SlideShare a Scribd company logo

Sosialisasi bpjs

•Download as PPTX, PDF•
•
H
Hety Byan
1 of 56
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS KESEHATAN Unit Kerja PT. Askes Indonesia (Persero) Jl. Letjen. Soeprapto - Cempaka Putih Jakarta Pusat, Indonesia - 10510PT. Askes (Persero)
PT. Askes (Persero) SOSIALISASI BPJS Pengantar Kepesertaan Iuran Manfaat Jaminan Kesehatan Koordinasi Manfaat Fasilitas Kesehatan Alur Pelayanan
PT. Askes (Persero) PENGANTAR I
4 KONDISI SAAT INI • Tenaga kerja swasta; • PNS/Pensiunan/PK/ Veteran & Kel; • Tabungan asuransi PNS; • TNI/POLRI/PNS Kemenhan & Kel. JAMSOSTEK ASKES TASPEN ASABRI  Jaminan sosial baru mencakup sebagian kecil masyarakat  Belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai Perlu SJSN Sikronisasikan berbagai bentuk jaminan sosial Menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta BPJS
 Resiko terkena penyakit bisa kapan saja  Biaya pengobatan sulit diprediksi  Asuransi belum membudaya  short sight, tidak mampu membayar, tidak adil membayar  Belum adanya sistim yg mengatur solidaritas nasional  Pembiayaan kesehatan meningkat dari waktu kewaktu, akibat adanya  Double burden (penyakit infeksi, penyakit degeneratif, dan penyakit akibat gaya hidup)  Supply Induced Demand  Perkembangan teknologi kedokteran  Masih banyak masyarakat menggunakan pembiayaan langsung dan tunai ( fee for services)  prospect paymnt
6 Health Insurance Specialist 66 UUD 45 Pasal 34 ayat 2 UUD 45 Pasal 28 H ayat 3 Konvensi ILO 102/1952 UU 40/2004 SJSN Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR YANG LAYAK Pemerintah wajib tingkatkan kesejahteraan masy. & kembangkan sistem jaminan sosial 9 Perlindungan dasar : kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin , hari tua, meinggal , pensiun, tunjangan keluarga & pengangguran AMANAT KONSTITUSI  HAK RAKYAT DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH !!! 6 JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Health Insurance Specialist PEMBENTUKAN BADAN PEYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UU nomor 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional Program jaminan sosial : Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian Diawali dengan program jaminan kesehatan (penjelasan psl 14 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
8 PT TASPEN PT TASPEN PT ASKES PT Jamsostek BPJS Kes Jkes PT ASABRI PT ASABRI 1 Juli 2015 20291 Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan JKK, Jkem, JHT, JP BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenaga kerjaan Kemkes Kemhan TNI, POLRI Jamkesmas
DASAR HUKUM 1. UU nomor 40 Tahun 2004 : SJSN 2. UU nomor 24 Tahun 2011 : BPJS 3. PP No. 101 Tahun 2012 : Penerima Bantuan Iuran (PBI)Jaminan Kesehatan 4. PERPRES RI No. 12 Tahun 2013 : Jaminan Kesehatan
PT. Askes (Persero) Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta 9 Prinsip Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 5 Program Kemanusiaan Manfaat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3 Azas Sistem Jaminan Sosial Nasional
11 BPDPK PHB PT ASKES BPJS KESEHATAN Tahun 1968 Keppres 230/1968 Peserta : PNS, P Pensiun Sistem : Reimbursement Tahun 1984 PP 23/1984 Peserta : PNS, Penerima Pensiun Veteran, Pensiunan TNI/POLRI Sistem: Managed Care Tahun 1992 PP 69/1991 dan PP 6/1992 Peserta : PNS dan Penerima Pensiun Veteran, Pensiunan TNI/POLRI dan Badan Usaha Lainnya Sistem : Managed Care Tahun 2014 UU 24 tahun 2011 Peserta : Peserta Askes, Jamkesmas, TNI/POLRI, Jamsostek dan seluruh masyarakat Sistem : Managed Care Menkes 1966-1978 Prof Dr GA Siwabessy Cita-cita: PERJALANAN SEJARAH ASKES ASURANSI KESEHATAN BAGI RAKYAT SEMESTA
PT. Askes (Persero) ASKES 2013 2014 - 2019 PERTANYAANNYA: SIAPAKAH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN? Jawabannya: PT Askes (Persero) yang BERTRANSFORMASI Menjadi BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2014 CAKUPAN SEMESTA 2019 Badan Hukum PRIVATE Di bawah Menteri BUMN Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI + Prts Kem + Vet Badan Hukum PUBLIK Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA
PT. Askes (Persero) KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN II
Pengertian Peserta & Manfaat • Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran •Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya
PT. Askes (Persero) Peserta Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Peserta Jaminan Kesehatan 1. PNS (Pusat & Daerah) 2. TNI 3. POLRI 4. Pejabat Negara 5. Pegawai Pemerintah Non PNS 6. Pegawai Swasta 7. Tidak termasuk 1-6 1. Investor 2. Pemberi Kerja 3. Penerima Pensiun 4. Veteran 5. Perintis K 6. Tidak termasuk 1-5 Kepesertaan Bersifat Wajib
PT. Askes (Persero) Anggota Keluarga Isteri/Suami yang sah dari peserta Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta Belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri Belum berusia 21 th atau belum berusia 25 th yang masih melanjutkan pendidikan formal Peserta Jaminan Kesehatan
1.Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang. 2.Peserta yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan.
PT. Askes (Persero) Peserta Bukan PBI PHK/Cacat Total Tetap Tidak bekerja kembali dan tidak mampu bayar iuran (6 bulan) PBI Bekerja kembali (6 bulan) Perpanjang status kepesertaan dan bayar iuran PHK dan Cacat Total Tetap
Pentahapan Pendaftaran Peserta Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan scr bertahap---mencakup seluruh penduduk – sejak tanggal 1 Januari 2014 kewajiban mendaftar bagi pemberi kerja pada Badan Usaha paling lambat sampai dengan tanggal 1 Januari 2015. – sejak tanggal 1 Januari 2014 kewajiban mendaftar bagi seluruh pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja paling lambat sampai dengan tanggal 1 Januari 2019.
PT. Askes (Persero) Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan • PBI (Jamkesmas) • TNI/POLRI dan Pensiunan • PNS & Pensiunan • JPK JAMSOSTEK Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 Tahap Selanjutnya
PETA JALAN KEPESERTAAN 20% 50% 75% 100% 20% 50% 75% 100% 10% 30% 50% 70% 100% 100% `Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 USAHA BESAR 20% 50% 75% 100% USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100% USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100% USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100% Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan B S K 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 96 juta PBI 10/03/2015 21
BENTUK IDENTITAS KEPESERTAAN
PT. Askes (Persero) IURAN III
Pengertian Gaji/Upah Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurutsuatu perjanjiankerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Pengertian Iuran Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/ atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan dll.
PT. Askes (Persero) • Dibayar oleh pemerintahPBI • Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Pekerja Penerima Upah • Dibayar oleh peserta yang bersangkutan Pekerja Bukan Penerima Upah IURAN KLS III : Rp 25,500,- II : Rp 42,500,- I : Rp 59,500,- KLS III : Rp 19.225,- PNS: 3% + 2 % BU : 4% + 0,5% 4% + 1% (JULI 15) Catatan: Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp 4.725.000,-) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing-masing kabupaten
BESARAN IURAN NON PBI SARARAN PESERTA PROSENTASE UPAH KONTRIBUSI Keterangan PNS/TNI/POLRI/PEN SIUNAN 5% 2% OLEH PNS/TNI/POLRI/PENSIU NAN 3% OLEH PEMERINTAH DARI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PEKERJA PENERIMA UPAH 4,5 % 5% 4% PEMBERI KERJA DAN 0,5% PEKERJA PER 1 JULI 2015 4% PEMBERI KERJA DAN 1% PEKERJA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH NILAI NOMINAL 1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,- 1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1 27 Catatan: Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp 4.725.000,-) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing-masing kabupaten
PTKPK1 (2.362.500) KelasI 4% 0.50% BatasMax2xPTKP 4,725,000 189,000 37,800 23,625 4,725 KelasII BatasMax1,5xPTKP 3,543,750 141,750 28,350 17,719 3,544 UMP 1,600,000 64,000 12,800 8,000 1,600 PEMBERIKERJA PMPM PEKERJA PMPMKATEGORI ILUSTRASI PERHITUNGAN PREMI • Peserta yang mendaftar pada tanggal 1 sd 31 bulan berjalan maka iurannya hanya berlaku sampai dengan akhir bulan • Peserta harus membayar lagi untuk manfaat bulan berikutnya. Sesuai rancangan perubahan perpres JK
