Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Direktorat SMI Kementerian Keuangan dalam pengelolaan investasi pemerintah yang optimal. Dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas manajemen investasi oleh Kanwil, perkembangan skema pembiayaan infrastruktur, evaluasi skema penerusan pinjaman, serta langkah-langkah untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi program kredit pemerintah.

1. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN INVESTASI PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Direktorat SMI, 2015
KKPE
KPEN-RP
KUPS
Peningkatan Sinergi Kanwil DJPBN – Dit. SMI Menuju Pengelolaan Investasi yang Optimal
1

2. Layout penyajian
1. Latar belakang pentingnya SLA
2. Evaluasi SLA
3. Latar belakang dan Evaluasi Kredit Program
4. Sekilas Dit SMI
5. Reviu pelaksanaan tugas manajemen investasi oleh Kanwil
6. Perkembangan transformasi kelembagaan investasi (Special
Mission)
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
2

3. ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
Konvensional (SLA)
Alternatif sumber pembiayaan
infrastruktur sesuai tusi Dit SMI
PPP
Keterbatasan SLA:
1. Blm dpt memenuhi gap
sebesar Rp2.834 T
2. Pemerintah menanggung
risiko (kurs dan default)
3. Mekanisme keputusan yang
lama dan birokrasi yang
panjang
4. Menambah beban utang
negara:
Peluang PPP:
1. Banyaknya kantung2 investasi
yg dikuasai Pemr. dan BUMN
namun blm dimaksimalkan
manfaatnya (e.g. PIP: 5.2T,
PT. SMI: 5.4T, PT. PII: 2.1T,
LPEI: 6.5T, dll)
2. Sharing risiko dengan pihak
swasta
3. Governance tanpa melalui
birokrasi yg rumit
4. Market interest rate
5. Prosedur relatif lebih pendek
6. Persiapan proyek lebih
pendek
7. Proyek pd BUMN dgn nilai
relatif kecil
TARGET PERTUMBUHAN
EKONOMI 2015-2019
6-8%
per tahun
PRASYARAT
TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015-2019:
Rp5.452 T
(naik 183% dibandingkan periode 2009-2014 Rp1.923,7 T)
SUMBER
PEMBIAYAAN
PPP
Rp1.090 T
(20%)
APBN+APBD
Rp1.178 T
(22%)
BUMN
Rp350 T (6%)
52% ...???
Rp2.834 T
Total Utang Pemerintah Pusat telah
mencapai Rp2.531 T
Rp5.452 T
Realisasi penerimaan pajak Q1-
2015: Rp198,23 T (15,32% dari
target Rp1.294,26 T)
Total Utang LN
Pressure APBN:
Rasio Utang vs PDB
60%
Batas hutang
Pemr.
PP 23 th 2003
22%
Target
Pemr. KMK-
37/2013
26%
Realisasi
(DJPU
Q1/2015)
KONDISI PEMERINTAH
Alternatif Lain:
• DIRECT LENDING?
• MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND?
GAP
3

