Mungkasa
 
Materi global value financing final
Materi global value financing finalMateri global value financing final
Materi global value financing finalTV Desa
 
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...candra romanda
 
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...Riki Ardoni
 
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI Riki Ardoni
 
Perseroan perorangan
Perseroan peroranganPerseroan perorangan
Perseroan peroranganhenra saragih
 
Jamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkJamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkBagus Budiono
 
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanForum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanGunawan Wicaksono
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanIlham Ismail
 
Bpjs ketenagakerjaan
Bpjs ketenagakerjaanBpjs ketenagakerjaan
Bpjs ketenagakerjaanDian Rini
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruPT. Trinity Auto
 
harmonisasi jaminan pensiun
harmonisasi jaminan pensiunharmonisasi jaminan pensiun
harmonisasi jaminan pensiunEliha Mahsuna
 

What's hot (18)

Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
 
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmKebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
 
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
 
Materi global value financing final
Materi global value financing finalMateri global value financing final
Materi global value financing final
 
Kajian bumd
Kajian bumdKajian bumd
Kajian bumd
 
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
 
Presentasi utari
Presentasi utariPresentasi utari
Presentasi utari
 
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
 
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMNPER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
 
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
 
Perseroan perorangan
Perseroan peroranganPerseroan perorangan
Perseroan perorangan
 
Jamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkJamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk Dppk
 
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanForum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
 
Materi 1
Materi 1Materi 1
Materi 1
 
Bpjs ketenagakerjaan
Bpjs ketenagakerjaanBpjs ketenagakerjaan
Bpjs ketenagakerjaan
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
 
harmonisasi jaminan pensiun
harmonisasi jaminan pensiunharmonisasi jaminan pensiun
harmonisasi jaminan pensiun
 

Similar to Gaji dan Iuran

Pembekalan P3K Lanjutan.pptx
Pembekalan P3K Lanjutan.pptxPembekalan P3K Lanjutan.pptx
Pembekalan P3K Lanjutan.pptxAmirSyarifudin10
 
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaanCorona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaanDioPerkasa
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani dwiharyono4
 
Sosialisasi PMK 85 - Juknis + realisasi.pptx
Sosialisasi PMK 85 - Juknis + realisasi.pptxSosialisasi PMK 85 - Juknis + realisasi.pptx
Sosialisasi PMK 85 - Juknis + realisasi.pptxDimMazz1
 
Selayang pandang jamur tiram wendi
Selayang pandang jamur tiram wendiSelayang pandang jamur tiram wendi
Selayang pandang jamur tiram wendiayazz11
 
Manual Pengguna Program KerjayaGig (Orang Bekerja Sendiri).pdf
Manual Pengguna Program KerjayaGig (Orang Bekerja Sendiri).pdfManual Pengguna Program KerjayaGig (Orang Bekerja Sendiri).pdf
Manual Pengguna Program KerjayaGig (Orang Bekerja Sendiri).pdfashikinserion1
 
Daftar pertanyaan wawancara (in Bahasa)
Daftar pertanyaan wawancara (in Bahasa)Daftar pertanyaan wawancara (in Bahasa)
Daftar pertanyaan wawancara (in Bahasa)Hayatul Rahmi Rahmi
 
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptx
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptxSOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptx
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptxVikriSetiawanSMAN2Ba
 
SLIDE DESA DEWI SRI 09072020.pptx
SLIDE DESA DEWI SRI 09072020.pptxSLIDE DESA DEWI SRI 09072020.pptx
SLIDE DESA DEWI SRI 09072020.pptxdirge1
 
Materi Sosialiasi ARIP Kota Mojokerto.pptx
Materi Sosialiasi ARIP Kota Mojokerto.pptxMateri Sosialiasi ARIP Kota Mojokerto.pptx
Materi Sosialiasi ARIP Kota Mojokerto.pptx30NurHidayah
 
Edukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdfEdukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdfAndreJusayama1
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxluckyhtahalele
 
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptx
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptxJKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptx
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptxafri7
 
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21Bagus Budiono
 

Similar to Gaji dan Iuran (20)

Pembekalan P3K Lanjutan.pptx
Pembekalan P3K Lanjutan.pptxPembekalan P3K Lanjutan.pptx
Pembekalan P3K Lanjutan.pptx
 
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaanCorona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
 
1971151.ppt
1971151.ppt1971151.ppt
1971151.ppt
 
proposal penawaran
proposal penawaranproposal penawaran
proposal penawaran
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
 
Masalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesiaMasalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesia
 
Sosialisasi PMK 85 - Juknis + realisasi.pptx
Sosialisasi PMK 85 - Juknis + realisasi.pptxSosialisasi PMK 85 - Juknis + realisasi.pptx
Sosialisasi PMK 85 - Juknis + realisasi.pptx
 
Selayang pandang jamur tiram wendi
Selayang pandang jamur tiram wendiSelayang pandang jamur tiram wendi
Selayang pandang jamur tiram wendi
 
