Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

1. KEBIJAKAN NASIONAL
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PEMANFAATAN
RUANG DALAM KAWASAN HUTAN
Prof. DR. Ir. San Afri Awang, MSc.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Disampaikan dalam Rapat Kerja Regional BKPRN
Yogyakarta, 7 September 2016

2. FAKTOR PENDORONG/DRIVERS :
• Pengembangan produksi pangan nasional
• Pengembangan infrastruktur konektivitas utama Jawa
PENEKAN/PRESSURE :
• Pertumbuhan metropolitan
• Pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsinya
DAMPAK/IMPACT :
• Penyusutan tutupan lahan
• Konversi daerah lindung dan pertanian
KEADAAN SAAT INI/STATE :
• Krisis kestabilan tata air
• Krisis sampah dan penurunan kualitas lingkungan
• Pencemaran dan kerusakan lingkungan
• Rentan bencana
Merupakan kebijakan
dan kendali Nasional
Harus ditangani
pada skala
kabupaten/kota
Harus ditangani
kebijakan dan
kendali Provinsi
atau kerjasama
antar Kab/kota
TANTANGAN PEMBANGUNAN

3. SEBARAN WILAYAH PENYEDIA JASA LINGKUNGAN
UTAMA
Jasa pengatur air
Jasa penyimpan air

4. KRISIS EKOLOGI TERJADI BILA :
1. Pembangunan di daerah-daerah penyedia jasa tinggi tidak dimitigasi
dampaknya
2. Tidak ada kebijakan mengenai peningkatan daya dukung LH
3. Tidak punya visi apakah jasa ekosistem akan disubstitusi atau
direkayasa teknologi agar supplynya tetap memadai
TEKANAN PEMBANGUNAN PADA
DAERAH-DAERAH PENYEDIA JASA
LINGKUNGAN
FSRU
FSRU
FSRU
Pengembangan Wilayah Metropolitan
Jabar
Pembangunan Jalan Tol
Bandara Kertajati
Kilang Minyak 300 ribu barel
Waduk Ciawi, Sukamahi, Cipanas,
Leuwikeris, Sadawarna, Santosa,
Sukahurip (Jabar)
Waduk Logung, Jlantah, Matenggeng
(Jateng)
Waduk Semantok, Bagong,
Lesti, Wonodadi (Jatim)
Waduk Karian dan Sindangheula (Banten)
KSN Gerbangkertasusila
Bandara Kulon Progo
WKP I Prov. Banten
Jasa Regulator Air
Jasa Penyedia Air

5. Tekanan tinggi terhadap daya
dukung juga terjadi di Kalimantan
LANDAK
Natural
Rubber Palm
Oil
KETAPANG
Alumina
JORONG
Alumina
Palm Oil
BATU
LICIN
Iron /
Steel
Pengembangan Jalur KA
Trans Kalimantan (2428 km)
Kalsel : Bendungan
Tapin
PLTG/MG Mobile PP
Kalselteng 200 MW
Kaltim : Bendungan
Teritip
Kaltara :
- Rekonstruksi jalan SP. TIGA APAS -
SIMANGGARIS
- Pembangunan jalan Mensalong- Tau Lumbis
- Pelebaran Jalan TJ. Selor – TJ. Palasn
Jalan
Nasional 610
Km
Jalan Strategis
Nasional 316 Km
Catatan :
Warna biru tua adalah
penyedia jasa regulator air
tinggi seperti halnya warna
hijau yang lahannya lebih
banyak didominasi hutan
Catatan :
Warna biru muda adalah
penyedia jasa penyimpan
air yang didominasi lahan
gambut

6. Waduk Keureuto, Rukoh, Tiro, Jambo Aye (NAD)
Waduk Lompatan Harimau(Riau)
Estuari Sei Gong, Dompak, Busung (Kepri)
Waduk Sukoharjo, Segalaminder, Way Sekampung,
Sukaraja III (Lampung)
Rencana Pengembangan
Perkeretapian(2015-2019)
PembangunanJalanTol Sumatera
TANGGAMUS
Marine Logistic
SEI MANGKE
Palm Oil
KUALA TANJUNG
Alumina, Palm Oil
Kawasan Industri Prioritas di luar Pulau Jawa
KEK Tanjung Api-api
KEK PadangPariaman
KEK Lhoksumawe
KEK Sei Mangkei
Jasa Regulator Air
Jasa Penyimpan Air
Waduk Leusimeme (Sumut)
Kawasan Metropolitan Patungraya
Agung
Kawasan Metropolitan Perkotaan
Palapa
Kawasan Metropolitan
Mebidangro
......demikian pula Sumatera