PT. Askes (Persero) PEMBAYARAN IURAN Bagi Pekerja Penerima Upah Non Pemerintah • Badan Usaha dan badan lainnya mendaftarkan langsung kepada BPJS Kesehatan • Mengisi formulir di Kantor BPJS Kesehatan • Pembayaran ke Bank persepsi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (transfer) • Pembayaran iuran bulanan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan melalui bank persepsi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. • Iuran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.
LAIN-LAIN • TAMBAHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA YANG MEMILIKI ANGGOTA KELUARGA LEBIH DARI 5 (LIMA ) ORANG » Iuran Jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dibayar oleh peserta » Besar iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah peserta pekerja penerima upah per orang per bulan • Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan. • Bagi peserta korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tetap mendapatkan hak jaminan kesehatannya.Apabila peserta yang terkena PHK telah kembali bekerja wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran.
PT. Askes (Persero) MANFAAT JAMINAN KESEHATAN IV
32 KEDEPAN STANDAR: • Sesuai Kebutuhan Medis • Komprehensif: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Psl 22 ayat 1) • Cost Sharing hanya utk cegah penyalahgunaan (Psl 22 ayat 2) SAAT INI SANGAT BERVARIASI: • Ada yg kurang memenuhi kebutuhan medis dasar, ada yg melebihi kebutuhan medis dasar. Ada yg parsial, ada yg komprehensif. • Cost sharing/excess claim besar • Utilisasi review & case management blm optimal ?
PT. Askes (Persero) Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikiasi medis yang diperlukan 1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan 2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL) Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri
 Administrasi pelayanan termasuk pemberian rujukan;  Pelayanan promotif dan preventif;  pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;  Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;  Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;  Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;  Ambulan  Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;  Gula Darah Sewaktu  pemeriksaan darah sederhana (Hemoglobin, apusan darah tepi, trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit, golongan darah, laju endap darah, malaria)  urin sederhana (warna, berat jenis, kejernihan, pH, leukosit, eritrosit),  feses sederhana (benzidin test, mikroskopik cacing),  Menjalankan PRB dan Prolanis  Menjalankan 4 Fungsi Penguatan Primer Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama Cakupan Pelayanan
 Pelayanan Gigi; 1) administrasi pelayanan 2) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis 3) premedikasi 4) kegawatdaruratan oro-dental 5) pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi) 6) pencabutan gigi permanen tanpa penyulit 7) obat pasca ekstraksi 8) tumpatan komposit/GIC 9) odontektomi sederhana 10)pelayanan gigi lain yang dapat dilakukan di faskes tingkat pertama 11)Pembuatan gigi palsu (prothesa gigi) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama Cakupan Pelayanan
Pelayanan rawat inap tingkat pertama mencakup: a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED; d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan e. pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi Fasilitas Kesehatan dan/atau kebutuhan medis. PT. Askes (Persero) Cakupan Pelayanan *PERMENKES tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
PT. Askes (Persero) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin 1. Rawat Jalan yang Meliputi: a) Administrasi pelayanan; b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis; d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; e) Pelayanan alat kesehatan implan; f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; g) Rehabilitasi medis; h) Pelayanan darah; i) Pelayanan kedokteran forensik; dan j) Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan. 2. Rawat Inap yang Meliputi: a) Perawatan inap non intensif; dan b) Perawatan inap di ruang intensif.
PT. Askes (Persero) Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Kelas I dan II Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas I, II dan III Bukan Pekerja Kelas I, II dan III Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Kelas III Orang Tidak Mampu Kelas III Manfaat Akomodasi (Pasal 23 PERRES 12/2013)
PT. Askes (Persero) Manfaat Akomodasi a. Ruang Perawatan Kelas III bagi: • Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan • Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. b. Ruang Perawatan Kelas II bagi: • Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; • Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; • Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; • Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; • Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan • Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II;
PT. Askes (Persero) Manfaat Akomodasi c. Ruang Perawatan Kelas I bagi: • Pejabat Negara dan anggota keluarganya; • Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; • Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; • Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; • Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; • Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya; • Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan • Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
PENINGKATAN KELAS PERAWATAN 1) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya.
PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
PT. Askes (Persero) KOORDINASI MANFAAT V
• Perpres No 12 Tahun 2013 PS 27 Landasan Hukum 1) Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. (2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat melakukan koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan.
PT. Askes (Persero) Koordinasi Manfaat Manfaat Tambahan Pelkes Lain yang ditetapkan oleh Menteri Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan Pelkes Tingkat Pertama BPJS KESEHATAN ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL Coordination of Benefit (COB)
PT. Askes (Persero) FASILITAS KESEHATAN VI
49 KEDEPAN JUMLAH MENCUKUPI KUALITAS MEMADAI • Faskes pemerintah & swasta (Ps 23 : 1) • Ada kompensasi bila faskes tak tersedia (Ps 23:3) • Kelas standar (Ps 23: 4) SAAT INI SANGAT BERVARIASI: • Ada yg hanya sampai PPK II kab, ada yg sampai PPK III Propinsi tapi ada yg sampai luar negeri. Ada yg melibatkan PPK Swasta disemua jenjang, ada yg hanya PPK Pemerintah • Ada yg memenuhi prinsip portabilitas, ada yang tidak ?
PT. Askes (Persero) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan • memenuhi persyaratan (credentialing) • wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah • memenuhi persyaratan (credentialing) • dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik swasta
FASKES TINGKAT PERTAMA Puskesmas beserta JEJARINGNYA; Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek, laboratorium, bidan, perawat); Praktik dokter gigi beserta jejaringnya; Klinik pratama beserta jejaringnya; Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta jejaringnya Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara ASKES BPJS KESEHATAN
FASKES TINGKAT LANJUTAN 1. RS RUJUKAN NASIONAL (KANKER DHARMAIS, JANTUNG HARAPAN KITA, RSAB) 2. RS PEMERINTAH TIPE A,B,C,D 3. RS KHUSUS JIWA, MATA, PARU,KUSTA 4. RS TNI/POLRI 5. RS SWASTA KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
PT. Askes (Persero) ALUR PELAYANAN VII
PT. Askes (Persero) Peserta Faskes Primer Rumah SakitEmergency Rujuk / Rujuk Balik Klaim BPJS Branch Office Alur Pelayanan Kesehatan
Validasi Peserta Peserta Aplikasi Melakukan Pencarian Data Aplikasi Menampilkan Jenis Kepesertaan Berhak Atas Pelayanan ? Ya Entry Pelayanan Penerbitan SJP Ada ? Tidak Ya 1. Nomor NIK 2. NOKA LAMA 3. NIP/NRP 4. Noka BPJS Tidak Database BPJS Peserta 55
PT. Askes (Persero) Terima Kasih

