Downloaded 14 times
Uploaded byH2O Management
Alternatif KPS untuk Rumah Sakit
Dokumen ini membahas tentang alternatif kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur rumah sakit di Indonesia di tengah situasi pembiayaan kesehatan yang terbatas. Kinerja pertumbuhan rumah sakit swasta menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan rumah sakit publik, sedangkan publik menghadapi tantangan dalam peningkatan kapasitas dan penyediaan layanan. Penekanan juga pada pentingnya investasi dan model kemitraan publik-swasta untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan di berbagai wilayah.
Alternatif KPS untuk Rumah Sakit
- 1. Alternatif Kerjasama Pemerintah Swasta LaksonoTrisnantoro, UGM 1. Dalam pembangunan RS baru sebagai Infrastruktur JKN 2. Dalam pengembangan pelayanan di rumahsakit-rumahsakit yang sudah ada
- 2. Isi • Situasi PembiayaanKesehatan di Indonesia • Keterbatasan Pajak • Peluang dari GDP • Alternatif Kerjasama Pemerintah-Swasta
- 3. Sesi 1: • SituasiPembiayaan Kesehatan di Indonesia
- 4. Pembiayaan kesehatan di Indonesia APBN BPJS Pajak Pendapatan Negarabukan Pajak Non-PBI Mandiri Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll Kemenkes Dana dari Masyarakat langsung Kementerian lain PBI Pemda 4 Rp Rp Rp Pendapatan Asli Daerah Askes Swasta
- 5. Sumber-sumber (Revenue) untuk Kesehatan Pajak Pendapatan Negara bukan Pajak Non-PBIMandiri Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll Dana dari Masyarakat langsung 5 Pendapatan Asli Daerah Askes Swasta + Dana Filantropis
- 6. Pooling di berbagai tempat APBN BPJS Pajak Pendapatan Negarabukan Pajak Non-PBI Mandiri Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll Kemenkes Dana dari Masyarakat langsung Kementerian lain PBI Pemda 6 Rp Rp Rp Pendapatan Asli Daerah Askes Swasta + Dana Filantropis
- 7. Purchasing ke berbagai provider/pelaksana BPJS Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Kemenkes Danadari Masyarakat langsung Kementerian lain PBI Pemda 7 Rp Rp Rp Pendapatan Asli Daerah
- 8. BPJS Defisit • PendapatanFix: Diatur oleh berbagai Regulasi. • Pengeluaran, terutama untuk Klaim Unlimited Tidak ada batas atas untuk: - Pasien - Rumahsakit - Pemerintah Daerah • Sistem JKN merupakan sistem yang tergantung pada kemampuan negara dan kemauan politis pemerintah. • Sulit memanfaatkan perkembangan ekonomi di masyarakat
- 9. - 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 14,000,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*) MiliarRupiah Tahun GDP Nasional (harga berlaku) PenerimaanPajak Penerimaan Bukan Pajak Hibah Sumber: Indonesia dalam Angka 2015, BPS; UU APBN 2016 Perkembangan Ekonomi di Indonesia GDP Tax RevenueNon-Tax Revenue
- 10. - 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 14,000,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*) MiliarRupiah Tahun GDP Nasional (harga berlaku) PenerimaanPajak Penerimaan Bukan Pajak Hibah Sumber: Indonesia dalam Angka 2015, BPS; UU APBN 2016 Perkembangan Ekonomi dan Letak BPJS GDP Tax RevenueNon-Tax Revenue BPJS, masuk dalam sistem pajak
- 11. Sesi 2: Perkembangan RS sebagaiinfrastruktur JKN
- 12. RS di Indonesiaterdiri dari rumah sakit publik dan rumah sakit privat dengan jumlah total 2,591 buah. Pertumbuhan RS publik selama 5 tahun terakhir tidak sepesat pertumbuhan RS privat. Rata-rata pertumbuhan RS publik sebesar 3%, sedangkan RS privat sebesar 35%. Publik, 1,405 Publik, 1,540 Publik, 1,562 Publik, 1,592 Publik, 1,607 Privat, 314 Privat, 543 Privat, 666 Privat, 870 Privat, 984 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2012 2013 2014 2015 Updated (Dec 2016) Jumlah RS di Indonesia
- 13. Berdasarkan kepemilikan, pertumbuhanRS swasta profit lebih agresif dibandingkan jenis RS lainnya. Rata-rata pertumbuhan sebesar 44%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan RS swasta non profit hanya sebesar 2%. RS publik milik Pemprov hanya sebesar 9%, dan RS lain pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 Trend Jumlah RS di Indonesia Berdasar Kepemilikan RS – RS Swasta berbentuk jaringan (biasanya PT).
- 14. Pertumbuhan RS perRegional Keterangan: Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Kaltara, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2012 2013 2014 2015 Updated (Dec 2016) Pertumbuhan RS per Regional Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Sebagian besar RS Kelas A dan B di Regional 1
- 15. RS Swasta • BadanHukum PT berkembang pesat • Rumahsakit berbentuk Jaringan • Sebagian mengikuti BPJS, sebagian tidak • Berkembang di daerah maju • Kurang mencerminkan pemerataan Membutuhkan Investasi Pemerintah di RS sebagai Infrastruktur JKN
- 16. Potensi Investasi • Darimana sumber dana untuk Investasi Pemerintah? • Apa jenis investasinya? 1. RS sebagai Infrastruktur di daerah sulit. 2. Produk pelayanan di RS Pemerintah yang sudah ada di berbagai daerah
- 17. Mengapa PPP? Alasan utama: 1.Mengangsur. Biaya pembangunan infrastruktur dapat disebar/spread bertahun-tahun sesuai dengan nilai berlakunya aset 2. Mirip dengan pemilik rumah yang membeli rumah dengan kredit Plus berbagai alasan lain misal: • Swasta lebih efisien dalam membangun • Mengurangi risiko korupsi • dll
- 18.
- 19. PPP dalam pembangunan •Design-Build (DB): Under this model, the government contracts with a private partner to design and build a facility in accordance with the requirements set by the government. After completing the facility, the government assumes responsibility for operating and maintaining the facility. This method of procurement is also referred to as Build-Transfer (BT). • Design-Build-Maintain (DBM): This model is similar to Design-Build except that the private sector also maintains the facility. The public sector retains responsibility for operations.
- 20. • Design-Build-Operate (DBO):Under this model, the private sector designs and builds a facility. Once the facility is completed, the title for the new facility is transferred to the public sector, while the private sector operates the facility for a specified period. This procurement model is also referred to as Build-Transfer-Operate (BTO). • Design-Build-Operate-Maintain (DBOM): This model combines the responsibilities of design-build procurements with the operations and maintenance of a facility for a specified period by a private sector partner. At the end of that period, the operation of the facility is transferred back to the public sector. This method of procurement is also referred to as Build- Operate-Transfer (BOT).
- 21. • Build-Own-Operate-Transfer (BOOT):The government grants a franchise to a private partner to finance, design, build and operate a facility for a specific period of time. Ownership • of the facility is transferred back to the public sector at the end of that period. • Build-Own-Operate (BOO): The government grants the right to finance, design, build, operate and maintain a project to a private entity, which retains ownership of the project. The private entity is not required to transfer the facility back to the government.
- 22. • Design-Build-Finance-Operate/Maintain (DBFO, DBFMor DBFO/M): Under this model, the private sector designs, builds, finances, operates and/or maintains a new facility under a long-term lease. At the end of the lease term, the facility is transferred to the public sector. In some countries, DBFO/M covers both BOO and BOOT.
- 23. PPP dalam pengelolaan •Service Contract: The government contracts with a private entity to provide services the government previously performed. • Management Contract: A management contract differs from a service contract in that the private entity is responsible for all aspects of operations and maintenance of the facility under contract. • Lease: The government grants a private entity a leasehold interest in an asset. The private partner operates and maintains the asset in accordance with the terms of the lease. • Concession: The government grants a private entity exclusive rights to provide operate and maintain an asset over a long period of time in accordance with performance requirements set forth by the government. The public sector retains ownership of the original asset, while the private operator retains ownership over any improvements made during the concession period. • Divestiture: The government transfers an asset, either in part or in full, to the private sector. Generally the government will include certain conditions with the sale of the asset to ensure that improvements are made and citizens continue to be served.
- 24. - 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 14,000,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*) MiliarRupiah Tahun GDP Nasional (harga berlaku) PenerimaanPajak Penerimaan Bukan Pajak Hibah Sumber: Indonesia dalam Angka 2015, BPS; UU APBN 2016 Potensi Investasi di RS dalam konteks Ekonomi Indonesia GDP Tax RevenueNon-Tax Revenue Berasal dari GDP yang di luar Pajak
- 25. Di mana kerjasamanya 25 Standardminimum package Benefit Package Propinsi-propinsi maju seperti DKI, Jawa Timur Propinsi-propinsi sulit misal NTT, Sulbar, Papua DI RS-RS yang maju untuk menambah financing karena Rupiah Murni dan dana BLU terbatas untuk pengembangan Untuk pemerataan: Membangun Infrastruktur RS Letak
- 26. Secara Regional Keterangan: Region 1:DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Kaltara, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2012 2013 2014 2015 Updated (Dec 2016) Pertumbuhan RS per Regional Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Beda isi dan strategi
- 27. 1. Public-Private Mixdalam Investasi RS sebagai infrastruktur Pemerintah Swasta Pemerintah APBN APBD Tidak ada Non- Pemerintah PPP Dana Swasta ke Swasta 27 RS SumberInvestasi
- 28. Pendekatan: • RS dianggapsebagai Public Goods • Disubsidi pemerintah • Jasa pelayanan yang menggunakan dana- dana swasta dihitung tidak secara komersial Siapa yang membayar pelayanan RS setelah terbangun? • BPJS (INA-CBG) • Pemerintah Pusat (subsidi) • Pemerintah Daerah (subsidi) Bertahun-tahun kemudian
- 29. Catatan bagi PemerintahDaerah • Kalau tidak membangun infrastruktur RS dan melengkapi SDMnya • Dana BPJS tidak dapat diraih • Dana PBI pusat dan dana PBI daerah dapat tidak terpakai • Merugikan masyarakat peserta BPJS
- 30. Pertanyaan: • Siapa yangmembayar?Pusat atau daerah? • Tergantung kemampuan fiskal
- 31. 31 Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hulu KabupatenKampar Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Siak Kota BatamKota Dumai Kota Pekanbaru Kota Tanjung Pinang Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Riau. Kepulauan Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hilir (50,00) 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 (0,80) (0,60) (0,40) (0,20) - 0,20 0,40 0,60 0,80 pemda Riau 4 Low Local Government Fiscal Capacity High Local Government Fiscal Capacity Strong Community Ec. Weak Community Ec. Investasi oleh Pemerintah Daerah
- 32. 32 Kabupaten Badung Kabupaten Bangli Kabupaten Gianyar KabupatenJembrana Kabupaten Karangasem Kota Denpasar Kabupaten Buleleng Kabupaten Klungkung Kabupaten Tabanan (15,00) (10,00) (5,00) 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 (0,40) (0,30) (0,20) (0,10) - 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 pemda Bali 1 Low Local Government Fiscal Capacity High Local Government Fiscal Capacity Strong Community Ec. Weak Community Ec. Investasi oleh Swasta
- 33. 33 Kabupaten Boalemo Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo (35,00) (30,00) (25,00) (20,00) (15,00) (10,00) (5,00) 0,00 5,00 (1,80) (1,60)(1,40) (1,20) (1,00) (0,80) (0,60) (0,40) (0,20) - pemda masyarakat Gorontalo 3 Low Local Government Fiscal Capacity High Local Government Fiscal Capacity Weak Community Ec. Perlu Investasi oleh Pemerintah Pusat
- 34. 2. PPP dalammengembangkan produk pelayanan di RS di daerah maju. • Lebih mengarah ke mencari modal tambahan untuk pelayanan yang sudah ada. • Ada banyak PPP
- 35. Siapa yang membayar? •Pendapatan dari BLU • Berdasarkan pendapatan fungsional dari BPJS dan pasien umum.
- 36. Siapa yang menggunakanProduk Pengembangan? • Pasien BPJS (apakah sudah masuk ke Benefit Package) • Non-BPJS (Pasien Umum). • Perlu kehati-hatian untuk tidak menimbulkan konflik sosial • BPJS perlu menghitung kembali pengeluaran kalau banyak investasi baru
- 37. Terimakasih Catatan: Ada kegiatan UntukPPP di Hongkong pada tanggal 14 – 17 November 2017. “Engaging the Private Sector for Universal Health Coverage” Diharapkan dapat diikuti oleh tim Indonesia