7. Jayapura
Bandara Koroway Batu
Pengembangan Jalur Perkeretapian
2015-2019 (RPJMN)
Bandara Werur
LP2B
KEK Merauke
KEK Teluk Bintuni
KEK SorongKEK Raja Ampat
Kawasan Industri Bintuni
TELUK BINTUNI
Oil dan Gas
Petrochemical
Kawasan Industri Prioritas di luar
Pulau Jawa
Pembangunan Infrastruktur Jalan
dan Jalur Kereta Api baru jalur
Sausafor-Arfu (Sorong) melewati CA
Tamrau Utara

8. Makassar - Pare-pare(145 Km)
Makassar – Bulukumba –
Watambpne(259Km)
Pare-pare - Mamuju (225Km)
Manado – Bitung (48 Km)
Bitung – Gorontalo – Isimu (340 Km)
Pusat Pertumbuhan Industri
Baru
KEK Palu
KEK Bitung
KEK Garombong
KEK Taka Bonerete

9. STRATEGI BESAR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
HIDUP NASIONAL
1. Menjaga dan menahan pertumbuhan pada daerah-daerah penyedia jasa ekosistem
tinggi SELAMA tidak ada kebijakan jangka panjang untuk menggantikan layanan jasa
ekosistem tersebut
2. Melakukan rehabilitasi dan pemulihan pada seluruh kawasan rusak, tercemar, dan
terdegradasi
3. Melakukan mitigasi ketat pada dampak dan resiko pembangunan percepatan
infrastruktur dan kawasan pertumbuhan, khususnya upaya penegakan hukum,
pengendalian ruang melalui disinsentif konversi lahan
4. Melakukan rekayasa teknologi dan kebijakan untuk meningkatkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup
5. Menerapkan instrumen ekonomi untuk mengubah pola hidup masyarakat

10. 1) Rasionalisasi KH selama 20 tahun ke depan, diperkirakan Luas Kawasan Hutan yang masih dapat
dipertahankan seluas 112,34 juta ha), untuk mengakomodasi :
a. Pembangunan Sektor di Luar Kehutanan/Pengembangan Wilayah/Daerah dan
b. Resolusi Konflik tenurial
2) Arahan Pokok dan Target Pemanfaatan/ Penggunaan Kawasan Hutan :
a) Kawasan untuk Konservasi ;
b) Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut;
c) Kawasan untuk Rehabilitasi;
d) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar;
e) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil dan
f) Kawasan untuk Non Kehutanan
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN
2011-2030)

11. ARAHAN MAKRO PEMANFAATAN RUANG KAWASAN HUTAN
(RKTN 2011-2030)
11
Arahan Pemanfaatan
Kawasan untuk Konservasi
Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam
pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan
mempertimbangkan aspek pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan
Kawasan untuk Perlindungan
Hutan Alam dan Lahan Gambut
Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut
serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan
tujuan utamanya. Skema-skema perdagangan karbon dapat diarahkan dalam pemanfatan
kawasan ini.
Kawasan untuk Rehabilitasi
Kawasan hutan ini penekanannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya
berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya
telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.
Kawasan untuk Pengusahaan
Hutan Skala Besar
Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi)
dengan berbagai skema, a.l. IUPHHK-HA/HT/RE.
Kawasan untuk Pengusahaan
Hutan Skala Kecil
Kawasan Hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil
(masyarakat) dengan berbagai skema (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran serta
dan akses masyarakat terhadap SDH menjadi terbuka.
Kawasan untuk Non Kehutanan
Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan untuk memenuhi
kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur perundangan yang berlaku.