Recommended

Bahan paparan jkn
Bahan paparan jknBahan paparan jkn
Bahan paparan jknKlinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS Kesehatan
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS KesehatanForum SDM Bali Komunitas SDM BPJS Kesehatan
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS KesehatanGunawan Wicaksono
 
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...Edi Kusmiadi
 
Sosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS KesehatanSosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS KesehatanIlham Ismail
 
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copyPalComTech
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS KesehatanBuku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Ihm Sheva Hambuako
 

Recommended

Bahan paparan jkn
Bahan paparan jknBahan paparan jkn
Bahan paparan jknKlinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS Kesehatan
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS KesehatanForum SDM Bali Komunitas SDM BPJS Kesehatan
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS KesehatanGunawan Wicaksono
 
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...Edi Kusmiadi
 
Sosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS KesehatanSosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS KesehatanIlham Ismail
 
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copyPalComTech
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS KesehatanBuku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Ihm Sheva Hambuako
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanNur Fuad
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppuGunawan Wicaksono
 
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...PT. Trinity Auto
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatancasamateo
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalMuh Saleh
 
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanForum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanGunawan Wicaksono
 
Pengertian bpjs
Pengertian bpjsPengertian bpjs
Pengertian bpjsprayoga945
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruPT. Trinity Auto
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015BPJS Kesehatan RI
 
BPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
BPJS Kesehatan bagi Karyawan PerusahaanBPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
BPJS Kesehatan bagi Karyawan PerusahaanRimbun Job Agency - Indonesian Recruitment Company
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanPutri Marlina
 
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014aditiakbn
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanAdi Ardianto
 
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasar
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasarSosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasar
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasarGunawan Wicaksono
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016indahamoyy
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanIlham Ismail
 
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanMateri CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanGunawan Wicaksono
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahHety Byan
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
 
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Dokter Tekno
 
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONALBPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONALfirii JB
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanMuh Saleh
 

More Related Content

What's hot

Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanNur Fuad
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppuGunawan Wicaksono
 
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...PT. Trinity Auto
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatancasamateo
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalMuh Saleh
 
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanForum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanGunawan Wicaksono
 
Pengertian bpjs
Pengertian bpjsPengertian bpjs
Pengertian bpjsprayoga945
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruPT. Trinity Auto
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015BPJS Kesehatan RI
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanPutri Marlina
 
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014aditiakbn
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanAdi Ardianto
 
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasar
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasarSosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasar
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasarGunawan Wicaksono
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016indahamoyy
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanIlham Ismail
 
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanMateri CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanGunawan Wicaksono
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahHety Byan
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
 
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Dokter Tekno
 

What's hot (20)

Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
 
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional
 
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanForum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
 
Pengertian bpjs
Pengertian bpjsPengertian bpjs
Pengertian bpjs
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
 
BPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
BPJS Kesehatan bagi Karyawan PerusahaanBPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
BPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatan
 
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasar
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasarSosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasar
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasar
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
 
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanMateri CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
 

Similar to Sosialisasi bpjs

BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONALBPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONALfirii JB
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanMuh Saleh
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan dan implementasinya
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan dan implementasinyaMateri Sosialisasi BPJS Kesehatan dan implementasinya
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan dan implementasinyaNodd Nittong
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMasykurRahmat
 
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjsVery Afrizal
 
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxPeran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxbimaachmad1
 
Jkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatanJkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatanjagiyanti
 
Sejarah singkat pt askes
Sejarah singkat pt askesSejarah singkat pt askes
Sejarah singkat pt askesHery Purnomo
 
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.pptmateri-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.pptGunawan W
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuParoki St Paulus Pekanbaru
 
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaThreat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaEkaputra Sananto
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxluckyhtahalele
 
Kendala implementasi JKN-BPJS
Kendala implementasi JKN-BPJSKendala implementasi JKN-BPJS
Kendala implementasi JKN-BPJSHeri Irawan,S.E
 
Tanya jawab seputar bpjs kesehatan
Tanya jawab seputar bpjs kesehatanTanya jawab seputar bpjs kesehatan
Tanya jawab seputar bpjs kesehatanbudhi mp
 

