SlideShare a Scribd company logo

MANAJEMEN DANA PENSIUN

•Download as PPTX, PDF•
•
D
DPPGNATKAP

Dokumen tersebut membahas tentang manajemen umum dana pensiun. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tujuan pelatihan manajemen dana pensiun untuk memahami konsep dasar dana pensiun, landasan hukumnya, manfaatnya, lembaga pengelolanya, dan cara pembentukan serta pembayaran manfaat pensiun.

Economy & Finance
1 of 162
MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN Oleh ASOSIASI DANA PENSIUN INDONESIA
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan dieselenggarakannya Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) ini diharafkan para peserta Diklat dapat mengetahui, memahami, dan mengiimplementasikan tentang : a. Apa itu Dana Pensiun ?, b. Apa dasar Hukum Dana Pensiun, c. Apa Manfaat didirikannya Dana Pensiun dan apa Manfaat Program Dana Pensiun, d. Bagaimana Kelembagaan Dana Pensiun e. Bagaimana Pembentukan Dana Pensiun ? f. Apa Kewajiban, Wewenang, Hak, Tanggung Jawab masing-masing Stake holder Dana Pensiun g. Apa saja Kekayaan Dana Pensiun h. Besarnya Manfaat Pensiun Serta Bagaimana Cara Pembayarannya? i. Dsb nya. Materi Diklat MUDP ini bobotnya adalah pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, sedangkan materi yang lebih mendalam, lebih teknis, dan lebih analisis dapat diikuti pada Diklat Tingkat Lanjutan. Perkumpulan ADPI 1
Sasaran Peserta dari Diklat ini terutama calon-calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), calon-calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Calon Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja, staf dan Pegawai Dana Pensiun serta Peserta yang berminat mengetahui tentang Dana Pensiun. Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, setelah lulus dari diklat ini diharuskan mengikuti sertifikasi manajem Risiko sebelum mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test) di OJK. Sementara itu bagi Calon Pengawas ataupun Pengawas, keikut sertaan dalam sertifikasi Manajemen Risiko in diharafkan akan menambah pengetahuan didalam Manajemen Risiko sebelum mengikuti Penialain Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper) di OJK nanti, Perkumpulan ADPI 2
HAKEKAT KEBERADAAN DANA PENSIUN USIA PENSIUN Usia Tidak lagi Produktif / Tidak bekerja lagi Tidak (dapat) memperoleh Penghasilan guna Pemenuhan Kebutuhan Hidup MANFAAT PENSIUN Kesinambungan Penghasilan Hari Tua PROGRAM PENSIUN Program yang mengusahakan / menjanjikan Manfaat Pensiun DANA PENSIUN Lembaga Keuangan pengelola Program Pensiun Perkumpulan Adpi 3
KEWAJIBAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP USIA BELUM PRODUKTIF USIA PRODUKTIF USIA TIDAK LAGI PRODUKTIF KEWAJIBAN SELAMA USIA PRODUKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SENDIRI PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP ANAK SAMPAI MEMASUKI USIA PRODUKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SENDIRI SEJAK MEMASUKI USIA TIDAK LAGI PRODUKTIF ANAK PRA USIA PRODUKTIF SISTIM JAMINAN PENGHASILAN HARI TUA Perkumpulan Adpi 0 21 46 56 …90… 4
SISTIM JAMINAN PENGHASILAN HARI TUA PROGRAM PEMERINTAH  Bersifat Wajib Di Indonesia :  JAMSOSTEK (UU. No. 3 /1992)  S.J.S.N (UU. No. 40 / 2004) o BPJS Kesehatan o BPJS Ketenagakerjaan Seharusnya bersifat sebagai Distribution of Wealth System. JPHT Lapis I (DASAR) PROGRAM PRIBADI/BERSAMA  Bersifat Sukarela Di Indonesia : DANA PENSIUN (DPPK – DPLK) (UU. No. 11 /1992) JPHT Lapis II (PENINGKATAN) PROGRAM PRIBADI - Bersifat Sukarela Di Indonesia : Dana Simpanan, Tabungan Pribadi JPHT Lapis III (CADANGAN) Perkumpulan Adpi 5
• WAJIB • Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak • UU NO 40 TH 2004 • UU NO 24 TH 2011 4 • Karyawan BUMN • Karyawan BUMD • Karyawan Swsta • Pekerja Mandiri 3 WAJIB • PNS dan • Pejabat Negara • UU NO 11 TH 1969 • UU NO 8 TH 1974 2 • APBN dan • Peserta WAJIB • TNI dan • PNS di lingk Kem Hankam UU NO 6 TH 1966 1 BADAN PENYELENGGARA SUMBER PENDANAAN (IURAN) SIFAT PENYELENGGARAAN/ KEPESERTAAN PESERTA DASAR HUKUM NO MAPPING PROGRAM PENSIUN DI INDONESIA • APBN dan • Peserta • Pemberi Kerja • Pekerja • Untuk fakir miskin dan orang tidak mampu iuran di bayar oleh Pemerintah PT TASPEN PT ASKES • Untuk Jaminan Kesehatan PT JAMSOSTEK Untuk Jaminan : • Kecelakaan Kerja • Hari Tua • Kematian • Pemeliharaan Kesehatan • Pemberi Kerja • Pekerja • Setiap orang, termaksuk orang asing yg bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia KETERANGAN (DASAR HUKUM) Th 2029 dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan (UU No 24 Th 2011) Th 2029 dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan (UU No 24 Th 2011) • Per 1 Januari 2014 PT JAMSOSTEK berubah menjadi BPJS KETENAGAKERJAAN • PT Jamsostek bubar • Per 1 Januari 2014 beralih ke BPJS Kesehatan • PT ASKES bubar PT ASABRI Per 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program JAMINAN PENSIUN (bersifat WAJIB bagi Pekerja) 5 UU NO 11 TH 1992 SUKA RELA • Pemberi Kerja dan • Peserta • DPPK • DPLK Per 1 Juli 2015 setiap Pekerja WAJIB Menjadi Peserta Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan (UU No 4 Th 2004, UU No 24 Th 2011) (Selanjutnya yg akan dipelajari dlm MUDP ini adalah Program Pensiun yg berdasarkan UU NO 11 TH 1992 tentang DP) 6
PENGERTIAN DANA PENSIUN DP adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu [UU DP Psl 1 butir 1, 9, Psl 3, Psl 4, Psl 7 (1)] Dalam pengertian DP tersebut terkandung 3 substansi : 1. Mengatur kelembagaannya, yaitu DP sebagai Badan Hukum • DP dinyatakan sebagai Badan Hukum sejak tanggak Keputusan Menteri Keuangan (sekarang OJK) tentang Pengesahan PDP • DP dinyatakan dapat memulai kegiatan usahanya menjalankan Program Pensiun sejak tanggal Keputusan Menteri Meuangan (sekarang OJK) tentang Pengesahan PDP 2. Mengatur kegiatan usahanya, yaitu menyelenggarakan Program Pensiun. • Selain menyelenggarakan Program Pensiun, DP dapat menyelenggarakan THT (bersifat pengecualian) dengan batasan-batasan tertentu, dan diatur dalam UUDP. [UUDP Psl 61 (4)] • Berdasarkan UUDP, DP tidak boleh menyelenggarakan program yg lain, yg tidak ada ketentuannya dalam UUDP tsb. 3. Mengatur cara pembayarannya, yaitu : • secara berkala (kecuali apabila memenuhi kriteria tertentu, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus), dan • dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu (paling cepat setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat, kecuali apabila Peserta berhenti bekerja karena cacat total dan tetap, dan Peserta aktif meninggal dunia) Perkumpulan Adpi 7
DANA PENSIUN KEGIATAN UTAMA DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KARYAWAN (PESERTA) I U R A N INSTRUMEN INVESTASI • Pasar Uang • Pasal Modal • Penempatan Langsung Saham • Properti HASIL INVESTASI BIAYA • SDM • KANTOR • PIHAK KETIGA BIAYA OPERASIONAL • PESERTA • JANDA / DUDA • ANAK PIHAK YG DITUNJUK OLEH PESERTA (3) MEMBAYAR MP (1) MENGHIMPUN DANA (2) MENGEMBANGKAN DANA Perkumpulan Adpi 8
Perkumpulan Adpi DASAR HUKUM DANA PENSIUN • Dasar Hukum ARBEIDERSFONDSEN ORDONNANTIE (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) Merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1601 s Bab II KUH Perdata : Memungkinkan pembentukan dana bersama antara Pemberi Kerja dan Karyawan • Kelemahan 1. Tidak mengatur hal-hal mendasar mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan Program Pensiun 2. Tidak mengatur hal-hal yang mendasar mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawasan dll dalam penyelenggaraan Program Pensiun 3. Tidak memungkinkan pembentukan dana bagi Pekerja Mandiri Sehingga Arbeidersfondsen Ordonnantie tersebut dianggap kurang memadai sebagai dasar hukum penyelenggaraan Program Pensiun • Dengan berlakunya UU No 11 Th 1992 tentang DP, Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) dinyatakan tidak dapat lagi dipergunakan sebagai dasar hukum pembentukan DP [UU DP Penjelasan Umum] Sebelum diundangkan UUDP pada Th 1992 sudah cukup banyak Perusahaan terutama BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yg menyelenggarakan Program Pensiun untuk Karyawannya. Di mana dasar hukumnya untuk menyelenggarakan Program Pensiun tsb ? 1. SEBELUM DIUNDANGKAN UUDP TAHUN 1992 9
UNDANG – UNDANG • NO 11 TH 1992 : DP • NO 21 TH 2011 : OJK • NO 36 TH 2008 : PPh PERATURAN PEMERINTAH • NO 76 TH 1992 : DPPK • NO 77 TH 1992 : DPLK • NO 11 TH 2014 : PUNGUTAN OLEH OJK • NO 68 TH 2009 : TARIF PPh • PERATURAN MENTERI KEUANGAN • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PERATURAN DANA PENSIUN (DARI DANA PENSIUN MASING-MASING) Perkumpulan Adpi 11 • KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN • PERATURAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN • SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN 2. SETELAH DIUNDANGKN UUDP TAHUN 1992 10
Perkumpulan Adpi ASAS – ASAS UU DP 1. ASAS KEBEBASAN • Bagi Pemberi Kerja (Perusahaan)  Perusahaan bebas untuk membentuk Dana Pensiun dan bebas untuk tidak membentuk Dana Pensiun [UU DP Penjelasan Umum, Psl 19, Psl 26 (1)]  Karyawan yang memenuhi syarat Kepesertaan bebas untuk menjadi Peserta dan bebas untuk tidak menjadi Peserta  Kepesertaan pada DP tidak bersifat wajib (suka rela)  Karyawan yang telah menjadi Peserta tidak dapat mengundurkan diri dari kepesertaannya atau menuntut hak atas Manfaat Pensiunnya apabila masih memenuhi syarat kepesertaan  Apabila Peserta diwajibkan ikut membayar iuran, kepesertaannya bersifat Aktif (harus ada pernyataan tertulis dari Peserta tentang kesediaannya untuk dipotong gajinya setiap bulan untuk membayar iuran kepada Dana Pensiun)  Apabila seluruh iuran hanya dari Pemberi Kerja (Non Contribution System), perlakuan yang sama harus diberlakukan kepada seluruh Karyawan sepanjang Karyawan memenuhi syarat kepesertaan • Program Pensiun yang telah ada sebelum diterbitkan UU DP wajib menyesuaikan diri dengan UU DP • Bagi Karyawan  DP diberikan fasilitas perpajakan  Pemerintah mendorong agar Perusahaan membentuk Dana Pensiun  Pembentukan DP tidak bersifat wajib (suka rela) 11
Perkumpulan Adpi ASAS – ASAS UU DP 2. ASAS KETERPISAHAN KEKAYAAN • DP merupakan Badan Hukum tersendiri yg terpisah dari Badan Hukum Pendirinya • Kekayaan DP terpisah dari kekayaan Pendirinya • Kekayaan DP diurus tersendiri dan dikelola tersendiri berdasarkan UUDP • Kekayaan DP terlindungi dari hal-hal yg tidak diinginkan yg dapat terjadi pada Pendirinya [UU DP Penjelasan Umum] 12
Perkumpulan Adpi ASAS – ASAS UU DP 3. ASAS PENDANAAN • Penyelenggaraan DP harus dengan sistem pendanaan (funding System) berupa iuran, baik iuran dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta (apabila ada), minimal sekali sebulan • Penyelenggaraan DP dengan sistem “Book Reserve” atau “Pay As You Go” dilarang, sebab : Dengan sistem pendanaan akan terbentuk akumulasi dana secara teratur dan sistematis guna membayar Manfaat Pensiun yg telah dijanjikan - Dana yg telah dicadangkan masih menyatu dengan aset Perusahaan, sehingga kalau terjadi sesuatu terhadap aset Perusahaan, dana yg telah dicadangkan untuk Program Pensiun bisa ikut terseret oleh aset Perusahaan, akibatnya kepentingan Peserta kurang terlindungi - Kurang menjamin terbentuknya akumulasi dana secara teratur dan sistematis untuk membayar Manfaat Pensiun yg telah dijanjikan [UU DP Penjelasan Umum] 13
Perkumpulan Adpi ASAS – ASAS UU DP 4. ASAS PENUNDAAN MANFAAT (LOCKING IN) • Manfaat Pensiun baru dapat dibayarkan setelah Peserta mencapai Usia Pensiun • Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun, ditunda pembayaran Manfaat Pensiunnya, dan baru dapat dibayarkan paling cepat setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat [UU DP Psl 22 (1)b ] 5. ASAS PORTABILITAS Peserta suatu DP dapat pindah menjadi Peserta DP lain dengan persyaratan dan prosedur tertentu Misal : • Dari DPPK ke DPLK • Dari DPLK ke DPLK lain • Dari DPPK ke DPPK lain (kondisional sifatnya) • Dari DPLK ke DPPK (kondisional sifatnya) [UU DP Psl 26 (2)] Opsi tersebut berdasarkan pilihan Peserta [UU DP Penjelasan Umum] • Asas Penundaan Pembayaran Manfaat Pensiun tidak berlaku apabila Peserta aktif meninggal dunia, atau berhenti bekerja karena cacat total dan tetap 14
Perkumpulan ADPI ASAS – ASAS UU DP 6. ASAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DP diawasi oleh OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) • Pengawasan tidak langsung • Pengawasan langsung (pemeriksaan langsung) 7. ASAS VESTING RIGHT • Asas Vesting Right adalah hak atas dana (Manfaat Pensiun) bagi Peserta timbul, apabila masa kepesertaannya telah mencapai 3 tahun atau lebih • Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 tahun sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah bunga yang layak [UU DP Psl 24 (1)] • Asas Vesting Right tidak berlaku untuk Peserta DPLK [UU DP Psl 46] [UU DP Penjelasan Umum, UU OJK] [UU DP Psl 24 (2)(3)] 15
Perkumpulan Adpi APA MANFAAT PROGRAM PENSIUN ? 1. BAGI KARYAWAN (PESERTA) Dana Pensiun memberikan jaminan kesinambungan penghasilan pada purna tugas bagi Karyawan (Peserta) untuk kesejahteraan di hari tua bagi dirinya & keluarganya. Karyawan sejahtera kini dengan gajinya, dan sejahtera nanti dengan uang pensiunnya 2. BAGI PERUSAHAAN • Dengan mendirikan Dana Pensiun, berarti Perusahaan memberikan perhatian kepada Karyawannya untuk kesinambungan penghasilannya pada purna tugas dari Perusahaan berupa uang pensiun, untuk kesejahteraan di hari tuanya. • Perusahaan menganggap bahwa Karyawan bukan merupakan faktor produksi semata, tetapi Karyawan adalah mitra kerja, bersama membangun, mengembangkan dan membesarkan Perusahaan untuk kepentingan bersama. • Dengan adanya jaminan kesinambungan penghasilan, maka akan menimbulkan rasa “aman” di masa depan, sehingga ada ketenangan baik pada waktu masih aktif bekerja pada Perusahaan dengan gajinya, maupun pada purna tugas dengan uang pensiunnya. Kondisi demikian akan menciptakan iklim yang kondusif dalam hubungan yang lebih harmonis antara Karyawan dengan Perusahaan. • Dengan kondisi demikian, Karyawan akan lebih bergairah, lebih bersemangat untuk bekerja keras dan lebih loyal kepada Perusahaan. “Turn Over” Karyawan dapat dikurangi. Perusahaan dapat mempertahankan Karyawan yang bermutu, bahkan dapat menarik (merekrut) tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Dengan demikian diharapkan produktivitas Perusahaan akan meningkat, sehingga rentabilitas Perusahaan juga meningkat. • Dengan Program Pensiun, akan terbentuk citra yang sangat positif dari masyarakat terhadap Perusahaan tempat seseorang pernah mengabdikan diri. Reputasi Perusahaan ini mempunyai nilai tersendiri dalam mempertahankan keberadaan dan membesarkan Perusahaan. 16
Perkumpulan Adpi APA MANFAAT PROGRAM PENSIUN ? 3. BAGI MASYARAKAT Dana Pensiun adalah lembaga pemupuk dana masyarakat yang bersumber dari dalam negeri dan bersifat jangka panjang. Dengan berbagai investasi Dana Pensiun akan menciptakan usaha-usaha baru, memperluas usaha yang telah ada, menyerap tenaga kerja (mengurangi pengangguran), meningkatkan produktivitas nasional. Multiflier effect dari Dana Pensiun mendorong pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 4. BAGI NEGARA • Dengan Program Pensiun biaya hidup “Generasi Tua” tidak menjadi beban “Generasi Muda” • Program Pensiun dapat mengurangi kesenjangan sosial antara Generasi Tua dengan Generasi Muda • Kondisi sosial yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan ketenangan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 17
Perkumpulan ADPI KELEMBAGAAN DP JENIS KELEMBAGAAN DP DANA PENSIUN PEMBERI KERJA [DPPK] DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN [DPLK] DANA PENSIUN BERDASARKAN KEUNTUNGAN [DPBK] [UU DP Psl 1 butir 2, 3, 4] 18
Perkumpulan ADPI PROGRAM PENSIUN PROGRAM PENSIUN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI [PPMP] PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI [PPIP] [UU DP Pasal 1 butir 7, 8] 19
Perkumpulan ADPI SUMBER IURAN PROGRAM JENIS KELEMBAGAAN DP D P D P P K D P L K P P M P P P I P P P I P P P I P PK PK + PST PK U dan an PST PK + PST U dan an PST PK U dan an PST PST U dan an PST PK + PST U dan an PST PK U dan an PST PPMP: Program Pensiun Manfaat Pasti PPIP : Program Pensiun Iuran Pasti PK : Pemberi Kerja PST : Peserta U : Untuk an : atas nama DP : Dana Pensiun DPPK : Dana Pensiun Pemberi Kerja DPBK : Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan DPLK : Dana Pensiun Lembaga Keuangan DP, JENIS, PROGRAM, IURAN D P B K atau 20
Perkumpulan ADPI • Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus DPLK (bersifat Ex-officio) • Pendiri wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus, yaitu pejabat dari Pendiri DPLK yg ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK Ditunjuk / diberhentikan oleh Pendiri 3. Pengurus • Perorangan [Karyawan maupun Pekerja Mandiri]. Pekerja Mandiri adalah orang yg bekerja atas usaha sendiri bukan merupakan Karyawan dari Orang atau Badan [misal : Dokter, Pengacara, Akuntan, Petani, Pelukis, Nelayan, Pedagang, Penjahit dll] • Terbatas Karyawan Pemberi Kerja [Pendiri dan Mitra Pendiri apabila ada], yang memenuhi syarat kepersetaan • Ada hubungan hukum ketenaga kerjaan antara Pendiri / Mitra Pendiri dengan Peserta 2. Peserta Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa Orang atau Badan yg mempekerjakan karyawan 1. Pendiri DPLK DPPK ASPEK PERBEDAAN : DPPK - DPLK 21
Perkumpulan ADPI • Peserta dapat memilih investasi atau paket investasi yg disediakan oleh DPLK • Peserta dapat mengubah pilihan investasi yang telah dipilih sebelumnya Kebijakan Investasi (Arahan Investasi) ditetapkan oleh Pendiri (untuk PPMP) atau oleh Pendiri dan Dewan Pengawas (untuk PPIP) [Peserta tidak dapat memilih investasi) 8. Investasi Dalam PDP DPLK, selama masa kepesertaannya masih berlangsung, Peserta dapat dimungkinkan menarik iurannya sendiri [hasil pengembangan, iuran dari Pemberi Kerja dan hasil pengembangannya, dan pengalihan dana dari DP lain tidak boleh ditarik] Salama masa kepesertaannya masih berlangsung, Peserta tidak dapat menarik iurannya 7. Penarikan Iuran Peserta Peserta dapat memilih Usia Pensiun yg diatur dalam PDP DPLK, sesuai keinginannya Usia Pensiun ditetapkan dalam PDP (Peserta tidak dapat memilih Usia Pensiun yg lain) 6. Usia Pensiun • Hanya dapat menyelenggarakan PPIP [UUDP] • Dapat menyelenggarakan Manfaat Lain [POJK 5/2017] • Ada 2 pilihan : PPMP atau PPIP [satu DP hanya dapat menyelenggarakan satu jenis Program Pensiun] [UUDP] • Dapat menyelenggarakan Manfaat Lain [POJK 5/2017] 5. Program Pensiun Dewan Komisaris dari Pendiri DPLK bertindak sebagai Dewan Pengawas DPLK (bersifat Ex-officio) Ditunjuk / diberhentikan oleh Pendiri 4. Dewan Pengawas DPLK DPPK ASPEK PERBEDAAN : DPPK - DPLK 22
Perkumpulan ADPI • DPLK yang mengalihkan pembayaran MP berkala ke Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan “dimuka” atas dana yang akan dibelikan anuitas (bukan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta) • DPLK sebagai wajib pungut dan wajib setor ke Kas Negara atas pajak yg dipungutnya • DPPK-PPMP : Pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta • DPPK-PPIP : Yang mengalihkan pembayaran MP berkala kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan “dimuka” atas dana yang akan dibelikan anuitas (bukan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta) • DPPK sebagai wajib pungut dan wajib setor ke Kas Negara atas pajak yg dipungutnya 10. Pengenaan Pajak Atas Manfaat Pensiun • Wajib mengalihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilih oleh Peserta) dengan membeli anuitas. [UU DP Psl 30 (7)] • Dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan Pihak yang Berhak [POJK 5/2017 Psl 52 (1)] • DPPK – PPMP ada 2 opsi (pilihan) : - Dibayarkan sendiri oleh DPPK, atau - Dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilih oleh Peserta) dengan membeli Anuitas • DPPK – PPIP : - Wajib mengalihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilh oleh Peserta) dengan membeli Anuitas [UU DP Psl 30 (7)] • Dapat membayarkan MP secara berkala kepada Peserta dan Pihak yang Berhak [POJK 5/2017 Psl 38 (1)] 9. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan DPLK DPPK ASPEK PERBEDAAN : DPPK - DPLK 23
Perkumpulan ADPI a. DPLK wajib mengumumkan Lap Keu Tahunan yg telah diaudit Akuntan Publik pd situs web DPLK dan/atau dlm surat kabar harian berbahasa indonesia yg berskala nasional b. Pengurus DPLK wajib memberitahukan kepada Peserta : Pengurus DPPK wajib menyampaikan kepada Peserta : 12. Transparansi Kepada Peserta Dalam PDP DPLK tidak dapat ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta/Pensiunan bulanan • Dalam PDP DPPK - PPMP dapat ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta/Pensiunan bulanan • Dalam PDP DPPK - PPIP tidak dapat ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta/Pensiunan bulanan 11. Kenaikan Manfaat Pensiun Bagi Peserta/ Pensiunan Bulanan DPLK DPPK ASPEK PERBEDAAN : DPPK - DPLK a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha b. Ringkasan Lap Investasi Tahunan (audit) c. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas Kinerja Investasi d. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun • Posisi dana pd akhir th takwim, paling lambat 30 hari setelah th takwim ybs • Tanda bukti penarikan dana oleh Peserta & pajak yg telah dipungut atas penarikan dana tsb dlm th takwim • Neraca & Perhitungan Hasil Usaha • Setiap perubahan Peraturan DP 24
Perkumpulan ADPI PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK Dalam PDP tidak dapat dijanjikan kenaikan MP, sehingga nilai riil MP semakin merosot oleh inflasi Dalam PDP dapat dijanjikan kenaikan MP guna mengimbangi kenaikan harga, agar nilai riil MP tidak semakin merosot oleh inflasi 5. KENAIKAN MP Tidak dikenal adanya PSL • Pada umumnya PSL diakui • Konsekuensi pendanaan atas pengakuan PSL sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja • Peserta tidak boleh dibebani pendanaan atas pengakuan PSL 4. PAST SERVICE LIABILITY (PSL) • Besarnya iuran Peserta (apabila ada) sudah pasti, ditetapkan dalam PDP • Besarnya iuran Pemberi Kerja sudah pasti (ditetapkan dalam PDP) • Tidak ada risiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja • Besarnya iuran Peserta (apabila ada) sudah pasti, ditetapkan dalam PDP • Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti (fluktuatif) dihitung berdasarkan Valuasi Aktuaria, tergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar MP yg besarnya sudah pasti • Ada risiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja 3. IURAN • Besarnya MP tidak pasti (tergantung dari besarnya iuran dan hasil pengembangannya) • Ada risiko besarnya MP bagi Peserta • Besarnya MP sudah pasti, ditetapkan dalam PDP dengan rumus tertentu • Tidak ada risiko besarnya MP bagi Peserta 2. MANFAAT PENSIUN (MP) Dapat diselenggarakan oleh DPPK, DPBK, DPLK Hanya dapat diselenggarakan oleh DPPK (DPBK dan DPLK tidak dapat menyelenggarakan PPMP) 1. PENYELENGGARA PPIP PPMP KETERANGAN 25
Perkumpulan ADPI PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK Individual Account Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta (kalau ada) dan hasil pengembangannya dibukukan untuk dan atas nama rekening masing- masing Peserta sebagai MP Bersifat kelompok dan berkaitan dengan aspek aktuaria 9. ADMINISTRASI DANA Pada Peserta Pada Pemberi Kerja 8. RISIKO INVESTASI • Tidak dikenal adanya defisit • Disebut Dana Terpenuhi apabila seluruh iuran yg telah jatuh tempo telah disetor lunas ke Dana Pensiun • Apabila terjadi defisit (Kekayaan Untuk Pendanaan < Nilai Kini Aktuaria) Pemberi Kerja harus menambah iuran • Apabila defisit, iuran tambahan dapat dibayar lunas atau diamortisasi • Peserta tidak boleh dibebani iuran tambahan untuk menutup defisit 7. DEFISIT • Tidak dikenal adanya surplus • Sepanjang masa Pemberi Kerja harus membayar iuran, sebesar yg telah ditetapkan dalam PDP • Apabila terjadi surplus (Kekayaan Untuk Pendanaan > Nilai Kini Aktuaria) dapat mengurangi iuran Pemberi Kerja • Pemberi Kerja dapat menikmati surplus pendanaan (bisa terjadi Pemberi Kerja tidak perlu membayar iuran karena sudah surplus) 6. SURPLUS P P I P P P M P KETERANGAN 26
Perkumpulan ADPI PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK Kalau pembayaran MP dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa, maka tanggung jawab pembayaran MP secara bulanan kepada Peserta dan pihak-pihak yang berhak atas MP beralih kepada Perusahaan Asuransi Jiwa • Kalau MP dibayar sendiri oleh DPPK, Pendiri/Dana Pensiun tetap bertanggung jawab (komit) untuk memenuhi pembayaran MP kepada pihak-pihak yang berhak atas MP sampai selesai • Kalau pembayaran MP dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, tanggung jawab Pendiri/Dana Pensiun hanya sampai pembelian anuitas 13. TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN MP Pajak dikenakan dimuka (bersifat final) atas dana yang akan dibelikan anuitas Perusahaan Asuransi Jiwa pada waktu membayarkan Manfaat Pensiun secara bulanan tidak memotong pajak lagi • Kalau MP dibayarkan sendiri oleh DPPK, pajak dikenakan setiap bulan pada saat MP dibayarkan kepada Peserta • Kalau dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak dikenakan dimuka (bersifat final) atas dana yang akan dibelikan anuitas (Perusahaan Asuransi Jiwa pada waktu membayarkan Manfaat Pensiun secara bulanan tidak memotong pajak lagi) 12. PAJAK ATAS MP • Wajib dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa [UUDP Psl 30 (1)] • Dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta [POJK 5/2017 Psl 38 (1)] Ada 2 opsi : • Dibayarkan sendiri oleh DPPK atau • Dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa 11. PEMBAYARAN MP BULANAN DPPK-PPIP yg membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala wajib menyusun dan melaporkan Laporan Aktuaris kepada OJK [POJK 8/2018] Mutlak diperlukan pada waktu pendirian, secara berkala, dan setiap waktu apabila ada perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau Manfaat Pensiun, pembubaran, penggabungan, pemisahan Dana Pensiun 10. LAPORAN AKTUARIS P P I P P P M P KETERANGAN 27
Perkumpulan ADPI KARAKTERISTIK – DPPK PPMP 1. Hanya dapat diselenggarakan oleh DPPK 2. DPLK dan DPBK tidak dapat menyelenggarakan PPMP 3. Besarnya MP sudah pasti (ditetapkan dalam PDP) dalam bentuk rumus atau formula tertentu 4. Tidak ada risiko besarnya MP bagi Peserta 5. Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti (fluktuasi), tidak ditetapkan dalam PDP, dihitung berdasarkan hasil valuasi Aktuaris 6. Apabila Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuaria, Pemberi Kerja harus menambah iuran tambahan 7. Iuran Pemberi Kerja terdiri dari Iuran Normal dan Iuran Tambahan (apabila terjadi defisit) 8. Iuran Tambahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja 9. Pada umumnya PSL (Past Service Liability = Masa Kerja Lalu) diakui 10. Pendanaan untuk PSL sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja 11. Dalam hal Peserta diwajibkan membayar uiran, besarnya iuran Peserta sudah pasti (ditetapkan dalam PDP) 12. Besarnya iuran Peserta maksimum 3 kali atau 3% kali Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun 28
Perkumpulan ADPI KARAKTERISTIK – DPPK PPMP 13. Peserta tidak boleh dibebani iuran untuk PSL 14. Peserta tidak boleh dibebani Iuran Tambahan untuk melunasi defisit 15. Ada risiko pendanaan bagi Pemberi Kerja 16. Risiko investasi pada Pemberi Kerja 17. Maksimum besarnya MP 80% atau 80 kali dari PhDP 18. Maksimum besarnya Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja 2,5% atau 2,5 kali 19. Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja dapat dibedakan berdasarkan Usia, Masa Kerja atau Jabatan Peserta (tidak boleh berdasarkan faktor subjektif) 20. Disebut Dana Terpenuhi (funded) apabila Kekayaan Untuk Pendanaan tidak kurang dari Nilai Kini Aktuaria 21. Disebut Surplus (over funded) apabila Kekayaan Untuk Pendanaan lebih besar dari Nilai Kini Aktuaria 22. Disebut Defisit (unfunded) apabila Kekayaan Untuk Pendanaan lebih kecil dari Nilai Kini Aktuaria 23. Apabila Kekayaan Untuk Pendanaan melebihi 120% dari Nilai Kini Aktuaria, kelebihan yg di atas 120% tsb wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja 29
Perkumpulan ADPI KARAKTERISTIK – DPPK PPMP 24. Arahan investasi ditetapkan oleh Pendiri 25. Administrasi dana bersifat kelompok dan berkaitan dengan aspek Aktuaria 26. Pembayaran MP bulanan kepada Peserta dapat dibayarkan sendiri oleh DPPK atau dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa yg dipilih Peserta, dengan membeli Anuitas 27. PPMP dapat diubah menjadi PPIP dengan ketentuan : (1) Apabila ada kekurangan Solvabilitas wajib dipenuhi secara sekaligus (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat memperkenankan Pemberi Kerja melunasi kekurangan tersebut menjadi 5 tahun, apabila mengalamai kesulitan keuangan (3) Harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (4) Harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan 30
Perkumpulan ADPI KARAKTERISTIK DPPK – PPIP 1. PPIP dapat diselenggarakan oleh DPPK, DPLK, dan DPBK 2. Besarnya iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta sudah pasti (ditetapkan dalam PDP) 3. Tidak ada risiko pendanaan bagi Pemberi Kerja maupun Peserta 4. Besarnya MP tidak pasti (tergantung dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya yg dibukukan pada rekening masing-masing Peserta) 5. Besarnya MP adalah merupakan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, yg dibukukan pada rekening masing-masing Peserta 6. Ada risiko besarnya MP bagi Peserta 7. Arahan investasi ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas 8. Risiko investasi pada Peserta 9. Dalam hal Peserta diwajibkan membayar iuran, iuran Peserta max sama dengan besarnya Iuran Pemberi Kerja 10. Iuran dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta dan hasil pengembangannya dibukukan ke rekening masing- masing Peserta (individual account), sebagai MP Peserta 11. Tidak ada PSL 12. Disebut Dana Terpenuhi apabila seluruh iuran bulanan baik iuran Pemberi Kerja maupun iuran Peserta yg telah jatuh tempo telah dibayar lunas kepada Dana Pensiun 13. Pembayaran MP bulanan wajib dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa yg dipilih oleh Peserta, dengan dibelikan anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi Jiwa 14. Berdasarkan pilihan Peserta, DPPK – PPIP dapat membayarkan MP secara berkala, untuk periode paling cepat 10 Th s/d 25 Th setelah Peserta mencapai UPN 15. DPPK – PPIP dapat membayarkan MP secara sekaligus kepada Peserta apabila jumlah MP yang akan dibayarkan memenuhi ketentuan POJK. 31
Perkumpulan ADPI PENGESAHAAN PEMBENTUKAN DP WAJIB MENDAPAT PENGESAHAN 1. Setiap pembentukan DP wajib terlebih dahulu mendapat pengesahan Menteri Keuangan (Sekarang Otoritas Jasa Keuangan) [UU DP Psl 4, PP 76/92 Psl 2, POJK 13/2016 Psl 2] 2. Setiap Yayasan DP yg telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan sebelum lahirnya UU DP wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan UU DP [UU DP Psl 61 (2), PP 76/92 Psl 54 (1), Psl 57 (1)] PROSEDUR PENGESAHAN PEMBENTUKAN DP Pendiri mengajukan permohonan pengesahan DP kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan contoh formulir A yg telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan [PP 76/92 Psl 3, POJK 13/2016 Psl 3] PERSYARATAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DP 1. Peraturan Dana Pensiun (rangkap dua); 2. Pernyataan tertulis Pendiri; 3. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri; 4. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri); 5. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri); [UUDP Psl 6, PP76/1992 Psl 3,POJK 13/2016 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016] 32
Perkumpulan ADPI PERSYARATAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DP 6. Arahan investasi; 7. Surat penunjukan Pengurus; 8. Pernyataan tertulis anggota Pengurus; 9. Surat penunjukan Dewan Pengawas; 10. Pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas; 11. Surat penunjukan Penerima Titipan; 12. Surat perjanjian Pengurus dengan Penerima Titipan; 13. Laporan Aktuaris (untuk Program Pensiun Manfaat Pasti); [UU DP Psl 6, PP 76/92 Psl 3, POJK 13/2016 Lampiran, contoh Formulir A] 33
Perkumpulan ADPI BATAS WAKTU PROSES PENGESAHAN • Otoritas Jasa Keuangan wajib mengesahkan Dana Pensiun dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi ketentuan UU DP dan peraturan pelaksanaannya [UU DP Psl 6 (2)] • Dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya [UU DP Psl 6 (2)] 34