12. ARAHAN INDIKATIF PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN (RKTN 2011-2030)
ARAHAN/RENCANA
FUNGSI KAWASAN (Juta Ha)
Jumlah
HK HL
HUTAN PRODUKSI
HP HPT HPK
KAWASAN KONSERVASI 23,20 - - - - 23,20
KAWASAN PERLINDUNGAN HUTAN ALAM DAN LAHAN GAMBUT - 22,91 1,45 (+3,42) 0,61
arahan menjadi
HP
28,40
KAWASAN UNTUK REHABILITASI 3,62 3,32 2,23 (+0,60) 1,78
80% sisa arahan
menjadi HP
11,55
KAWASAN PENGUSAHAAN HUTAN SKALA BESAR - - 20,93 (+6,55) 16,14
80% sisa arahan
menjadi HP
43,62
KAWASAN PENGUSAHAAN HUTAN SKALA KECIL - 1,44 1,76 (+ 1,22) 1,15
80% sisa arahan
menjadi HP
5,57
KAWASAN UNTUK NON KEHUTANAN 18,34
JUMLAH 26,82 27,67 26,37 (+11,79) 19,68 -
LUAS EFEKTIF KAWASAN HUTAN 112,34 (85% dari luas total kawasan saat ini)
• Pada kawasan konservasi diantaranya : 5 juta Ha berupa Kawasan Perairan
• Pada Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Laghan Gambut termasuk diantaranya HL pantai dan Hutan Lindung Gambut

13. PETA ARAHAN INDIKATIF PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
(RKTN 2011-2030)

14. MILESTONE KEBIJAKAN KEHUTANAN INDONESIA 2011-2030
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
KebijakanKehutanan2011-2030
Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.
Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan
2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030
Pembaharuan sistem.
Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan.
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.
Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kementerian.
Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan.
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Pengembangan sistem insentif dan disinsentif.
Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam.
Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan
Percepatan rehabilitasi kawasan hutan.
Peningkatan produk hasil hutan.
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.

15. POKOK-POKOK KEBIJAKAN REGIONAL (RKTN 2011-2030)
Wilayah Kebijakan Umum
JAWA
• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan
(Perum Perhutani).
• Pengembangan Industri kehutanan berbasis hutan rakyat dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
SUMATERA
• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran perlindungan dan konservasi hutan serta efisiensi usaha
kehutanan dan pengembangan usaha kehutanan bernilai tambah tinggi.
• Pengembangan hutan tanaman.
KALIMANTAN
• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM bagi
usaha kehutanan
• Pengembangan hutan tanaman.
• Pengembangan industri kehutanan
SULAWESI
• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal.
• Pengembangan hutan tanaman.
• Pengembangan industri kehutanan
• Pengembangan HHBK.
MALUKU
• Peningkatan peran perlindungan dan konservasi serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal.
• Pengembangan hutan tanaman.
• Pengembangan industri kehutanan.
BALI DAN NUSA
TENGGARA
• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta peningkatan perlindungan dan
konservasi hutan.
• Pengembangan HHBK.
• Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
PAPUA
• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pengembangan usaha bernilai tambah tinggi & pengelolaan hutan bagi
masyarakat lokal.
• Pengembangan hutan tanaman.
• Pengembangan industri kehutanan.

16. TORA
penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), redistribusi tanah dan legalisasi aset
melalui :
a. Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)
sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha;
b. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha;
c. Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah
terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA
sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan
d. Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset
sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.
ISU STRATEGIS TERKAIT RPJMN 2015-2019
PIAPS
Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan,
hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan minimal
seluas 12,7 juta ha.
16

17. PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REVIEW RTRWP
1. Dasar Hukum
a. UU 41 Tahun 1999 (pasal 19)
b. UU 26 Tahun 2007
c. PP 104 Tahun 2015
d. PP 15 Tahun 2010
2. Perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP diperlukan untuk mengakomodir :
a. Kondisi eksisting yang sudah berupa permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial
b. Mengakomodir proyek strategis nasional
c. Dinamika masyarakat /pembangunan

18. PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM REVISI RTRWP (2008-2016)
NO. PROVINSI
SK PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN/ SK PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN/
SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN SESUAI SK
PERUBAHAN PERUNTUKAN (Ha) PERUBAHAN
FUNGSI (Ha)
PENUNJUKAN (Ha)
Nomor Tanggal NON DPCLS TOTAL
1 Aceh SK.941/Menhut-II/2013 dan S.33/Menhut-VII/2014 23/12/2013 dan 16/01/2014 42.616 37.640 80.256 130.542 26.461
2 Sumatera Utara*) SK.579/Menhut-II/2014 dan S.407/Menhut-VII/2014 24/06/2014 dan 18/09/2014 686.326 21.153 707.479 - -
3 Sumatera Barat SK.304/Menhut-II/2011 dan SK.141/Menhut-II/2012 09/06/2011 dan 15/03/2012 96.904 29.382 126.286 147.213 9.906
4 Riau *) SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 20/4/2016 1.703.374 2.711 1.706.085 717.543 11.552
5 Kepulauan Riau *) SK.76/MenLHK-II/2015 6/3/2015 338.078 23.872 361.950 146.962 2370
6 Jambi SK.727/Menhut-II/2012 dan S.11/Menhut-VII/2013 10/12/2012 dan 07/01/2013 13.712 336 14.048 20.529 -
7 Sumatera Selatan*)
SK.866/Menhut-II/2014 dan S.14/Menlhk/PKTL/PKTL.II/I/2016
29/9/2014 dan 11/01/2016 230.204 9.329 239.533 44.299 41.191
8 Bangka Belitung *) SK.798/Menhut-II/2012 dan S.110/Menhut-VII/2013 27/12/2012 dan 08/01/2013 19.131 4.452 23.583 10.878 3.210
9 Bengkulu SK.643/Menhut-II/2011 dan S.58/Menhut-VII/2012 10/11/2011 dan 30/01/2013 2.192 - 2.192 31.013 101
10 Lampung SK.256/Kpts-II/2000 dan S.519/Menhut-VII/2009 23/08/2000 dan 06/07/2009
TIDAK ADA USULAN PERUBAHAN
11 DKI Jakarta SK.220/Kpts-II/2000 dan S.97/Menhut-VII/2011 02/08/2000 dan 03/03/2011
12 Jawa Barat SK.195/Kpts-II/2003 dan S.276/Menhut-VII/2010 04/07/2003 dan 10/06/2010
13 Banten SK.419/Kpts-II/1999 dan S.277/Menhut-VII/2010 15/06/1999 dan 10/06/2010
14 Jawa Tengah SK.359/Menhut-II/2004 dan S.933/Menhut-VII/2009 01/10/2004 dan 11/12/2009
15 D.I Yogyakarta SK.171/Kpts-II/2000 dan S.932/Menhut-VII/2009 29/06/2000 dan 11/12/2009
16 Jawa Timur SK.395/Menhut-II/2011 dan S.581/Menhut-VII/2010 21/07/2011 dan 11/11/2010
17 Bali SK.433/Kpts-II/1999 dan S.728/Menhut-VII/2009 15/06/1999 dan 14/09/2009
18 Nusa Tenggara Barat SK.598/Menhut-II/2009 dan S.727/Menhut-VII/2009 02/10/2009 dan 14/09/2009
19 Nusa Tenggara Timur *) SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 11/5/2016 54.163 3.490 57.653 12.168 11.811
20 Kalimantan Barat *) SK.936/Menhut-II/2013 dan S.26/Menhut-VII/2014 20/12/2013 dan 10/01/2014 554.137 69.294 623.431 352.772 52.386
21 Kalimantan Tengah SK.529/Menhut-II/2012 dan S.431/Menhut-VII/2012 25/09/2012 dan 28/09/2012 1.168.656 236.939 1.405.595 689.666 29.672
22 Kalimantan Selatan SK.432/Menhut-II/2009 dan S.518/Menhut-VII/2009 22/07/2009 dan 06/07/2009 - - 59.503 99.594 39.747
23 Kalimantan Timur SK.554/Menhut-II/2013 dan S.519/Menhut-VII/2013 02/08/2013 dan 05/09/2013 395.621 73.731 469.352 276.240 11.732
24 Sulawesi Utara SK.434/Menhut-II/2013 dan S.521/Menhut-VII/2013 17/06/2013 dan 05/09/2013 6.334 703 7.037 761 290
25 Sulawesi Barat SK.726/Menhut-II/2012 dan S.62/Menhut-VII/2013 10/12/2012 dan 30/01/2013 64.261 9.295 73.556 251.600 -
26 Sulawesi Tengah SK.635/Menhut-II/2013, SK.708/Menhut-II/2014 dan
S.884/Menhut-VII/2014
24/11/2013, 22/08/2014 dan
01/09/2014 94.759 15.312 110.071 42.788 91
27 Sulawesi Tenggara *) SK.465/Menhut-II/2011 dan S.61/Menhut-VII/2013 09/08/2011 dan 30/01/2013 110.105 49.195 159.300 115.111 -
28 Sulawesi Selatan SK.434/Menhut-II/2009 7/23/2009 TIDAK ADA USULAN PERUBAHAN
29 Gorontalo SK.324/Menhut-II/2010 dan S.238/Menhut-VII/2010 25/05/2010 dan 14/05/2010 - - 23.604 55.553 3.787
30 Maluku SK.871/Menhut-II/2013 dan S.27/Menhut-VII/2014 9/12/2013 dan 10/01/2014 360.158 3.957 364.115 20.668 3.313
31 Maluku Utara SK.490/Menhut-II/2012 dan S.427/Menhut-VII/2012 5/9/2012 dan 26/09/2012 273.361 - 273.361 92.222 5.081
32 Papua SK.458/Menhut-II/2012 dan S.409/Menhut-VII/2012 15/08/2012 dan 11/09/2012 376.385 - 376.385 5.736.830 45.258
33 Papua barat *) SK.710/Menhut-II/2014 dan S.406/Menhut-VII/2014 27/8/2014 dan 18/09/2014 243.045 50.356 293.401 438.220 3.924
T O T A L 6.833.522 641.147 7.557.776 9.433.172 301.883
*) Perubahan Peruntukan DPCLS masih menunggu persetujuan DPR RI seluas 230.362 ha di 8 provinsi
18