Similar to Sosialisasi bpjs (20)

BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONALBPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS Kesehatan
 
Asuransi kesehatan pns
Asuransi kesehatan pnsAsuransi kesehatan pns
Asuransi kesehatan pns
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan dan implementasinya
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan dan implementasinyaMateri Sosialisasi BPJS Kesehatan dan implementasinya
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan dan implementasinya
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
 
Bpjsfc 130324213903-phpapp01
Bpjsfc 130324213903-phpapp01Bpjsfc 130324213903-phpapp01
Bpjsfc 130324213903-phpapp01
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
 
sjsn_riza_bambang.ppt
sjsn_riza_bambang.pptsjsn_riza_bambang.ppt
sjsn_riza_bambang.ppt
 
SOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.pptSOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.ppt
 
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxPeran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
 
Jkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatanJkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatan
 
Sejarah singkat pt askes
Sejarah singkat pt askesSejarah singkat pt askes
Sejarah singkat pt askes
 
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.pptmateri-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
 
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaThreat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
 
Kendala implementasi JKN-BPJS
Kendala implementasi JKN-BPJSKendala implementasi JKN-BPJS
Kendala implementasi JKN-BPJS
 
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
 
Tanya jawab seputar bpjs kesehatan
Tanya jawab seputar bpjs kesehatanTanya jawab seputar bpjs kesehatan
Tanya jawab seputar bpjs kesehatan
 