4. Kendala Solusi
Mekanisme
Keputusan
1. Panjangnya birokrasi
• Kement. Teknis
• Bappenas
• Kemenkeu (DJPU, BKF, DJPB,
DJA, DJPK)
• DPR, DPRD
• Kemendagri dan Kemenneg
BUMN sbg pembina
Pemda/BUMN
2. Blm ada aturan norma waktu
yang komprehensif
3. Biaya tinggi dr sisi
manajemen/bisnis
• Efisiensi mekanisme
• Menetapkan norma waktu
• Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit
terkait
• Membuat komitmen dengan seluruh
stakeholder
• Penetapan RPMK Penerusan Pinjaman
Kesiapan
Project/
Kegiatan
Realisasi yang lambat
• Pembebasan tanah
• Mekanisme pengadaan dan
kontraktor
• Persetujuan lender
• Evaluasi usulan/rencana penarikan dana
• Penerapan aturan
• Kesiapan dan progress project
• Pengurangan pagu DIPA PP 2014
Manajemen
Resiko
1. Risiko politik
2. Risiko operasi / manajemen
3. Risiko gagal bayar
4. Risiko gagal kegiatan/ proyek
5. Risiko kurs
• Review dari independent consultant/BPKP
• Kesiapan dan progress project
• Mekanisme peringatan dini u/ repayment
(early warning) melalui monitoring
• Enforcement pemotongan DAU/DBH u/
pinjaman Pemda
Restrukturisasi
Utang
Proses restrukturisasi yang berjalan
lambat
• MoU dengan Kementerian BUMN
• KPI manajemen
• Monev unit terkait
• Kerjasama dgn Kejaksaan dan BPKP
• Peningkatan kerja sama antar kementerian
(Kemendagri, KemenPU, BPP-SPAM)
• Mekanisme pengurusan piutang oleh PUPN
Keuntungan SLA
Bagi debitur:
1. Persyaratan mudah
• Tanpa jaminan
• Tdk ada dana
pendamping
2. Jangka waktu lama dan
tingkat bunga rendah
3. Default risk ditanggung
Pemerintah
4. Potensi alih teknologi dan
pengetahuan
Bagi pemerintah:
Monitoring outcome project
oleh berbagai pihak termasuk
lender
EVALUASI SLA
Draft Temuan BPK dalam audit
kinerja SLA (Des 2013) a.l.:
1. Pemerintah belum memiliki
kerangka hukum yang
mengatur mengenai tujuan dan
lingkup penerusan pinjaman
2. Wewewang BUN dalam rangka
manajemen risiko atas
penerusan pinjaman belum
diatur secara memadai
3. Tidak ada kerangka hukum
yang mengatur secara lengkap
dan jelas pihak-pihak yang
terkait dalam perencanaan dan
monev pengelolaan penerusan
pinjaman
4
1
2
3
4