Perkumpulan ADPI PERUBAHAN PDP DPPK PENGESAHAN PERUBAHAN PDP DPPK Perubahan PDP dilakukan oleh Pendiri, dan wajib mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan [PP 76/92 Psl 9 (1), POJK 13/2016 Psl 2] PROSEDUR PERUBAHAN Pendiri mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan yg memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan PDP sesuai dengan contoh formulir B yg telah ditetapkan oleh OJK [PP 76/92 Psl 10 (1), POJK 13/2016 Psl 4] PERSYARATAN PERUBAHAN PDP DPPK 1. Pernyataan tertulis Pendiri [PP 76/92 Psl 10 (1) b, POJK 13/2016 contoh Folmulir B] 2. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri apabila perubahan PDP mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun [PP 76/92 Psl 9 (4), POJK 13/2016 contoh Folmulir B] 3. PDP yg baru [PP 76/92 Psl 10 (1) a, POJK 13/2016 contoh Folmulir B] 4. Laporan Aktuaris, apabila perubahan PDP mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau perubahan Manfaat Pensiun bagi DP yg menyelenggarakan PPMP [PP 76/92 Psl 10 (1) c, POJK 13/2016 contoh Formulir B] 5. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri baru) [POJK 13/2016 contoh Formulir B] 6. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri baru) [POJK 13/2016 contoh Formulir B] 35
Perkumpulan ADPI BATAS WAKTU PROSES PENGESAHAN PERUBAHAN PDP DPPK 1. Otoritas Jasa Keuangan wajib mengesahkan perubahan PDP dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi ketentuan UU DP dan peraturan pelaksanaannya [PP 76/92 Psl 10 (2)] 2. Dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya dalam jangka waktu paling lama 3 bulan [PP 76/92 Psl 10 (2)] HAK PESERTA DPPK Perubahan PDP tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yg menjadi hak Peserta yg diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 9] BERLAKUNYA PERUBAHAN PDP DPPK Perubahan PDP berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan [PP 76/92 Psl 10 (4)] PENGUMUMAN DALAM BNRI Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan PDP dalam Berita Negara RI [PP 76/92 Psl 10 (5)] 36
Perkumpulan ADPI PENGESAHAN PENDIRIAN DPLK 1. Pendirian DPLK harus mendapat pengesahan OJK [UU DP Psl 40(3), PP 77/92 Psl 2(2), POJK 14/2016 Psl 23] 2. Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa yg akan mendirikan DPLK harus memenuhi persyaratan 1) Berbentuk badan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia 2) Paling singkat dalam 1 thn terakhir sebelum mengajukan permohonan, dinyatakan sehat oleh OJK 3) memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK. – [POJK 14/2016 Psl 2] 3. Persyaratan pengesahan pendirian DPLK : 1) Anggaran Dasar Pendiri 2) PDP DPLK 3) Rekomendasi OJK bahwa Pendiri dinyatakan sehat 4) Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus 5) Pernyataan Pelaksana Tugas Pengurus untuk mengelola DP 6) Tanda lulus ujian pengetahuan dasar di bidang DP untuk Pelaksana Tugas Pengurus 7) Tanda bukti lulus Fit and Proper Test dari OJK untuk Pelaksana Tugas Pengurus 8) Program Kerja DP 9) Manual sistem administrasi dan pengelolaan dana DP 10) Formulir atau dokumen yang akan digunakan dalam kepesertaan DP 11) Struktur organisasi dan uraian tugas DP 12) Pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah – [POJK 14/2016 Psl 3, Lampiran contoh folmulir A] – [POJK 14/2016 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016] 37
PENGESAHAN PERUBAHAN PDP DPLK 1. Perubahan PDP DPLK wajib mendapatkan pengesahan OJK – [UU DP Psl 41(2), PP 77/92 Psl 6(2), POJK 14/2016 Psl 4] 2. Persyaratan pengesahan perubahan PDP DPLK : 1) PDP DPLK 2) Anggaran Dasar Pendiri (apabila mengubah nama Pendiri) 3) Ijin usaha Asuransi Jiwa atau Bank Umum dari OJK (apabila mengubah nama Pendiri) 4) Persandingan pokok-pokok perubahan PDP lama dan PDP baru – [POJK 14/2016 Psl 4 (2), (3), Lampiran contoh folmulir B] Perkumpulan ADPI 38
Perkumpulan Adpi PERUBAHAN PROGRAM PENSIUN PERUBAHAN PROGRAM PENSIUN 1. Perubahan PPMP menjadi PPIP dapat dilakukan oleh Pendiri dengan ketentuan kewajiban Pemberi Kerja paling sedikit sebesar Liabilitas Solvabilitas [POJK 8/2018 Psl 50 (1)] 2. Apabila Dana Pensiun masih memiliki kewajiban memenuhi Kekurangan Solvabilitas dan/atau utang iuran, Pemberi Kerja wajib memenuhi kewajiban tersebut secara sekaligus paling lambat satu bulan sejak perubahan PDP disahkan [POJK 8/2018] PSl 50 (2)] 3. Apabila Dana Pensiun memiliki kekayaan lebih atas kewajiban, kelebihan kekayaan tersebut digunakan untuk tambahan pada rekening awal dan/atau iuran Pemberi Kerja berikutnya [POJK 8/2018 Psl 50 (3)] PROSEDUR Persyaratan lainnya dan prosedur pengesahan perubahan Program Pensiun dari PPMP menjadi PPIP sama dengan persyaratan dan prosedur pengesahan perubahan PDP 39
Perkumpulan Adpi 36 (1) a 36 (1) b SYARAT • DP yg melakukan penggabungan memiliki Program Pensiun yg sama • Ada Pemberi Kerja yg bertanggung jawab atas kewajiban yg berkaitan dengan masa kerja Peserta sebagaimana ditetapkan dalam PDP sebelum berlakunya penggabungan III PP 76 tahun 1992 Pasal, Ayat, Huruf 37 (1) 37 (1) PROSEDUR 1. Pendiri DP yg menerima penggabungan mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada OJK 2. Pendiri DP yg menggabungkan diri mengajukan pembubaran DP kepada OJK, yg diajukan secara bersama-sama dengan permohonan pengesahan perubahan PDP dari Pendiri DP yg menerima penggabungan II 36 (2) 38 (2) PENGESAHAN OJK 1. Penggabungan DP harus mendapat pengesahan OJK 2. Keputusan OJK tentang perubahan PDP dan pembubaran DP yg menggabungkan diri ditetapkan pd tanggal yg sama I DASAR HUKUM KETERANGAN NO PENGGABUNGAN DANA PENSIUN 40
Perkumpulan Adpi PP 76 tahun 1992 Pasal, Ayat, Huruf 10 (1) a, 38 (1) 37 (3) a, 38 (1) 9 (4), 38 (1) 37 (3) b, 38 (1) 37 (3) b, 38 (1) 37 (3) c, 38 (1) 37 (3) c, 38 (1) KELENGKAPAN DOKUMEN 1. PDP yg baru 2. Pernyataan tertulis Pendiri dari DP yg menerima kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari DP yg menggabungkan diri 3. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas pernyataan Pendiri (dari DP yg menerima penggabungan) apabila perubahan PDP mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun 4. Laporan keuangan dari DP yg menerima penggabungan sebelum dan sesudah penggabungan yg telah diaudit oleh akuntan publik 5. Laporan keuangan dari DP yg menggabungkan diri pada saat penggabungan yg telah diaudit oleh akuntan publik 6. Laporan aktuaris dari DP yg menerima penggabungan sebelum dan sesudah penggabungan (bagi DP yg menyelenggarakan PPMP) 7. Laporan aktuaris dari DP yg menggabungkan diri pada saat penggabungan (bagi DP yg menyelenggarakan PPMP) IV DASAR HUKUM KETERANGAN NO PENGGABUNGAN DANA PENSIUN 41
Perkumpulan Adpi 39 (2) STATUS BADAN HUKUM DP Status badan hukum DP yg menggabungkan diri berakhir sejak pengumuman pembubaran DP tsb dalam Berita Negara RI VIII 10 (5) 39 (1) PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA RI 1. Pengurus DP (yg menerima penggabungan) mengumumkan pengesahan OJK atas perubahan PDP dengan menempatkannya dlm Berita Negara RI 2. Pengurus DP yg menerima penggabungan mengumumkan pembubaran DP yg menggabungkan diri dengan menempatkannya dalam Berita Negara RI VII 40 PENGALIHAN KEPESERTAAN, KEKAYAAN, KEWAJIBAN Seluruh kepesertaan, kekayaan, kewajiban DP yg menggabungkan diri beralih ke DP yg menerima penggabungan sejak tanggal pengesahan OJK atas penggabungan DP VI PP 76 tahun 1992 Pasal, Ayat, Huruf Penjelasan 36 (1) b TANGGUNG JAWAB MASA KERJA LALU Pembei Kerja tidak boleh mengabaikan janji yg sudah dinyatakan dalam PDP, terutama untuk iuran masa kerja lalu (PSL) Pemberi Kerja yg menerima penggabungan merupakan Pemberi Kerja yg bertanggung jawab atas iuran masa kerja lalu tersebut V DASAR HUKUM KETERANGAN NO PENGGABUNGAN DANA PENSIUN 42
Perkumpulan Adpi STAKEHOLDERS (PEMANGKU KEPENTINGAN) DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN P E N D I R I (Pemberi Kerja) KARYAWAN PENDIRI ( P e s e r t a ) MITRA PENDIRI (Pemberi Kerja) KARYAWAN MITRA PENDIRI (Peserta) DEWAN PENGAWAS P E N G U R U S PEGAWAI DANA PENSIUN AKUNTAN PUBLIK AKTUARIS PENERIMA TITIPAN PENILAI INDEPENDEN MANAJER INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DANA PENSIUN (Sebagai Badan Hukum) Mitra Kerja DP 43
Perkumpulan Adpi P E N D I R I – D P P K SIAPA YG DAPAT MENDIRIKAN DPPK ? Setiap orang atau Badan yg mempekerjakan Karyawan dapat mendirikan DPPK, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh Karyawannya sebagai Peserta [UU DP Psl 1 butir 1] 44
Perkumpulan Adpi 4. Membuat pernyataan tertulis sebagai pelengkap Laporan Aktuaris bahwa : 1) Data & PDP yg disampaikan kpd Aktuaris lengkap & benar 2) Sanggup membayar iuran sesuai dengan pendaan minimum yg dituangkan dlm pernyataan Aktuaris 3) Menggunakan surplus untuk mengurangi iuran normal Pemberi Kerja, dlm hal terjadi surplus KMK 510/2002 Psl 20 (2)] KEWAJIBAN PENDIRI DPPK 1. Membuat pernyataan tertulis yg berisi : 1) Mendirikan DP 2) Memberlakukan PDP 3) Bersedia untuk membiayai DP 4) Persetujuan atas keikutsertaan Karyawan Mitra Pendiri (apabila ada) [UU DP Psl 5 (1) a, (2) a, PP 76/92 Psl 6 b] 2. Memungut iuran Peserta (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur) dan menyetorkannya ke DP [UU DP Psl 17 (1), (2)] 3. Menyetor seluruh Iuran Normal baik dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta (apabila ada) dan iuran tambahan (apabila terjadi defisit) kepada DP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 45
Perkumpulan Adpi 6. Mengganti Pengurus, dalam hal Pengurus menolak dilakukan pemeriksaan langsung (kecuali Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa atau Surat Perintah Pemeriksaan) dan atau menghambat kelancaran pemeriksaan langsung, sesuai dengan pengenaan sanksi yg ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan [KMK 512/2002 Psl 14 (1)] 7. Mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan mengubah PDP apabila jangka waktu penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri (paling lama 1 tahun) telah berakhir, ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran [PP 76/92 Psl 33 (1), 34] 8. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yg diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 52 (3)] KEWAJIBAN PENDIRI DPPK 5. Melaksanakan Pedoman Tata Kelola DP sesuai dengan fungsinya [POJK 16/2016] 46
Perkumpulan Adpi WEWENANG PENDIRI DPPK 1. Menetapkan dan mengubah PDP [UU DP Psl 5 (1) b, (2) c, PP 76/92 Psl 9 (1)] 2. Menunjuk dan memberhentikan Pengurus [UU DP Psl 6 (1) c, Pasal 10 ayat (1), PP 76/92 Psl 15 ayat (1), Psl 20 d] 3. Menunjuk dan memberhentikan Dewan Pengawas [UU DP Psl 12 (2), PP 76/92 Psl 27 d] 4. Menunjuk Penerima Titipan ( UU DP Psl 6 (1) c) 5. Menetapkan Arahan Investasi (dalam hal PPMP) ( UU DP Psl 30 (1) a) 6. Pendiri bersama Dewan Pengawas (dalam hal PPIP) menetapkan Arahan Investasi [UU DP Psl 30 (2)] 7. Menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun ( POJK 15/2019) 47
Perkumpulan Adpi HAK PENDIRI DPPK Pendiri dapat menangguhkan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak Mitra Pendiri telah 3 bulan berturut-turut tidak membayar iuran, dengan mengubah PDP [PP 76/92 Psl 33 (1)] TANGGUNG JAWAB PENDIRI DPPK 1. Pendiri bertanggung jawab untuk menjaga agar DP berada dlm keadaan Dana Terpenuhi [KMK 510/2002 Psl 2 (1)] 2. Dalam hal keadaan dana belum terpenuhi, Pendiri bertanggung jawab agar DP secara bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi [KMK 510/2002 Psl 2 (1)] 3. Pendiri bertanggung jawab agar iuran normal dan iuran tambahan (apabila terjadi defisit) disetorkan ke DP sesuai dengan jumlah dan waktu yg ditetapkan dlm PDP atau pernyataan Aktuaris KMK 510/2002 Psl 2 (3)] 4. Pendiri bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya [POJK 15/2019] 48
Perkumpulan Adpi MITRA PENDIRI – DPPK PENGERTIAN MITRA PENDIRI Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yg ikut serta dlm suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya [UU DP Psl 1 butir 17] KEWAJIBAN MITRA PENDIRI 1. Menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada PDP yg ditetapkan Pendiri bagi kepentingan karyawan Mitra Pendiri [UU DP Psl 5 (2) b] 2. Memberikan kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan PDP [UU DP Psl 5 (2) b] 3. Menyatakan kesediaannya untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun [PP 76/92 Psl 6 b] 4. Membayar iuran [UU DP Psl 15, Psl 17 (2)] 49
Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN MITRA PENDIRI 5. Memungut iuran Peserta Mitra Pendiri (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur) [UU DP Psl 17 (1), (2)] 6. Menyetor seluruh iuran Peserta dan iurannya sendiri kepada DP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya [UU DP Psl 17 (2)] 7. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yg diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 52 (3)] TANGGUNG JAWAB MITRA PENDIRI Mitra Pendiri bertanggung jawab agar iuran normal dan iuran tambahan (apabila terjadi defisit) untuk Karyawan Mitra Pendiri disetorkan ke DP sesuai dengan jumlah dan waktu yg ditetapkan dalam PDP atau pernyataan Aktuaris [KMK 510/2002 Psl 2 (3)] 50
Perkumpulan Adpi PENGURUS - DPPK PERSYARATAN PENGURUS DPPK 1. WNI; 2. Memiliki akhlak dan moral yg baik; 3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau Jasa Keuangan lainnya; 4. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yg dijatuhi sanksi pidana penjara 5 tahun atau lebih dan atau tindak pidana di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; 5. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yg diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun; *) 6. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit ang proper test) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan predikat : Disetujui atau Tidak disetujui sebagai calon Pengurus DPPK [POJK 4/2013, POJK 15/2016 Psl 3, Psl 4, POJK 27/2016 Psl 21 (1), SE OJK 31/2016 Angka VII. A. 1] - Ketentuan tersebut pada butir 1 s/d 6 berlaku pula bagi Pelaksanaan Tugas Pengurus DPLK [POJK 15/2016 Psl 3 (1)] *) Harus dipenuhi oleh Pengurus DPPK paling lama 6 bulan sejak tgl pengesahan pendirian DPPK bagi DPPK yg pendiriannya pd tgl 1 Maret 2016 atau setelahnya [POJK 15/2016 Psl 3 (2)] 51
Perkumpulan Adpi PENGURUS - DPPK PENUNJUKAN/PEMBERHENTIAN PENGURUS DPPK 1. Pengurus ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri [UU DP Psl 10 (1)] 2. Pengurus diberhentikan oleh Pendiri [PP 76/92 Psl 20 d] 7. Pengurus DPPK, Pegawai DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus DPLK, Pegawai DPLK yg membidangi investasi : 1) Wajib memiliki kemampuan di bidang investasi dan/atau manajemen risiko yg dibuktikan lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko oleh lembaga yg telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan 2) Wajib memenuhi syarat berkelanjutan [POJK 3/2015 Psl 14 (1), (2)] 52
Perkumpulan Adpi PERUBAHAN PENGURUS DPPK Perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat- lambatnya 30 hari sebelum berlakunya perubahan [PP 76/92 Psl 19] MASA JABATAN PENGURUS DPPK Masa jabatan Pengurus paling lama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali [PP 76/92 Psl 15 (3)] BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS DPPK 1. Masa jabatan berakhir, atau 2. Meninggal dunia, atau 3. Mengundurkan diri, atau 4. Diberhentikan oleh Pendiri, atau 5. Dijatuhi hukuman pidana yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( PP 76/92 Psl 27) LARANGAN JABATAN RANGKAP Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain [POJK 15/2016 Psl 5] 53
Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN PENGURUS DPPK 1. Membuat pernyataan tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus, dan mengelola DP sesuai dengan PDP dan UU DP serta peraturan pelaksanaannya [UU DP Psl 10 (3), PP 76/92 Psl 16 (3)] 2. Mengelola DP [UU DP Psl 10 (3), PP 76/92 Psl 17 (1)] 3. Mengumumkan pembentukan DP dan pengesahan PDP dengan menempatkan KMK tentang pengesahan DP pada Berita Negara RI [UU DP Psl 7 (2), PP 76/92 Psl 10 (5)] 4. Menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan : 5. Memberitahukan kepada OJK, apabila Pendiri tidak mampu membayar iuran kepada Dana Pensiun 3 bulan berturut-turut [UUDP Psl 16 (3)] (ditailnya dapat dilihat bagian belakang, pada topik “Pengawasan Dana Pensiun”) 54
Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN PENGURUS DPPK 5. Menyampaikan kepada Pendiri : a. Laporan Investasi Tahunan (non-audit) [POJK 3/2015 Psl 23] b. Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan [POJK 3/2015 Psl 23] c. Memberitahukan apabila Mitra Pendiri tidak mampu membayar iuran 3 bulan berturut-turut [UU DP Psl 16 (4)] 6. Menyampaikan kepada Dewan Pengawas : a. Laporan Investasi Tahunan (non-audit) [POJK 3/2015 Psl 23] b. Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan [POJK 3/2015 Psl 23] 7. Menyampaikan kepada Peserta : a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha [PP 76/92 Psl 18 (2) a] b. Ringkasan Laporan Investasi Tahunan paling lambat 1 bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan [POJK 3/2015 Psl 25 (1)a] c. Ringkasan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan paling lambat 1 bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan [POJK 3/2015 Psl 25 (1)a] d. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi [POJK 3/2015 Psl 25 (1)b] e. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran kpd Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi [POJK 3/2015 Psl 24 (2)b] f. Setiap perubahan PDP [PP 76/92 Psl 18 (2) c] g. Hal-hal yg timbul dalam kepesertaan [PP 76/92 Psl 18 (2) b] 55
Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN PENGURUS DPPK 8. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yg diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 52 (3)] 9. Membantu pemeriksa untuk memperoleh data atau informasi dari Akuntan Publik, Penerima Titipan, Aktuaris atau Pihak Lain yg terkait dengan kegiatan DP dalam rangka pencocokan, klarifikasi atau konfirmasi data atau informasi selama pemeriksaan langsung [KMK 512/2002 Psl 8 (2)] 10. Memberikan ijin kepada pemeriksa untuk memperoleh langsung data dan atau informasi langsung dari Akuntan Publik, Penerima Titipan, Aktuaris atau Pihak Lain yg terkait dengan kegiatan DP dalam rangka pencocokan, klarifikasi atau konfirmasi data atau informasi selama pemeriksaan langsung [KMK 512/2002 Psl 8 (3)] 11. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Langsung [KMK 512/2002 Psl 9 (1)] 12. Menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Langsung dalam hal Pengurus menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Langsung [KMK 512/2002 Psl 9 (2)] 13. Membayarkan secara sekaligus kepada ahli waris dari Peserta, selisih lebih antara akumulasi iuran Peserta dan pengembangannya dengan total akumulasi pembayaran Manfaat Pensiun [PP 76/92 Psl 32 (1)] 14. Melaksanakan investasi sesuai Arahan Investasi, dan bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yg diambil merupakan keputusan yg obyektif, semata-mata untuk kepentingan Peserta, DP, dan atau Pemberi Kerja [POJK 3/2015 Psl 23 Psl 16] 15. Menyusun Rencana Investasi Tahunan [POJK 3/2015 Psl 17 (1)] 16. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi DP kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus [POJK 3/2015 Psl 25 (2)] 56
Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN PENGURUS DPPK 17. Menghentikan pengelolaan investasi oleh Lembaga Keuangan, apabila melanggar ketentuan investasi sesuai dengan pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan [POJK 3/2015 Psl 28 (6)a] 18. Meningkatkan pengetahuannya secara berkelanjutan di bidang DP (dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain dari pihak penyelenggara kegiatan) [POJK 4/2013] 19. Menyusun Pedoman Tata Kelola DP untuk ditetapkan oleh Pendiri [POJK 3/2015] WEWENANG PENGURUS DPPK 1. Membuat perjanjian dengan Penerima Titipan [PP 76/92 Psl 3 (1) f] 2. Membuat perjanjian dengan Pihak Ketiga (Aktuaris, Penasihat Investasi, Akuntan Publik, Apraisal, Pengacara dll) [UU DP Psl 11, PP 76/92 Psl 7 (1)] 3. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama DP dan mewakili DP di dalam dan di luar Pengadilan [UU DP Psl 10 (3)] 4. Menarik atau mengalihkan kekayaan DP yg disimpan pada Penerima Titipan [UU DP Psl 30 (5)] 20. Melaporkan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut [UU DP Psl 16 (4)] 21. Melaksanakan Pedoman Tata Kelola DP sesuai dengan fungsinya [POJK 16/2016] 57
Perkumpulan Adpi TANGGUNG JAWAB PENGURUS DPPK 1. Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yg timbul pada kekayaan DP akibat tindakan Pengurus yg melanggar atau melalaikan tugas atau kewajibannya dan wajib mengembalikan kepada DP segala kenikmatan yang diperoleh dari DP secara melawan hukum [PP 76/92 Psl 21] 2. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri [UU DP Psl 10 (1), PP 76/92 Psl 15 (2)] 3. Pengurus bertanggung jawab atas kesesuaian terhadap batasan-batasan investasi ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi, dan merupakan tanggung jawab Pengurus untuk membuktikannya [POJK 3/2015 Psl 13 (4)] 4. Pengurus bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya [POJK 16/2016] 58
Perkumpulan Adpi DEWAN PENGAWAS - DPPK 1. W N I 2. Memiliki akhlak dan moral yg baik 3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau Jasa Keuangan lainnya PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS DPPK [KMK 513/2002 Psl 5, PMK 36/2010 “Psl 3, POJK 4/2013, POJK 15/2016 Psl 6, POJK 27/2016 Psl 21 (1), SE OJK 31/2016 Angka VII. A. 1] PENUNJUKAN/PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DPPK 1. Anggota Dewan Pengawas DPPK diangkat/ditunjuk oleh Pendiri [UU DP Psl 12 (2), PP 76/92 Psl 22 (1)] 2. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Pendiri [PP 76/92 Psl 27 d] PERUBAHAN DEWAN PENGAWAS DPPK Perubahan Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 hari setelah berlakunya perubahan [PP 76/92 Psl 26] Dewan Pengawas DPPK tidak dapat merangkap sebagai Pengurus [UU DP Psl 12 (3)] LARANGAN JABATAN RANGKAP DPPK SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DPPK 1. Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta dalam jumlah yg sama [UU DP Psl 12 (1)] 2. Apabila yg mewakili Peserta lebih dari 1 orang dan jumlah Pensiunan lebih dari 50 orang, sekurang-kurangnya 1 orang harus berasal dari Pensiunan [PP 76/92 Psl 24 (2)] dan Tata Cara Penetapan Dewan Pengawas yang berasal dari Peserta harus di cantumkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun ybs. ( POJK 15/2019) 3. Dewan Pengawas yg mewakili Peserta adalah Karyawan yg menjadi Peserta [ PP 76/92 Psl 24 (1), (5)] 4. Dewan Pengawas yg mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Karyawan atau bukan Karyawan [PP 76/92 Psl 24 (4)] 5. Direksi atau Pejabat yg setingkat dari itu dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai Wakil Peserta dalam Dewan Pengawas [PP 76/92 Psl 24 (3)] • Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yg dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan predikat : Disetujui atau Tidak Disetujui sebagai Dewan Pengawas ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 4. 59
Perkumpulan Adpi 1. Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali [PP 76/92 Psl 22 (3)] 2. Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila : MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS DPPK a. Masa jabatan berakhir, atau b. Meninggal dunia, atau c. Mengundurkan diri, atau d. Diberhentikan oleh Pendiri, atau e. Dijatuhi hukuman pidana yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap [PP 76/92 Psl 27] KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS DPPK 1. Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun [PP 76/92 Psl 23 (3)] 2. Melakukan pengawasan atas pengelolaan DP oleh Pengurus [UU DP Psl 13 (1) a, PP 76/92 Psl 25 a] 3. Mengevaluasi kinerja investasi DP sekurang-kurangnya 2 kali untuk satu tahun buku [POJK 3/2015 Psl 24 (1)] 4. Menyampaikan laporan tahunan atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta [UU DP Psl 13 (1) b, PP 76/92 Psl 25 b] 5. Setiap tahun wajib mengevaluasi atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP dan hasilnya disampaikan kepada Pengurus (untuk mendapat tanggapan) seterusnya disampaikan kepada Pendiri paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun [POJK 16/2016] 6. Meningkatkan pengetahuannya secara berkelanjutan di bidang Dana Pensiun dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain dari pihak penyelenggara [POJK 4/2013]. 7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi Dana Pensiun kepada OJK. [POJK 9/2014 Psl 21 (2)] 60
Perkumpulan Adpi WEWENANG DEWAN PENGAWAS DPPK 1. Menunjuk Akuntan Publik [UU DP Psl 14, PP 76/92 Psl 25 c] 2. Menunjuk Aktuaris [PP 76/92 Psl 25 d] HAK DEWAN PENGAWAS DPPK Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi kinerja investasi menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidak sesuaian kinerja investasi DP dengan Arahan Investasi dan Rencana Investasi tahunan, tidak bisa diterima [POJK 3/2015 Psl 24 (5)] TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DPPK 1. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri [PP 76/92 Psl 22 (2)] 2. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya [Kep Bapepam-LK 136/2006 Psl 3 (3)] 61
Perkumpulan Adpi PESERTA - DPPK SYARAT KEPESERTAAN DPPK Setiap Karyawan yg termasuk golongan Karyawan yg memenuhi syarat kepesertaan dalam DP berhak menjadi Peserta, apabila : 1. Telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau 2. Telah kawin, dan 3. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun [UU DP Psl 19] SIFAT KEPESERTAAN DPPK 1. Kepesertaan pada DP bersifat suka rela (tidak bersifat wajib) [UU DP Penjelasan Psl 19] 2. Apabila Peserta diwajibkan ikut membayar iuran, kepesertaan Karyawan harus bersifat aktif, artinya Karyawan yg menjadi Peserta harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong gaji / upahnya setiap bulan untuk membayar iuran [UU DP Penjelasan Psl 19] 3. Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari DP apabila masih memenuhi syarat kepesertaan [UU DP Psl 26 (1)] 62
Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN PESERTA DPPK 1. Membayar iuran (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur) [UU DP Psl 15 (1) a, Psl 17 (1), (2), Penjelasan Psl 19, Psl 29 b] 2. Menyatakan kesediaannya untuk dipotong gaji / upahnya setiap bulan untuk membayar iuran (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur) [UU DP Penjelasan Psl 19] 3. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya [POJK 15/2019] HAK PESERTA DPPK 1. Berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda yg besar dan waktunya ditetapkan dalam PDP [UU DP Psl 21 (1), PP 76/92 Psl 28 (1), KMK 343/1998, 231/2002] 2. Menentukan pilihan bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa (dalam hal PPIP) untuk pembayaran Manfaat Pensiunnya secara bulanan [UU DP Psl 21 (3), 30 (7)] 3. Mengajukan wakilnya dalam keanggotaan Dewan Pengawas yg mewakili Peserta [PP 76/92 Psl 24 (5)] 63
Perkumpulan Adpi HAK PESERTA DPPK 4. Memperoleh keterangan dari Pengurus mengenai : a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha; b. Hal-hal yg timbul dalam rangka kepesertaan; c. Setiap perubahan PDP [PP 76/92 Psl 18 (2)] 5. Memperoleh salinan mengenai hasil pengawasan Dewan Pengawas atas pengelolaan DP [UU DP Psl 13 (1), PP 76/92 Psl 25 b] 6. Memperoleh pengumuman dari Pengurus mengenai : a. Ringkasan Laporan Investasi Tahunan (non-audit) dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan paling lambat 1 bulan setelah disampaikan kepada OJK b. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi DP [POJK 3/2015 Psl 25 (1)] 7. Menyampaikan saran dan pendapat mengenai perkembangan Portofolio dan Hasil Investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus [POJK 3/2015 Psl 25 (2)] 64
Perkumpulan Adpi HUBUNGAN PENDIRI, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS DPPK P E N D I R I Fungsi : Pendanaan DEWAN PENGAWAS Fungsi : Pengawasan PENGURUS Fungsi : Pengelolaan Pengawasan Pelaporan 65
Perkumpulan Adpi KEKAYAAN (ASSET) – DANA PENSIUN 66
Perkumpulan Adpi KEKAYAAN (ASSET) – DP Kekayaan DPPK dihimpun dari : a. Iuran Pemberi Kerja b. Iuran Peserta c. Hasil Investasi d. Pengalihan dari DP lain [UU DP Psl 29] Tidak satu bagianpun dari kekayaan DP dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada surat berharga* yg diterbitkan oleh atau pada tanah dan bangunan** yg dimiliki atau yg digunakan oleh orang atau badan tsb di bawah ini : a. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan; b. Badan usaha yg lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh Orang atau Badan yg terdiri dari Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan atau Serikat Kerja yg anggotanya adalah Peserta DP ybs; c. Pejabat atau Direktur dari Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a da b serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar [UU DP Psl 31 (3)] *) Kecuali surat berharga tsb telah diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia [UU DP Psl 32 (2)] **) Kecuali penyewaan tanah dan bangunan tsb dilakukan melalui transaksi yg didasarkan pada harga pasar yg berlaku [UU DP Psl 32 (1)] Kekayaan DPLK dihimpun dari : a. Iuran Peserta b. Hasil investasi c. Pengalihan dari DP lain [PP 77/1992 Psl 4 (2)] 1. SUMBER KEKAYAAN DP 2. LARANGAN KEKAYAAN DP UNTUK DIPINJAMKAN/DIINVESTASIKAN 67
Perkumpulan Adpi KEKAYAAN (ASSET) – DP • Kekayaan DP tidak diperkenankan diagunkan atau dijaminkan atas suatu pinjaman [UU DP Psl 31 (2)] • Semua transaksi yg mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun dinyatakan batal berdasarkan UU DP [UU DP Psl 20 (2)] 68
Perkumpulan Adpi KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN DIKURANGI ASET TERTENTU ASET NETO* 1. Investasi (nilai wajar) 2. Kas, Rekening Giro, Tabungan (nilai nominal) 3. Piutang Iuran, Bunga Keterlambatan Pembayaran Iuran (nilai Nominal) 4. Piutang Hasil Investasi (nilai nominal) 5. Aktiva selain butir 1 s/d 4 (SAK) [KMK 509/2002 Psl 4, POJK 8/2018 Psl 4 (2), Psl 5 (1)] * Diperoleh dari Lapkeu yg diaudit Akuntan Publik per tanggal Valuasi Aktuaria (untuk lap Aktuaris Berkala, Pembubaran DPPK-PPMP, perubahan program pensiun) * Bila belum ada Lapkeu yg diaudit, Aset Neto diperoleh dari Lapkeu yg ditanda tangani Pengurus, apabila Lap Aktuaris dibuat selain untuk tujuan perubahan Program Pensiun [POJK 8/2018 Psl 5 (1), (2)] K E K A Y A A N U T K P E N D A N A A N 1. Kekayaan dlm sengketa di Pengadilan atau dikuasai / disita pihak berwenang 2. Iuran yg pd Valuasi Aktuaria belum disetor ke DP lebih dari 3 bulan sejak jatuh tempo 3. Kekayaan yg ditempatkan di luar negeri 4. Piutang lain-lain & Aktiva lain-lain 5. Selisih lebih nilai investasi dr batasan per Pihak 6. Selisih lebih nilai investasi dari batasan per jenis untuk Tanah, Bangunan, Tanah/Bangunan [PMK 113/2005 Psl 6 (2), POJK 8/2018 Psl 4 (2)] Kekayaan untuk Pendanaan untuk pembentukan DPPK-PPMP ditetapkan nihil atau sebesar dana tunai yg dialihkan ke DP yg ditetapkan oleh Pendiri [POJK 8/2018 Psl 5 (3)] 69
Perkumpulan Adpi TINGKAT III TINGKAT II DPPK-PPMP • Disebut Surplus (over funded) apabila Kekayaan Untuk Pendanaan > Nilai Kini Aktuaria • Disebut Dana Terpenuhi apabila Kekayaan Untuk Pendanaan tidak kurang dari Nilai Kini Aktuaria [Psl 1 butir 26a] • Tidak Wajib ada Iuran Tambahan, karena dalam kondisi Surplus atau Dana Terpenuhi • Iuran Normal Pemberi Kerja bisa berkurang karena pemggunaan dana dari Surplus • Kekayaan Untuk Pendanaan tidak kurang dari Nilai Kini Aktuaria [Psl 1 butir 26 a, Psl 2 (2) b ] TINGKAT I KETERANGAN KONDISI TINGKAT KUALITAS PENDANAAN [POJK 8/2018 Tanggal 30 Mei 2018 mulai berlaku sejak diundangkan 31 Mei 2018] DPPK-PPIP • Disebut Dana Terpenuhi apabila iuran baik dari Pemberi Kerja maupun Peserta yang telah jatuh tempo telah disetor lunas kepada DP [Psl 2 (2) b, Psl 22 (1)] • Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuaria dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas [Psl 2 (2) b] • Disebut Defisit (un funded) • Tidak ada kekurangan solvabilitas • Wajib ada Iuran Tamabahan untuk melunasi Defisit • Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas [Psl 2 (2) c] • Ada kekurangan Solvabilitas, karena Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas • Wajib ada Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit • Wajib melakukan Valuasi Aktuari Berkala berikutnya paling lambat untuk posisi satu tahun sejak tanggal Valuasi dilakukan [Psl 61 (1)] 70
Perkumpulan Adpi 100% K E K A Y A A N UTK P E N D A N A A N 120% Penggunaan Surplus : Wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja [UU DP Psl 16 (2)] Dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja atau tetap di DP (sebagai faktor pengaman, kemungkinan hasil investasi tidak sesuai dengan rencana / target, untuk menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban) [UU DP Psl 16 (2) Penjelasan] S U R P L U S [Kekayaan Untuk Pendanaan > Nilai Kini Aktuaria] 100% N I L A I K I N I A K T U A R I A • Iuran Normal adalah iuran yg diperhitungkan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari Nilai Sekarang MP yg dialokasikan pada tahun ybs [POJK 8/2018 Psl 1 butir 29] 71
Perkumpulan Adpi N I L A I K I N I A K T U A R I A K E K A Y A A N UTK P E N D A N A A N D E F I S I T [Kekayaan Untuk Pendanaan < Nilai Kini Aktuaria] Pemenuhan Defisit (ada 2 pilihan) : • Dapat dilunasi sekaligus dalam waktu paling lama 3 bulan sejak Laporan Aktuaris Berkala diterima oleh OJK atau sejak disahkannya PDP [POJK 8/2018 Psl 7 (2)], Bila terlambat disetor. dikenakan sanksi denda [POJK 8/2018 PSl 7 (4)] atau • Dapat diamortisasi : - Defisit sebagai Kekurangan Solvabilitas paling lama 36 bulan [POJK 8/2018 Psl 6 (2) a, Psl 7 (1) a] Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan Kekurangan Solvabilitas paling lama menjadi 5 tahun, apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan (Pemberi Kerja mengalami kerugian selama 3 tahun terkahir, kesulitan likuiditas, dan tidak memiliki sumber dana) [POJK 8/2018 Psl 7 (6)] - Defisit selain Kekurangan Solvabilitas paling lama 180 bulan [POJK 8/2018 Psl 6 (2) b, Psl 7 (1) b] 100 % < 100% 72
Perkumpulan Adpi 1. LIABILITAS SOLVABILITAS Adalah jumlah yg lebih besar antara : • Himpunan Iuran Peserta berikut Hasil Pengembangannya dan • Nilai Sekarang Manfaat Pensiun [POJK 8/2018 Psl 3 (3)] Dengan asumsi bahwa : - Perserta berhenti bekerja pada tanggal Valuasi Aktuaria dan - Seluruh Peserta telah memiliki hak atas dana [POJK 8/2018 Psl 3 (3)] • Liabilitas Solvabilitas tersebut merupakan kewajiban DP yg dihitung berdasarkan anggapan DP dibubarkan pada tanggal Valuasi Aktuaria [POJK 8/2018 Psl 1 butir 1] • Untuk menghitung Liabilitas Solvabilitas menggunakan asas Liquiditing Bases 2. NILAI KINI AKTUARIA Adalah jumlah yang lebih besar antara : • Liabilitas Solvabilitas dan Bagian dari Nilai Sekarang MP yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal Valuasi Aktuaria menurut metode Valuasi Aktuaria untuk menghitung Iuran Normal [POJK 8/2018 Psl 3 (3)] • Nilai Kini Aktuaria tersebut merupakan kewajiban DP berdasarkan anggapan DP tersebut berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak [POJK 8/2018 Psl 1 butir 20] • Untuk menghitung Nilai Kini Aktuaria menggunakan asas Going Concern Bases 3. KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN Adalah kekayaan DP yang diperhitungkan untuk menentukan Kualitas Pendanaan DP [ POJK 8/2018 Psl 1 butir 18] 73
Perkumpulan Adpi RASIO – RASIO RASIO PENDANAAN : Hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Nilai Kini Aktuaria [POJK 8/2018 Psl 1 butir 24] Contoh : Kekayaan Untuk Pendanaan Rp 2.500,- Nilai Kini Aktuaria Rp 2.000,- RASIO PENDANAAN = Rp 2.500,- Rp 2.000,- X 100 % = 125% RASIO SOLVABILITAS : Hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Liabilitas Solvabilitas [POJK 8/2018 Psl 1 butir 25] Contoh : Kekayaan Untuk Pendanaan Rp 2.500,- Liabilitas SolvabilitasRp 500,- RASIO SOLVABILITAS = Rp 2.500,- Rp 500,- X 100 % = 500% 74
Perkumpulan Adpi IURAN PENSIUN 75
Perkumpulan Adpi • Disetor setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya [UU DP Psl 17 (2)] • Apabila belum disetor setelah melampaui 2,5 bulan sejak jatuh tempo dinyatakan : • Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti (fluktuatif) tergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun. • Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak di tetapkan secara definitif dalam PDP. • Besar iuran Pemberi Kerja berdasarkan perhitungan aktuaris, terdiri dari Iuran Normal dan Iuran Tambahan (apabila defisit) [UUDP Psl 6 (1) e, Psl 53(1)] Dari 1 (satu) sumber : PEMBERI KERJA (Non Contributory System) [UU DP Psl 15 (1) b] Keterangan Besar Iuran Sumber Iuran - Sebagai hutang Pemberi Kerja dan dikenakan bunga sebesar bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan Peserta. - Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi Keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi. [UU DP Psl 17 (3)] IURAN - DPPK PPMP • Apabila Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut- turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 16 (3)] • Apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri [UU DP Psl 16 (4)] 76
Perkumpulan Adpi IURAN - DPPK PPMP Sumber Iuran Keterangan Besar Iuran Sumber Iuran Dari 2 (dua) sumber : PEMBERI KERJA DAN PESERTA (Contributory System) [UU DP Psl 15 (1) a] • Besar iuran Peserta (apabila Peserta diwajibkan mengiur) sudah pasti, ditetapkan secara definitif dalam PDP • Iuran Peserta Max. 3% atau Max. 3 x F x PhDP [UU DP Psl 15, POJK 5/2017 Psl 5] • Pemberi Kerja sebagai wajib pungut iuran Peserta [UU DP Psl 17 (1)] • Apabila besarnya MP sudah mencapai batas max , iuran Peserta yang bersangkutan dapat dihentikan [POJK 5/2017 Psl 13 (5)] • Untuk menambah besar MP Peserta sesuai rumus dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri. (bersifat sukarela) Iuran Peserta sendiri tersebut dan hasil pengembangannya dicatat terpisah dari MP sesuai rumus dalam PDP [POJK 5/2017 Psl 17] sda sda 77
Perkumpulan ADPI IURAN - DPPK PPIP • Iuran dibukukan untuk dan atas nama rekening masing- masing Peserta sebagai MP [UU DP Psl 1 butir 8] • Disetor setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya [UU DP Psl 17 (2)] • Apabila belum disetor setelah melampaui 2,5 bulan sejak jatuh tempo dinyatakan : • Apabila Pemberi Kerja tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 16 (3)] • Apabila Mitra Pendiri (dalam hal ada Mitra Pendiri) tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut, Pengurus wajib melaporkan kepada Pendiri [UU DP Psl 16 (4)] - Ketentuan iuran tersebut di atas tidak berlaku bagi DPLK [UU DP Psl 46] • Besar iuran Pemberi Kerja sudah pasti, ditetapkan secara definitif dalam PDP [UUDP Psl 1 butir 8] • Regulasi tidak mengatur batas max maupun batas min besar iuran Pemberi Kerja, tergantung dari kemampuan dan kebijakan Pemberi Kerja Dari 1 (satu) sumber : PEMBERI KERJA (Non Contributory System) [UU DP Psl 15 (1) b] Keterangan Besar Iuran Sumber Iuran * Sebagai hutang Pemberi Kerja dan dikenakan bunga sebesar bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta. * Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi. [UU DP Psl 17 (3)] 78
Perkumpulan ADPI IURAN - DPPK PPIP sda sda Dari 2 (dua) sumber Pemberi Kerja Dan Peserta (Contributory System) [UU DP Psl 15 (1) a] Keterangan Besar Iuran Sumber Iuran Besar iuran Peserta (apabila Peserta diwajibkan mengiur), tidak melebihi dari jumlah iuran Pemberi Kerja [POJK 5/2017 Psl 25 (3)] • Pemberi Kerja sebagai wajib pungut iuran Peserta [UU DP Psl 17 (1)] • Untuk meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya dalam PDP selain iuran yang telah ditetapkan, Peserta dapat menambah iurannya sendiri (bersifat sukarela) [POJK 5/2017 Psl 25 (4)] 79
Perkumpulan ADPI PENANGGUHAN IURAN - PENDIRI DPPK 1  Pendiri DPPK dapat menangguhkan iuran dengan ketentuan : • Untuk PPMP, Masa Kerja selama masa penangguhan iuran tidak diperhitungkan untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun [PP 76 Th 1992 Psl 11 ayat (1) penjelasan] (1) Pendiri mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut (2) Atas permohonan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan (3) Harus Mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (Dalam hal penangguhan iuran, PDP belum perlu diubah) (4) Masa penangguhan iuran paling lama 1 tahun sejak tanggal persetujuan OJK [PP 76 Th 1992 Psl 11 ayat (1) dan (3)] • Apabila masa penangguhan iuran telah berkahir, ternyata Pendiri tidak dapat membayar iuran, maka DP yg bersangkutan harus dibubarkan [PP 76 Th 1992 Psl 11 ayat (1) penjelasan] • Untuk PPIP, selama masa penangguhan iuran, pengembangan kekayaan dan pemupukan hak Peserta dari himpunan iuran sebelumnya tetap berjalan [PP 76 Th 1992 Psl 14] 80
Perkumpulan ADPI PENANGGUHAN KEPESERTAAN KARTAWAN MITRA PENDIRI DPPK 2. Pendiri dapat menangguhkan Kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri dengan ketentuan : [PP 76 Th 1992 Psl 33 ayat (1), (2)] (1) Mitra Pendiri telah 3 bulan berturut-turut tidak membayar iuran [PP 76 Th 1992 Psl 33 ayat (1)] [PP 76 Th 1992 Psl 33 ayat (1)] (2) Penangguhan Kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri harus dinyatakan dalam Pernyataan Tertulis Pendiri dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (4) Masa penangguhan Kepesertaan Karyawan Mitra Mandiri max 1 tahun sejak Mitra Pendiri telah 3 bulan tidak membayar berturut-turut (5) Apabila sampai masa penangguhan Kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri berakhir, ternyata Mitra Pendiri tidak membayar iuran, Pendiri wajib mengakhiri kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri dengan mengubah PDP [PP 76 Th 1992 Psl 34] (3) Penangguhan Kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri dilakukan dengan mengubah PDP merupakan kebijakan Pendiri [PP76/1992 Psl 33 (1)] 81
Perkumpulan ADPI PENGELOLAAN ASET DANA PENSIUN 82
Perkumpulan Adpi PENGELOLAAN ASET DP [POJK 5/2017 tgl 1 Maret 2017, mulai berlaku sejak diundangkan 6 Maret 2017] 1. DPPK – PPIP dan DPLK harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta, bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 th dan paling cepat 2 th sebelum UPN [Psl 31 (2), Psl 47(2)] 2. Aset tersebut pada angka 1 harus ditempatkan pada : a. Tabungan pada Bank; b. Deposito Berjangka pada Bank; c. Sertifikat Deposito pada Bank; d. Surat Berharga Bank Indonesia dan/atau e. Surat Berharga Negara (nilai perolehan yg diamortisasi) [Psl 31 (2), Psl 47 (2)] 3. DPPK – PPIP dan DPLK yg membayarkan MP secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban berupa a. Deposito Berjangka pada Bank; dan/atau b. Surat Berharga Negara (nilai perolehan yg diamortisasi) [Psl 472(2), Psl 57 (2)] 4. DPPK – PPIP dan DPLK yang membayarkan MP secara berkala harus menjaga tingkat likuiditas sesuai MP yang jatuh tempo [Psl 42 (3), Psl 57 (3)] 5. Besar MP Peserta DPPK – PPIP dan DPLK harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (unrealized gain) [Psl 31 (1), Psl 47 (1)] 83
Perkumpulan Adpi Paling sedikit memuat: 1. Rencana komposisi jenis investasi 2. Perkiraan hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi 3. Pertimbangan rencana komposisi jenis investasi POJK 3/2015 Psl 17] 1. Sasaran hasil investasi (kuantitatif) bersifat jangka panjang dengan memperhatikan liabilitasnya yg harus dicapai oleh Pengurus 2. Batas maksimum proporsi kekayaan yg dapat ditempatkan pada setiap jenis investasi 3. Batas maksimum proporsi kekayaan yg dapat ditempatkan pada satu pihak 3. Muatan (isi) Penngurus DPPK wajib menyusun Rencana Investasi Tahunan [POJK 3/2015Psl 17 (1)] • Ditetapkan oleh Pendiri (PPMP) • Ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas (PPIP) [UUDP Psl 30 (2)] 2. Kewenangan 1. UU DP [Psl 30 (1) a] 2. POJK 3/2015 dan peraturan pelaksanaannya 3. Arahan Investasi 1. UU DP [Psl 30 (1) a] 2. POJK 3/2015 dan peraturan pelaksanaannya 1. Dasar Hukum RENCANA INVESTASI TAHUNAN ARAHAN INVESTASI ASPEK DPPK WAJIB MEMILIKI ARAHAN INVESTASI DAN RENCANA INVESTRASI TAHUNAN (1) 84
Tahunan [POJK 3/2015 Psl 17 (2)] • Tanpa batas waktu • Pendiri (PPMP) atau Pendiri dan Dewan Pengawas (PPIP) sewaktu-waktu dapat mengubah Arahan Investasi [UUDP Psl 30 (3)] • Bila ada perubahan wajib dilaporkan kpd OJK paling lambat 30 hari sejak tgl perubahan [POJK 3/2015 Psl 15 (3)] 5. Jangka Waktu Merupakan penjabaran dari Arahan Investasi, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif [POJK 3/2015 Psl 17 (2)] Kebijakan dan strategi investasi yg harus dijadikan pedoman investasi bagi Pengurus [POJK 3/2015 Psl 1 butir 9] 4. Sifat 4. Obyek investasi yg dilarang 5. Likuiditas minimum portofolio investasi 6. Kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi untuk penempatan dan pelepasan investasi 7. Sistem pengawasan dan pelaporan investasi 8. Ketentuan penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dalam investasi 9. Strategi alokasi aset yg dikaitkan dg profil liabilitas 10. Sanksi kepada Pengurus bila melanggar [POJK 3/2015 Psl 15 (2)] RENCANA INVESTASI TAHUNAN ARAHAN INVESTASI ASPEK DPPK WAJIB MEMILIKI ARAHAN INVESTASI DAN RENCANA INVESTRASI TAHUNAN (2) 85 Perkumpulan ADPI
Tidak ada pembatasan Pada Bank Indonesia Surat Berharga yg diterbitkan oleh Bank Indonesia 6 • Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak kecuali investasi SBN, Tanah dan/atau Bangunan di Indonesia dilarang melebihi 20% dari ∑ Investasi • Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berkedudukan di daerah, yg tidak memungkinkan menempatkan investasi berupa deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito pada satu Pihak sesuai ketentuan, dan dalam arahan investasinya tidak ada investasi lainnya, maka penempatan investasi tsb pd satu Bank di daerah tsb dpt melebihi 20% dari ∑ investasi Tidak ada pembatasan Pada Bank di Indonesia Deposito On Call 5 Tidak ada pembatasan Pada Bank di Indonesia Sertifikat Deposito 4 Tidak ada pembatasan Pada Bank di Indonesia Deposito Berjangka 3 Tidak ada pembatasan Pada Bank di Indonesia Tabungan 2 Seluruh investasi yg ditempatkan pada : Boleh 100% dari ∑ investasi * Boleh 100% dari ∑ investasi * Diterbitkan oleh Pemerintah RI Surat Berharga Negara (SBN) 1 BATASAN KHUSUS BATASAN KUANTITATIF PENEMPATAN PADA SATU PIHAK BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVST BATASAN KUALITATIF BATASAN JENIS INVESTASI NO INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (1) a. Semua Pihak yg dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau gagal memenuhi kewajiban keuangannya; b. Penyertaan Langsung di Indonesia maupun di luar negeri; dan c. Tanah dan/atau Bangunan Dilarang melebihi 40% dari seluruh Σ investasi (ketentuan ini tidak berlaku untuk investasi Penyertaan Langsung di Indonesia pd perusahaan di bidang Jasa Keuangan) [POJK 3/2015] 86 Perkumpulan ADPI
Tidak ada pembatasan • Tercatat di BEI • Memiliki peringkat investment grade * Obligasi Korporasi 8 Tidak ada pembatasan Tercatat di BEI Saham 7 BATASAN KHUSUS BATASAN KUANTITATIF PENEMPATAN PADA SATU PIHAK BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVST BATASAN KUALITATIF BATASAN JENIS INVESTASI NO INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (2) [POJK 3/2015] 87 Perkumpulan ADPI
Tidak ada pembatasan Di Indonesia d. RD Saham atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Dilarang melebihi 10% dari Σ investasi • Di Indonesia • Memiliki Σ investasi minimal Rp 200 M • Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah sedang rendah atau rendah * • Memiliki Manajemen Risiko yg memadai* • Menggunakan jasa penasihat investasi yg telah mendapat ijin usaha dr OJK c. RD Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas Tidak ada pembatasan Di Indonesia b. RD Terproteksi, RD dg Penjaminan dan RD Indeks Jumlah seluruh investasi pd satu Pihak untuk Reksa Dana, EBA dan/atau Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK adalah yg dikelola oleh Manajer Investasi yg sama Tidak ada pembatasan Di Indonesia REKSA DANA (RD) a. RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Campuran dan RD Saham 9 BATASAN KHUSUS BATASAN KUANTITATIF PENEMPATAN PADA SATU PIHAK BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVST BATASAN KUALITATIF BATASAN JENIS INVESTASI NO INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (3) [POJK 3/2015] Sujat Siswosudarmo 88 Perkumpulan ADPI
NO BATASAN JENIS INVESTASI BATASAN KUALITATIF BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVST BATASAN KUANTITATIF PENEMPATA PD SATU PIHAK BATASAN KHUSUS 10 Repurchase Agreement (REPO) • Di Indonesia; • Memiliki jmlh investasi minimal Rp 200 M; • Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah sedang rendah atau rendah*; • Memiliki manajemen risiko yg memadai*; • Menggunakan jasa penasihat investasi yg telah mendapat ijin usaha dari OJK; • Menggunakan kontrak perjanjian yg terstandarisasi oleh OJK; • Jaminan terbatas pd SBN, SBI, dan/atau Obligasi Korporasi yg memiliki peringkat investment grade*; • Jangka waktu tidak melebihi 90 hari; • Nilai REPO maksimal 80% dari nilai pasar surat berharga yg dijaminkan; • Transaksi REPO terdaftar di KSEI atau BI Scriptless Securities Settlement System (BI-S4) Dilarang melebihi 5% dari ∑ investasi Untuk setiap counterparty dilarang melebihi 2% dan seluruhnya dilarang melebihi 5% dari ∑ investasi 11 Medium Term Notes (MTN) [POJK3/2015] • Di Indonesia; • Memiliki jmlh investasi minimal Rp 200 M; • Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah sedang rendah atau rendah*; • Memiliki manajemen risiko yg memadai*; • Menggunakan jasa penasihat investasi yg telah mendapat ijin usaha dari OJK; • Terdaftar di KSEI; • Memiliki agen monitoring yg mendapat ijin sebagai wali amanat dari OJK; • Memiliki peringkat investment grade* Dilarang melebihi 10% dari ∑ investasi Dilarang melebihi 10% dari ∑ investasi INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (4) Sujat Siswosudarmo 89 Perkumpulan ADPI
• Dilarang melebihi 10% dari Σ investasi • Batasan tsb tidak berlaku untuk investasi penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri pd perusahaan di bidang jasa keuangan • Penyertaan Langsung di Indonesia Dilarang melebihi 15% dari Σ investasi • Dapat melebihi 15% (terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan OJK) investasi Penyertaan Langsung pada PT di bidang jasa keuangan • Dilarang melebihi 5% dari Σ investasi • Dpt diperhitungkan sbg kekayaan untuk pendanaan Di Indonesia • Saham tsb diterbitkan oleh PT yg didirikan berdasarkan Hukum Indonesia • Saham tsb tidak tercatat di BEI maupun di luar negeri • Dalam hal DP mrpk pemegang saham terbesar atau paling sedikit 25% di perusahaan dimaksud, wajib: Di Luar Negeri • Wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK Penyertaan Langsung 15 Tidak ada pembatasan • Diperdagangkan di BEI • Dilarang untuk tujuan spekulasi • Wajib ditempatkan pd posisi jual (put option) dalam rangka lindung nilai • wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sblm melakukan investasi • Hanya dpt dilakukan oleh DP yg tlh memiliki invs. pd Saham yg tercatat di BEI paling rendah 10% dari Σ invs. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek 14 Tidak ada pembatasan Dilakukan melalui penawaran umum Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK 13 Tidak ada pembatasan • Memiliki peringkat investment grade* • Dilakukan melalui penawaran umum Efek Beragun Aset (EBA) 12 BATASAN KUANTITATIF PENEMPATAN PADA SATU PIHAK BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVST BATASAN KUALITATIF BATASAN JENIS INVESTASI NO INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (5) a. Menempatkan wakil pd Perusahaan tsb dlm keanggotaan komisaris b. Mendapatkan akses yg tdk terbatas atas seluruh informasi material terkait perusahaan c. Apabila sahamnya tidak melebihi 50% hak-hak tsb di atas wajib diperjanjikan tertulis dg pemegang saham lain perusahaan tsb [POJK 3/2015] BATASAN KHUSUS 90 Perkumpulan ADPI
• Jenis-jenis investasi tsb termasuk juga jenis investasi yg menggunakan prinsip syariah (produk perbankan syariah, surat berharga syariah negara, sukuk korporasi, reksa dana syariah, EBA syariah, dana investasi real estate syariah, MTN Syariah) [ POJK 3/2015 Psl 2 (2) dan penjelasannya]. • Ketentuan mengenai batasan kualitatif, batasan kuantitatif, batasan perpihak, dan batasan khusus tsb ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi, dan pembuktiannya mrpk tanggungjawab Pengurus [ POJK 3/2015 Psl 13]. • Apabila terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para Pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi, jumlah investasi pada Pihak hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan menjadi melebihi batasan pd satu Pihak, wajib disesuaikan paling lama 12 bulan, dan dilarang melakukan investasi pd Pihak tsb selama penyesuaian tsb belum selesai [ POJK 3/2015 Psl 12]. • DPPK dpt mengalihkan pengelolaan investasi kpd perusahaan efek yg memiliki ijin sebagai Manajer Investasi, dan wajib menitipkan kekayaan yg dialihkan tsb pd Penerima Titipan yg ditunjuk Pendiri dan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dg Manajer Investasi tsb [ POJK 3/2015 Psl 19]. • Agen Monitoring adalah pihak yg menjalankan fungsi sbg wali amanat, untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dlm investasi MTN [ POJK 3/2015 Penjelasan Psl 9 (6)b]. • REPO adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan [ POJK 3/2015 Psl 1 ayat 13]. • MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) [POJK 3/2015 Psl 1 ayat 12]. • Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaiman diatur dalam UU DP [POJK 3/2015 Psl 1 ayat 17]. Bangunan [POJK 3/2015] 17 • Di Indonesia • Dilengkapi sertifikat hak atas nama Dana Pensiun • Memberikan penghasilan atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan dan/ atau pengelolaan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian di hadapan Notaris dengan harga pasar yg berlaku • Dilarang pd tanah dan/atau bangunan yg sedang diagunkan, dalam sengketa dan/atau diblokir pihak lain Tanah dan/atau 16 BATASAN KHUSUS BATASAN KUANTITATIF PENEMPATAN PADA SATU PIHAK BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVESTASI BATASAN KUALITATIF BATASAN JENIS INVESTASI NO INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (6) Dilarang melebihi 20% dari Σ inves- tasi 91 Perkumpulan ADPI
BATAS MINIMAL PENEMPATAN INVESTASI PADA SBN • SBN adalah surat berharga yg diterbitkan oleh Pemerintah RI termasuk Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara [POJK 1/2016 Psl 1 butir 2]. • DPPK wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% dari seluruh jumlah investasi DPPK [POJK 1/2016 Psl 2 (1) huruf d]. • POJK 1/2016 mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016 [POJK 1/2016 Psl 7]. • Bagi DPPK yg telah beroperasi sebelum 12 Januari 2016, Pentahapannya sbb: ‐ Paling rendah 20% dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016 [POJK 1/2016 Psl 3 huruf a butir 1]. ‐ Paling rendah 30% dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017 [POJK 1/2016 Psl 3 huruf a butir 2]. • DPPK yg tidak memenuhi ketentuan tsb di atas dikenakan sanksi administratif berupa: ‐ Peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 60 hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan [POJK 1/2016 Psl 5 ayat (1) huruf a, ayat (2)]. ‐ Fit and proper test kembali bagi Pengurus , Dewan Pengawas [POJK 1/2016 Psl 5 ayat (1) huruf b]. ‐ Larangan menjadi Pengurus, Dewan Pengawas pada LKNB [POJK 1/2016 Psl 5 ayat (1) huruf c]. 92 Perkumpulan ADPI
Sujat Siswosudarmo PEMENUHAN BATAS MINIMAL PENEMPATAN INVESTASI PADA SBN 1. DPPK dapat memenuhi ketentuan batas minimal penempatan investasi pada SBN dengan menempatkan investasi pada : a. Obligasi dan/atau Sukuk, yang diterbitkan ole BUMN, BUMD, dan/atau Anak Perusahaan BUMN, tercatat di BEI, memiliki peringkat min investment grade, dan penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur (pojk 36/2016 ps 4A) b. Efek Beragun Aset (EBA) yang penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan/atau Anak Perusahaan BUMN, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK, memimiliki peringkat min investment grade, dilakukan melalui penawaran umum. c. Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang tercatat di OJK, penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan/atau Anak Perushaan BUMN. d. Instrumen Investasi selain a,b,c (mis real estate) (pojk 56/2017, ps 4A) 2. Penempatan investasi pada huruf a sampai dengan d yg dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan ketentuan batas min penempatan investasi SBN dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 50% dari batas minimal yang disyaratkan. ( POJK 36/2016 ps. 4A), (pojk 56/2017, ps 4A) 3. Pemenuhan ketentuan memiliki peringkat investment grade dilakukan pada saat dilakukan penempatan investasi. 4. Pembiayaan infrastruktur antara lain pembiayaan sektor transportasi, energi dan kelistrikan, pekerjaan umum, pertanian, perkebunan, perumahan, dan pariwisata [POJK 56/2017 Psl 4a] 93
PERINGKAT EFEK Peringkat Jangka Panjang Jangka Pendek Kemampuan Membayar Kembali Surat Hutang INVESTMENT GRADE AAA AA A BBB A1 A2 A3 A4 Tertinggi Sangat Kuat Kuat Memadai NON- INVESTMENT GRADE BB B CCC D B n/a C D Agak Lemah Lemah Sangat Lemah Tidak Mampu (Default) Yg berwenang menentukan Peringkat Efek adalah PT Penilaian Efek Indonesia yg lebih dikenal dengan sebutan Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), didirikan oleh Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Efek Indonesia (KSEI) dan mendapat ijin dari OJK. 94 Perkumpulan ADPI
PARAMETER MANAJEMEN RISIKO YG MEMADAI == Parameter memiliki Manajemen Risiko yg memadai paling sedikit mencakup: a. Pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas untuk melakukan fungsi pengurusan dan pengawasan dari Dana Pensiun; b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit risiko; c. Kecukupan proses, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; d. Sistem informasi Manajemen Risiko; dan e. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh [POJK 3/2015 Penjelasan Psl 6 (1) c ] 95 Perkumpulan ADPI
PENGERTIAN PIHAK DAN AFILIASI 1. Pihak adalah : orang atau badan usaha yg berbentuk badan hukum maupun yg tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yg mempunyai hubungan Afiliasi [POJK 3/2015 Psl 1 butir 18] . 2. Afiliasi adalah : hubungan di antara Pihak dimana : a. Salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yg juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain; b. Salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah atau komisaris yg memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yg menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain; c. Salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau yg setara dari Pihak lain; atau d. Salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yg meliputi namun tidak terbatas pada : 1) Salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar; 2) Salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yg lain; 3) Salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yg lebih dari 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian; atau 4) Salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambil keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian. [POJK 3/2015 Psl 1 butir 19] 96 Perkumpulan ADPI
PILIHAN INVESTASI – PESERTA DPLK • Peserta DPLK dapat mengubah pilihan investasi atas pilihan investasi sebelumnya [PP 77/92 Psl 4 (1) g] • Dalam PDP DPLK harus memuat ketentuan mengenai hak Peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia [PP 77/1992 Psl 4 (1) f ] == 97 Perkumpulan ADPI
LARANGAN INVESTASI 1. Tidak satu bagianpun dari kekayaan DP dapat diinvestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Surat Berharga* yg diterbitkan oleh, atau pada Tanah & Bangunan** yg dimiliki atau yg dipergunakan oleh orang atau badan tsb di bawah ini : a. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan; b. Badan Usaha yg lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yg terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan, atau Serikat Kerja yg anggotanya adalah Peserta DP ybs; c. Pejabat atau Direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. PENGECUALIAN * Larangan investasi pada Surat Berharga kepada pihak-pihak tsb pada huruf a, b, c, tidak berlaku apabila Surat Berharga tsb diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia ** Penyewaan Tanah, Bangunan atau harta tetap lainnya kepada pihak-pihak tsb pada huruf a, b, c, hanya dapat dilakukan sepanjang melalui transaksi yg didasarkan pada harga pasar yg berlaku [UU DP Psl 31 (3), Psl 32] 2. DP dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek yg diperdagangkan di BEI, dan instrumen derivatif tsb diperoleh sebagai instrumen yg melekat pada SBN, saham atau obligasi korporasi yg tercatat di Bursa Efek di Indonesia, transaksi derivatif dlm rangka lindung nilai SBN yg berdenominasi mata uang asing [POJK 3/2015 Psl 11 (1)] 4. DP dapat menjual instrumen derivatif yg melekat tsb secara terpisah dari SBN, saham atau obligasi korporasi ybs [POJK 3/2015 Psl 11 (2)] 3. Transaksi derivatif tsb dilakukan dengan counterparty paling rendah memiliki peringkat investment grade [POJK 3/2015 Psl 11 (3)] 98 Perkumpulan ADPI
DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN NO Jenis Investasi Dasar Penilaian 1. 2. Surat Berharga Negara (SBN) Obligasi Korporasi • Nilai Pasar (harga penutupan terakhir di BEI). Dlm hal tdk terdapat nilai pasar tsb, menggunakan nilai wajar yg ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yg telah memperoleh ijin usaha dari OJK atau Lembaga Penilaian Harga Efek yg telah diakui secara internasional; atau • Nilai Perolehan, yang diamortisasi dg suku bunga efektif, yaitu dalam hal SBN memiliki nilai penebusan tetap (fixed redemption value) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun. 3. 4. 5. Tabungan Deposito Berjangka Deposito On Call Nilai Nominal 6. 7. Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Nilai Tunai 8. 9. Saham Di Bursa Efek Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek di Bursa Efek Nilai Pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek 10. 11. 12. Penyertaan Langsung Tanah Bangunan [SE OJK 9 tgl 11 April 2016] • Di Indonesia, berdasarkan nilai yg ditetapkan oleh Penilai yg terdaftar di OJK. • Di luar negeri, nilai yang ditetapkan Penilai Independen yg mendapat lisensi dari otoritas setempat. • Dilakukan penilaian paling sedikit satu kali dalam 3 tahun. 99 Perkumpulan ADPI
DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN No Jenis Investasi Dasar Penilaian 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Reksa Dana Pasar Uang Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Campuran Reksa Dana Saham Reksa Dana Terproteksi Reksa Dana Dengan Penjaminan Reksa Dana Indek Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas Nilai Aktiva Bersih 21. Reksa Dana yg Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Nilai Pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek 22. Efek Beragun Aset (EBA) Nilai Pasar, (harga penutupan terakhir di BEI), utk Efek Utang yg tercatat di BEI yg ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yg telah memperoleh ijin usaha dari OJK atau Lembaga Penilaian Harga Efek yg telah diakui secara internasional. 23. Dana Investasi Real Estate Berbentuk KIK • Nilai Pasar, untuk yg diperdagangkan di BEI. • Nilai Aktiva Bersih, untuk yg tidak diperdagangkan di BEI. 24. Medium Term Note (MTN) • Nilai Wajar yg di tetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yg tlh memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional. Dlm hal tidak terdapat nlai wajar tsb menggunakan nilai dari Penilai yang terdaftar di OJK; atau • Nilai Perolehan yg diamortisasi dgn suku bunga efektif, yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap, dan di peroleh untuk dipadukan dgn kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun. 25. Repurchase Agreement (REPO) [SE OJK 9 tgl 11 April 2016] Biaya Perolehan Efek yg di amortisasi dengan suku bunga efektif (amortized cost) 100 Perkumpulan ADPI
Perkumpulan ADPI FASILITAS PERPAJAKAN • Iuran yg diterima DP baik yg dibayar oleh Pemberi Kerja maupun Pegawai dan penghasilan dari modal yg ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yg ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dikecualikan dari obyek pajak [UU 36/2008 Psl 4 (3) huruf g dan UU DP Psl 49 (2)]. • Hasil investasi berupa : • Untuk mendapatkan pembebasan pajak atas bunga Deposito, Tabungan, SBI, Dana Pensiun terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) dari KPP tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak [KMK 51/2001, PDJP 01/2013] a. Bunga, Diskonto, imbalan dari Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan pada Bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah, Sertifikat Bank Indonesia; b. Bunga, Diskonto, imbalan dari Obligasi, Obligasi Syariah (Sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek di Indonesia; atau c. Deviden dari Saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia Dikecualikan dari Obyek Pajak Penghasilan [PMK 234/2009] 101
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN
MANAJEMEN DANA PENSIUN