Sosialisasi bpjs

  • 1. PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS KESEHATAN Unit Kerja PT. Askes Indonesia (Persero) Jl. Letjen. Soeprapto - Cempaka Putih Jakarta Pusat, Indonesia - 10510PT. Askes (Persero)
  • 2. PT. Askes (Persero) SOSIALISASI BPJS Pengantar Kepesertaan Iuran Manfaat Jaminan Kesehatan Koordinasi Manfaat Fasilitas Kesehatan Alur Pelayanan
  • 4. 4 KONDISI SAAT INI • Tenaga kerja swasta; • PNS/Pensiunan/PK/ Veteran & Kel; • Tabungan asuransi PNS; • TNI/POLRI/PNS Kemenhan & Kel. JAMSOSTEK ASKES TASPEN ASABRI  Jaminan sosial baru mencakup sebagian kecil masyarakat  Belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai Perlu SJSN Sikronisasikan berbagai bentuk jaminan sosial Menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta BPJS
  • 5.  Resiko terkena penyakit bisa kapan saja  Biaya pengobatan sulit diprediksi  Asuransi belum membudaya  short sight, tidak mampu membayar, tidak adil membayar  Belum adanya sistim yg mengatur solidaritas nasional  Pembiayaan kesehatan meningkat dari waktu kewaktu, akibat adanya  Double burden (penyakit infeksi, penyakit degeneratif, dan penyakit akibat gaya hidup)  Supply Induced Demand  Perkembangan teknologi kedokteran  Masih banyak masyarakat menggunakan pembiayaan langsung dan tunai ( fee for services)  prospect paymnt
  • 6. 6 Health Insurance Specialist 66 UUD 45 Pasal 34 ayat 2 UUD 45 Pasal 28 H ayat 3 Konvensi ILO 102/1952 UU 40/2004 SJSN Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR YANG LAYAK Pemerintah wajib tingkatkan kesejahteraan masy. & kembangkan sistem jaminan sosial 9 Perlindungan dasar : kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin , hari tua, meinggal , pensiun, tunjangan keluarga & pengangguran AMANAT KONSTITUSI  HAK RAKYAT DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH !!! 6 JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  • 7. Health Insurance Specialist PEMBENTUKAN BADAN PEYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UU nomor 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional Program jaminan sosial : Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian Diawali dengan program jaminan kesehatan (penjelasan psl 14 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  • 8. 8 PT TASPEN PT TASPEN PT ASKES PT Jamsostek BPJS Kes Jkes PT ASABRI PT ASABRI 1 Juli 2015 20291 Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan JKK, Jkem, JHT, JP BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenaga kerjaan Kemkes Kemhan TNI, POLRI Jamkesmas
  • 9. DASAR HUKUM 1. UU nomor 40 Tahun 2004 : SJSN 2. UU nomor 24 Tahun 2011 : BPJS 3. PP No. 101 Tahun 2012 : Penerima Bantuan Iuran (PBI)Jaminan Kesehatan 4. PERPRES RI No. 12 Tahun 2013 : Jaminan Kesehatan
  • 10. PT. Askes (Persero) Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta 9 Prinsip Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 5 Program Kemanusiaan Manfaat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3 Azas Sistem Jaminan Sosial Nasional
  • 11. 11 BPDPK PHB PT ASKES BPJS KESEHATAN Tahun 1968 Keppres 230/1968 Peserta : PNS, P Pensiun Sistem : Reimbursement Tahun 1984 PP 23/1984 Peserta : PNS, Penerima Pensiun Veteran, Pensiunan TNI/POLRI Sistem: Managed Care Tahun 1992 PP 69/1991 dan PP 6/1992 Peserta : PNS dan Penerima Pensiun Veteran, Pensiunan TNI/POLRI dan Badan Usaha Lainnya Sistem : Managed Care Tahun 2014 UU 24 tahun 2011 Peserta : Peserta Askes, Jamkesmas, TNI/POLRI, Jamsostek dan seluruh masyarakat Sistem : Managed Care Menkes 1966-1978 Prof Dr GA Siwabessy Cita-cita: PERJALANAN SEJARAH ASKES ASURANSI KESEHATAN BAGI RAKYAT SEMESTA
  • 12. PT. Askes (Persero) ASKES 2013 2014 - 2019 PERTANYAANNYA: SIAPAKAH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN? Jawabannya: PT Askes (Persero) yang BERTRANSFORMASI Menjadi BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2014 CAKUPAN SEMESTA 2019 Badan Hukum PRIVATE Di bawah Menteri BUMN Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI + Prts Kem + Vet Badan Hukum PUBLIK Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA
  • 13. PT. Askes (Persero) KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN II
  • 14. Pengertian Peserta & Manfaat • Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran •Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya
  • 15. PT. Askes (Persero) Peserta Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Peserta Jaminan Kesehatan 1. PNS (Pusat & Daerah) 2. TNI 3. POLRI 4. Pejabat Negara 5. Pegawai Pemerintah Non PNS 6. Pegawai Swasta 7. Tidak termasuk 1-6 1. Investor 2. Pemberi Kerja 3. Penerima Pensiun 4. Veteran 5. Perintis K 6. Tidak termasuk 1-5 Kepesertaan Bersifat Wajib
  • 16. PT. Askes (Persero) Anggota Keluarga Isteri/Suami yang sah dari peserta Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta Belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri Belum berusia 21 th atau belum berusia 25 th yang masih melanjutkan pendidikan formal Peserta Jaminan Kesehatan
  • 17. 1.Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang. 2.Peserta yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan.
  • 18. PT. Askes (Persero) Peserta Bukan PBI PHK/Cacat Total Tetap Tidak bekerja kembali dan tidak mampu bayar iuran (6 bulan) PBI Bekerja kembali (6 bulan) Perpanjang status kepesertaan dan bayar iuran PHK dan Cacat Total Tetap