5. Kredit Program Skema Subsidi Bunga
MANFAAT SUBSIDI BUNGA
• Bagi Debitur:
• Memperoleh akses pembiayaan usaha melalui kredit
perbankan
• Menikmati bunga yang ringan untuk meningkatkan
kemampuan usaha
• Bagi Pemerintah:
• Proses penyaluran kredit dilakukan oleh perbankan
sehingga governancenya terjaga
• Risiko gagal bayar ditanggung oleh perbankan
sehingga risiko fiskal di sisi pemerintah rendah
• Mendorong terwujudnya financial inclusion
(keuangan inklusif)
• Mendorong terwujudnya sasaran pemerintah
misalnya ketahanan pangan
• Bagi perbankan:
• Memperoleh keuntungan dari dana yang disalurkan
• Menjaga reputasi karena ikut mendukung program
pemerintah
JENIS SKEMA
1.KKP-E
• Komoditas Tebu
• Komoditas Non Tebu
2.KPEN-RP
• Komoditas Sawit
• Komoditas Karet &
Kakao
3. KPP NAD-NIAS
4. KUPS
5. S-SRG
STAKEHOLDERS
1. Kement. Teknis
• Pertanian
• Kelautan & Perikanan
• Perdagangan
2. Pemda
3. Kemenko Ekon.
4. Kemenkeu
5. Bank Pelaksana
6. Bank Indonesia
7. BPKP
SKEMA SUBSIDI BUNGA
Kendala Usulan
Mekanisme
Penyaluran
Bagi debitur:
1. Proses rekomendasi dr dinas memerlukan
waktu yg lama dan berbiaya.
2. Proses sertifikasi lahan/tanah biayanya mahal
dan prosesnya lama.
Bagi bank:
• Kurang menarik bagi bank pelaksana dr sisi tk.
bunga dan risiko kredit
• Proses rekomendasi dr dinas tidak dapat
dipastikan waktu penyelesaiannya
Bagi Pemerintah:
1. Terjadi overlapping antar skema
2. Penetapan tk.bunga oleh Pemerintah (ranah
kebijakan moneter)
3. Peran Kementerian Teknis blm maksimal misal
dlm penyiapan calon debitur dan
pendampingan debitur.
• Mendorong SOP penerbitan
rekomendasi.
• Meningkatkan koordinasi antar
kementerian, BPN dan Pemda.
• Perlu dikaji skema yg lbh menarik u/
perbankan namun lebih tepat sasaran
• Mendorong SOP penerbitan
rekomendasi.
• Simplifikasi skema
• Mendudukkan kembali kpd konsepsi
dasar keuangan negara
• Peningkatan peran Kement. Teknis
Manajemen
Resiko
Bagi debitur:
• Debitur tetap menanggung hutang walaupun
terjadi gagal panen
Bagi bank:
1. Risiko gagal bayar sektor pertanian tinggi.
2. Proses pembayaran subsidi bunga
memerlukan waktu yang lama
Bagi Pemerintah:
• Risiko subsidi dibayarkan pada debitur diluar
sasaran kredit program
• Mendorong asuransi pertanian
• Mendorong asuransi pertanian
• Mengembangkan aplikasi Sistem
Informasi Kredit Program (SIKP)
• Memasukkan daftar calon debitur yg
direkomendasikan dinas/kement
teknis ke dalam SIKP untuk direkon
Monitoring &
Evaluasi
Bagi debitur:
• Kurangnya pendampingan dr dinas teknis
Bagi bank:
• Petugas bank tidak semuanya memahami
monitoring kemajuan usaha debitur
Bagi Pemerintah:
• Tidak adanya database debitur dan penyaluran
sebagai data awal monitoring dan evaluasi.
• Kementerian Teknis tidak memiliki indikator
pengukuran keberhasilan kredit program.
• Tidak ada instansi Pemerintah yang
mengkoordinir implementasi dan evaluasi KP
• Peningkatan peran Kement. Teknis
• Pendampingan monitoring dr kement.
Teknis
• Menyusun database debitur kredit
program melalui SIKP
• Mendorong Kement. Teknis
menetapkan output/outcome yg
terukur sebagai indikator keberhasilan
program
5

6. SEKILAS DIT SMI DAN KELOLAAN DANA
Profil Piutang Penerusan Pinjaman
(dalam triliun Rp) per 31 Desember 2014
KATEGORI DEBITUR
JUMLAH
SLA/Debitur
HAK TAGIH
PEMERINTAH
TOTAL
TUNGGAKAN
%NPL
BUMN/PERBANKAN 362/88 64,7 15,4 23.8%
BUMD 385/185 4,8 4.1 85.4%
PEMDA 222/130 1,2 0.6 50.0%
KOPERASI/PROYEK 32/19 0.1 0.1 100.00%
Grand Total 1001/422 70.8 20,2 28.53%
Profil Kredit Program
• Pemberian pinjaman (dana APBN dlm triliun)
Skema
Jml
perj/debitur
HAK TAGIH
PEMERINTAH TUNGGAKAN %NPL
KUMK 22/22 2.65 - -
• Subsidi Bunga dan Penjaminan (dana perbankan dlm triliun)
Skema Jml debitur Realisasi DIPA
Subsidi
Penyaluran Outs.
Subsidi Bunga 108rb 1.2 12.2 7.6
Peningkatan pertumbuhan
ekonomi melalui:
 Perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma
dan standar
 pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi
dlm bidang:
 Pinjaman dan penerusan
pinjaman kpd BUMN,
BUMD/Pemda
 Dana investasi kpd BIP
 Kredit program
Tugas Utama
Penguatan Sinergi dengan Kanwil DJPBN
Sebagian
dilaksanakan
oleh Kanwil
6