19. Permasalahan Pasca Terbitnya Persetujuan Substansi
Kehutanan
1. Keterlanjuran ijin non kehutanan dalam kawasan hutan belum
dapat diatasi seluruhnya.
2. Masih terdapat permukiman, fasum dan fasos di dalam kawasan
hutan (belum diusulkan pada saat review).
3. Proyek strategis nasional belum seluruhnya terakomodir dalam
RTRW (termasuk proyek infrastruktur, maritim, energi dan
pangan/IMEP) khususnya pada kawasan hutan.
4. Masih terdapat ketidaksesuaian RTRWP dan RTRWK khususnya
pada kawasan hutan.

20. 1. Penyelesaian keterlanjuran pada kawasan hutan mengacu pada PP 104/
2015, dan PP 105/2015
2. Permukiman, Fasum, Fasos diselesaikan melalui mekanisme:
a. Tata Batas dengan mengikuti Permenhut P. 44/Menhut-II/2012 jo P. 62/Menhut-
II/2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
b. Peraturan Bersama 3 Menteri dan 1 Kepala BPN tahun 2014 (Tim IP4T)
c. TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)  Perpres 2 Tahun 2015 (RPJMN 2015-2019)
3. Proyek strategis nasional dapat diselesaikan dengan mekanisme Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan
4. Ketidak-harmonisan RTRWK dengan RTRWP perlu pendalaman bersama,
khususnya pada kawasan hutan
UPAYA PENYELESAIAN

21. 21
Penggunaan
Kawasan Hutan
Untuk
Pembangunan non
kehutanan Bersifat
Sementara
(HL, HPT,
HP, HPK)
pinjam pakai kawasan
hutan
Tukar Menukar Kaw
Hutan (HPT dan HP)
Kerjasama dengan
pengelola
Pelepasan kaw HPK
Bersifat
Permanen
(HPT, HP,
HPK)
Jalan, Tol, Rel KA
Tambang, MIGAS
Waduk/bendungan (sebagai suplay
PLTA)
Pelabuhan/bandara
Sarpras waduk, Pembangkit
HL, HPT, HP,
HPK
PL Mikro Hidro, Listrik Msk Desa, dll
Hutan
Konservasi
Kerjasama
Penyelenggaraan
KSA/KPA *)
 Pemanfaatan dan Pengembangan
Energi Baru Terbarukan (EBT)
 Listrik Kepentingan Nasional
- geothermal
- Menara Jar Listrik
- Kabel & Pendukungnya
- jalan pengawasan dan
pemeliharaan jaringan
Fungsi
Skema
Pertanian dlm rangka ketahanan energi
(bauran energi nabati)
Geothermal, Tansmisi dan distribusi
teknologi EBTKE
*) dilarang pada CA
dan Zona inti TN
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
(SKEMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN)

22. 1. Harmonisasi RTRW untuk acuan peruntukan ruang pembangunan antar sektor
2. Seluruh rencana pemanfaatan ruang yang mempunyai aspek legal terpetakan dalam
RTRW, agar dalam jangka waktu 20 tahun implementasinya dapat dikendalikan.
3. Perlu integrasi rencana-rencana pada butir 2 di atas dalam skema Kebijakan Satu Peta
(KSP) sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang*)
4. Law Enforcement atas pelanggaran pemanfaatan ruang
*) LHK sudah melakukan integrasi KPH dalam RTRWP untuk rencana dan pengendalian pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan
UPAYA PEMANFAATAN DAN
PENGENDALIAN RTRW

23. TERIMA KASIH