  • 19. Pentahapan Pendaftaran Peserta Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan scr bertahap---mencakup seluruh penduduk – sejak tanggal 1 Januari 2014 kewajiban mendaftar bagi pemberi kerja pada Badan Usaha paling lambat sampai dengan tanggal 1 Januari 2015. – sejak tanggal 1 Januari 2014 kewajiban mendaftar bagi seluruh pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja paling lambat sampai dengan tanggal 1 Januari 2019.
  • 20. PT. Askes (Persero) Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan • PBI (Jamkesmas) • TNI/POLRI dan Pensiunan • PNS & Pensiunan • JPK JAMSOSTEK Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 Tahap Selanjutnya
  • 21. PETA JALAN KEPESERTAAN 20% 50% 75% 100% 20% 50% 75% 100% 10% 30% 50% 70% 100% 100% `Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 USAHA BESAR 20% 50% 75% 100% USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100% USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100% USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100% Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan B S K 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 96 juta PBI 10/03/2015 21
  • 24. Pengertian Gaji/Upah Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurutsuatu perjanjiankerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  • 25. Pengertian Iuran Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/ atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan dll.
  • 26. PT. Askes (Persero) • Dibayar oleh pemerintahPBI • Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Pekerja Penerima Upah • Dibayar oleh peserta yang bersangkutan Pekerja Bukan Penerima Upah IURAN KLS III : Rp 25,500,- II : Rp 42,500,- I : Rp 59,500,- KLS III : Rp 19.225,- PNS: 3% + 2 % BU : 4% + 0,5% 4% + 1% (JULI 15) Catatan: Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp 4.725.000,-) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing-masing kabupaten
  • 27. BESARAN IURAN NON PBI SARARAN PESERTA PROSENTASE UPAH KONTRIBUSI Keterangan PNS/TNI/POLRI/PEN SIUNAN 5% 2% OLEH PNS/TNI/POLRI/PENSIU NAN 3% OLEH PEMERINTAH DARI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PEKERJA PENERIMA UPAH 4,5 % 5% 4% PEMBERI KERJA DAN 0,5% PEKERJA PER 1 JULI 2015 4% PEMBERI KERJA DAN 1% PEKERJA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH NILAI NOMINAL 1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,- 1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1 27 Catatan: Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp 4.725.000,-) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing-masing kabupaten
  • 28. PTKPK1 (2.362.500) KelasI 4% 0.50% BatasMax2xPTKP 4,725,000 189,000 37,800 23,625 4,725 KelasII BatasMax1,5xPTKP 3,543,750 141,750 28,350 17,719 3,544 UMP 1,600,000 64,000 12,800 8,000 1,600 PEMBERIKERJA PMPM PEKERJA PMPMKATEGORI ILUSTRASI PERHITUNGAN PREMI • Peserta yang mendaftar pada tanggal 1 sd 31 bulan berjalan maka iurannya hanya berlaku sampai dengan akhir bulan • Peserta harus membayar lagi untuk manfaat bulan berikutnya. Sesuai rancangan perubahan perpres JK
  • 29. PT. Askes (Persero) PEMBAYARAN IURAN Bagi Pekerja Penerima Upah Non Pemerintah • Badan Usaha dan badan lainnya mendaftarkan langsung kepada BPJS Kesehatan • Mengisi formulir di Kantor BPJS Kesehatan • Pembayaran ke Bank persepsi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (transfer) • Pembayaran iuran bulanan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan melalui bank persepsi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. • Iuran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.
  • 30. LAIN-LAIN • TAMBAHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA YANG MEMILIKI ANGGOTA KELUARGA LEBIH DARI 5 (LIMA ) ORANG » Iuran Jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dibayar oleh peserta » Besar iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah peserta pekerja penerima upah per orang per bulan • Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan. • Bagi peserta korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tetap mendapatkan hak jaminan kesehatannya.Apabila peserta yang terkena PHK telah kembali bekerja wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran.
  • 31. PT. Askes (Persero) MANFAAT JAMINAN KESEHATAN IV
  • 32. 32 KEDEPAN STANDAR: • Sesuai Kebutuhan Medis • Komprehensif: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Psl 22 ayat 1) • Cost Sharing hanya utk cegah penyalahgunaan (Psl 22 ayat 2) SAAT INI SANGAT BERVARIASI: • Ada yg kurang memenuhi kebutuhan medis dasar, ada yg melebihi kebutuhan medis dasar. Ada yg parsial, ada yg komprehensif. • Cost sharing/excess claim besar • Utilisasi review & case management blm optimal ?
  • 33. PT. Askes (Persero) Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikiasi medis yang diperlukan 1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan 2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
  • 34. PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL) Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri
  • 35.  Administrasi pelayanan termasuk pemberian rujukan;  Pelayanan promotif dan preventif;  pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;  Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;  Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;  Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;  Ambulan  Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;  Gula Darah Sewaktu  pemeriksaan darah sederhana (Hemoglobin, apusan darah tepi, trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit, golongan darah, laju endap darah, malaria)  urin sederhana (warna, berat jenis, kejernihan, pH, leukosit, eritrosit),  feses sederhana (benzidin test, mikroskopik cacing),  Menjalankan PRB dan Prolanis  Menjalankan 4 Fungsi Penguatan Primer Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama Cakupan Pelayanan