Recommended

Kebun plasma pola kemitraan
Kebun plasma pola kemitraanKebun plasma pola kemitraan
Kebun plasma pola kemitraanBambang Sebastiar
 
Sistem Anggaran
Sistem AnggaranSistem Anggaran
Sistem AnggaranAinun Dita Febriyanti
 
Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata RuangPerencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata RuangSri Wahyuni
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.ahmad rasyidin
 
Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUan
Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUanTips singkat & sederhana memahami peraturan perUUan
Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUanBarkah Barkah
 
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptxDANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptxAminullah Assagaf
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangPenataan Ruang
 
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaranPedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaraninfosanitasi
 

Recommended

Kebun plasma pola kemitraan
Kebun plasma pola kemitraanKebun plasma pola kemitraan
Kebun plasma pola kemitraanBambang Sebastiar
 
Sistem Anggaran
Sistem AnggaranSistem Anggaran
Sistem AnggaranAinun Dita Febriyanti
 
Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata RuangPerencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata RuangSri Wahyuni
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.ahmad rasyidin
 
Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUan
Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUanTips singkat & sederhana memahami peraturan perUUan
Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUanBarkah Barkah
 
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptxDANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptxAminullah Assagaf
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangPenataan Ruang
 
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaranPedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaraninfosanitasi
 
Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_StandardPerjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_StandardGLC
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Aspek akuntansipadaperbankansyariah
Aspek akuntansipadaperbankansyariahAspek akuntansipadaperbankansyariah
Aspek akuntansipadaperbankansyariahRohman Efendi
 
Contoh surat-perjanjian-kredit-fh-uii
Contoh surat-perjanjian-kredit-fh-uiiContoh surat-perjanjian-kredit-fh-uii
Contoh surat-perjanjian-kredit-fh-uiiZarra Zavinca Pane
 
Konsep Dasar Pembangunan hukum nasional
Konsep Dasar Pembangunan hukum nasionalKonsep Dasar Pembangunan hukum nasional
Konsep Dasar Pembangunan hukum nasionalMuhamad Aljebra Aliksan Rauf
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHWahyu Ojan
 
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju UtaraUsulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju UtaraMuh Saleh
 
Peraturan Perusahaan
Peraturan PerusahaanPeraturan Perusahaan
Peraturan PerusahaanFardalaw Labor
 
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH LAKSMI WIJAYANTI
 
SK AHM
SK AHMSK AHM
SK AHMardiman mustaqin
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraJoy Irman
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Annisa Fitria SH MH M.kn
 
7. dana pensiun
7. dana pensiun7. dana pensiun
7. dana pensiunSri Wulandari Emiliza
 
Mojakoe perpajakan 1
Mojakoe perpajakan 1Mojakoe perpajakan 1
Mojakoe perpajakan 1Farah Fauziah Hilman
 
Liftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
Liftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP MigasLiftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
Liftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP MigasPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21Tobagus Makmun
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSLeks&Co
 
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...infosanitasi
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani dwiharyono4
 
Makalah Program Pensiun Penguangan.docx
Makalah Program Pensiun Penguangan.docxMakalah Program Pensiun Penguangan.docx
Makalah Program Pensiun Penguangan.docxZuketCreationOfficia
 

More Related Content

What's hot

Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_StandardPerjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_StandardGLC
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Aspek akuntansipadaperbankansyariah
Aspek akuntansipadaperbankansyariahAspek akuntansipadaperbankansyariah
Aspek akuntansipadaperbankansyariahRohman Efendi
 
Contoh surat-perjanjian-kredit-fh-uii
Contoh surat-perjanjian-kredit-fh-uiiContoh surat-perjanjian-kredit-fh-uii
Contoh surat-perjanjian-kredit-fh-uiiZarra Zavinca Pane
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHWahyu Ojan
 
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju UtaraUsulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju UtaraMuh Saleh
 
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH LAKSMI WIJAYANTI
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraJoy Irman
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21Tobagus Makmun
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSLeks&Co
 
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...infosanitasi
 

What's hot (20)

Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Draft perjanjian sewa menyewa_ (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_StandardPerjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Aspek akuntansipadaperbankansyariah
Aspek akuntansipadaperbankansyariahAspek akuntansipadaperbankansyariah
Aspek akuntansipadaperbankansyariah
 
Contoh surat-perjanjian-kredit-fh-uii
Contoh surat-perjanjian-kredit-fh-uiiContoh surat-perjanjian-kredit-fh-uii
Contoh surat-perjanjian-kredit-fh-uii
 
Konsep Dasar Pembangunan hukum nasional
Konsep Dasar Pembangunan hukum nasionalKonsep Dasar Pembangunan hukum nasional
Konsep Dasar Pembangunan hukum nasional
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
 
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju UtaraUsulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
Usulan Proposal Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mamuju Utara
 
Peraturan Perusahaan
Peraturan PerusahaanPeraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan
 
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
 
SK AHM
SK AHMSK AHM
SK AHM
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
7. dana pensiun
7. dana pensiun7. dana pensiun
7. dana pensiun
 
Mojakoe perpajakan 1
Mojakoe perpajakan 1Mojakoe perpajakan 1
Mojakoe perpajakan 1
 
Liftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
Liftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP MigasLiftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
Liftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
 
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Ma...
 

Similar to MANAJEMEN DANA PENSIUN

Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani dwiharyono4
 
Makalah Program Pensiun Penguangan.docx
Makalah Program Pensiun Penguangan.docxMakalah Program Pensiun Penguangan.docx
Makalah Program Pensiun Penguangan.docxZuketCreationOfficia
 
Jamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkJamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkBagus Budiono
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanIlham Ismail
 
Akuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dana PensiunAkuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dana PensiunHasto W Seto
 
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdf
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdfPermenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdf
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdfAdi Musolla
 
Sistem Informasi SDM
Sistem Informasi SDMSistem Informasi SDM
Sistem Informasi SDMDanuSetiawan5
 
Kebijakan pengelolaan dana pensiun sektor korporasi
Kebijakan pengelolaan dana pensiun sektor korporasiKebijakan pengelolaan dana pensiun sektor korporasi
Kebijakan pengelolaan dana pensiun sektor korporasicekkembali dotcom
 
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.pptRuniAwan
 

Similar to MANAJEMEN DANA PENSIUN (20)

Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
 
Makalah Program Pensiun Penguangan.docx
Makalah Program Pensiun Penguangan.docxMakalah Program Pensiun Penguangan.docx
Makalah Program Pensiun Penguangan.docx
 
Dana Pensiun
Dana PensiunDana Pensiun
Dana Pensiun
 
Uu 11 1992
Uu 11 1992Uu 11 1992
Uu 11 1992
 
Jamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkJamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk Dppk
 
Dana Pensiun.pptx
Dana Pensiun.pptxDana Pensiun.pptx
Dana Pensiun.pptx
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
 
Psak18
Psak18Psak18
Psak18
 
Dana pensiun
Dana pensiunDana pensiun
Dana pensiun
 
Dana Pensiun
Dana PensiunDana Pensiun
Dana Pensiun
 
Akuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dana PensiunAkuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dana Pensiun
 
Ppt sabila
Ppt sabilaPpt sabila
Ppt sabila
 
P S A K 24
P S A K 24P S A K 24
P S A K 24
 
P S A K 24
P S A K 24P S A K 24
P S A K 24
 
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdf
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdfPermenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdf
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdf
 
Sistem Informasi SDM
Sistem Informasi SDMSistem Informasi SDM
Sistem Informasi SDM
 
56866.pdf
56866.pdf56866.pdf
56866.pdf
 
Kebijakan pengelolaan dana pensiun sektor korporasi
Kebijakan pengelolaan dana pensiun sektor korporasiKebijakan pengelolaan dana pensiun sektor korporasi
Kebijakan pengelolaan dana pensiun sektor korporasi
 
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
 
sjsn_riza_bambang.ppt
sjsn_riza_bambang.pptsjsn_riza_bambang.ppt
sjsn_riza_bambang.ppt
 

Recently uploaded

Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 

Recently uploaded (17)

Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 

MANAJEMEN DANA PENSIUN

  • 1. MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN Oleh ASOSIASI DANA PENSIUN INDONESIA
  • 2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan dieselenggarakannya Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) ini diharafkan para peserta Diklat dapat mengetahui, memahami, dan mengiimplementasikan tentang : a. Apa itu Dana Pensiun ?, b. Apa dasar Hukum Dana Pensiun, c. Apa Manfaat didirikannya Dana Pensiun dan apa Manfaat Program Dana Pensiun, d. Bagaimana Kelembagaan Dana Pensiun e. Bagaimana Pembentukan Dana Pensiun ? f. Apa Kewajiban, Wewenang, Hak, Tanggung Jawab masing-masing Stake holder Dana Pensiun g. Apa saja Kekayaan Dana Pensiun h. Besarnya Manfaat Pensiun Serta Bagaimana Cara Pembayarannya? i. Dsb nya. Materi Diklat MUDP ini bobotnya adalah pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, sedangkan materi yang lebih mendalam, lebih teknis, dan lebih analisis dapat diikuti pada Diklat Tingkat Lanjutan. Perkumpulan ADPI 1
  • 3. Sasaran Peserta dari Diklat ini terutama calon-calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), calon-calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Calon Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja, staf dan Pegawai Dana Pensiun serta Peserta yang berminat mengetahui tentang Dana Pensiun. Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, setelah lulus dari diklat ini diharuskan mengikuti sertifikasi manajem Risiko sebelum mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test) di OJK. Sementara itu bagi Calon Pengawas ataupun Pengawas, keikut sertaan dalam sertifikasi Manajemen Risiko in diharafkan akan menambah pengetahuan didalam Manajemen Risiko sebelum mengikuti Penialain Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper) di OJK nanti, Perkumpulan ADPI 2
  • 4. HAKEKAT KEBERADAAN DANA PENSIUN USIA PENSIUN Usia Tidak lagi Produktif / Tidak bekerja lagi Tidak (dapat) memperoleh Penghasilan guna Pemenuhan Kebutuhan Hidup MANFAAT PENSIUN Kesinambungan Penghasilan Hari Tua PROGRAM PENSIUN Program yang mengusahakan / menjanjikan Manfaat Pensiun DANA PENSIUN Lembaga Keuangan pengelola Program Pensiun Perkumpulan Adpi 3
  • 5. KEWAJIBAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP USIA BELUM PRODUKTIF USIA PRODUKTIF USIA TIDAK LAGI PRODUKTIF KEWAJIBAN SELAMA USIA PRODUKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SENDIRI PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP ANAK SAMPAI MEMASUKI USIA PRODUKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SENDIRI SEJAK MEMASUKI USIA TIDAK LAGI PRODUKTIF ANAK PRA USIA PRODUKTIF SISTIM JAMINAN PENGHASILAN HARI TUA Perkumpulan Adpi 0 21 46 56 …90… 4
  • 6. SISTIM JAMINAN PENGHASILAN HARI TUA PROGRAM PEMERINTAH  Bersifat Wajib Di Indonesia :  JAMSOSTEK (UU. No. 3 /1992)  S.J.S.N (UU. No. 40 / 2004) o BPJS Kesehatan o BPJS Ketenagakerjaan Seharusnya bersifat sebagai Distribution of Wealth System. JPHT Lapis I (DASAR) PROGRAM PRIBADI/BERSAMA  Bersifat Sukarela Di Indonesia : DANA PENSIUN (DPPK – DPLK) (UU. No. 11 /1992) JPHT Lapis II (PENINGKATAN) PROGRAM PRIBADI - Bersifat Sukarela Di Indonesia : Dana Simpanan, Tabungan Pribadi JPHT Lapis III (CADANGAN) Perkumpulan Adpi 5
  • 7. • WAJIB • Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak • UU NO 40 TH 2004 • UU NO 24 TH 2011 4 • Karyawan BUMN • Karyawan BUMD • Karyawan Swsta • Pekerja Mandiri 3 WAJIB • PNS dan • Pejabat Negara • UU NO 11 TH 1969 • UU NO 8 TH 1974 2 • APBN dan • Peserta WAJIB • TNI dan • PNS di lingk Kem Hankam UU NO 6 TH 1966 1 BADAN PENYELENGGARA SUMBER PENDANAAN (IURAN) SIFAT PENYELENGGARAAN/ KEPESERTAAN PESERTA DASAR HUKUM NO MAPPING PROGRAM PENSIUN DI INDONESIA • APBN dan • Peserta • Pemberi Kerja • Pekerja • Untuk fakir miskin dan orang tidak mampu iuran di bayar oleh Pemerintah PT TASPEN PT ASKES • Untuk Jaminan Kesehatan PT JAMSOSTEK Untuk Jaminan : • Kecelakaan Kerja • Hari Tua • Kematian • Pemeliharaan Kesehatan • Pemberi Kerja • Pekerja • Setiap orang, termaksuk orang asing yg bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia KETERANGAN (DASAR HUKUM) Th 2029 dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan (UU No 24 Th 2011) Th 2029 dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan (UU No 24 Th 2011) • Per 1 Januari 2014 PT JAMSOSTEK berubah menjadi BPJS KETENAGAKERJAAN • PT Jamsostek bubar • Per 1 Januari 2014 beralih ke BPJS Kesehatan • PT ASKES bubar PT ASABRI Per 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program JAMINAN PENSIUN (bersifat WAJIB bagi Pekerja) 5 UU NO 11 TH 1992 SUKA RELA • Pemberi Kerja dan • Peserta • DPPK • DPLK Per 1 Juli 2015 setiap Pekerja WAJIB Menjadi Peserta Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan (UU No 4 Th 2004, UU No 24 Th 2011) (Selanjutnya yg akan dipelajari dlm MUDP ini adalah Program Pensiun yg berdasarkan UU NO 11 TH 1992 tentang DP) 6
  • 8. PENGERTIAN DANA PENSIUN DP adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu [UU DP Psl 1 butir 1, 9, Psl 3, Psl 4, Psl 7 (1)] Dalam pengertian DP tersebut terkandung 3 substansi : 1. Mengatur kelembagaannya, yaitu DP sebagai Badan Hukum • DP dinyatakan sebagai Badan Hukum sejak tanggak Keputusan Menteri Keuangan (sekarang OJK) tentang Pengesahan PDP • DP dinyatakan dapat memulai kegiatan usahanya menjalankan Program Pensiun sejak tanggal Keputusan Menteri Meuangan (sekarang OJK) tentang Pengesahan PDP 2. Mengatur kegiatan usahanya, yaitu menyelenggarakan Program Pensiun. • Selain menyelenggarakan Program Pensiun, DP dapat menyelenggarakan THT (bersifat pengecualian) dengan batasan-batasan tertentu, dan diatur dalam UUDP. [UUDP Psl 61 (4)] • Berdasarkan UUDP, DP tidak boleh menyelenggarakan program yg lain, yg tidak ada ketentuannya dalam UUDP tsb. 3. Mengatur cara pembayarannya, yaitu : • secara berkala (kecuali apabila memenuhi kriteria tertentu, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus), dan • dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu (paling cepat setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat, kecuali apabila Peserta berhenti bekerja karena cacat total dan tetap, dan Peserta aktif meninggal dunia) Perkumpulan Adpi 7
  • 9. DANA PENSIUN KEGIATAN UTAMA DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KARYAWAN (PESERTA) I U R A N INSTRUMEN INVESTASI • Pasar Uang • Pasal Modal • Penempatan Langsung Saham • Properti HASIL INVESTASI BIAYA • SDM • KANTOR • PIHAK KETIGA BIAYA OPERASIONAL • PESERTA • JANDA / DUDA • ANAK PIHAK YG DITUNJUK OLEH PESERTA (3) MEMBAYAR MP (1) MENGHIMPUN DANA (2) MENGEMBANGKAN DANA Perkumpulan Adpi 8
  • 10. Perkumpulan Adpi DASAR HUKUM DANA PENSIUN • Dasar Hukum ARBEIDERSFONDSEN ORDONNANTIE (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) Merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1601 s Bab II KUH Perdata : Memungkinkan pembentukan dana bersama antara Pemberi Kerja dan Karyawan • Kelemahan 1. Tidak mengatur hal-hal mendasar mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan Program Pensiun 2. Tidak mengatur hal-hal yang mendasar mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawasan dll dalam penyelenggaraan Program Pensiun 3. Tidak memungkinkan pembentukan dana bagi Pekerja Mandiri Sehingga Arbeidersfondsen Ordonnantie tersebut dianggap kurang memadai sebagai dasar hukum penyelenggaraan Program Pensiun • Dengan berlakunya UU No 11 Th 1992 tentang DP, Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) dinyatakan tidak dapat lagi dipergunakan sebagai dasar hukum pembentukan DP [UU DP Penjelasan Umum] Sebelum diundangkan UUDP pada Th 1992 sudah cukup banyak Perusahaan terutama BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yg menyelenggarakan Program Pensiun untuk Karyawannya. Di mana dasar hukumnya untuk menyelenggarakan Program Pensiun tsb ? 1. SEBELUM DIUNDANGKAN UUDP TAHUN 1992 9
  • 11. UNDANG – UNDANG • NO 11 TH 1992 : DP • NO 21 TH 2011 : OJK • NO 36 TH 2008 : PPh PERATURAN PEMERINTAH • NO 76 TH 1992 : DPPK • NO 77 TH 1992 : DPLK • NO 11 TH 2014 : PUNGUTAN OLEH OJK • NO 68 TH 2009 : TARIF PPh • PERATURAN MENTERI KEUANGAN • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PERATURAN DANA PENSIUN (DARI DANA PENSIUN MASING-MASING) Perkumpulan Adpi 11 • KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN • PERATURAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN • SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN 2. SETELAH DIUNDANGKN UUDP TAHUN 1992 10
  • 12. Perkumpulan Adpi ASAS – ASAS UU DP 1. ASAS KEBEBASAN • Bagi Pemberi Kerja (Perusahaan)  Perusahaan bebas untuk membentuk Dana Pensiun dan bebas untuk tidak membentuk Dana Pensiun [UU DP Penjelasan Umum, Psl 19, Psl 26 (1)]  Karyawan yang memenuhi syarat Kepesertaan bebas untuk menjadi Peserta dan bebas untuk tidak menjadi Peserta  Kepesertaan pada DP tidak bersifat wajib (suka rela)  Karyawan yang telah menjadi Peserta tidak dapat mengundurkan diri dari kepesertaannya atau menuntut hak atas Manfaat Pensiunnya apabila masih memenuhi syarat kepesertaan  Apabila Peserta diwajibkan ikut membayar iuran, kepesertaannya bersifat Aktif (harus ada pernyataan tertulis dari Peserta tentang kesediaannya untuk dipotong gajinya setiap bulan untuk membayar iuran kepada Dana Pensiun)  Apabila seluruh iuran hanya dari Pemberi Kerja (Non Contribution System), perlakuan yang sama harus diberlakukan kepada seluruh Karyawan sepanjang Karyawan memenuhi syarat kepesertaan • Program Pensiun yang telah ada sebelum diterbitkan UU DP wajib menyesuaikan diri dengan UU DP • Bagi Karyawan  DP diberikan fasilitas perpajakan  Pemerintah mendorong agar Perusahaan membentuk Dana Pensiun  Pembentukan DP tidak bersifat wajib (suka rela) 11
  • 13. Perkumpulan Adpi ASAS – ASAS UU DP 2. ASAS KETERPISAHAN KEKAYAAN • DP merupakan Badan Hukum tersendiri yg terpisah dari Badan Hukum Pendirinya • Kekayaan DP terpisah dari kekayaan Pendirinya • Kekayaan DP diurus tersendiri dan dikelola tersendiri berdasarkan UUDP • Kekayaan DP terlindungi dari hal-hal yg tidak diinginkan yg dapat terjadi pada Pendirinya [UU DP Penjelasan Umum] 12
  • 14. Perkumpulan Adpi ASAS – ASAS UU DP 3. ASAS PENDANAAN • Penyelenggaraan DP harus dengan sistem pendanaan (funding System) berupa iuran, baik iuran dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta (apabila ada), minimal sekali sebulan • Penyelenggaraan DP dengan sistem “Book Reserve” atau “Pay As You Go” dilarang, sebab : Dengan sistem pendanaan akan terbentuk akumulasi dana secara teratur dan sistematis guna membayar Manfaat Pensiun yg telah dijanjikan - Dana yg telah dicadangkan masih menyatu dengan aset Perusahaan, sehingga kalau terjadi sesuatu terhadap aset Perusahaan, dana yg telah dicadangkan untuk Program Pensiun bisa ikut terseret oleh aset Perusahaan, akibatnya kepentingan Peserta kurang terlindungi - Kurang menjamin terbentuknya akumulasi dana secara teratur dan sistematis untuk membayar Manfaat Pensiun yg telah dijanjikan [UU DP Penjelasan Umum] 13
  • 15. Perkumpulan Adpi ASAS – ASAS UU DP 4. ASAS PENUNDAAN MANFAAT (LOCKING IN) • Manfaat Pensiun baru dapat dibayarkan setelah Peserta mencapai Usia Pensiun • Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun, ditunda pembayaran Manfaat Pensiunnya, dan baru dapat dibayarkan paling cepat setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat [UU DP Psl 22 (1)b ] 5. ASAS PORTABILITAS Peserta suatu DP dapat pindah menjadi Peserta DP lain dengan persyaratan dan prosedur tertentu Misal : • Dari DPPK ke DPLK • Dari DPLK ke DPLK lain • Dari DPPK ke DPPK lain (kondisional sifatnya) • Dari DPLK ke DPPK (kondisional sifatnya) [UU DP Psl 26 (2)] Opsi tersebut berdasarkan pilihan Peserta [UU DP Penjelasan Umum] • Asas Penundaan Pembayaran Manfaat Pensiun tidak berlaku apabila Peserta aktif meninggal dunia, atau berhenti bekerja karena cacat total dan tetap 14
  • 16. Perkumpulan ADPI ASAS – ASAS UU DP 6. ASAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DP diawasi oleh OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) • Pengawasan tidak langsung • Pengawasan langsung (pemeriksaan langsung) 7. ASAS VESTING RIGHT • Asas Vesting Right adalah hak atas dana (Manfaat Pensiun) bagi Peserta timbul, apabila masa kepesertaannya telah mencapai 3 tahun atau lebih • Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 tahun sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah bunga yang layak [UU DP Psl 24 (1)] • Asas Vesting Right tidak berlaku untuk Peserta DPLK [UU DP Psl 46] [UU DP Penjelasan Umum, UU OJK] [UU DP Psl 24 (2)(3)] 15
  • 17. Perkumpulan Adpi APA MANFAAT PROGRAM PENSIUN ? 1. BAGI KARYAWAN (PESERTA) Dana Pensiun memberikan jaminan kesinambungan penghasilan pada purna tugas bagi Karyawan (Peserta) untuk kesejahteraan di hari tua bagi dirinya & keluarganya. Karyawan sejahtera kini dengan gajinya, dan sejahtera nanti dengan uang pensiunnya 2. BAGI PERUSAHAAN • Dengan mendirikan Dana Pensiun, berarti Perusahaan memberikan perhatian kepada Karyawannya untuk kesinambungan penghasilannya pada purna tugas dari Perusahaan berupa uang pensiun, untuk kesejahteraan di hari tuanya. • Perusahaan menganggap bahwa Karyawan bukan merupakan faktor produksi semata, tetapi Karyawan adalah mitra kerja, bersama membangun, mengembangkan dan membesarkan Perusahaan untuk kepentingan bersama. • Dengan adanya jaminan kesinambungan penghasilan, maka akan menimbulkan rasa “aman” di masa depan, sehingga ada ketenangan baik pada waktu masih aktif bekerja pada Perusahaan dengan gajinya, maupun pada purna tugas dengan uang pensiunnya. Kondisi demikian akan menciptakan iklim yang kondusif dalam hubungan yang lebih harmonis antara Karyawan dengan Perusahaan. • Dengan kondisi demikian, Karyawan akan lebih bergairah, lebih bersemangat untuk bekerja keras dan lebih loyal kepada Perusahaan. “Turn Over” Karyawan dapat dikurangi. Perusahaan dapat mempertahankan Karyawan yang bermutu, bahkan dapat menarik (merekrut) tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Dengan demikian diharapkan produktivitas Perusahaan akan meningkat, sehingga rentabilitas Perusahaan juga meningkat. • Dengan Program Pensiun, akan terbentuk citra yang sangat positif dari masyarakat terhadap Perusahaan tempat seseorang pernah mengabdikan diri. Reputasi Perusahaan ini mempunyai nilai tersendiri dalam mempertahankan keberadaan dan membesarkan Perusahaan. 16
  • 18. Perkumpulan Adpi APA MANFAAT PROGRAM PENSIUN ? 3. BAGI MASYARAKAT Dana Pensiun adalah lembaga pemupuk dana masyarakat yang bersumber dari dalam negeri dan bersifat jangka panjang. Dengan berbagai investasi Dana Pensiun akan menciptakan usaha-usaha baru, memperluas usaha yang telah ada, menyerap tenaga kerja (mengurangi pengangguran), meningkatkan produktivitas nasional. Multiflier effect dari Dana Pensiun mendorong pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 4. BAGI NEGARA • Dengan Program Pensiun biaya hidup “Generasi Tua” tidak menjadi beban “Generasi Muda” • Program Pensiun dapat mengurangi kesenjangan sosial antara Generasi Tua dengan Generasi Muda • Kondisi sosial yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan ketenangan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 17
  • 19. Perkumpulan ADPI KELEMBAGAAN DP JENIS KELEMBAGAAN DP DANA PENSIUN PEMBERI KERJA [DPPK] DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN [DPLK] DANA PENSIUN BERDASARKAN KEUNTUNGAN [DPBK] [UU DP Psl 1 butir 2, 3, 4] 18
  • 20. Perkumpulan ADPI PROGRAM PENSIUN PROGRAM PENSIUN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI [PPMP] PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI [PPIP] [UU DP Pasal 1 butir 7, 8] 19
  • 21. Perkumpulan ADPI SUMBER IURAN PROGRAM JENIS KELEMBAGAAN DP D P D P P K D P L K P P M P P P I P P P I P P P I P PK PK + PST PK U dan an PST PK + PST U dan an PST PK U dan an PST PST U dan an PST PK + PST U dan an PST PK U dan an PST PPMP: Program Pensiun Manfaat Pasti PPIP : Program Pensiun Iuran Pasti PK : Pemberi Kerja PST : Peserta U : Untuk an : atas nama DP : Dana Pensiun DPPK : Dana Pensiun Pemberi Kerja DPBK : Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan DPLK : Dana Pensiun Lembaga Keuangan DP, JENIS, PROGRAM, IURAN D P B K atau 20
  • 22. Perkumpulan ADPI • Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus DPLK (bersifat Ex-officio) • Pendiri wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus, yaitu pejabat dari Pendiri DPLK yg ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK Ditunjuk / diberhentikan oleh Pendiri 3. Pengurus • Perorangan [Karyawan maupun Pekerja Mandiri]. Pekerja Mandiri adalah orang yg bekerja atas usaha sendiri bukan merupakan Karyawan dari Orang atau Badan [misal : Dokter, Pengacara, Akuntan, Petani, Pelukis, Nelayan, Pedagang, Penjahit dll] • Terbatas Karyawan Pemberi Kerja [Pendiri dan Mitra Pendiri apabila ada], yang memenuhi syarat kepersetaan • Ada hubungan hukum ketenaga kerjaan antara Pendiri / Mitra Pendiri dengan Peserta 2. Peserta Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa Orang atau Badan yg mempekerjakan karyawan 1. Pendiri DPLK DPPK ASPEK PERBEDAAN : DPPK - DPLK 21
  • 23. Perkumpulan ADPI • Peserta dapat memilih investasi atau paket investasi yg disediakan oleh DPLK • Peserta dapat mengubah pilihan investasi yang telah dipilih sebelumnya Kebijakan Investasi (Arahan Investasi) ditetapkan oleh Pendiri (untuk PPMP) atau oleh Pendiri dan Dewan Pengawas (untuk PPIP) [Peserta tidak dapat memilih investasi) 8. Investasi Dalam PDP DPLK, selama masa kepesertaannya masih berlangsung, Peserta dapat dimungkinkan menarik iurannya sendiri [hasil pengembangan, iuran dari Pemberi Kerja dan hasil pengembangannya, dan pengalihan dana dari DP lain tidak boleh ditarik] Salama masa kepesertaannya masih berlangsung, Peserta tidak dapat menarik iurannya 7. Penarikan Iuran Peserta Peserta dapat memilih Usia Pensiun yg diatur dalam PDP DPLK, sesuai keinginannya Usia Pensiun ditetapkan dalam PDP (Peserta tidak dapat memilih Usia Pensiun yg lain) 6. Usia Pensiun • Hanya dapat menyelenggarakan PPIP [UUDP] • Dapat menyelenggarakan Manfaat Lain [POJK 5/2017] • Ada 2 pilihan : PPMP atau PPIP [satu DP hanya dapat menyelenggarakan satu jenis Program Pensiun] [UUDP] • Dapat menyelenggarakan Manfaat Lain [POJK 5/2017] 5. Program Pensiun Dewan Komisaris dari Pendiri DPLK bertindak sebagai Dewan Pengawas DPLK (bersifat Ex-officio) Ditunjuk / diberhentikan oleh Pendiri 4. Dewan Pengawas DPLK DPPK ASPEK PERBEDAAN : DPPK - DPLK 22
  • 24. Perkumpulan ADPI • DPLK yang mengalihkan pembayaran MP berkala ke Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan “dimuka” atas dana yang akan dibelikan anuitas (bukan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta) • DPLK sebagai wajib pungut dan wajib setor ke Kas Negara atas pajak yg dipungutnya • DPPK-PPMP : Pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta • DPPK-PPIP : Yang mengalihkan pembayaran MP berkala kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak atas Manfaat Pensiun dikenakan “dimuka” atas dana yang akan dibelikan anuitas (bukan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta) • DPPK sebagai wajib pungut dan wajib setor ke Kas Negara atas pajak yg dipungutnya 10. Pengenaan Pajak Atas Manfaat Pensiun • Wajib mengalihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilih oleh Peserta) dengan membeli anuitas. [UU DP Psl 30 (7)] • Dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan Pihak yang Berhak [POJK 5/2017 Psl 52 (1)] • DPPK – PPMP ada 2 opsi (pilihan) : - Dibayarkan sendiri oleh DPPK, atau - Dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilih oleh Peserta) dengan membeli Anuitas • DPPK – PPIP : - Wajib mengalihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa (yang dipilh oleh Peserta) dengan membeli Anuitas [UU DP Psl 30 (7)] • Dapat membayarkan MP secara berkala kepada Peserta dan Pihak yang Berhak [POJK 5/2017 Psl 38 (1)] 9. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan DPLK DPPK ASPEK PERBEDAAN : DPPK - DPLK 23
  • 25. Perkumpulan ADPI a. DPLK wajib mengumumkan Lap Keu Tahunan yg telah diaudit Akuntan Publik pd situs web DPLK dan/atau dlm surat kabar harian berbahasa indonesia yg berskala nasional b. Pengurus DPLK wajib memberitahukan kepada Peserta : Pengurus DPPK wajib menyampaikan kepada Peserta : 12. Transparansi Kepada Peserta Dalam PDP DPLK tidak dapat ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta/Pensiunan bulanan • Dalam PDP DPPK - PPMP dapat ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta/Pensiunan bulanan • Dalam PDP DPPK - PPIP tidak dapat ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta/Pensiunan bulanan 11. Kenaikan Manfaat Pensiun Bagi Peserta/ Pensiunan Bulanan DPLK DPPK ASPEK PERBEDAAN : DPPK - DPLK a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha b. Ringkasan Lap Investasi Tahunan (audit) c. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas Kinerja Investasi d. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun • Posisi dana pd akhir th takwim, paling lambat 30 hari setelah th takwim ybs • Tanda bukti penarikan dana oleh Peserta & pajak yg telah dipungut atas penarikan dana tsb dlm th takwim • Neraca & Perhitungan Hasil Usaha • Setiap perubahan Peraturan DP 24
  • 26. Perkumpulan ADPI PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK Dalam PDP tidak dapat dijanjikan kenaikan MP, sehingga nilai riil MP semakin merosot oleh inflasi Dalam PDP dapat dijanjikan kenaikan MP guna mengimbangi kenaikan harga, agar nilai riil MP tidak semakin merosot oleh inflasi 5. KENAIKAN MP Tidak dikenal adanya PSL • Pada umumnya PSL diakui • Konsekuensi pendanaan atas pengakuan PSL sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja • Peserta tidak boleh dibebani pendanaan atas pengakuan PSL 4. PAST SERVICE LIABILITY (PSL) • Besarnya iuran Peserta (apabila ada) sudah pasti, ditetapkan dalam PDP • Besarnya iuran Pemberi Kerja sudah pasti (ditetapkan dalam PDP) • Tidak ada risiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja • Besarnya iuran Peserta (apabila ada) sudah pasti, ditetapkan dalam PDP • Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti (fluktuatif) dihitung berdasarkan Valuasi Aktuaria, tergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar MP yg besarnya sudah pasti • Ada risiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja 3. IURAN • Besarnya MP tidak pasti (tergantung dari besarnya iuran dan hasil pengembangannya) • Ada risiko besarnya MP bagi Peserta • Besarnya MP sudah pasti, ditetapkan dalam PDP dengan rumus tertentu • Tidak ada risiko besarnya MP bagi Peserta 2. MANFAAT PENSIUN (MP) Dapat diselenggarakan oleh DPPK, DPBK, DPLK Hanya dapat diselenggarakan oleh DPPK (DPBK dan DPLK tidak dapat menyelenggarakan PPMP) 1. PENYELENGGARA PPIP PPMP KETERANGAN 25
  • 27. Perkumpulan ADPI PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK Individual Account Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta (kalau ada) dan hasil pengembangannya dibukukan untuk dan atas nama rekening masing- masing Peserta sebagai MP Bersifat kelompok dan berkaitan dengan aspek aktuaria 9. ADMINISTRASI DANA Pada Peserta Pada Pemberi Kerja 8. RISIKO INVESTASI • Tidak dikenal adanya defisit • Disebut Dana Terpenuhi apabila seluruh iuran yg telah jatuh tempo telah disetor lunas ke Dana Pensiun • Apabila terjadi defisit (Kekayaan Untuk Pendanaan < Nilai Kini Aktuaria) Pemberi Kerja harus menambah iuran • Apabila defisit, iuran tambahan dapat dibayar lunas atau diamortisasi • Peserta tidak boleh dibebani iuran tambahan untuk menutup defisit 7. DEFISIT • Tidak dikenal adanya surplus • Sepanjang masa Pemberi Kerja harus membayar iuran, sebesar yg telah ditetapkan dalam PDP • Apabila terjadi surplus (Kekayaan Untuk Pendanaan > Nilai Kini Aktuaria) dapat mengurangi iuran Pemberi Kerja • Pemberi Kerja dapat menikmati surplus pendanaan (bisa terjadi Pemberi Kerja tidak perlu membayar iuran karena sudah surplus) 6. SURPLUS P P I P P P M P KETERANGAN 26
  • 28. Perkumpulan ADPI PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK Kalau pembayaran MP dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa, maka tanggung jawab pembayaran MP secara bulanan kepada Peserta dan pihak-pihak yang berhak atas MP beralih kepada Perusahaan Asuransi Jiwa • Kalau MP dibayar sendiri oleh DPPK, Pendiri/Dana Pensiun tetap bertanggung jawab (komit) untuk memenuhi pembayaran MP kepada pihak-pihak yang berhak atas MP sampai selesai • Kalau pembayaran MP dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, tanggung jawab Pendiri/Dana Pensiun hanya sampai pembelian anuitas 13. TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN MP Pajak dikenakan dimuka (bersifat final) atas dana yang akan dibelikan anuitas Perusahaan Asuransi Jiwa pada waktu membayarkan Manfaat Pensiun secara bulanan tidak memotong pajak lagi • Kalau MP dibayarkan sendiri oleh DPPK, pajak dikenakan setiap bulan pada saat MP dibayarkan kepada Peserta • Kalau dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak dikenakan dimuka (bersifat final) atas dana yang akan dibelikan anuitas (Perusahaan Asuransi Jiwa pada waktu membayarkan Manfaat Pensiun secara bulanan tidak memotong pajak lagi) 12. PAJAK ATAS MP • Wajib dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa [UUDP Psl 30 (1)] • Dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta [POJK 5/2017 Psl 38 (1)] Ada 2 opsi : • Dibayarkan sendiri oleh DPPK atau • Dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa 11. PEMBAYARAN MP BULANAN DPPK-PPIP yg membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala wajib menyusun dan melaporkan Laporan Aktuaris kepada OJK [POJK 8/2018] Mutlak diperlukan pada waktu pendirian, secara berkala, dan setiap waktu apabila ada perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau Manfaat Pensiun, pembubaran, penggabungan, pemisahan Dana Pensiun 10. LAPORAN AKTUARIS P P I P P P M P KETERANGAN 27
  • 29. Perkumpulan ADPI KARAKTERISTIK – DPPK PPMP 1. Hanya dapat diselenggarakan oleh DPPK 2. DPLK dan DPBK tidak dapat menyelenggarakan PPMP 3. Besarnya MP sudah pasti (ditetapkan dalam PDP) dalam bentuk rumus atau formula tertentu 4. Tidak ada risiko besarnya MP bagi Peserta 5. Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti (fluktuasi), tidak ditetapkan dalam PDP, dihitung berdasarkan hasil valuasi Aktuaris 6. Apabila Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuaria, Pemberi Kerja harus menambah iuran tambahan 7. Iuran Pemberi Kerja terdiri dari Iuran Normal dan Iuran Tambahan (apabila terjadi defisit) 8. Iuran Tambahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja 9. Pada umumnya PSL (Past Service Liability = Masa Kerja Lalu) diakui 10. Pendanaan untuk PSL sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja 11. Dalam hal Peserta diwajibkan membayar uiran, besarnya iuran Peserta sudah pasti (ditetapkan dalam PDP) 12. Besarnya iuran Peserta maksimum 3 kali atau 3% kali Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun 28
  • 30. Perkumpulan ADPI KARAKTERISTIK – DPPK PPMP 13. Peserta tidak boleh dibebani iuran untuk PSL 14. Peserta tidak boleh dibebani Iuran Tambahan untuk melunasi defisit 15. Ada risiko pendanaan bagi Pemberi Kerja 16. Risiko investasi pada Pemberi Kerja 17. Maksimum besarnya MP 80% atau 80 kali dari PhDP 18. Maksimum besarnya Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja 2,5% atau 2,5 kali 19. Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja dapat dibedakan berdasarkan Usia, Masa Kerja atau Jabatan Peserta (tidak boleh berdasarkan faktor subjektif) 20. Disebut Dana Terpenuhi (funded) apabila Kekayaan Untuk Pendanaan tidak kurang dari Nilai Kini Aktuaria 21. Disebut Surplus (over funded) apabila Kekayaan Untuk Pendanaan lebih besar dari Nilai Kini Aktuaria 22. Disebut Defisit (unfunded) apabila Kekayaan Untuk Pendanaan lebih kecil dari Nilai Kini Aktuaria 23. Apabila Kekayaan Untuk Pendanaan melebihi 120% dari Nilai Kini Aktuaria, kelebihan yg di atas 120% tsb wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja 29
  • 31. Perkumpulan ADPI KARAKTERISTIK – DPPK PPMP 24. Arahan investasi ditetapkan oleh Pendiri 25. Administrasi dana bersifat kelompok dan berkaitan dengan aspek Aktuaria 26. Pembayaran MP bulanan kepada Peserta dapat dibayarkan sendiri oleh DPPK atau dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa yg dipilih Peserta, dengan membeli Anuitas 27. PPMP dapat diubah menjadi PPIP dengan ketentuan : (1) Apabila ada kekurangan Solvabilitas wajib dipenuhi secara sekaligus (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat memperkenankan Pemberi Kerja melunasi kekurangan tersebut menjadi 5 tahun, apabila mengalamai kesulitan keuangan (3) Harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (4) Harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan 30
  • 32. Perkumpulan ADPI KARAKTERISTIK DPPK – PPIP 1. PPIP dapat diselenggarakan oleh DPPK, DPLK, dan DPBK 2. Besarnya iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta sudah pasti (ditetapkan dalam PDP) 3. Tidak ada risiko pendanaan bagi Pemberi Kerja maupun Peserta 4. Besarnya MP tidak pasti (tergantung dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya yg dibukukan pada rekening masing-masing Peserta) 5. Besarnya MP adalah merupakan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, yg dibukukan pada rekening masing-masing Peserta 6. Ada risiko besarnya MP bagi Peserta 7. Arahan investasi ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas 8. Risiko investasi pada Peserta 9. Dalam hal Peserta diwajibkan membayar iuran, iuran Peserta max sama dengan besarnya Iuran Pemberi Kerja 10. Iuran dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta dan hasil pengembangannya dibukukan ke rekening masing- masing Peserta (individual account), sebagai MP Peserta 11. Tidak ada PSL 12. Disebut Dana Terpenuhi apabila seluruh iuran bulanan baik iuran Pemberi Kerja maupun iuran Peserta yg telah jatuh tempo telah dibayar lunas kepada Dana Pensiun 13. Pembayaran MP bulanan wajib dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa yg dipilih oleh Peserta, dengan dibelikan anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi Jiwa 14. Berdasarkan pilihan Peserta, DPPK – PPIP dapat membayarkan MP secara berkala, untuk periode paling cepat 10 Th s/d 25 Th setelah Peserta mencapai UPN 15. DPPK – PPIP dapat membayarkan MP secara sekaligus kepada Peserta apabila jumlah MP yang akan dibayarkan memenuhi ketentuan POJK. 31
  • 33. Perkumpulan ADPI PENGESAHAAN PEMBENTUKAN DP WAJIB MENDAPAT PENGESAHAN 1. Setiap pembentukan DP wajib terlebih dahulu mendapat pengesahan Menteri Keuangan (Sekarang Otoritas Jasa Keuangan) [UU DP Psl 4, PP 76/92 Psl 2, POJK 13/2016 Psl 2] 2. Setiap Yayasan DP yg telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan sebelum lahirnya UU DP wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan UU DP [UU DP Psl 61 (2), PP 76/92 Psl 54 (1), Psl 57 (1)] PROSEDUR PENGESAHAN PEMBENTUKAN DP Pendiri mengajukan permohonan pengesahan DP kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan contoh formulir A yg telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan [PP 76/92 Psl 3, POJK 13/2016 Psl 3] PERSYARATAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DP 1. Peraturan Dana Pensiun (rangkap dua); 2. Pernyataan tertulis Pendiri; 3. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri; 4. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri); 5. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri); [UUDP Psl 6, PP76/1992 Psl 3,POJK 13/2016 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016] 32
  • 34. Perkumpulan ADPI PERSYARATAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DP 6. Arahan investasi; 7. Surat penunjukan Pengurus; 8. Pernyataan tertulis anggota Pengurus; 9. Surat penunjukan Dewan Pengawas; 10. Pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas; 11. Surat penunjukan Penerima Titipan; 12. Surat perjanjian Pengurus dengan Penerima Titipan; 13. Laporan Aktuaris (untuk Program Pensiun Manfaat Pasti); [UU DP Psl 6, PP 76/92 Psl 3, POJK 13/2016 Lampiran, contoh Formulir A] 33
  • 35. Perkumpulan ADPI BATAS WAKTU PROSES PENGESAHAN • Otoritas Jasa Keuangan wajib mengesahkan Dana Pensiun dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi ketentuan UU DP dan peraturan pelaksanaannya [UU DP Psl 6 (2)] • Dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya [UU DP Psl 6 (2)] 34
  • 36. Perkumpulan ADPI PERUBAHAN PDP DPPK PENGESAHAN PERUBAHAN PDP DPPK Perubahan PDP dilakukan oleh Pendiri, dan wajib mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan [PP 76/92 Psl 9 (1), POJK 13/2016 Psl 2] PROSEDUR PERUBAHAN Pendiri mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan yg memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan PDP sesuai dengan contoh formulir B yg telah ditetapkan oleh OJK [PP 76/92 Psl 10 (1), POJK 13/2016 Psl 4] PERSYARATAN PERUBAHAN PDP DPPK 1. Pernyataan tertulis Pendiri [PP 76/92 Psl 10 (1) b, POJK 13/2016 contoh Folmulir B] 2. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri apabila perubahan PDP mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun [PP 76/92 Psl 9 (4), POJK 13/2016 contoh Folmulir B] 3. PDP yg baru [PP 76/92 Psl 10 (1) a, POJK 13/2016 contoh Folmulir B] 4. Laporan Aktuaris, apabila perubahan PDP mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau perubahan Manfaat Pensiun bagi DP yg menyelenggarakan PPMP [PP 76/92 Psl 10 (1) c, POJK 13/2016 contoh Formulir B] 5. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri baru) [POJK 13/2016 contoh Formulir B] 6. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri baru) [POJK 13/2016 contoh Formulir B] 35
  • 37. Perkumpulan ADPI BATAS WAKTU PROSES PENGESAHAN PERUBAHAN PDP DPPK 1. Otoritas Jasa Keuangan wajib mengesahkan perubahan PDP dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi ketentuan UU DP dan peraturan pelaksanaannya [PP 76/92 Psl 10 (2)] 2. Dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya dalam jangka waktu paling lama 3 bulan [PP 76/92 Psl 10 (2)] HAK PESERTA DPPK Perubahan PDP tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yg menjadi hak Peserta yg diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 9] BERLAKUNYA PERUBAHAN PDP DPPK Perubahan PDP berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan [PP 76/92 Psl 10 (4)] PENGUMUMAN DALAM BNRI Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan PDP dalam Berita Negara RI [PP 76/92 Psl 10 (5)] 36
  • 38. Perkumpulan ADPI PENGESAHAN PENDIRIAN DPLK 1. Pendirian DPLK harus mendapat pengesahan OJK [UU DP Psl 40(3), PP 77/92 Psl 2(2), POJK 14/2016 Psl 23] 2. Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa yg akan mendirikan DPLK harus memenuhi persyaratan 1) Berbentuk badan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia 2) Paling singkat dalam 1 thn terakhir sebelum mengajukan permohonan, dinyatakan sehat oleh OJK 3) memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK. – [POJK 14/2016 Psl 2] 3. Persyaratan pengesahan pendirian DPLK : 1) Anggaran Dasar Pendiri 2) PDP DPLK 3) Rekomendasi OJK bahwa Pendiri dinyatakan sehat 4) Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus 5) Pernyataan Pelaksana Tugas Pengurus untuk mengelola DP 6) Tanda lulus ujian pengetahuan dasar di bidang DP untuk Pelaksana Tugas Pengurus 7) Tanda bukti lulus Fit and Proper Test dari OJK untuk Pelaksana Tugas Pengurus 8) Program Kerja DP 9) Manual sistem administrasi dan pengelolaan dana DP 10) Formulir atau dokumen yang akan digunakan dalam kepesertaan DP 11) Struktur organisasi dan uraian tugas DP 12) Pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah – [POJK 14/2016 Psl 3, Lampiran contoh folmulir A] – [POJK 14/2016 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016] 37
  • 39. PENGESAHAN PERUBAHAN PDP DPLK 1. Perubahan PDP DPLK wajib mendapatkan pengesahan OJK – [UU DP Psl 41(2), PP 77/92 Psl 6(2), POJK 14/2016 Psl 4] 2. Persyaratan pengesahan perubahan PDP DPLK : 1) PDP DPLK 2) Anggaran Dasar Pendiri (apabila mengubah nama Pendiri) 3) Ijin usaha Asuransi Jiwa atau Bank Umum dari OJK (apabila mengubah nama Pendiri) 4) Persandingan pokok-pokok perubahan PDP lama dan PDP baru – [POJK 14/2016 Psl 4 (2), (3), Lampiran contoh folmulir B] Perkumpulan ADPI 38
  • 40. Perkumpulan Adpi PERUBAHAN PROGRAM PENSIUN PERUBAHAN PROGRAM PENSIUN 1. Perubahan PPMP menjadi PPIP dapat dilakukan oleh Pendiri dengan ketentuan kewajiban Pemberi Kerja paling sedikit sebesar Liabilitas Solvabilitas [POJK 8/2018 Psl 50 (1)] 2. Apabila Dana Pensiun masih memiliki kewajiban memenuhi Kekurangan Solvabilitas dan/atau utang iuran, Pemberi Kerja wajib memenuhi kewajiban tersebut secara sekaligus paling lambat satu bulan sejak perubahan PDP disahkan [POJK 8/2018] PSl 50 (2)] 3. Apabila Dana Pensiun memiliki kekayaan lebih atas kewajiban, kelebihan kekayaan tersebut digunakan untuk tambahan pada rekening awal dan/atau iuran Pemberi Kerja berikutnya [POJK 8/2018 Psl 50 (3)] PROSEDUR Persyaratan lainnya dan prosedur pengesahan perubahan Program Pensiun dari PPMP menjadi PPIP sama dengan persyaratan dan prosedur pengesahan perubahan PDP 39
  • 41. Perkumpulan Adpi 36 (1) a 36 (1) b SYARAT • DP yg melakukan penggabungan memiliki Program Pensiun yg sama • Ada Pemberi Kerja yg bertanggung jawab atas kewajiban yg berkaitan dengan masa kerja Peserta sebagaimana ditetapkan dalam PDP sebelum berlakunya penggabungan III PP 76 tahun 1992 Pasal, Ayat, Huruf 37 (1) 37 (1) PROSEDUR 1. Pendiri DP yg menerima penggabungan mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada OJK 2. Pendiri DP yg menggabungkan diri mengajukan pembubaran DP kepada OJK, yg diajukan secara bersama-sama dengan permohonan pengesahan perubahan PDP dari Pendiri DP yg menerima penggabungan II 36 (2) 38 (2) PENGESAHAN OJK 1. Penggabungan DP harus mendapat pengesahan OJK 2. Keputusan OJK tentang perubahan PDP dan pembubaran DP yg menggabungkan diri ditetapkan pd tanggal yg sama I DASAR HUKUM KETERANGAN NO PENGGABUNGAN DANA PENSIUN 40
  • 42. Perkumpulan Adpi PP 76 tahun 1992 Pasal, Ayat, Huruf 10 (1) a, 38 (1) 37 (3) a, 38 (1) 9 (4), 38 (1) 37 (3) b, 38 (1) 37 (3) b, 38 (1) 37 (3) c, 38 (1) 37 (3) c, 38 (1) KELENGKAPAN DOKUMEN 1. PDP yg baru 2. Pernyataan tertulis Pendiri dari DP yg menerima kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari DP yg menggabungkan diri 3. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yg setara dengan itu atas pernyataan Pendiri (dari DP yg menerima penggabungan) apabila perubahan PDP mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun 4. Laporan keuangan dari DP yg menerima penggabungan sebelum dan sesudah penggabungan yg telah diaudit oleh akuntan publik 5. Laporan keuangan dari DP yg menggabungkan diri pada saat penggabungan yg telah diaudit oleh akuntan publik 6. Laporan aktuaris dari DP yg menerima penggabungan sebelum dan sesudah penggabungan (bagi DP yg menyelenggarakan PPMP) 7. Laporan aktuaris dari DP yg menggabungkan diri pada saat penggabungan (bagi DP yg menyelenggarakan PPMP) IV DASAR HUKUM KETERANGAN NO PENGGABUNGAN DANA PENSIUN 41
  • 43. Perkumpulan Adpi 39 (2) STATUS BADAN HUKUM DP Status badan hukum DP yg menggabungkan diri berakhir sejak pengumuman pembubaran DP tsb dalam Berita Negara RI VIII 10 (5) 39 (1) PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA RI 1. Pengurus DP (yg menerima penggabungan) mengumumkan pengesahan OJK atas perubahan PDP dengan menempatkannya dlm Berita Negara RI 2. Pengurus DP yg menerima penggabungan mengumumkan pembubaran DP yg menggabungkan diri dengan menempatkannya dalam Berita Negara RI VII 40 PENGALIHAN KEPESERTAAN, KEKAYAAN, KEWAJIBAN Seluruh kepesertaan, kekayaan, kewajiban DP yg menggabungkan diri beralih ke DP yg menerima penggabungan sejak tanggal pengesahan OJK atas penggabungan DP VI PP 76 tahun 1992 Pasal, Ayat, Huruf Penjelasan 36 (1) b TANGGUNG JAWAB MASA KERJA LALU Pembei Kerja tidak boleh mengabaikan janji yg sudah dinyatakan dalam PDP, terutama untuk iuran masa kerja lalu (PSL) Pemberi Kerja yg menerima penggabungan merupakan Pemberi Kerja yg bertanggung jawab atas iuran masa kerja lalu tersebut V DASAR HUKUM KETERANGAN NO PENGGABUNGAN DANA PENSIUN 42
  • 44. Perkumpulan Adpi STAKEHOLDERS (PEMANGKU KEPENTINGAN) DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN P E N D I R I (Pemberi Kerja) KARYAWAN PENDIRI ( P e s e r t a ) MITRA PENDIRI (Pemberi Kerja) KARYAWAN MITRA PENDIRI (Peserta) DEWAN PENGAWAS P E N G U R U S PEGAWAI DANA PENSIUN AKUNTAN PUBLIK AKTUARIS PENERIMA TITIPAN PENILAI INDEPENDEN MANAJER INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DANA PENSIUN (Sebagai Badan Hukum) Mitra Kerja DP 43
  • 45. Perkumpulan Adpi P E N D I R I – D P P K SIAPA YG DAPAT MENDIRIKAN DPPK ? Setiap orang atau Badan yg mempekerjakan Karyawan dapat mendirikan DPPK, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh Karyawannya sebagai Peserta [UU DP Psl 1 butir 1] 44
  • 46. Perkumpulan Adpi 4. Membuat pernyataan tertulis sebagai pelengkap Laporan Aktuaris bahwa : 1) Data & PDP yg disampaikan kpd Aktuaris lengkap & benar 2) Sanggup membayar iuran sesuai dengan pendaan minimum yg dituangkan dlm pernyataan Aktuaris 3) Menggunakan surplus untuk mengurangi iuran normal Pemberi Kerja, dlm hal terjadi surplus KMK 510/2002 Psl 20 (2)] KEWAJIBAN PENDIRI DPPK 1. Membuat pernyataan tertulis yg berisi : 1) Mendirikan DP 2) Memberlakukan PDP 3) Bersedia untuk membiayai DP 4) Persetujuan atas keikutsertaan Karyawan Mitra Pendiri (apabila ada) [UU DP Psl 5 (1) a, (2) a, PP 76/92 Psl 6 b] 2. Memungut iuran Peserta (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur) dan menyetorkannya ke DP [UU DP Psl 17 (1), (2)] 3. Menyetor seluruh Iuran Normal baik dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta (apabila ada) dan iuran tambahan (apabila terjadi defisit) kepada DP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 45
  • 47. Perkumpulan Adpi 6. Mengganti Pengurus, dalam hal Pengurus menolak dilakukan pemeriksaan langsung (kecuali Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa atau Surat Perintah Pemeriksaan) dan atau menghambat kelancaran pemeriksaan langsung, sesuai dengan pengenaan sanksi yg ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan [KMK 512/2002 Psl 14 (1)] 7. Mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan mengubah PDP apabila jangka waktu penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri (paling lama 1 tahun) telah berakhir, ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran [PP 76/92 Psl 33 (1), 34] 8. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yg diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 52 (3)] KEWAJIBAN PENDIRI DPPK 5. Melaksanakan Pedoman Tata Kelola DP sesuai dengan fungsinya [POJK 16/2016] 46
  • 48. Perkumpulan Adpi WEWENANG PENDIRI DPPK 1. Menetapkan dan mengubah PDP [UU DP Psl 5 (1) b, (2) c, PP 76/92 Psl 9 (1)] 2. Menunjuk dan memberhentikan Pengurus [UU DP Psl 6 (1) c, Pasal 10 ayat (1), PP 76/92 Psl 15 ayat (1), Psl 20 d] 3. Menunjuk dan memberhentikan Dewan Pengawas [UU DP Psl 12 (2), PP 76/92 Psl 27 d] 4. Menunjuk Penerima Titipan ( UU DP Psl 6 (1) c) 5. Menetapkan Arahan Investasi (dalam hal PPMP) ( UU DP Psl 30 (1) a) 6. Pendiri bersama Dewan Pengawas (dalam hal PPIP) menetapkan Arahan Investasi [UU DP Psl 30 (2)] 7. Menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun ( POJK 15/2019) 47
  • 49. Perkumpulan Adpi HAK PENDIRI DPPK Pendiri dapat menangguhkan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak Mitra Pendiri telah 3 bulan berturut-turut tidak membayar iuran, dengan mengubah PDP [PP 76/92 Psl 33 (1)] TANGGUNG JAWAB PENDIRI DPPK 1. Pendiri bertanggung jawab untuk menjaga agar DP berada dlm keadaan Dana Terpenuhi [KMK 510/2002 Psl 2 (1)] 2. Dalam hal keadaan dana belum terpenuhi, Pendiri bertanggung jawab agar DP secara bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi [KMK 510/2002 Psl 2 (1)] 3. Pendiri bertanggung jawab agar iuran normal dan iuran tambahan (apabila terjadi defisit) disetorkan ke DP sesuai dengan jumlah dan waktu yg ditetapkan dlm PDP atau pernyataan Aktuaris KMK 510/2002 Psl 2 (3)] 4. Pendiri bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya [POJK 15/2019] 48
  • 50. Perkumpulan Adpi MITRA PENDIRI – DPPK PENGERTIAN MITRA PENDIRI Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yg ikut serta dlm suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya [UU DP Psl 1 butir 17] KEWAJIBAN MITRA PENDIRI 1. Menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada PDP yg ditetapkan Pendiri bagi kepentingan karyawan Mitra Pendiri [UU DP Psl 5 (2) b] 2. Memberikan kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan PDP [UU DP Psl 5 (2) b] 3. Menyatakan kesediaannya untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun [PP 76/92 Psl 6 b] 4. Membayar iuran [UU DP Psl 15, Psl 17 (2)] 49
  • 51. Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN MITRA PENDIRI 5. Memungut iuran Peserta Mitra Pendiri (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur) [UU DP Psl 17 (1), (2)] 6. Menyetor seluruh iuran Peserta dan iurannya sendiri kepada DP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya [UU DP Psl 17 (2)] 7. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yg diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 52 (3)] TANGGUNG JAWAB MITRA PENDIRI Mitra Pendiri bertanggung jawab agar iuran normal dan iuran tambahan (apabila terjadi defisit) untuk Karyawan Mitra Pendiri disetorkan ke DP sesuai dengan jumlah dan waktu yg ditetapkan dalam PDP atau pernyataan Aktuaris [KMK 510/2002 Psl 2 (3)] 50
  • 52. Perkumpulan Adpi PENGURUS - DPPK PERSYARATAN PENGURUS DPPK 1. WNI; 2. Memiliki akhlak dan moral yg baik; 3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau Jasa Keuangan lainnya; 4. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yg dijatuhi sanksi pidana penjara 5 tahun atau lebih dan atau tindak pidana di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; 5. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yg diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun; *) 6. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit ang proper test) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan predikat : Disetujui atau Tidak disetujui sebagai calon Pengurus DPPK [POJK 4/2013, POJK 15/2016 Psl 3, Psl 4, POJK 27/2016 Psl 21 (1), SE OJK 31/2016 Angka VII. A. 1] - Ketentuan tersebut pada butir 1 s/d 6 berlaku pula bagi Pelaksanaan Tugas Pengurus DPLK [POJK 15/2016 Psl 3 (1)] *) Harus dipenuhi oleh Pengurus DPPK paling lama 6 bulan sejak tgl pengesahan pendirian DPPK bagi DPPK yg pendiriannya pd tgl 1 Maret 2016 atau setelahnya [POJK 15/2016 Psl 3 (2)] 51
  • 53. Perkumpulan Adpi PENGURUS - DPPK PENUNJUKAN/PEMBERHENTIAN PENGURUS DPPK 1. Pengurus ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri [UU DP Psl 10 (1)] 2. Pengurus diberhentikan oleh Pendiri [PP 76/92 Psl 20 d] 7. Pengurus DPPK, Pegawai DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus DPLK, Pegawai DPLK yg membidangi investasi : 1) Wajib memiliki kemampuan di bidang investasi dan/atau manajemen risiko yg dibuktikan lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko oleh lembaga yg telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan 2) Wajib memenuhi syarat berkelanjutan [POJK 3/2015 Psl 14 (1), (2)] 52
  • 54. Perkumpulan Adpi PERUBAHAN PENGURUS DPPK Perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat- lambatnya 30 hari sebelum berlakunya perubahan [PP 76/92 Psl 19] MASA JABATAN PENGURUS DPPK Masa jabatan Pengurus paling lama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali [PP 76/92 Psl 15 (3)] BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS DPPK 1. Masa jabatan berakhir, atau 2. Meninggal dunia, atau 3. Mengundurkan diri, atau 4. Diberhentikan oleh Pendiri, atau 5. Dijatuhi hukuman pidana yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( PP 76/92 Psl 27) LARANGAN JABATAN RANGKAP Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain [POJK 15/2016 Psl 5] 53
  • 55. Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN PENGURUS DPPK 1. Membuat pernyataan tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus, dan mengelola DP sesuai dengan PDP dan UU DP serta peraturan pelaksanaannya [UU DP Psl 10 (3), PP 76/92 Psl 16 (3)] 2. Mengelola DP [UU DP Psl 10 (3), PP 76/92 Psl 17 (1)] 3. Mengumumkan pembentukan DP dan pengesahan PDP dengan menempatkan KMK tentang pengesahan DP pada Berita Negara RI [UU DP Psl 7 (2), PP 76/92 Psl 10 (5)] 4. Menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan : 5. Memberitahukan kepada OJK, apabila Pendiri tidak mampu membayar iuran kepada Dana Pensiun 3 bulan berturut-turut [UUDP Psl 16 (3)] (ditailnya dapat dilihat bagian belakang, pada topik “Pengawasan Dana Pensiun”) 54
  • 56. Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN PENGURUS DPPK 5. Menyampaikan kepada Pendiri : a. Laporan Investasi Tahunan (non-audit) [POJK 3/2015 Psl 23] b. Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan [POJK 3/2015 Psl 23] c. Memberitahukan apabila Mitra Pendiri tidak mampu membayar iuran 3 bulan berturut-turut [UU DP Psl 16 (4)] 6. Menyampaikan kepada Dewan Pengawas : a. Laporan Investasi Tahunan (non-audit) [POJK 3/2015 Psl 23] b. Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan [POJK 3/2015 Psl 23] 7. Menyampaikan kepada Peserta : a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha [PP 76/92 Psl 18 (2) a] b. Ringkasan Laporan Investasi Tahunan paling lambat 1 bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan [POJK 3/2015 Psl 25 (1)a] c. Ringkasan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan paling lambat 1 bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan [POJK 3/2015 Psl 25 (1)a] d. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi [POJK 3/2015 Psl 25 (1)b] e. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran kpd Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi [POJK 3/2015 Psl 24 (2)b] f. Setiap perubahan PDP [PP 76/92 Psl 18 (2) c] g. Hal-hal yg timbul dalam kepesertaan [PP 76/92 Psl 18 (2) b] 55
  • 57. Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN PENGURUS DPPK 8. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yg diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 52 (3)] 9. Membantu pemeriksa untuk memperoleh data atau informasi dari Akuntan Publik, Penerima Titipan, Aktuaris atau Pihak Lain yg terkait dengan kegiatan DP dalam rangka pencocokan, klarifikasi atau konfirmasi data atau informasi selama pemeriksaan langsung [KMK 512/2002 Psl 8 (2)] 10. Memberikan ijin kepada pemeriksa untuk memperoleh langsung data dan atau informasi langsung dari Akuntan Publik, Penerima Titipan, Aktuaris atau Pihak Lain yg terkait dengan kegiatan DP dalam rangka pencocokan, klarifikasi atau konfirmasi data atau informasi selama pemeriksaan langsung [KMK 512/2002 Psl 8 (3)] 11. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Langsung [KMK 512/2002 Psl 9 (1)] 12. Menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Langsung dalam hal Pengurus menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Langsung [KMK 512/2002 Psl 9 (2)] 13. Membayarkan secara sekaligus kepada ahli waris dari Peserta, selisih lebih antara akumulasi iuran Peserta dan pengembangannya dengan total akumulasi pembayaran Manfaat Pensiun [PP 76/92 Psl 32 (1)] 14. Melaksanakan investasi sesuai Arahan Investasi, dan bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yg diambil merupakan keputusan yg obyektif, semata-mata untuk kepentingan Peserta, DP, dan atau Pemberi Kerja [POJK 3/2015 Psl 23 Psl 16] 15. Menyusun Rencana Investasi Tahunan [POJK 3/2015 Psl 17 (1)] 16. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi DP kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus [POJK 3/2015 Psl 25 (2)] 56
  • 58. Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN PENGURUS DPPK 17. Menghentikan pengelolaan investasi oleh Lembaga Keuangan, apabila melanggar ketentuan investasi sesuai dengan pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan [POJK 3/2015 Psl 28 (6)a] 18. Meningkatkan pengetahuannya secara berkelanjutan di bidang DP (dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain dari pihak penyelenggara kegiatan) [POJK 4/2013] 19. Menyusun Pedoman Tata Kelola DP untuk ditetapkan oleh Pendiri [POJK 3/2015] WEWENANG PENGURUS DPPK 1. Membuat perjanjian dengan Penerima Titipan [PP 76/92 Psl 3 (1) f] 2. Membuat perjanjian dengan Pihak Ketiga (Aktuaris, Penasihat Investasi, Akuntan Publik, Apraisal, Pengacara dll) [UU DP Psl 11, PP 76/92 Psl 7 (1)] 3. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama DP dan mewakili DP di dalam dan di luar Pengadilan [UU DP Psl 10 (3)] 4. Menarik atau mengalihkan kekayaan DP yg disimpan pada Penerima Titipan [UU DP Psl 30 (5)] 20. Melaporkan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut [UU DP Psl 16 (4)] 21. Melaksanakan Pedoman Tata Kelola DP sesuai dengan fungsinya [POJK 16/2016] 57
  • 59. Perkumpulan Adpi TANGGUNG JAWAB PENGURUS DPPK 1. Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yg timbul pada kekayaan DP akibat tindakan Pengurus yg melanggar atau melalaikan tugas atau kewajibannya dan wajib mengembalikan kepada DP segala kenikmatan yang diperoleh dari DP secara melawan hukum [PP 76/92 Psl 21] 2. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri [UU DP Psl 10 (1), PP 76/92 Psl 15 (2)] 3. Pengurus bertanggung jawab atas kesesuaian terhadap batasan-batasan investasi ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi, dan merupakan tanggung jawab Pengurus untuk membuktikannya [POJK 3/2015 Psl 13 (4)] 4. Pengurus bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya [POJK 16/2016] 58
  • 60. Perkumpulan Adpi DEWAN PENGAWAS - DPPK 1. W N I 2. Memiliki akhlak dan moral yg baik 3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau Jasa Keuangan lainnya PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS DPPK [KMK 513/2002 Psl 5, PMK 36/2010 “Psl 3, POJK 4/2013, POJK 15/2016 Psl 6, POJK 27/2016 Psl 21 (1), SE OJK 31/2016 Angka VII. A. 1] PENUNJUKAN/PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DPPK 1. Anggota Dewan Pengawas DPPK diangkat/ditunjuk oleh Pendiri [UU DP Psl 12 (2), PP 76/92 Psl 22 (1)] 2. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Pendiri [PP 76/92 Psl 27 d] PERUBAHAN DEWAN PENGAWAS DPPK Perubahan Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 hari setelah berlakunya perubahan [PP 76/92 Psl 26] Dewan Pengawas DPPK tidak dapat merangkap sebagai Pengurus [UU DP Psl 12 (3)] LARANGAN JABATAN RANGKAP DPPK SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DPPK 1. Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta dalam jumlah yg sama [UU DP Psl 12 (1)] 2. Apabila yg mewakili Peserta lebih dari 1 orang dan jumlah Pensiunan lebih dari 50 orang, sekurang-kurangnya 1 orang harus berasal dari Pensiunan [PP 76/92 Psl 24 (2)] dan Tata Cara Penetapan Dewan Pengawas yang berasal dari Peserta harus di cantumkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun ybs. ( POJK 15/2019) 3. Dewan Pengawas yg mewakili Peserta adalah Karyawan yg menjadi Peserta [ PP 76/92 Psl 24 (1), (5)] 4. Dewan Pengawas yg mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Karyawan atau bukan Karyawan [PP 76/92 Psl 24 (4)] 5. Direksi atau Pejabat yg setingkat dari itu dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai Wakil Peserta dalam Dewan Pengawas [PP 76/92 Psl 24 (3)] • Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yg dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan predikat : Disetujui atau Tidak Disetujui sebagai Dewan Pengawas ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 4. 59
  • 61. Perkumpulan Adpi 1. Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali [PP 76/92 Psl 22 (3)] 2. Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila : MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS DPPK a. Masa jabatan berakhir, atau b. Meninggal dunia, atau c. Mengundurkan diri, atau d. Diberhentikan oleh Pendiri, atau e. Dijatuhi hukuman pidana yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap [PP 76/92 Psl 27] KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS DPPK 1. Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun [PP 76/92 Psl 23 (3)] 2. Melakukan pengawasan atas pengelolaan DP oleh Pengurus [UU DP Psl 13 (1) a, PP 76/92 Psl 25 a] 3. Mengevaluasi kinerja investasi DP sekurang-kurangnya 2 kali untuk satu tahun buku [POJK 3/2015 Psl 24 (1)] 4. Menyampaikan laporan tahunan atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta [UU DP Psl 13 (1) b, PP 76/92 Psl 25 b] 5. Setiap tahun wajib mengevaluasi atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP dan hasilnya disampaikan kepada Pengurus (untuk mendapat tanggapan) seterusnya disampaikan kepada Pendiri paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun [POJK 16/2016] 6. Meningkatkan pengetahuannya secara berkelanjutan di bidang Dana Pensiun dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain dari pihak penyelenggara [POJK 4/2013]. 7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi Dana Pensiun kepada OJK. [POJK 9/2014 Psl 21 (2)] 60
  • 62. Perkumpulan Adpi WEWENANG DEWAN PENGAWAS DPPK 1. Menunjuk Akuntan Publik [UU DP Psl 14, PP 76/92 Psl 25 c] 2. Menunjuk Aktuaris [PP 76/92 Psl 25 d] HAK DEWAN PENGAWAS DPPK Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi kinerja investasi menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidak sesuaian kinerja investasi DP dengan Arahan Investasi dan Rencana Investasi tahunan, tidak bisa diterima [POJK 3/2015 Psl 24 (5)] TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DPPK 1. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri [PP 76/92 Psl 22 (2)] 2. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya [Kep Bapepam-LK 136/2006 Psl 3 (3)] 61
  • 63. Perkumpulan Adpi PESERTA - DPPK SYARAT KEPESERTAAN DPPK Setiap Karyawan yg termasuk golongan Karyawan yg memenuhi syarat kepesertaan dalam DP berhak menjadi Peserta, apabila : 1. Telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau 2. Telah kawin, dan 3. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun [UU DP Psl 19] SIFAT KEPESERTAAN DPPK 1. Kepesertaan pada DP bersifat suka rela (tidak bersifat wajib) [UU DP Penjelasan Psl 19] 2. Apabila Peserta diwajibkan ikut membayar iuran, kepesertaan Karyawan harus bersifat aktif, artinya Karyawan yg menjadi Peserta harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong gaji / upahnya setiap bulan untuk membayar iuran [UU DP Penjelasan Psl 19] 3. Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari DP apabila masih memenuhi syarat kepesertaan [UU DP Psl 26 (1)] 62
  • 64. Perkumpulan Adpi KEWAJIBAN PESERTA DPPK 1. Membayar iuran (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur) [UU DP Psl 15 (1) a, Psl 17 (1), (2), Penjelasan Psl 19, Psl 29 b] 2. Menyatakan kesediaannya untuk dipotong gaji / upahnya setiap bulan untuk membayar iuran (apabila PDP mewajibkan Peserta ikut mengiur) [UU DP Penjelasan Psl 19] 3. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola DP sesuai fungsi dan tugasnya [POJK 15/2019] HAK PESERTA DPPK 1. Berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda yg besar dan waktunya ditetapkan dalam PDP [UU DP Psl 21 (1), PP 76/92 Psl 28 (1), KMK 343/1998, 231/2002] 2. Menentukan pilihan bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa (dalam hal PPIP) untuk pembayaran Manfaat Pensiunnya secara bulanan [UU DP Psl 21 (3), 30 (7)] 3. Mengajukan wakilnya dalam keanggotaan Dewan Pengawas yg mewakili Peserta [PP 76/92 Psl 24 (5)] 63
  • 65. Perkumpulan Adpi HAK PESERTA DPPK 4. Memperoleh keterangan dari Pengurus mengenai : a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha; b. Hal-hal yg timbul dalam rangka kepesertaan; c. Setiap perubahan PDP [PP 76/92 Psl 18 (2)] 5. Memperoleh salinan mengenai hasil pengawasan Dewan Pengawas atas pengelolaan DP [UU DP Psl 13 (1), PP 76/92 Psl 25 b] 6. Memperoleh pengumuman dari Pengurus mengenai : a. Ringkasan Laporan Investasi Tahunan (non-audit) dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan paling lambat 1 bulan setelah disampaikan kepada OJK b. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi DP [POJK 3/2015 Psl 25 (1)] 7. Menyampaikan saran dan pendapat mengenai perkembangan Portofolio dan Hasil Investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus [POJK 3/2015 Psl 25 (2)] 64
  • 66. Perkumpulan Adpi HUBUNGAN PENDIRI, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS DPPK P E N D I R I Fungsi : Pendanaan DEWAN PENGAWAS Fungsi : Pengawasan PENGURUS Fungsi : Pengelolaan Pengawasan Pelaporan 65
  • 67. Perkumpulan Adpi KEKAYAAN (ASSET) – DANA PENSIUN 66
  • 68. Perkumpulan Adpi KEKAYAAN (ASSET) – DP Kekayaan DPPK dihimpun dari : a. Iuran Pemberi Kerja b. Iuran Peserta c. Hasil Investasi d. Pengalihan dari DP lain [UU DP Psl 29] Tidak satu bagianpun dari kekayaan DP dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada surat berharga* yg diterbitkan oleh atau pada tanah dan bangunan** yg dimiliki atau yg digunakan oleh orang atau badan tsb di bawah ini : a. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan; b. Badan usaha yg lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh Orang atau Badan yg terdiri dari Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan atau Serikat Kerja yg anggotanya adalah Peserta DP ybs; c. Pejabat atau Direktur dari Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a da b serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar [UU DP Psl 31 (3)] *) Kecuali surat berharga tsb telah diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia [UU DP Psl 32 (2)] **) Kecuali penyewaan tanah dan bangunan tsb dilakukan melalui transaksi yg didasarkan pada harga pasar yg berlaku [UU DP Psl 32 (1)] Kekayaan DPLK dihimpun dari : a. Iuran Peserta b. Hasil investasi c. Pengalihan dari DP lain [PP 77/1992 Psl 4 (2)] 1. SUMBER KEKAYAAN DP 2. LARANGAN KEKAYAAN DP UNTUK DIPINJAMKAN/DIINVESTASIKAN 67
  • 69. Perkumpulan Adpi KEKAYAAN (ASSET) – DP • Kekayaan DP tidak diperkenankan diagunkan atau dijaminkan atas suatu pinjaman [UU DP Psl 31 (2)] • Semua transaksi yg mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun dinyatakan batal berdasarkan UU DP [UU DP Psl 20 (2)] 68
  • 70. Perkumpulan Adpi KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN DIKURANGI ASET TERTENTU ASET NETO* 1. Investasi (nilai wajar) 2. Kas, Rekening Giro, Tabungan (nilai nominal) 3. Piutang Iuran, Bunga Keterlambatan Pembayaran Iuran (nilai Nominal) 4. Piutang Hasil Investasi (nilai nominal) 5. Aktiva selain butir 1 s/d 4 (SAK) [KMK 509/2002 Psl 4, POJK 8/2018 Psl 4 (2), Psl 5 (1)] * Diperoleh dari Lapkeu yg diaudit Akuntan Publik per tanggal Valuasi Aktuaria (untuk lap Aktuaris Berkala, Pembubaran DPPK-PPMP, perubahan program pensiun) * Bila belum ada Lapkeu yg diaudit, Aset Neto diperoleh dari Lapkeu yg ditanda tangani Pengurus, apabila Lap Aktuaris dibuat selain untuk tujuan perubahan Program Pensiun [POJK 8/2018 Psl 5 (1), (2)] K E K A Y A A N U T K P E N D A N A A N 1. Kekayaan dlm sengketa di Pengadilan atau dikuasai / disita pihak berwenang 2. Iuran yg pd Valuasi Aktuaria belum disetor ke DP lebih dari 3 bulan sejak jatuh tempo 3. Kekayaan yg ditempatkan di luar negeri 4. Piutang lain-lain & Aktiva lain-lain 5. Selisih lebih nilai investasi dr batasan per Pihak 6. Selisih lebih nilai investasi dari batasan per jenis untuk Tanah, Bangunan, Tanah/Bangunan [PMK 113/2005 Psl 6 (2), POJK 8/2018 Psl 4 (2)] Kekayaan untuk Pendanaan untuk pembentukan DPPK-PPMP ditetapkan nihil atau sebesar dana tunai yg dialihkan ke DP yg ditetapkan oleh Pendiri [POJK 8/2018 Psl 5 (3)] 69
  • 71. Perkumpulan Adpi TINGKAT III TINGKAT II DPPK-PPMP • Disebut Surplus (over funded) apabila Kekayaan Untuk Pendanaan > Nilai Kini Aktuaria • Disebut Dana Terpenuhi apabila Kekayaan Untuk Pendanaan tidak kurang dari Nilai Kini Aktuaria [Psl 1 butir 26a] • Tidak Wajib ada Iuran Tambahan, karena dalam kondisi Surplus atau Dana Terpenuhi • Iuran Normal Pemberi Kerja bisa berkurang karena pemggunaan dana dari Surplus • Kekayaan Untuk Pendanaan tidak kurang dari Nilai Kini Aktuaria [Psl 1 butir 26 a, Psl 2 (2) b ] TINGKAT I KETERANGAN KONDISI TINGKAT KUALITAS PENDANAAN [POJK 8/2018 Tanggal 30 Mei 2018 mulai berlaku sejak diundangkan 31 Mei 2018] DPPK-PPIP • Disebut Dana Terpenuhi apabila iuran baik dari Pemberi Kerja maupun Peserta yang telah jatuh tempo telah disetor lunas kepada DP [Psl 2 (2) b, Psl 22 (1)] • Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuaria dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas [Psl 2 (2) b] • Disebut Defisit (un funded) • Tidak ada kekurangan solvabilitas • Wajib ada Iuran Tamabahan untuk melunasi Defisit • Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas [Psl 2 (2) c] • Ada kekurangan Solvabilitas, karena Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas • Wajib ada Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit • Wajib melakukan Valuasi Aktuari Berkala berikutnya paling lambat untuk posisi satu tahun sejak tanggal Valuasi dilakukan [Psl 61 (1)] 70
  • 72. Perkumpulan Adpi 100% K E K A Y A A N UTK P E N D A N A A N 120% Penggunaan Surplus : Wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja [UU DP Psl 16 (2)] Dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja atau tetap di DP (sebagai faktor pengaman, kemungkinan hasil investasi tidak sesuai dengan rencana / target, untuk menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban) [UU DP Psl 16 (2) Penjelasan] S U R P L U S [Kekayaan Untuk Pendanaan > Nilai Kini Aktuaria] 100% N I L A I K I N I A K T U A R I A • Iuran Normal adalah iuran yg diperhitungkan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari Nilai Sekarang MP yg dialokasikan pada tahun ybs [POJK 8/2018 Psl 1 butir 29] 71
  • 73. Perkumpulan Adpi N I L A I K I N I A K T U A R I A K E K A Y A A N UTK P E N D A N A A N D E F I S I T [Kekayaan Untuk Pendanaan < Nilai Kini Aktuaria] Pemenuhan Defisit (ada 2 pilihan) : • Dapat dilunasi sekaligus dalam waktu paling lama 3 bulan sejak Laporan Aktuaris Berkala diterima oleh OJK atau sejak disahkannya PDP [POJK 8/2018 Psl 7 (2)], Bila terlambat disetor. dikenakan sanksi denda [POJK 8/2018 PSl 7 (4)] atau • Dapat diamortisasi : - Defisit sebagai Kekurangan Solvabilitas paling lama 36 bulan [POJK 8/2018 Psl 6 (2) a, Psl 7 (1) a] Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan Kekurangan Solvabilitas paling lama menjadi 5 tahun, apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan (Pemberi Kerja mengalami kerugian selama 3 tahun terkahir, kesulitan likuiditas, dan tidak memiliki sumber dana) [POJK 8/2018 Psl 7 (6)] - Defisit selain Kekurangan Solvabilitas paling lama 180 bulan [POJK 8/2018 Psl 6 (2) b, Psl 7 (1) b] 100 % < 100% 72
  • 74. Perkumpulan Adpi 1. LIABILITAS SOLVABILITAS Adalah jumlah yg lebih besar antara : • Himpunan Iuran Peserta berikut Hasil Pengembangannya dan • Nilai Sekarang Manfaat Pensiun [POJK 8/2018 Psl 3 (3)] Dengan asumsi bahwa : - Perserta berhenti bekerja pada tanggal Valuasi Aktuaria dan - Seluruh Peserta telah memiliki hak atas dana [POJK 8/2018 Psl 3 (3)] • Liabilitas Solvabilitas tersebut merupakan kewajiban DP yg dihitung berdasarkan anggapan DP dibubarkan pada tanggal Valuasi Aktuaria [POJK 8/2018 Psl 1 butir 1] • Untuk menghitung Liabilitas Solvabilitas menggunakan asas Liquiditing Bases 2. NILAI KINI AKTUARIA Adalah jumlah yang lebih besar antara : • Liabilitas Solvabilitas dan Bagian dari Nilai Sekarang MP yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal Valuasi Aktuaria menurut metode Valuasi Aktuaria untuk menghitung Iuran Normal [POJK 8/2018 Psl 3 (3)] • Nilai Kini Aktuaria tersebut merupakan kewajiban DP berdasarkan anggapan DP tersebut berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak [POJK 8/2018 Psl 1 butir 20] • Untuk menghitung Nilai Kini Aktuaria menggunakan asas Going Concern Bases 3. KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN Adalah kekayaan DP yang diperhitungkan untuk menentukan Kualitas Pendanaan DP [ POJK 8/2018 Psl 1 butir 18] 73
  • 75. Perkumpulan Adpi RASIO – RASIO RASIO PENDANAAN : Hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Nilai Kini Aktuaria [POJK 8/2018 Psl 1 butir 24] Contoh : Kekayaan Untuk Pendanaan Rp 2.500,- Nilai Kini Aktuaria Rp 2.000,- RASIO PENDANAAN = Rp 2.500,- Rp 2.000,- X 100 % = 125% RASIO SOLVABILITAS : Hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Liabilitas Solvabilitas [POJK 8/2018 Psl 1 butir 25] Contoh : Kekayaan Untuk Pendanaan Rp 2.500,- Liabilitas SolvabilitasRp 500,- RASIO SOLVABILITAS = Rp 2.500,- Rp 500,- X 100 % = 500% 74
  • 77. Perkumpulan Adpi • Disetor setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya [UU DP Psl 17 (2)] • Apabila belum disetor setelah melampaui 2,5 bulan sejak jatuh tempo dinyatakan : • Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti (fluktuatif) tergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun. • Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak di tetapkan secara definitif dalam PDP. • Besar iuran Pemberi Kerja berdasarkan perhitungan aktuaris, terdiri dari Iuran Normal dan Iuran Tambahan (apabila defisit) [UUDP Psl 6 (1) e, Psl 53(1)] Dari 1 (satu) sumber : PEMBERI KERJA (Non Contributory System) [UU DP Psl 15 (1) b] Keterangan Besar Iuran Sumber Iuran - Sebagai hutang Pemberi Kerja dan dikenakan bunga sebesar bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan Peserta. - Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi Keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi. [UU DP Psl 17 (3)] IURAN - DPPK PPMP • Apabila Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut- turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 16 (3)] • Apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri [UU DP Psl 16 (4)] 76
  • 78. Perkumpulan Adpi IURAN - DPPK PPMP Sumber Iuran Keterangan Besar Iuran Sumber Iuran Dari 2 (dua) sumber : PEMBERI KERJA DAN PESERTA (Contributory System) [UU DP Psl 15 (1) a] • Besar iuran Peserta (apabila Peserta diwajibkan mengiur) sudah pasti, ditetapkan secara definitif dalam PDP • Iuran Peserta Max. 3% atau Max. 3 x F x PhDP [UU DP Psl 15, POJK 5/2017 Psl 5] • Pemberi Kerja sebagai wajib pungut iuran Peserta [UU DP Psl 17 (1)] • Apabila besarnya MP sudah mencapai batas max , iuran Peserta yang bersangkutan dapat dihentikan [POJK 5/2017 Psl 13 (5)] • Untuk menambah besar MP Peserta sesuai rumus dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri. (bersifat sukarela) Iuran Peserta sendiri tersebut dan hasil pengembangannya dicatat terpisah dari MP sesuai rumus dalam PDP [POJK 5/2017 Psl 17] sda sda 77
  • 79. Perkumpulan ADPI IURAN - DPPK PPIP • Iuran dibukukan untuk dan atas nama rekening masing- masing Peserta sebagai MP [UU DP Psl 1 butir 8] • Disetor setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya [UU DP Psl 17 (2)] • Apabila belum disetor setelah melampaui 2,5 bulan sejak jatuh tempo dinyatakan : • Apabila Pemberi Kerja tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan [UU DP Psl 16 (3)] • Apabila Mitra Pendiri (dalam hal ada Mitra Pendiri) tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut, Pengurus wajib melaporkan kepada Pendiri [UU DP Psl 16 (4)] - Ketentuan iuran tersebut di atas tidak berlaku bagi DPLK [UU DP Psl 46] • Besar iuran Pemberi Kerja sudah pasti, ditetapkan secara definitif dalam PDP [UUDP Psl 1 butir 8] • Regulasi tidak mengatur batas max maupun batas min besar iuran Pemberi Kerja, tergantung dari kemampuan dan kebijakan Pemberi Kerja Dari 1 (satu) sumber : PEMBERI KERJA (Non Contributory System) [UU DP Psl 15 (1) b] Keterangan Besar Iuran Sumber Iuran * Sebagai hutang Pemberi Kerja dan dikenakan bunga sebesar bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta. * Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi. [UU DP Psl 17 (3)] 78
  • 80. Perkumpulan ADPI IURAN - DPPK PPIP sda sda Dari 2 (dua) sumber Pemberi Kerja Dan Peserta (Contributory System) [UU DP Psl 15 (1) a] Keterangan Besar Iuran Sumber Iuran Besar iuran Peserta (apabila Peserta diwajibkan mengiur), tidak melebihi dari jumlah iuran Pemberi Kerja [POJK 5/2017 Psl 25 (3)] • Pemberi Kerja sebagai wajib pungut iuran Peserta [UU DP Psl 17 (1)] • Untuk meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya dalam PDP selain iuran yang telah ditetapkan, Peserta dapat menambah iurannya sendiri (bersifat sukarela) [POJK 5/2017 Psl 25 (4)] 79
  • 81. Perkumpulan ADPI PENANGGUHAN IURAN - PENDIRI DPPK 1  Pendiri DPPK dapat menangguhkan iuran dengan ketentuan : • Untuk PPMP, Masa Kerja selama masa penangguhan iuran tidak diperhitungkan untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun [PP 76 Th 1992 Psl 11 ayat (1) penjelasan] (1) Pendiri mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut (2) Atas permohonan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan (3) Harus Mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (Dalam hal penangguhan iuran, PDP belum perlu diubah) (4) Masa penangguhan iuran paling lama 1 tahun sejak tanggal persetujuan OJK [PP 76 Th 1992 Psl 11 ayat (1) dan (3)] • Apabila masa penangguhan iuran telah berkahir, ternyata Pendiri tidak dapat membayar iuran, maka DP yg bersangkutan harus dibubarkan [PP 76 Th 1992 Psl 11 ayat (1) penjelasan] • Untuk PPIP, selama masa penangguhan iuran, pengembangan kekayaan dan pemupukan hak Peserta dari himpunan iuran sebelumnya tetap berjalan [PP 76 Th 1992 Psl 14] 80
  • 82. Perkumpulan ADPI PENANGGUHAN KEPESERTAAN KARTAWAN MITRA PENDIRI DPPK 2. Pendiri dapat menangguhkan Kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri dengan ketentuan : [PP 76 Th 1992 Psl 33 ayat (1), (2)] (1) Mitra Pendiri telah 3 bulan berturut-turut tidak membayar iuran [PP 76 Th 1992 Psl 33 ayat (1)] [PP 76 Th 1992 Psl 33 ayat (1)] (2) Penangguhan Kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri harus dinyatakan dalam Pernyataan Tertulis Pendiri dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (4) Masa penangguhan Kepesertaan Karyawan Mitra Mandiri max 1 tahun sejak Mitra Pendiri telah 3 bulan tidak membayar berturut-turut (5) Apabila sampai masa penangguhan Kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri berakhir, ternyata Mitra Pendiri tidak membayar iuran, Pendiri wajib mengakhiri kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri dengan mengubah PDP [PP 76 Th 1992 Psl 34] (3) Penangguhan Kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri dilakukan dengan mengubah PDP merupakan kebijakan Pendiri [PP76/1992 Psl 33 (1)] 81
  • 84. Perkumpulan Adpi PENGELOLAAN ASET DP [POJK 5/2017 tgl 1 Maret 2017, mulai berlaku sejak diundangkan 6 Maret 2017] 1. DPPK – PPIP dan DPLK harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta, bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 th dan paling cepat 2 th sebelum UPN [Psl 31 (2), Psl 47(2)] 2. Aset tersebut pada angka 1 harus ditempatkan pada : a. Tabungan pada Bank; b. Deposito Berjangka pada Bank; c. Sertifikat Deposito pada Bank; d. Surat Berharga Bank Indonesia dan/atau e. Surat Berharga Negara (nilai perolehan yg diamortisasi) [Psl 31 (2), Psl 47 (2)] 3. DPPK – PPIP dan DPLK yg membayarkan MP secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban berupa a. Deposito Berjangka pada Bank; dan/atau b. Surat Berharga Negara (nilai perolehan yg diamortisasi) [Psl 472(2), Psl 57 (2)] 4. DPPK – PPIP dan DPLK yang membayarkan MP secara berkala harus menjaga tingkat likuiditas sesuai MP yang jatuh tempo [Psl 42 (3), Psl 57 (3)] 5. Besar MP Peserta DPPK – PPIP dan DPLK harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (unrealized gain) [Psl 31 (1), Psl 47 (1)] 83
  • 85. Perkumpulan Adpi Paling sedikit memuat: 1. Rencana komposisi jenis investasi 2. Perkiraan hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi 3. Pertimbangan rencana komposisi jenis investasi POJK 3/2015 Psl 17] 1. Sasaran hasil investasi (kuantitatif) bersifat jangka panjang dengan memperhatikan liabilitasnya yg harus dicapai oleh Pengurus 2. Batas maksimum proporsi kekayaan yg dapat ditempatkan pada setiap jenis investasi 3. Batas maksimum proporsi kekayaan yg dapat ditempatkan pada satu pihak 3. Muatan (isi) Penngurus DPPK wajib menyusun Rencana Investasi Tahunan [POJK 3/2015Psl 17 (1)] • Ditetapkan oleh Pendiri (PPMP) • Ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas (PPIP) [UUDP Psl 30 (2)] 2. Kewenangan 1. UU DP [Psl 30 (1) a] 2. POJK 3/2015 dan peraturan pelaksanaannya 3. Arahan Investasi 1. UU DP [Psl 30 (1) a] 2. POJK 3/2015 dan peraturan pelaksanaannya 1. Dasar Hukum RENCANA INVESTASI TAHUNAN ARAHAN INVESTASI ASPEK DPPK WAJIB MEMILIKI ARAHAN INVESTASI DAN RENCANA INVESTRASI TAHUNAN (1) 84
  • 86. Tahunan [POJK 3/2015 Psl 17 (2)] • Tanpa batas waktu • Pendiri (PPMP) atau Pendiri dan Dewan Pengawas (PPIP) sewaktu-waktu dapat mengubah Arahan Investasi [UUDP Psl 30 (3)] • Bila ada perubahan wajib dilaporkan kpd OJK paling lambat 30 hari sejak tgl perubahan [POJK 3/2015 Psl 15 (3)] 5. Jangka Waktu Merupakan penjabaran dari Arahan Investasi, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif [POJK 3/2015 Psl 17 (2)] Kebijakan dan strategi investasi yg harus dijadikan pedoman investasi bagi Pengurus [POJK 3/2015 Psl 1 butir 9] 4. Sifat 4. Obyek investasi yg dilarang 5. Likuiditas minimum portofolio investasi 6. Kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi untuk penempatan dan pelepasan investasi 7. Sistem pengawasan dan pelaporan investasi 8. Ketentuan penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dalam investasi 9. Strategi alokasi aset yg dikaitkan dg profil liabilitas 10. Sanksi kepada Pengurus bila melanggar [POJK 3/2015 Psl 15 (2)] RENCANA INVESTASI TAHUNAN ARAHAN INVESTASI ASPEK DPPK WAJIB MEMILIKI ARAHAN INVESTASI DAN RENCANA INVESTRASI TAHUNAN (2) 85 Perkumpulan ADPI
  • 87. Tidak ada pembatasan Pada Bank Indonesia Surat Berharga yg diterbitkan oleh Bank Indonesia 6 • Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak kecuali investasi SBN, Tanah dan/atau Bangunan di Indonesia dilarang melebihi 20% dari ∑ Investasi • Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berkedudukan di daerah, yg tidak memungkinkan menempatkan investasi berupa deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito pada satu Pihak sesuai ketentuan, dan dalam arahan investasinya tidak ada investasi lainnya, maka penempatan investasi tsb pd satu Bank di daerah tsb dpt melebihi 20% dari ∑ investasi Tidak ada pembatasan Pada Bank di Indonesia Deposito On Call 5 Tidak ada pembatasan Pada Bank di Indonesia Sertifikat Deposito 4 Tidak ada pembatasan Pada Bank di Indonesia Deposito Berjangka 3 Tidak ada pembatasan Pada Bank di Indonesia Tabungan 2 Seluruh investasi yg ditempatkan pada : Boleh 100% dari ∑ investasi * Boleh 100% dari ∑ investasi * Diterbitkan oleh Pemerintah RI Surat Berharga Negara (SBN) 1 BATASAN KHUSUS BATASAN KUANTITATIF PENEMPATAN PADA SATU PIHAK BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVST BATASAN KUALITATIF BATASAN JENIS INVESTASI NO INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (1) a. Semua Pihak yg dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau gagal memenuhi kewajiban keuangannya; b. Penyertaan Langsung di Indonesia maupun di luar negeri; dan c. Tanah dan/atau Bangunan Dilarang melebihi 40% dari seluruh Σ investasi (ketentuan ini tidak berlaku untuk investasi Penyertaan Langsung di Indonesia pd perusahaan di bidang Jasa Keuangan) [POJK 3/2015] 86 Perkumpulan ADPI
  • 88. Tidak ada pembatasan • Tercatat di BEI • Memiliki peringkat investment grade * Obligasi Korporasi 8 Tidak ada pembatasan Tercatat di BEI Saham 7 BATASAN KHUSUS BATASAN KUANTITATIF PENEMPATAN PADA SATU PIHAK BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVST BATASAN KUALITATIF BATASAN JENIS INVESTASI NO INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (2) [POJK 3/2015] 87 Perkumpulan ADPI
  • 89. Tidak ada pembatasan Di Indonesia d. RD Saham atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Dilarang melebihi 10% dari Σ investasi • Di Indonesia • Memiliki Σ investasi minimal Rp 200 M • Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah sedang rendah atau rendah * • Memiliki Manajemen Risiko yg memadai* • Menggunakan jasa penasihat investasi yg telah mendapat ijin usaha dr OJK c. RD Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas Tidak ada pembatasan Di Indonesia b. RD Terproteksi, RD dg Penjaminan dan RD Indeks Jumlah seluruh investasi pd satu Pihak untuk Reksa Dana, EBA dan/atau Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK adalah yg dikelola oleh Manajer Investasi yg sama Tidak ada pembatasan Di Indonesia REKSA DANA (RD) a. RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Campuran dan RD Saham 9 BATASAN KHUSUS BATASAN KUANTITATIF PENEMPATAN PADA SATU PIHAK BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVST BATASAN KUALITATIF BATASAN JENIS INVESTASI NO INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (3) [POJK 3/2015] Sujat Siswosudarmo 88 Perkumpulan ADPI
  • 90. NO BATASAN JENIS INVESTASI BATASAN KUALITATIF BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVST BATASAN KUANTITATIF PENEMPATA PD SATU PIHAK BATASAN KHUSUS 10 Repurchase Agreement (REPO) • Di Indonesia; • Memiliki jmlh investasi minimal Rp 200 M; • Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah sedang rendah atau rendah*; • Memiliki manajemen risiko yg memadai*; • Menggunakan jasa penasihat investasi yg telah mendapat ijin usaha dari OJK; • Menggunakan kontrak perjanjian yg terstandarisasi oleh OJK; • Jaminan terbatas pd SBN, SBI, dan/atau Obligasi Korporasi yg memiliki peringkat investment grade*; • Jangka waktu tidak melebihi 90 hari; • Nilai REPO maksimal 80% dari nilai pasar surat berharga yg dijaminkan; • Transaksi REPO terdaftar di KSEI atau BI Scriptless Securities Settlement System (BI-S4) Dilarang melebihi 5% dari ∑ investasi Untuk setiap counterparty dilarang melebihi 2% dan seluruhnya dilarang melebihi 5% dari ∑ investasi 11 Medium Term Notes (MTN) [POJK3/2015] • Di Indonesia; • Memiliki jmlh investasi minimal Rp 200 M; • Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah sedang rendah atau rendah*; • Memiliki manajemen risiko yg memadai*; • Menggunakan jasa penasihat investasi yg telah mendapat ijin usaha dari OJK; • Terdaftar di KSEI; • Memiliki agen monitoring yg mendapat ijin sebagai wali amanat dari OJK; • Memiliki peringkat investment grade* Dilarang melebihi 10% dari ∑ investasi Dilarang melebihi 10% dari ∑ investasi INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (4) Sujat Siswosudarmo 89 Perkumpulan ADPI
  • 91. • Dilarang melebihi 10% dari Σ investasi • Batasan tsb tidak berlaku untuk investasi penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri pd perusahaan di bidang jasa keuangan • Penyertaan Langsung di Indonesia Dilarang melebihi 15% dari Σ investasi • Dapat melebihi 15% (terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan OJK) investasi Penyertaan Langsung pada PT di bidang jasa keuangan • Dilarang melebihi 5% dari Σ investasi • Dpt diperhitungkan sbg kekayaan untuk pendanaan Di Indonesia • Saham tsb diterbitkan oleh PT yg didirikan berdasarkan Hukum Indonesia • Saham tsb tidak tercatat di BEI maupun di luar negeri • Dalam hal DP mrpk pemegang saham terbesar atau paling sedikit 25% di perusahaan dimaksud, wajib: Di Luar Negeri • Wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK Penyertaan Langsung 15 Tidak ada pembatasan • Diperdagangkan di BEI • Dilarang untuk tujuan spekulasi • Wajib ditempatkan pd posisi jual (put option) dalam rangka lindung nilai • wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sblm melakukan investasi • Hanya dpt dilakukan oleh DP yg tlh memiliki invs. pd Saham yg tercatat di BEI paling rendah 10% dari Σ invs. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek 14 Tidak ada pembatasan Dilakukan melalui penawaran umum Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK 13 Tidak ada pembatasan • Memiliki peringkat investment grade* • Dilakukan melalui penawaran umum Efek Beragun Aset (EBA) 12 BATASAN KUANTITATIF PENEMPATAN PADA SATU PIHAK BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVST BATASAN KUALITATIF BATASAN JENIS INVESTASI NO INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (5) a. Menempatkan wakil pd Perusahaan tsb dlm keanggotaan komisaris b. Mendapatkan akses yg tdk terbatas atas seluruh informasi material terkait perusahaan c. Apabila sahamnya tidak melebihi 50% hak-hak tsb di atas wajib diperjanjikan tertulis dg pemegang saham lain perusahaan tsb [POJK 3/2015] BATASAN KHUSUS 90 Perkumpulan ADPI
  • 92. • Jenis-jenis investasi tsb termasuk juga jenis investasi yg menggunakan prinsip syariah (produk perbankan syariah, surat berharga syariah negara, sukuk korporasi, reksa dana syariah, EBA syariah, dana investasi real estate syariah, MTN Syariah) [ POJK 3/2015 Psl 2 (2) dan penjelasannya]. • Ketentuan mengenai batasan kualitatif, batasan kuantitatif, batasan perpihak, dan batasan khusus tsb ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi, dan pembuktiannya mrpk tanggungjawab Pengurus [ POJK 3/2015 Psl 13]. • Apabila terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para Pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi, jumlah investasi pada Pihak hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan menjadi melebihi batasan pd satu Pihak, wajib disesuaikan paling lama 12 bulan, dan dilarang melakukan investasi pd Pihak tsb selama penyesuaian tsb belum selesai [ POJK 3/2015 Psl 12]. • DPPK dpt mengalihkan pengelolaan investasi kpd perusahaan efek yg memiliki ijin sebagai Manajer Investasi, dan wajib menitipkan kekayaan yg dialihkan tsb pd Penerima Titipan yg ditunjuk Pendiri dan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dg Manajer Investasi tsb [ POJK 3/2015 Psl 19]. • Agen Monitoring adalah pihak yg menjalankan fungsi sbg wali amanat, untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dlm investasi MTN [ POJK 3/2015 Penjelasan Psl 9 (6)b]. • REPO adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan [ POJK 3/2015 Psl 1 ayat 13]. • MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) [POJK 3/2015 Psl 1 ayat 12]. • Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaiman diatur dalam UU DP [POJK 3/2015 Psl 1 ayat 17]. Bangunan [POJK 3/2015] 17 • Di Indonesia • Dilengkapi sertifikat hak atas nama Dana Pensiun • Memberikan penghasilan atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan dan/ atau pengelolaan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian di hadapan Notaris dengan harga pasar yg berlaku • Dilarang pd tanah dan/atau bangunan yg sedang diagunkan, dalam sengketa dan/atau diblokir pihak lain Tanah dan/atau 16 BATASAN KHUSUS BATASAN KUANTITATIF PENEMPATAN PADA SATU PIHAK BATASAN KUANTITATIF PER JENIS INVESTASI BATASAN KUALITATIF BATASAN JENIS INVESTASI NO INSTRUMEN & BATASAN INVESTASI DP (6) Dilarang melebihi 20% dari Σ inves- tasi 91 Perkumpulan ADPI
  • 93. BATAS MINIMAL PENEMPATAN INVESTASI PADA SBN • SBN adalah surat berharga yg diterbitkan oleh Pemerintah RI termasuk Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara [POJK 1/2016 Psl 1 butir 2]. • DPPK wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% dari seluruh jumlah investasi DPPK [POJK 1/2016 Psl 2 (1) huruf d]. • POJK 1/2016 mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016 [POJK 1/2016 Psl 7]. • Bagi DPPK yg telah beroperasi sebelum 12 Januari 2016, Pentahapannya sbb: ‐ Paling rendah 20% dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016 [POJK 1/2016 Psl 3 huruf a butir 1]. ‐ Paling rendah 30% dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017 [POJK 1/2016 Psl 3 huruf a butir 2]. • DPPK yg tidak memenuhi ketentuan tsb di atas dikenakan sanksi administratif berupa: ‐ Peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 60 hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan [POJK 1/2016 Psl 5 ayat (1) huruf a, ayat (2)]. ‐ Fit and proper test kembali bagi Pengurus , Dewan Pengawas [POJK 1/2016 Psl 5 ayat (1) huruf b]. ‐ Larangan menjadi Pengurus, Dewan Pengawas pada LKNB [POJK 1/2016 Psl 5 ayat (1) huruf c]. 92 Perkumpulan ADPI
  • 94. Sujat Siswosudarmo PEMENUHAN BATAS MINIMAL PENEMPATAN INVESTASI PADA SBN 1. DPPK dapat memenuhi ketentuan batas minimal penempatan investasi pada SBN dengan menempatkan investasi pada : a. Obligasi dan/atau Sukuk, yang diterbitkan ole BUMN, BUMD, dan/atau Anak Perusahaan BUMN, tercatat di BEI, memiliki peringkat min investment grade, dan penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur (pojk 36/2016 ps 4A) b. Efek Beragun Aset (EBA) yang penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan/atau Anak Perusahaan BUMN, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK, memimiliki peringkat min investment grade, dilakukan melalui penawaran umum. c. Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang tercatat di OJK, penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan/atau Anak Perushaan BUMN. d. Instrumen Investasi selain a,b,c (mis real estate) (pojk 56/2017, ps 4A) 2. Penempatan investasi pada huruf a sampai dengan d yg dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan ketentuan batas min penempatan investasi SBN dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 50% dari batas minimal yang disyaratkan. ( POJK 36/2016 ps. 4A), (pojk 56/2017, ps 4A) 3. Pemenuhan ketentuan memiliki peringkat investment grade dilakukan pada saat dilakukan penempatan investasi. 4. Pembiayaan infrastruktur antara lain pembiayaan sektor transportasi, energi dan kelistrikan, pekerjaan umum, pertanian, perkebunan, perumahan, dan pariwisata [POJK 56/2017 Psl 4a] 93
  • 95. PERINGKAT EFEK Peringkat Jangka Panjang Jangka Pendek Kemampuan Membayar Kembali Surat Hutang INVESTMENT GRADE AAA AA A BBB A1 A2 A3 A4 Tertinggi Sangat Kuat Kuat Memadai NON- INVESTMENT GRADE BB B CCC D B n/a C D Agak Lemah Lemah Sangat Lemah Tidak Mampu (Default) Yg berwenang menentukan Peringkat Efek adalah PT Penilaian Efek Indonesia yg lebih dikenal dengan sebutan Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), didirikan oleh Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Efek Indonesia (KSEI) dan mendapat ijin dari OJK. 94 Perkumpulan ADPI
  • 96. PARAMETER MANAJEMEN RISIKO YG MEMADAI == Parameter memiliki Manajemen Risiko yg memadai paling sedikit mencakup: a. Pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas untuk melakukan fungsi pengurusan dan pengawasan dari Dana Pensiun; b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit risiko; c. Kecukupan proses, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; d. Sistem informasi Manajemen Risiko; dan e. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh [POJK 3/2015 Penjelasan Psl 6 (1) c ] 95 Perkumpulan ADPI
  • 97. PENGERTIAN PIHAK DAN AFILIASI 1. Pihak adalah : orang atau badan usaha yg berbentuk badan hukum maupun yg tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yg mempunyai hubungan Afiliasi [POJK 3/2015 Psl 1 butir 18] . 2. Afiliasi adalah : hubungan di antara Pihak dimana : a. Salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yg juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain; b. Salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah atau komisaris yg memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yg menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain; c. Salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau yg setara dari Pihak lain; atau d. Salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yg meliputi namun tidak terbatas pada : 1) Salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar; 2) Salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yg lain; 3) Salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yg lebih dari 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian; atau 4) Salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambil keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian. [POJK 3/2015 Psl 1 butir 19] 96 Perkumpulan ADPI
  • 98. PILIHAN INVESTASI – PESERTA DPLK • Peserta DPLK dapat mengubah pilihan investasi atas pilihan investasi sebelumnya [PP 77/92 Psl 4 (1) g] • Dalam PDP DPLK harus memuat ketentuan mengenai hak Peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia [PP 77/1992 Psl 4 (1) f ] == 97 Perkumpulan ADPI
  • 99. LARANGAN INVESTASI 1. Tidak satu bagianpun dari kekayaan DP dapat diinvestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Surat Berharga* yg diterbitkan oleh, atau pada Tanah & Bangunan** yg dimiliki atau yg dipergunakan oleh orang atau badan tsb di bawah ini : a. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan; b. Badan Usaha yg lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yg terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan, atau Serikat Kerja yg anggotanya adalah Peserta DP ybs; c. Pejabat atau Direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. PENGECUALIAN * Larangan investasi pada Surat Berharga kepada pihak-pihak tsb pada huruf a, b, c, tidak berlaku apabila Surat Berharga tsb diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia ** Penyewaan Tanah, Bangunan atau harta tetap lainnya kepada pihak-pihak tsb pada huruf a, b, c, hanya dapat dilakukan sepanjang melalui transaksi yg didasarkan pada harga pasar yg berlaku [UU DP Psl 31 (3), Psl 32] 2. DP dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek yg diperdagangkan di BEI, dan instrumen derivatif tsb diperoleh sebagai instrumen yg melekat pada SBN, saham atau obligasi korporasi yg tercatat di Bursa Efek di Indonesia, transaksi derivatif dlm rangka lindung nilai SBN yg berdenominasi mata uang asing [POJK 3/2015 Psl 11 (1)] 4. DP dapat menjual instrumen derivatif yg melekat tsb secara terpisah dari SBN, saham atau obligasi korporasi ybs [POJK 3/2015 Psl 11 (2)] 3. Transaksi derivatif tsb dilakukan dengan counterparty paling rendah memiliki peringkat investment grade [POJK 3/2015 Psl 11 (3)] 98 Perkumpulan ADPI
  • 100. DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN NO Jenis Investasi Dasar Penilaian 1. 2. Surat Berharga Negara (SBN) Obligasi Korporasi • Nilai Pasar (harga penutupan terakhir di BEI). Dlm hal tdk terdapat nilai pasar tsb, menggunakan nilai wajar yg ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yg telah memperoleh ijin usaha dari OJK atau Lembaga Penilaian Harga Efek yg telah diakui secara internasional; atau • Nilai Perolehan, yang diamortisasi dg suku bunga efektif, yaitu dalam hal SBN memiliki nilai penebusan tetap (fixed redemption value) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun. 3. 4. 5. Tabungan Deposito Berjangka Deposito On Call Nilai Nominal 6. 7. Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Nilai Tunai 8. 9. Saham Di Bursa Efek Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek di Bursa Efek Nilai Pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek 10. 11. 12. Penyertaan Langsung Tanah Bangunan [SE OJK 9 tgl 11 April 2016] • Di Indonesia, berdasarkan nilai yg ditetapkan oleh Penilai yg terdaftar di OJK. • Di luar negeri, nilai yang ditetapkan Penilai Independen yg mendapat lisensi dari otoritas setempat. • Dilakukan penilaian paling sedikit satu kali dalam 3 tahun. 99 Perkumpulan ADPI
  • 101. DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN No Jenis Investasi Dasar Penilaian 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Reksa Dana Pasar Uang Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Campuran Reksa Dana Saham Reksa Dana Terproteksi Reksa Dana Dengan Penjaminan Reksa Dana Indek Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas Nilai Aktiva Bersih 21. Reksa Dana yg Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Nilai Pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek 22. Efek Beragun Aset (EBA) Nilai Pasar, (harga penutupan terakhir di BEI), utk Efek Utang yg tercatat di BEI yg ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yg telah memperoleh ijin usaha dari OJK atau Lembaga Penilaian Harga Efek yg telah diakui secara internasional. 23. Dana Investasi Real Estate Berbentuk KIK • Nilai Pasar, untuk yg diperdagangkan di BEI. • Nilai Aktiva Bersih, untuk yg tidak diperdagangkan di BEI. 24. Medium Term Note (MTN) • Nilai Wajar yg di tetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yg tlh memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional. Dlm hal tidak terdapat nlai wajar tsb menggunakan nilai dari Penilai yang terdaftar di OJK; atau • Nilai Perolehan yg diamortisasi dgn suku bunga efektif, yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap, dan di peroleh untuk dipadukan dgn kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun. 25. Repurchase Agreement (REPO) [SE OJK 9 tgl 11 April 2016] Biaya Perolehan Efek yg di amortisasi dengan suku bunga efektif (amortized cost) 100 Perkumpulan ADPI
  • 102. Perkumpulan ADPI FASILITAS PERPAJAKAN • Iuran yg diterima DP baik yg dibayar oleh Pemberi Kerja maupun Pegawai dan penghasilan dari modal yg ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yg ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dikecualikan dari obyek pajak [UU 36/2008 Psl 4 (3) huruf g dan UU DP Psl 49 (2)]. • Hasil investasi berupa : • Untuk mendapatkan pembebasan pajak atas bunga Deposito, Tabungan, SBI, Dana Pensiun terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) dari KPP tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak [KMK 51/2001, PDJP 01/2013] a. Bunga, Diskonto, imbalan dari Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan pada Bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah, Sertifikat Bank Indonesia; b. Bunga, Diskonto, imbalan dari Obligasi, Obligasi Syariah (Sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek di Indonesia; atau c. Deviden dari Saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia Dikecualikan dari Obyek Pajak Penghasilan [PMK 234/2009] 101