Manual Pengguna Program KerjayaGig (Orang Bekerja Sendiri).pdf
Manual Pengguna Program KerjayaGig (Orang Bekerja Sendiri).pdfManual Pengguna Program KerjayaGig (Orang Bekerja Sendiri).pdf
Manual Pengguna Program KerjayaGig (Orang Bekerja Sendiri).pdf
 
ketenagakerjaan
ketenagakerjaanketenagakerjaan
ketenagakerjaan
 
Mojakoe pajak-1-uts
Mojakoe pajak-1-utsMojakoe pajak-1-uts
Mojakoe pajak-1-uts
 
Daftar pertanyaan wawancara (in Bahasa)
Daftar pertanyaan wawancara (in Bahasa)Daftar pertanyaan wawancara (in Bahasa)
Daftar pertanyaan wawancara (in Bahasa)
 
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptx
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptxSOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptx
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptx
 
No. 2-mei-2010
No. 2-mei-2010No. 2-mei-2010
No. 2-mei-2010
 
SLIDE DESA DEWI SRI 09072020.pptx
SLIDE DESA DEWI SRI 09072020.pptxSLIDE DESA DEWI SRI 09072020.pptx
SLIDE DESA DEWI SRI 09072020.pptx
 
Materi Sosialiasi ARIP Kota Mojokerto.pptx
Materi Sosialiasi ARIP Kota Mojokerto.pptxMateri Sosialiasi ARIP Kota Mojokerto.pptx
Materi Sosialiasi ARIP Kota Mojokerto.pptx
 
Edukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdfEdukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdf
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
 
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptx
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptxJKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptx
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptx
 
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
 

Recently uploaded

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 

Recently uploaded (20)

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 

Gaji dan Iuran

  • 1. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 1 of 19 GASI MENGAJAR • Effective, Efficient & Productivity
  • 2. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 2 of 19 GETTING STARTED WITH HUMAN RESOURCE & PAYROLL SERVICES
  • 3. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 3 of 19 GOALS & OBJECTIVES Client Handling Procedure Knowledge & Skill Business Plan Procedure
  • 4. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 4 of 19 BASIC SKILL AND KNOWLEDGE • Common HR and Payroll Task • BPJS Kesehatan • BPJS Ketenagakerjaan • Overtime Calculations • Basic PPh Pasal 21 • Supporting Tools
  • 5. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 5 of 19 COMMON HR AND PAYROLL TASKS • Recruitment • New Hired • Attendance • Personal Development • Reassignment • Warning • Termination
  • 6. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 6 of 19 BPJS KESEHATAN BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan secara khusus oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam (6) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi : - Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI). - Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI). a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya. b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya. c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya.
  • 7. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 7 of 19 BPJS KESEHATAN PESERTA BPJS KESEHATAN BPJS Kesehatan hanya dapat menanggung paling banyak lima (5) anggota keluarga yaitu:  Peserta  Istri/Suami  Tiga (3) Orang Tanggungan Anak Kelas I diberikan bagi pekerja dengan gaji / upah di atas Rp4.000.000,- sampai dengan Rp8.000.000,- Kelas II diberikan bagi pekerja dengan gaji / upah sampai dengan Rp4.000.000,-
  • 8. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 8 of 19 BPJS KESEHATAN PERHITUNGAN IURAN BPJS KESEHATAN Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 pada Pasal 31 iuran untuk peserta Badan Usaha yaitu sebesar 5% dari gaji/upah per bulan dengan ketentuan:  4% dibayar oleh Pemberi Kerja  1% dibayar oleh Peserta Kasus : Zainal adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Sejahtera dan menerima gaji / upah setiap bulannya sebesar Rp 7.000.000,- .Berapa Iuran BPJS Kesehatan Zainal? Jawaban: • Iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja: Rp7.000.000,- x 4% = Rp280.000,- • Iuran yang dibayarkan oleh Pekerja Rp7.000.000,- x 1% = Rp70.000,-
  • 9. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 9 of 19 BPJS KETENAGAKERJAAN - Visi Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan. - Misi Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk : 1. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja 3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu: - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - Jaminan Kematian (JKM) - Jaminan Hari Tua (JHT) - Jaminan Pensiun (JP)
  • 10. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 10 of 19 BPJS KETENAGAKERJAAN - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. - Iuran JKK Pekerja Penerima Upah : - Tingkat risiko sangat rendah (0.24%) (Penjahitan, Bioskop & Bank) - Tingkat risiko rendah (0.54%) (Pertanian, Perkebunan & Rumah Makan) - Tingkat risiko sedang (0.89%) (Perburuan, Kehutanan, Pabrik) - Tingkat risiko tinggi (1.27%) (Kereta api, Pengolahan limbah) - Tingkat risiko sangat tinggi (1.74%) (Asam belerang, Korek Api, Pertambangan)
  • 11. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 11 of 19 BPJS KETENAGAKERJAAN - Jaminan Kematian (JKM) Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Iuran JKM -- Pekerja Penerima Upah : 0.3 % - Jaminan Hari Tua (JHT) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembanganya. Iuran JHT -- Pekerja Penerima Upah : - 2 % (Pekerja) - 3.7% (Perusahaan)
  • 12. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 12 of 19 BPJS KETENAGAKERJAAN - Jaminan Pensiun (JP) Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat. Iuran JP -- Pekerja Penerima Upah : - 1 % (Pekerja) - Max. Rp85.124,- - 2 % (Perusahaan) - Max. Rp170.248,-
  • 13. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 13 of 19 OVERTIME CALCULATIONS - DEFINISI LEMBUR Waktu kerja yang melebihi tujuh (7) jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam (6) hari kerja dalam seminggu atau delapan (8) jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima (5) hari kerja dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur yang ditetapkan pemerintah. (KEMEN NO.102/MEN/VI/2004). Terdapat dua cara menghitung lembur Karyawan, yaitu: - Untuk lembur pada hari kerja, rate upah lembur adalah 1,5 x upah sejam pada jam pertama lembur dan 2 x upah sejam pada jam seterusnya. - Untuk lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional, yaitu: A. Untuk perusahaan dengan 5 hari kerja, rate adalah 2 x upah sejam untuk 8 jam pertama, 3 x upah sejam untuk jam ke-9, dan 4x upah sejam untuk jam ke-10 dan ke-11.
  • 14. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 14 of 19 OVERTIME CALCULATIONS - Untuk lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional, yaitu: B. Untuk perusahaan dengan 6 hari kerja, rate adalah 2x upah sejam untuk 7 jam pertama, 3x upah sejam untuk jam ke-8, dan 4x upah sejam untuk jam ke-9 dan ke-10. Keterangan: upah 1 jam dihitung dengan rumus 1/173 x upah sebulan (Peraturan Kemenakertrans No. KEP. 102/MEN/VI/2004 Pasal 8 Ayat (2)). Mengapa harus dibagi 173 ? 173 adalah Rata-rata Jam Kerja dalam sebulan, berikut ini cara perhitungannya : Jam Kerja per Minggu : 40 Jam Jumlah minggu dalam setahun : 52 minggu Jadi Jam kerja per tahun : 2080 Jam (40 x 52) Rata-rata Jam Kerja per bulan : 173 (2080 Jam/12 bulan)
  • 15. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 15 of 19 BASIC PPh PASAL 21 - DEFINISI PAJAK Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang– Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. (UU No.28 Tahun 2007 – Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) - SUBJEK PAJAK 1. Orang Pribadi 2. Warisan yang belum terbagi 3. Badan 4. Bentuk Usaha Tetap - BUKAN SUBJEK PAJAK 1. Badan Perwakilan Negara Asing 2. Pejabat Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing 3. Organisasi Internasional 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional (UU No.36 Tahun 2008 – Pajak Penghasilan)
  • 16. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 16 of 19 BASIC PPh PASAL 21 - OBJEK PAJAK Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. - BUKAN OBJEK PAJAK 1. Bantuan / Sumbangan 2. Warisan 3. Pembayaran dari perusahaan asuransi 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah 5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan 6. Merujuk ke UU No.36 Tahun 2008, Pasal 5 ayat 3
  • 17. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 17 of 19 SUPPORTING TOOLS - PAYROLL SUPPORTING TOOLS 1. Microsoft Office Excel 2. Human Resources Information System (HRIS) - TAX SUPPORTING TOOLS 1. e-SPT 2. e-Billing 3. e-Filling - BPJS SUPPORTING TOOLS 1. e-DABU 2. SIPP
  • 18. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 18 of 19 HOMEWORK 1. Personal Development apa yang dapat memberikan hasil terbaik untuk Karyawan ? 2. Naruto adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Konohagakure dan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp 6.500.000,-. Berapa Iuran BPJS Kesehatan ? 3. Luffy adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Raftel dan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp 50.000.000,-. Berapa Iuran BPJS Kesehatan ? 4. Goku adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Dragonball Z dan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp 25.000.000,-. Berapa Iuran BPJS Ketenagakerjaan ? 5. Seorang Operator Produksi dengan Gaji bulanan Rp 5.000.000,- diminta oleh perusahaan melakukan Lembur (Overtime) pada hari kerja biasa & hari libur (Hari Senin & Hari Minggu) masing-masing selama 4 Jam. Berapakah upah lembur yang harus dibayar oleh perusahaan ? 6. Seorang Direktur suatu perusahaan memberikan Beasiswa kepada anaknya yang bekerja diperusahaan tersebut sebesar Rp.100.000.000,-, Apakah Beasiswa tersebut merupakan Objek Pajak atau Bukan Objek Pajak ? Jelaskan ? 7. Jelaskan masing-masing kegunaan Supporting Tools ? Note: Dikerjakan dalam Bentuk Excel dengan Format penamaan – “Judul Materi – Nama Lengkap Siswa – Payroll Class”
  • 19. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 19 of 19 “THANK YOU”