  • 36.  Pelayanan Gigi; 1) administrasi pelayanan 2) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis 3) premedikasi 4) kegawatdaruratan oro-dental 5) pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi) 6) pencabutan gigi permanen tanpa penyulit 7) obat pasca ekstraksi 8) tumpatan komposit/GIC 9) odontektomi sederhana 10)pelayanan gigi lain yang dapat dilakukan di faskes tingkat pertama 11)Pembuatan gigi palsu (prothesa gigi) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama Cakupan Pelayanan
  • 37. Pelayanan rawat inap tingkat pertama mencakup: a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED; d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan e. pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi Fasilitas Kesehatan dan/atau kebutuhan medis. PT. Askes (Persero) Cakupan Pelayanan *PERMENKES tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
  • 38. PT. Askes (Persero) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin 1. Rawat Jalan yang Meliputi: a) Administrasi pelayanan; b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis; d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; e) Pelayanan alat kesehatan implan; f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; g) Rehabilitasi medis; h) Pelayanan darah; i) Pelayanan kedokteran forensik; dan j) Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan. 2. Rawat Inap yang Meliputi: a) Perawatan inap non intensif; dan b) Perawatan inap di ruang intensif.
  • 39. PT. Askes (Persero) Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Kelas I dan II Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas I, II dan III Bukan Pekerja Kelas I, II dan III Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Kelas III Orang Tidak Mampu Kelas III Manfaat Akomodasi (Pasal 23 PERRES 12/2013)
  • 40. PT. Askes (Persero) Manfaat Akomodasi a. Ruang Perawatan Kelas III bagi: • Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan • Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. b. Ruang Perawatan Kelas II bagi: • Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; • Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; • Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; • Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; • Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan • Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II;
  • 41. PT. Askes (Persero) Manfaat Akomodasi c. Ruang Perawatan Kelas I bagi: • Pejabat Negara dan anggota keluarganya; • Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; • Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; • Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; • Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; • Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya; • Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan • Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
  • 42. PENINGKATAN KELAS PERAWATAN 1) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya.
  • 43. PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
  • 44. PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
  • 46. • Perpres No 12 Tahun 2013 PS 27 Landasan Hukum 1) Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. (2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat melakukan koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan.
  • 47. PT. Askes (Persero) Koordinasi Manfaat Manfaat Tambahan Pelkes Lain yang ditetapkan oleh Menteri Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan Pelkes Tingkat Pertama BPJS KESEHATAN ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL Coordination of Benefit (COB)
  • 49. 49 KEDEPAN JUMLAH MENCUKUPI KUALITAS MEMADAI • Faskes pemerintah & swasta (Ps 23 : 1) • Ada kompensasi bila faskes tak tersedia (Ps 23:3) • Kelas standar (Ps 23: 4) SAAT INI SANGAT BERVARIASI: • Ada yg hanya sampai PPK II kab, ada yg sampai PPK III Propinsi tapi ada yg sampai luar negeri. Ada yg melibatkan PPK Swasta disemua jenjang, ada yg hanya PPK Pemerintah • Ada yg memenuhi prinsip portabilitas, ada yang tidak ?
  • 50. PT. Askes (Persero) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan • memenuhi persyaratan (credentialing) • wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah • memenuhi persyaratan (credentialing) • dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik swasta
  • 51. FASKES TINGKAT PERTAMA Puskesmas beserta JEJARINGNYA; Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek, laboratorium, bidan, perawat); Praktik dokter gigi beserta jejaringnya; Klinik pratama beserta jejaringnya; Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta jejaringnya Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara ASKES BPJS KESEHATAN
  • 52. FASKES TINGKAT LANJUTAN 1. RS RUJUKAN NASIONAL (KANKER DHARMAIS, JANTUNG HARAPAN KITA, RSAB) 2. RS PEMERINTAH TIPE A,B,C,D 3. RS KHUSUS JIWA, MATA, PARU,KUSTA 4. RS TNI/POLRI 5. RS SWASTA KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
  • 53. PT. Askes (Persero) ALUR PELAYANAN VII
  • 54. PT. Askes (Persero) Peserta Faskes Primer Rumah SakitEmergency Rujuk / Rujuk Balik Klaim BPJS Branch Office Alur Pelayanan Kesehatan
  • 55. Validasi Peserta Peserta Aplikasi Melakukan Pencarian Data Aplikasi Menampilkan Jenis Kepesertaan Berhak Atas Pelayanan ? Ya Entry Pelayanan Penerbitan SJP Ada ? Tidak Ya 1. Nomor NIK 2. NOKA LAMA 3. NIP/NRP 4. Noka BPJS Tidak Database BPJS Peserta 55