7. Evaluasi pelaksanaan tusi Kanwil terkait manajemen investasi
No. Tugas &
Fungsi yang
didelegasikan
Evalu-
asi
SOP Progress Kendala Solusi
Rekonsiliasi
kewajiban debitur
atas pinjaman
RDI/PRD
√ ada  Jumlah pinjaman yang telah direkonsiliasi Kanwil telah
mendekati 100%
 Telah menjadi IKU kanwil
 Telah dianggarkan di DIPA Kanwil
 Ketersediaan anggaran di Kanwil
msh kurang
 Msh kurangnya bimtek
perhitungan pinjaman
 Pelaksanaan kegiatan hanya 2x
setahun
 Koordinasi antara
Dit. SMI, Kanwil
dan Setditjen
terkait pendanaan
 Penyusunan/penye
mpurnaan juknis
 Peningkatan
pelaksanaan
bimtek manajemen
investasi
 Pemanfaatan SIKP
u/ perhitungan
subsidi bunga
 Desain ulang
kegiatan bimtek
penerusan
pinjaman dan
kredit program
oleh Kanwil
Monitoring
pinjaman
Pemda/BUMD
√ ada  Untuk Tahun 2013-2014, yang didelegasikan adalah
monitoring pencapaian target Business plan PDAM yg telah
mengikuti restrukturisasi
 Seluruh Kanwil yg mndptkan penugasan monev PDAM
ditargetkan mengirimkan laporan tgl 10 Oktober 2014
 Masih perlu penyempurnaan
juknis
 Perlu ditingkatkan u/ monev lain
spt debt swap dan usulan
penjaminan / subsidi bunga PDAM
Monitoring
Pinjaman
BUMN/PT
√ ada  Tahun 2012 monitoring pada PT Semen Baturaja dan
PT.Pertani
 Tahun 2013 dilakukan monitoring pada 4 BUMN (PTPN VI,
PT.PIM, Perum PPS & PT LEN)
 Tahun 2014 monitoring pada 5 BUMN (PTPN VI, PT Mega
Eltra, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Baturaja, PG Rajawali II)
di 4 Kanwil (Jambi, DKI Jkt, Sumsel, Jabar)
 Tahun 2015 akan dilakukan monev pasca restruk pada 7
BUMN, mulai Mei 2015 (PTPN I, PTPN VI, PTPN VIII, PT. LEN,
PT Semen Baturaja, Perum Perindo, dan PT Mega Eltra)
 Dlm rangka percepatan realisasi DIPA Penerusan Pinjaman,
tahun ini juga akan diadakan monev masa pembangunan
pada proyek-proyek PT. PLN di wilayah Kanwil Sumut, Jabar,
DKI Jakarta, NAD, Sumsel, Jateng, Jatim, Kalbar dan Maluku
 Blm adanya juknis yg memadai
Verifikasi
perhitungan
subsidi bunga
Kredit Program
ada  Tahun 2011 melakukan verifikasi tagihan subsidi bunga dari
BPD, namun selanjutnya tdk berjalan karena blm adanya
perangkat dukungan yang memadai
 Saat ini tugas verifikasi subsidi telah dialihkan ke KPPN
Investasi dan sedang dikembangkan aplikasi penghitungan
subsidi
 Blm adanya tools/aplikasi
perhitungan subsidi
 Blm dilakukan sosialisasi kepada
BPD terkait agar menagihkan
subsidi melalui Kanwil
Bimbingan teknis
penerusan
pinjaman dan
kredit program
ada  Tahun 2012, kajian efektifitas KP skema subsidi bunga di 5
Kanwil
 Tahun 2013, kajian efektifitas dan hasil dari KUR di 7 Kanwil
 Perumusan program/kegiatan msh
blm komprehensif dan sistematis
Dasar hukum: PMK 169/2012 dan Perdirjen 8/2011
1
2
3
4
5
7

8. Pendelegasian Sebagian Tusi SMI pada Kanwil DJPBN
terkait Pinjaman PDAM
8
• Penyempurnaan tata kerja monev restrukturisasi utang PDAM
• Penyempurnaan data kinerja pembayaran kembali (kewajiban rekonsiliasi bagi PDAM
lunas cukup via email atau sarana pengiriman lainnya)
• Perlunya web Dit. SMI yang dapat menampilkan informasi terbaru tentang profil PDAM
sebagai panduan bagi Kanwil dalam melaksanakan monev restrukturisasi utang PDAM
• Bimtek penerusan pinjaman, restrukturisasi dan kredit program
Action
Plan
 Monev Restrukturisasi
Utang PDAM 2014 oleh 22
Kanwil.
 Rekonsiliasi outstanding
pinjaman Pemda dan BUMD
per 31 Desember 2014
dilaksanakan oleh 33 Kanwil
 13 Kanwil tepat waktu
 9 Kanwil lainnya terlambat.
 31 Kanwil telah melaksanakan
rekonsiliasi dengan kehadiran
sebesar 100%
 2 Kanwil belum
menyampaikan laporan
pelaksanaan rekonsiliasi
(kanwil papua dan maluku)

9. 9
1. Penguatan tusi kanwil sebagai pembinaan kepada BUMD dalam rangka peningkatan kinerja manajemen
PDAM. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk forum komunikasi dengan melibatkan
Pemda selaku pemilik PDAM, BPKP Perwakilan dan SKPD Teknis terkait kepada seluruh PDAM di wilayah
kerja Kanwil masing-masing. (Penilaian PDAM berdasarkan audit kinerja BPKP dan BPPSPAM
2. Pemeringkatan kualitas laporan pendelegasian wewenang yang telah disusun Kanwil (ketepatan waktu,
kelengkapan data, kontinuitas dan validitas data)
3. Peningkatan koordinasi antara Kanwil DJPbn dengan Kanwil DJKN dalam rangka monev terhadap 28 PDAM
yang pengurusan utangnya telah diserahkan ke PUPN
4. Peningkatan peran kanwil dalam penyampaian informasi ke PDAM dan pihak terkait tentang
perkembangan proses penyelesaian restrukturisasi atas permohonan 62 PDAM
5. Bimtek yang akan dilaksanakan oleh Kanwil DJPB sebagai konseling pendampingan dalam hal stake holder
mengalami permasalahan terkait penerusan pinjaman, proses restrukturisasi dan kredit program
6. Upaya penyelesaian utang PDAM dengan pelaksanaan opsi pertukaran utang menjadi penyertaan modal
pemerintah kepada PDAM (Debt Swap to Equity) yang tidak mampu membayar utang pokok. Kanwil DJPBn
dapat berperan sebagai perwakilan pemerintah selaku salah satu pemilik modal PDAM (sedang dalam
proses kajian)
UMPAN Balik / Tindak Lanjut

10. LATAR BELAKANG TRANSFORMASI KELEMBAGAAN INVESTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Overview Fungsi Treasuri
FUNGSI
2
4
3
1
Disbursment and
Receipt (DR)
4 FUNGSI
INISIATIF STRATEGIS
Special Mission (SM)
Liquidity
Management (LM)
Accounting and
Reporting (AR)
Berdasarkan KMK No.36/KMK.01/2014
tentang Cetak Biru Program Transformasi
Kelembagaan Kemenkeu Tahun 2014-
2025, DJPB berperan aktif untuk
mendorong 4 dari 7 Fungsi Treasury
Additional developmental tasks taken on by the
Ministry of Finance
Evaluasi Mckinsey:
“Fragmented. Small investment management units
spread across different directorate-generals; no clear
overall vision.”
Tujuan penataan kelembagaan special mission:
 Memperluas tujuan, aspirasi dan strategi
perangkat special mission
 Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan
dan struktur hukum yang jelas
 Menempatkan proses special mission yang tepat
10

11. TERIMA KASIH
11