Editor's Notes

  1. PT Askes (Persero)
  2. PT Askes (Persero)
  3. PT Askes (Persero)
  4. Pelatihan Teknis Adm Kepesertaan@GrupKepesertaan2013
  5. PT Askes (Persero)
  6. PT Askes (Persero)
  7. PT Askes (Persero)
  8. PT Askes (Persero)
  9. PT Askes (Persero)
  10. by-danie@ptaskes.com, Dept. Administrasi Kepesertaan – Grup Kepesertaan
  11. PT Askes (Persero)
  12. PT Askes (Persero)
  13. PT Askes (Persero)
  14. PT Askes (Persero)
  15. Sementara untuk iuran non PBI yaitu bagi pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah, iuran ini berasal dari pekerja dan pemberi kerja. Dan berdasarkan perhitungan dan simulasi yang dilakukan terhadap berbagai data yang ada, diperoleh : Besaran iuran non PBI pada pekerja penerima upah sebesar 5% dari gaji/upah, dimana nilai kontribusi akan mempengaruhi kelas rawat inap RS Bagi PNS/TNI/POLRI/PENSIUAN besaran iuran sebesar 5 % dari upah (gaji pokok dan tunjangan) yang dibayar oleh PNS/TNI/Polri/Pensiunan 2 % dan Pemerintah 3% Bagi Pekerja Penerima Upah (Formal Swasta) sebesar 5% tetapi besaran usulan Pemerintah untuk kontribusi pekerja 1% dan Pemberi kerja 4% Bagi Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, ada 3 pilihan: - Rp 25.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas III - Rp 42.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas II - Rp 59.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas I
  16. PT Askes (Persero)
  17. PT Askes (Persero)
  18. PT Askes (Persero)
  19. PT Askes (Persero)
  20. PT Askes (Persero)
  21. PT Askes (Persero)
  22. PT Askes (Persero)
  23. PT Askes (Persero)
  24. PT Askes (Persero)
  25. Pasal 34 ayat 2 UUD 45 "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Pasal 28 H ayat 3 UUD 45 “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat".
  26. Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan Pasal 27 Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. (2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan. Pasal 28 Ketentuan mengenai tata cara koordinasi Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan.
  27. Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan Pasal 36 Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. (2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. (3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
  28. Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan Pasal 27 Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. (2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan. Pasal 28 Ketentuan mengenai tata cara koordinasi Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan.