RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, DAN KSN PACANGSANAK) SERTA KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA

PENYUSUNAN RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-
GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, DAN KSN
PACANGSANAK) SERTA KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA
Paparan
Progres dan Penyamaan Persepsi
Kamis, 10 Juli 2014
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
D I R E K T O R AT J E N D E R A L P E N ATA A N R U A N G
S AT U A N K E R J A P E N G E M B A N G A N W I L AYA H N A S I O N A L
Bersama Menata Ruang
Untuk Semua
Oleh
PT. Prospera Consulting Engineers
Klaster Perbatasan Klaster LingkunganKlaster Ekonomi

OUTLINE PEMAPARAN
1. PENDAHULUAN
2. PEMAHAMAN
A. PENGERTIAN & FUNGSI
B. KEDUDUKAN RPI2 - JM
C. AZAS RPI2 – JM
D. MUATAN RPI2 - JM
3. PROSEDUR PENYUSUNAN RPI2-JM
4. KENDALA DAN RENCANA TINDAK
5. KETERSEDIAAN DATA (HASIL SURVEY
& FASKOR DAERAH)
6. PROGRES PER KLASTER
7. PENUTUP
Klaster Perbatasan Klaster Lingkungan
Klaster Ekonomi
Satuan Kerja Penataan Ruang Nasional | 2014 Hal | 2

 Pengembangan KSN sebagai wilayah strategis dan terkait dengan kepentingan nasional,
perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur khususnya bidang PU, yang memadai dan
sesuai dengan arahan penataan ruang pada KSN bersangkutan.
 Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU pada KSN, dewasa ini masih kurang
terpadu, akibat:
o Belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong
o Belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur, serta
o Belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur
 Perlu perencanaan program infrastruktur bidang PU secara terpadu dan berbasis
penataan ruang serta mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan pelayanan terhadap
masyarakat dan dunia usaha.
 Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
(RPI2-JM) bidang PU pada KSN diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan
pembangunan infrastruktur pada KSN, serta dijadikan acuan bagi semua stakeholders
yang terkait dalam pembangunan infrastruktur bidang PU, baik Pemerintah, pemerintah
daerah, swasta maupun masyarakat.
1. PENDAHULUAN| LATAR BELAKANG

 Maksud
Merencanakan program pembangunan infrastruktur ke-PU-an untuk
mewujudkan sasaran pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang
KSN Perbatasan Negara di Aceh -Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Gorontalo -
Provinsi Sulawesi Tengah - Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Riau - Provinsi
Kepulauan Riau, KSN PBPB Sabang, KSN Pancangsanak, serta Kawasan Sei
Mangkei.
 Tujuan
Tersusunnya daftar program investasi infrastruktur ke-PU-an prioritas yang
berbasis penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan wilayah
secara terpadu di KSN Perbatasan Negara di Aceh -Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Tengah - Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Riau - Provinsi Kepulauan Riau, KSN PBPB Sabang, KSN Pancangsanak,
serta Kawasan Sei Mangkei.
1. PENDAHULUAN| MAKSUD DAN TUJUAN

 Sasaran
1. Tersusunnya rencana terpadu pengembangan infrastruktur ke-PU-an
jangka menengah di 5 KSN.
2. Tercapainya sinkronisasi program pembangunan infrastruktur ke-PU-
an di 5 KSN, baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu, maupun anggaran;
dan
3. Teridentifikasikannya sumber dan pola pembiayaan pembangunan
infrastruktur ke-PU-an di 5 KSN.
 Keluaran
Dokumen RPI2JM Bidang ke-PU-an untuk masing-masing KSN, berupa
program-program prioritas pembangunan infrastruktur 5 tahunan untuk
mewujudkan sasaran wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden /
Raperpres tentang RTR Kawasan Strategis Nasional, dalam wujud matriks
dan peta ukuran A3.
1. PENDAHULUAN| SASARAN DAN KELUARAN

Cakupan KSN Perbatasan Negara Aceh –
Sumut terdiri atas Wilayah Perairan dan
Wilayah Daratan:
Meliputi 2 Provinsi & 20 Kabupaten:
1. Pemerintah Aceh:
1. Kota Sabang
2. Kota Banda Aceh
3. Kabupaten Aceh Besar
4. Kabupaten Pidie
5. Kabupaten Pidie Jaya
6. Kabupaten Bireun
7. Kabupaten Aceh Utara
8. Kota Lhokseumawe
9. Kabupaten Aceh Timur
10 Kota Langsa
11. Kabupaten Aceh Tamiang
12. Kabupaten Langkat
2. Provinsi Sumatera Utara:
1. Kota Medan
2. KabupatenDeli Serdang
3. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kabupaten Asahan
5. Kota Tanjung Balai
6. Kabupaten Batu Bara
7. Kabupaten Labuhan Batu
8. Kab. Labuhan Batu Utara
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN ACEH – PROV SUMUT

Cakupan KSN Perbatasan Negara Riau –
Kepulauan Riau terdiri atas Wilayah
Perairan dan Wilayah Daratan:
1. Provinsi Riau:
1. Kab. Rokan Hilir
2. Kota Dumai
3. Kab. Bengkalis
4. Kab. Kep. Meranti
2. Provinsi Kepulauan Riau:
1. Kab. Karimun
2. Kota Batam
3. Kab. Bintan
4. Kab. Kepulauan Anambas
5. Kab. Natuna
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN PROV RIAU – PROV KEPRI

1. Provinsi Sulawesi Utara:
1. Kab. Kepulauan Talaud
2. Kab. Kepulauan Sangihe
3. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
4. Kab. Kota Bitung
5. Kota Manado
6. Kabupaten Minahasa Utara
7. Kab. Minahasa
8. Kab. Minahasa Selatan
9. Kab. Bolaang Mongondow Utara
10. Kab. Bolaang Mongondow
2. Provinsi Sulawesi Tengah:
1. Kab.Buol
2. Kab. Toli-Toli
3. Provinsi Gorontalo:
1. Kab. Gorontalo Utara
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN PROV SULUT – GORONTALO - SULTENG

Terdiri atas 1 Kota dan 1 Kabupaten, 3
kecamatan dan 25 Gampong
Meliputi:
A. Pemerintah Aceh:
1. Kota Sabang;
2. Sebagian Kabupaten Aceh Besar,
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PBPB SABANG

Cakupan Kawasan Pacangsanak
meliputi seluruh DAS yang
termasuk ke dalam WS
Citanduy ditambah wilayah
Kabupaten Pangandaran
Meliputi:
1. Provinsi Jawa Barat:
1. Kabupaten Tasikmalaya
2. Kabupaten Ciamis
3. Kabupaten Kuningan
4. Kabupaten Majalengka
5. Kabupaten Pangandaran
6. Kota Tasikmalaya
7. Kota Banjar
2. Provinsi Jawa Tengah:
1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PACANGSANAK

Meliputi:
A. Provinsi Sumatera Utara:
1. Kabupaten Simalungun,
2. Kabupaten Batu Bara,
3. Kabupaten Asahan,
4. Kota Pematang Siantar
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KAWASAN SEI MANGKEI

 Pengertian RPI2JM Bidang PU Pada KSN
Merupakan dokumen rencana terpadu pembangunan
infrastruktur tahunan bidang pekerjaan umum dalam 5 (lima)
tahun yang berisi sinkronisasi program pembangunan
infrastruktur bidang pekerjaan umum pada KSN, yang akan
disepakati oleh Ditjen Penataan Ruang bersama-sama dengan
Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Cipta
Karya dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
 Fungsi
Merupakan acuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
tahunan bidang pekerjaan umum dalam 5 (lima) tahun, baik
lokasi, perkiraan besaran/volume, waktu pelaksanaan, dan
penetapan besaran investasi.
2. PEMAHAMAN| PENGERTIAN DAN FUNGSI RPI2 - JM

Kedudukan RPI2-JM Bidang PU pada KSN
Dalam Sistem Perencanaan Spasial dan
Sistem Perencanaan Pembangunan
2. PEMAHAMAN| KEDUDUKAN RPI2 – JM BIDANG PU

Azas Penyusunan RPI2JM Bidang PU Pada KSN
 Kewilayahan, merupakan pendekatan yang tidak sektoral tetapi objeknya adalah entitas
wilayah/kawasan strategis yang akan didorong dan mendorong terciptanya stuktur ruang
yang efektif dan efisien.
 Keterpaduan, merupakan integrasi dalam perencanaan dan sinkronisasi dalam
pemrograman pembangunan yang saling terkait untuk mengisi kekurangan dan
kebutuhan masing-masing.
 Keberlanjutan, merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi infrastruktur
Pekerjaan Umum jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan
memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
 Koordinasi, merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur
Pekerjaan Umum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah,
pemerintah daerah, maupun masyarakat/dunia usaha, sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.
 Optimalisasi sumber daya, merupakan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya
yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pendanaan untuk tujuan pengembangan
kawasan/wilayah melalui pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum.
 Skala prioritas, merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi infrastruktur
Pekerjaan Umum dengan memperhatikan skala prioritas wilayah/kawasan, sehingga
terdapat kawasan yang didorong pengembangannya dan kawasan yang dikendalikan.
2. PEMAHAMAN| AZAS RPI2 - JM

Muatan RPI2JM Bidang PU Pada KSN
RPI2-JM bidang Pekerjaan Umum pada KSN memuat program pembangunan
investasi infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang membentuk struktur ruang KSN
yang terdiri atas:
1. Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, yang meliputi antara
lain jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan
kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional;
2. Program pembangunan infrastruktur sumber daya air, yang meliputi antara lain
konservasi (waduk, embung, situ), jaringan irigasi, jaringan reklamasi rawa,
jaringan tata air tambak, penyediaan air baku, pengendali banjir/lahar/sedimen,
dan pengamanan pantai; dan
3. Program pembangunan infrastruktur prasarana permukiman, yang meliputi
antara lain jaringan air minum, jaringan pengelola limbah, jaringan drainase,
jaringan pengelola persampahan, serta infrastruktur DPP dan agropolitan;
dalam rangka pengembangan kawasan yang disusun atas dasar arahan spasial dan
prioritas program pembangunan infrastruktur
2. PEMAHAMAN| MUATAN RPI2 - JM

Prosedur Penyusunan RPI2JM Bidang PU Pada KSN
(Metodologi)
TAHAP 1A: IDENTIFIKASI ARAHAN SPASIAL PENGEMBANGAN KSN
• Merupakan hasil integrasi berbagai dokumen kebijakan spasial pada KSN.
• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang; dan
• Dibahas bersama dengan Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten dan Bappeda Kota yang
terkait, SKPD Provinsi bidang Penataan Ruang, serta Direktorat terkait di Lingkungan Ditjen
Penataan Ruang, yang dituangkan di dalam berita acara.
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | DIAGRAM 5 (LIMA) TAHAPAN

Tahap-1A: Identifikasi Arahan Spasial Pengembangan KSN
Pengintegrasian antara
arahan spasial RTR KSN
Pacangsanak dan arahan
spasial RTR lainnya
dengan menggunakan
metode inventarisasi
(matriks 1).
PROSES
Contoh:
• RTRWN;
• RTR Pulau Jawa Bali
• RTR KSN Pacangsanak
• RTRWP Jabar dan Jateng
• RTRW pada 9 Kab/Kota
INPUT • Matriks indikasi arahan
spasial pengembangan
KSN Pacang sanak
periode 5 tahun YAD,
• Peta arahan spasial
pengembangan KSN
dengan skala 1:50.000
yang memuat lokasi
kawasan yang didorong
dan dikendalikan
• Indikasi program jaringan
infrastruktur PU untuk
masing-masing kawasan
dimaksud
OUTPUT
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1A

Tahap-1B: Inventarisasi Program Investasi Infrastruktur Bidang PU
Penggabungan program
prioritas pembangunan
infrastruktur PU dari
berbagai dokumen
sesuai tingkatan RPI2-
JM yang disusun
(Matriks 2)
PROSES
Contoh:
• RPJP dan RPJM Nasional
• Renstra dan RKP PU
• Renstra Ditjen SDA, BM,
dan CK
• RPJPD dan RPJMD Prov.
Jabar dan Jateng
• RPJPD dan RPJMD pada
9 Kab/Kota
INPUT
• Matriks program
prioritas pembangunan
infrastruktur bidang PU
sesuai dengan indikasi
program utama KSN
Pacangsanak dalam
periode 5 (lima) tahun
mendatang.
OUTPUT
• Merupakan upaya identifikasi dan sintesis program prioritas pembangunan infrastruktur
bidang PU, yang berasal dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur
PU untuk mendukung perwujudan indikasi program utama dan sasaran wilayah pada
tahapan identifikasi arahan spasial.
• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang.
• Dimungkinkan pembahasan untuk konfirmasi dengan Biro Perencanaan dan KLN,
Direktorat Bina Program masing-masing Ditjen Sumberdaya Air, Bina Marga, dan
Ciptakarya, Direktorat terkait di masing-masing Ditjen, Balai Besar atau Balai Wilayah
Sungai, Balai Besar atau Balai Jalan dan Jembatan, Perencanaan dan Pengendalian
Ciptakarya, serta Satker atau Dinas terkait PU.
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1B

Tahap-2: Perumusan Rencana Terpadu Pembangunan
Infrastruktur Bidang PU pada KSN
• Merupakan upaya integrasi arahan spasial pengembangan wilayah pada KSN dengan
program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU pada KSN.
• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang.
• Dimungkinkan pembahasan untuk konfirmasi dengan Bappeda Provinsi terkait, SKPD
Provinsi bidang Penataan Ruang, Balai Besar atau Balai Wilayah Sungai, Balai Besar atau
Balai Jalan dan Jembatan, Perencanaan dan Pengendalian Ciptakarya, serta Satker atau
Dinas terkait PU.
Pengintegrasian antara
arahan spasial
pengembangan KSN
Pacangsanak dan
program investasi
pembangunan
(Matriks 3)
PROSES
• Matriks indikasi arahan
spasial pengembangan
KSN Pacangsanak
periode 5 tahun YAD
(Output Tahap 1A);
• Matriks program
investasi infrastruktur
bid. PU sesuai dengan
indikasi program utama
KSN (Output Tahap 1B)
INPUT
• Program investasi
pembangunan
tahunan dalam periode
5 (lima) tahun YAD untuk
mendukung perwujudan
sasaran spasial KSN
Pacangsanak.
OUTPUT
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 2

Tahap-3: Sinkronisasi Program Investasi Pembangunan
Infrastruktur Bidang PU pada KSN
 Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang;
 Dibahas bersama dengan Biro Perencanaan dan KLN, Direktorat Bina Program
masing-masing Ditjen Sumberdaya Air, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Ciptakarya,
(pertemuan di pusat), serta Direktorat terkait di masing-masing Ditjen.
Pertemuan di provinsi, pembahasan bersama dilakukan dengan Balai Besar atau
Balai Wilayah Sungai, Balai Besar atau Balai Jalan dan Jembatan, Perencanaan
dan Pengendalian Ciptakarya, serta Satker atau Dinas terkait PU, dan dituangkan
dalam Berita Acara.
 Sinkronisasi Program dilakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yakni:
A. Fungsi
B. Lokasi
C. Waktu Pelaksanaan

Tahap-3A: Sinkronisasi Program Berdasarkan Fungsi
Analisis hubungan atau
keterkaitan fungsi
antarprogram investasi
di masing-masing Ditjen
Kemen terian PU (Ditjen
SDA, BM & CK) pada
KSN Pacangsanak
(Matriks 4, 5 dan 6)
PROSES
• Daftar proram investasi
pembangunan
tahunan periode 5
tahun YAD untuk
mendukung sasaran
spasial KSN Pacangsa-
nak (Output Tahap 2).
INPUT
pembangunan
tahunan periode 5 tahun
YAD di KSN Pacangsanak
yang sinergis secara
fungsi.
OUTPUT
• Merupakan upaya penyerasian antarprogram investasi pembangunan
infrastruktur bidang PU untuk masing-masing sektor (sumber daya air, bina
marga, dan cipta karya) berdasarkan fungsi.
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3A

Tahap-3B: Sinkronisasi Program Berdasarkan Lokasi
keterkaitan lokasi
antara program
investasi infrastruktur
PU bidang:
-SDA vs CK
-BM vs CK
di KSN Pacangsanak
(Matriks 7 dan 8)
PROSES
pembangunan
tahunan periode 5
tahun YAD untuk
mendukung sasaran
INPUT
pembangunan
lokasi.
OUTPUT
• Merupakan upaya penyerasian antarprogram prioritas pembangunan infrastruktur bidang
PU berdasarkan lokasi.
• Program investasi pembangunan infrastruktur bidang PU yang disinkronkan secara lokasi
adalah: (1) antara program bidang sumber daya air dan program bidang cipta karya, serta
(2) antara program bina marga dan program bidang cipta karya.
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3B

Tahap-3C: Sinkronisasi Program Berdasarkan Waktu
keterkaitan waktu
antarprogram investasi
infrastruktur PU semua
bidang (SDA, BM & CK)
di KSN Pacangsanak
(Matriks 9)
PROSES
pembangunan
tahunan periode 5
tahun YAD untuk
mendukung sasaran
INPUT
pembangunan
waktu.
OUTPUT
• Merupakan upaya penyerasian antarprogram investasi pembangunan
infrastruktur bidang PU berdasarkan waktu pelaksanaannya.
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3C

Tahap-4: Penyiapan Rancangan RPI2JM Bidang PU Pada KSN
1. BAB I Pendahuluan, yang berisi:
a. latar belakang,
b. manfaat dan fungsi RPI2JM bidang PU pada KSN, dan
c. isu dan permasalahan prioritas pada KSN, berisi tentang hal-hal utama yang perlu diprioritaskan
penanganannya.
2. Rencana Terpadu, yang berisi:
a. Arahan spasial pengembangan KSN, terdiri atas:
• tujuan , kebijakan dan strategi (Tujakstra) pengembangan KSN;
• peta rencana struktur ruang KSN; dan peta rencana pola ruang KSN.
b. Hasil sinkronisasi program investasi infrastruktur bidang PU pada KSN, terdiri atas:
• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang PU 5 (lima) tahun untuk KSN;
• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang SDA 5 (lima) tahun untuk KSN;
• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang BM 5 (lima) tahun untuk KSN;
• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang CK 5 (lima) tahun untuk KSN;
• peta program prioritas pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum Tahunan untuk KSN;
• matriks program investasi pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum KSN tahunan dalam periode 5
(lima) tahunan (diambil dari matriks 5).
3. Lembar pengesahan dan berita acara kesepakatan RPI2JM bidang PU pada KSN, terdiri atas:
– lembar pengesahan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
– berita acara kesepakatan.
4. Penutup, berisi rekomendasi terhadap perwujudan sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur
bidang Pekerjaan Umum pada KSN.

Tahap-5: Penyepakatan Rancangan RPI2JM
Bidang PU pada KSN
• Berisi persetujuan terhadap substansi RPI2JM bidang Pekerjaan Umum pada KSN
untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.
• Proses penyepakatan dilakukan melalui forum rapat tingkat eselon 1 yang diikuti
oleh Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen
Penataan Ruang.
Penetapan RPI2JM Bidang PU pada KSN
• Ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk menjadi acuan dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU pada masing-masing KSN,
serta menjadi acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum

Permasalahan dan Pendekatan Dalam
Penyusunan RPI2JM Bidang PU Pada 5 KSN dan Sei Mangkei
1 Bulan 2 Bulan 1 Bulan3 Bulan 1 Bulan
Laporan AntaraLaporan Pendahuluan Laporan Akhir
TAHAP 3
- Desk Studi
- Analisa Peta GIS
- Pembahasan di
Pusat dan Daerah
- Konsinyasi
Perlu pemahaman
terhadap Jenis
Program dan Lokasi
Sasaran Program
Program yang
sinkron :
- Fungsi
- Lokasi
- Waktu
TAHAP 4
- Konsinyasi
- Desk Studi
- Pembahasan di
Daerah dan Pusat
- Percepatan penye-
lesaian dokumen
Penyiapan
Perancangan RPI2JM
TAHAP 2
- Pengemb Database
dan Kodifikasi
- Desk Studi
- Konsinyasi
Perlu Ketelitian dalam
Mensintesa
Rencana Terpadu
Arahan
Spasial
TAHAP 1
Ketersediaan data:
RTR Provinsi, Kabupaten/Kota,
RPJP, RPJMD Provinsi,
Kabupaten/Kota
- Pengumpulan data
Sekunder
- Desk Studi
Program
Prioritas
TAHAPAN
RPI2JM
KELUARAN
PROBLEMS
EXPERIENCES
APPROACH
TAHAP 5
- Konsinyasi
- Pembahasan di
Pusat
- Penyepakatan
Penyepakatan
Peserta bukan yang
berwenang untuk
menandatangani
kesepakatan
OVERVIEW KSN
TIMELINE
PELAPORAN
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | PERMASALAHAN DAN APPROACH

4. KENDALA PENYUSUNAN DAN RENCANA TINDAK
NO KENDALA RENCANA TINDAK
A DOKUMEN INPUT PEKERJAAN
1 Ke-tidaktersedia-an Dokumen RPJPD dan RPJMD di Provinsi Meminta kontak dan menfasilitasi komunikasi dari Provinsi kepada
Bappeda Kabupaten Kota terkait
2 Ke-tidaklengkap-an data shapefile GIS (KSN PACANGSANAK) terutama
untuk sektor infrastruktur
Meminta dukungan data GIS Shapefile kepada pemberi pekerjaan,
dalam hal ini DITTARWILNAS
3 Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJPD/RPJMD) yang sedang
tahap evaluasi (kadaluarsa)
Menggunakan dokumen evaluasi (draf)
4 Raperpres KSN yang masih bersifat rancangan (draf) dimungkinkan
adanya perubahan pada batang tubuh raperpres
Menggunakan Raperpres paling terkini
5 Belum ditetapkannya Ranperda RTRW Prov/Kabupaten/Kota Menggunakan draf ranperda (hasil persetujuan substansi)
B PEDOMAN
Konsistensi antara uraian dokumen (draf) pedoman, lampiran dan
contoh lampiran yang belum TEGAS dan KUAT
Melakukan koordinasi dan penyepakatan dengan tim teknis
C PROSES PENYUSUNAN MATRIK TAHAP 1
1 Memahami (mengkaji) strategi (Kebijakan dan Tujuan Tata Ruang KSN),
yang dimungkin memiliki makna ganda dan luas
1. Proses diskusi antar ahli yang baik
2. Menemukenali kata kunci ‘keyword’
3. Penyepakatan antar ahli
2 Menetapkan kawasan yang dikendalikan dan didorong 1. Proses diskusi antar keahlian yang benar dan baik
2. Penyepakatan dan penetapan
3 Menetapkan perlu tidaknya dukungan infrastruktur kepada kawasan
yang dikendalikan dan atau didorong
1. Proses diskusi antar keahlian yang benar dan baik
2. Ketelitian dalam menentukan jenis infrastruktur yang diperlukan
4 Penetapan diatur atau tidak diatur sebuah strategi pada tingkatan
provinsi/kabupaten/kota
1. Proses diskusi antar keahlian yang benar dan baik
2. Memahami kata kunci ‘keyword’ yang dominan dan kuat
5 Penyimpulan arahan spasial (terkait) antar dokumen spasial (RTR KSN |
RTRW Provinsi RTRW Kabupaten | RTRW Kota
1. Arahan spasial terkait sesuai strategi tujuan/kebijakan
2. Ditetapkan bersama melalui proses diskusi yang benar dan baik

D PROSES PENYUSUNAN MATRIK TAHAP 2
1 Beberapa dokumen rencana strategis bidang bina marga (BM),
sumber daya air (SDA) dan Cipta Karya (CK) masih dalam tahap
penyusunan (draf) yakni RENSTRA 2015 – 2019
Menggunakan dokumen yang ada (lama/draf)
2 Terdapat dokumen RKP Bidang Pekerjaan Umum hingga masa
perencanaan dan penganggaranan 2017
Digunakan dan diacu
3 Rencana Strategis Bidang Pekerjaan Umum pada tingkat Provinsi Sebagai bahan input proses (sesuai hasil rapat)
4 Hasil KONREG 2014, yang merupakan stock program 2015 – 2017 Tidak digunakan (sesuai arahan Pak Direktur dan Tim Teknis)
5 Sintesa (penggabunngan | integrasi) program 1. Bahwa semua program penganggaranan didalam dokumen
perencanaan pembangunan yakni RPJPN dan RPJMN memiliki
kekuatan hukum
2. Mengikat program infrastruktur KSN TERKAIT dengan program
Infrastruktur yang telah dirancang dalam dokumen
RPJPN/RPJMN
3. Nama program (GENERIK) yang mengikat adalah program
utama Direktorat Jenderal (DITJEN) yang melalui proses
penganggaranan dan sudah dianggarkan. Baca Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Rencana Kerja
Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum
6 Kesulitan menentukan sintesa program bidang sumber daya air
terutama yang berkaitan dengan sungai
1. Dapat ditetapkan terlebih dahulu wilayah kabupaten/kota yang
dilalui oleh sungai-sungai tersebut, lalu baru menetapkan
programnya
E PROSES PENYUSUNAN MATRIK TAHAP 3
1 Arahan spasial (pengelompokkan)

E PROSES PENYUSUNAN MATRIK TAHAP 3
1 Arahan spasial (pengelompokkan) 1. Perlu didefinisikan, cara memaknai kawasan budidaya yang didorong
dan kawasan budidaya yang dikendalikan. Berdasarkan draf pedoman
baru tersebut, KAWASAN YANG DIKENDALIKAN DAPAT BERUPA
KAWASAN BUDIDAYA DAN KAWASAN LINDUNG. Dalam raperpres
dikenal dengan Zona Budidaya (B) dan Zona Lindung (L). SEDANGKAN
KAWASAN YANG DIDORONG, BERUPA KAWASAN BUDIDAYA DAN
KAWASAN PERKOTAAN.
2. Setelah dikelompokkan, maka perlu di analisis kembali jenis
infrastruktur apa (ditjen CK, BM dan SDA) yang diperlukan dalam upaya
mengendalikan dan atau mendorong kawasan tersebut. Ini
membutuhkan analis dari para planner/perencana wilayah kota.
Didalam draf pedoman tersebut disebut proses SELEKSI
3. Didalam proses seleksi tersebut, untuk kawasan yang dikendalikan
seperti Zona Lindung (L1, L2, L3, L4 dan L5) harus dipastikan TIDAK ADA
KEGIATAN YANG MERUBAH FUNGSI KAWASAN DAN MEMBERI
DAMPAK NEGATIF KEPADA KAWASAN BUDIDAYA DIBAWAHNYA. Dan
tentunya TIDAK ada infrastruktur yang diprogramkan untuk mendorong
kegiatan (merubah fungsi kawasan) secara massive dan luas. Kecuali
program infrastruktur yang hanya bersifat untuk menghubungkan antar
kawasan strategis, seperti jalan nasional dengan memperhatikan prinsip
prinsip kelestarian kawasan lindung.
Penetapan pentahapan tahun pelaksanaan program 1. Program program hasil seleksi (melalui proses matrik 1 dan 2) yang juga
telah ditetapkan di RENSTRA DITJEN dimasukkan sesuai pentahapan
tahun pelaksanaan program.
2. Sesuai hasil diskusi dengan tim teknis dan arahan dari Pak Direktur.
Tetapkan pentahapan tahun pelaksanaan program berupa SANGAT
MENDESAK | MENDESAK | AGAK MENDESAK

Program Investasi Terpadu
Tahunan;
· Program/kegiatan nasional
yang telah dialokasikan
dalam KSN
· Hasil Integrasi nomenklatur
program nasional kepada
program/kegiatan RTR KSN
Program/Kegiatan
Infrastruktur Ditjen
CK, BM, SDA
Indikasi Program/
Kegiatan Utama
RTR KSN
Integrasi

Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
SANGAT MENDESAK MENDESAK AGAK MENDESAK
  
1. Program/kegiatan bersifat
perencanaan (dokumen)
2. Program/kegiatan infrastruktur yang
telah berjalan dan atau multiyear
3. Program/kegiatan yang diusulkan oleh
Randal dan Balai yang lokasinya
mendukung KSN
4. Program/kegiatan yang telah melalui
proses konreg nasional.
5. Program/kegiatan bersifat
kebencanaan/tanggap darurat bidang
infrastruktur ke-pu-an
1. Program/kegiatan infrastruktur yang telah
berjalan dan multitahun (multiyear).
2. Program/kegiatan perencanaan (dokumen) yang
membutuhkan waktu perancangan lebih dari 1
tahun anggaran
3. Program/kegiatan infrastruktur yang telah lulus
seleksi tahap 1, 2, dan 3 pada perencanaan
RPIIJM.
1. Program/kegiatan infrastruktur yang telah berjalan
dan multitahun (multiyear).
2. Program/kegiatan infrastruktur yang telah lulus
seleksi tahap 1, 2, dan 3 pada perencanaan RPIIJM.
Jika ingin melihat dari sisi sudut kepentingan yang lebih luas, semisal jenis infrastruktur apa yang dapat menggerakkan perekonomian dan atau jenis infrastruktur
apa yang memberikan manfaat luas dapat dibuatkan rangking prioritas seperti;
1. Program/Kegiatan Penyelenggaraan
jalan nasional (yang menghubungkan
pusat – pusat kegiatan nasional dan
wilayah
2. Program/kegiatan pendayaagunaan
air yang meliputi pengembangan air
baku, yang diperlukan masyarakat
3. Program/kegiatan pengembangan
permukiman berupa pengembangan
TPA, IPLT, dan IPA/PDAM
1. Program/kegiatan penyelenggaraan jalan
kolektor primer
2. Program/kegiatan pengembangan jaringan
perpipaan air bersih.
3.
1. Program/kegiatan pemantapan jaringan sungai
2. Program/kegiatan keciptakaryaan seperti
pengembangan jaringan drainase primer
3. Program/kegiatan keciptakaryaan bidang penataan
bangunan dan lingkungan (PBL).
4. Program/kegiatan keciptakaryaan bidang penyehatan
lingkungan perumahan (PLP)
Catatan/constraint:
1. Besaran volume program/kegiatan yang dihitung dengan cermat.
2. Besaran biaya yang dialokasikan pada program

5. PROGRES dan RENCANA KERJA | PENYELESAIAN PEKERJAAN rill (PARALEL SIMULTAN)
No Kegiatan
Bulan Ke
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tahap Persiapan
2 Tahap Pelaksanaan
a Melakukan telaah dokumen kebijakan spasial terkait serta dokumen perencanaan
pembangunan infrastruktur ke-PU-an
100 %
b Melakukan pembahasan dalam rangka penyempurnaan dan penyepakatan rencana
pengembangan wilayah Sei Mangkei
70 %
c Melakukan survey lapangan dan konsultasi daerah (1 kali di 9 Provinsi) 90 %
d Melakukan inventarisasi arahan spasial pengembangan wilayah lima tahun ke depan
(matriks dan peta)
70 %
e Melakukan inventarisasi dan sintesis terhadap program prioritas pembangunan infrastruktur
ke-PU-an
70 %
f Menyiapkan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an (matriks dan peta) 40 %
g Menyiapkan sinkronisasi program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an
berdasarkan hubungan fungsional, lokasi, waktu, dan anggaran
h Mengidentifikasi alternatif sumber pembiayaan dari program prioritas pembangunan
infrastruktur ke-PU-an
i Menyiapkan peta program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an di masing-masing
KSN per tujuan per sektor
j Merumuskan konsepsi monitoring dan evaluasi
k Melakukan pembahasan di daerah (2 kali di 9 Provinsi)
l Melakukan pembahasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (3 Kali di Jakarta)
m Konsinyasi (6 kali di Jakarta)

No Kegiatan
Bulan Ke
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Tahap Pelaporan
a Laporan Pendahuluan  100 %
b Laporan Bulanan         ¾ * 100
c Laporan Antara 
d Laporan Akhir 

No KLASTER KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TARGET REALISASI
PERBATASAN NEGARA SULUT – GORONTALO - SULTENG
• Matrik 1 Arahan Spasial 100 % 90 %
• Matrik 2 Sintesa Program 50 % 70 %
• Matrik 3 Rencana Terpadu 50 % 50 %
RIAU – KEPULAUAN RIAU
ACEH – SUMATERA UTARA
EKONOMI PBPB SABANG
PENGEMBANGAN KAWASAN SEI MANGKEI
LINGKUNGAN PACANGSANAK

5. PROGRES dan RENCANA KERJA | HASIL SURVEI DOKUMEN
No Kategori Nomor Peraturan/Nama Rencana Tentang/Sumber Data Ketersediaan Data Keterangan
1
Kebijakan Nasional
PP No.26 Tahun 2008 RTRWN Ada
2 UU No.17 Tahun 2007 RPJPN Ada
3 Perpres No. 5 Tahun 2010 RPJMN Ada
4
Perpres No.13 Tahun 2012 tentang
RTR Pulau Sumatera
RTR Pulau Sumatera Ada
5
Raperpres RTR KSN Kawasan Perbatasan
Negara di Aceh dan Provinsi
Sumatera Utara
Ada
6
Renstra & RKP
Kementerian/
Lembaga
Renstra Kementerian Pekerjaan
Umum (Permen PU No.
23/PRT/M/2010)
Kemen PU Ada Perubahan Permen
No. 02/PRT/M/2010
tentang Rencana
Strategis
Kementerian
Pekerjaan Umum
2010-2014
7
RKP Kementerian Pekerjaan Umum
(Perpres No. 39 Tahun 2013)
Kemen PU Ada Rencana Kerja
Pemerintah Tahun
2014
8
Renstra Ditjen Sumber Daya Air Kemen PU (Ditjen Sumber
Daya Air)
Ada
9
Renstra Ditjen Bina Marga Kemen PU (Ditjen Bina
Marga)
Ada
10
Renstra Ditjen Cipta Karya Kemen PU (Ditjen Cipta
Karya)
Ada

No KSN RPJPD/RPJMD
MATEK/PETA/RANPERD
A/SHAPEFILE RTRW
RENCANA TINDAK
PACANGSANAK
PROVINSI JAWA BARAT Tersedia Tersedia
Kabupaten Pangandaran Tersedia Tersedia
Kabupaten Majalengka Tersedia Tersedia
Kabupaten Ciamis Tersedia Tersedia
Kabupaten Kuningan Tersedia Tersedia
Kabupaten Tasikmalaya Tersedia Tersedia
Kota Tasikmalaya Tersedia Tersedia
Kabupaten Banjar Belum Tersedia Belum tersedia Minta dihubungkan
kepada Bapeda
melalui Bappeda
Provinsi
PROVINSI JAWA TENGAH
Kabupaten Cilacap Tersedia Tersedia
Kabupaten Banyumas Belum Tersedia Belum tersedia Minta dihubungkan
kepada Bapeda
melalui Bappeda
Provinsi

No KSN RPJPD/RPJMD
MATEK/PETA/RANPERDA
/SHAPEFILE RTRW
RENCANA TINDAK
PBPB SABANG
1 PEMERINTAH ACEH Belum Tersedia Tersedia Survei
2 Kabupaten Aceh Besar Belum Tersedia Tersedia Survei
3 Kota Sabang Tersedia Tersedia
KAWASAN SEI MANGKEI
1 PROVINSI SUMATERA UTARA Tersedia Tersedia
2 Kota Pematang Siantar Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkan
kepada Bapeda melalui
Bappeda Provinsi
3 Kabupaten Simalungun Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkan
Bappeda Provinsi
4 Kabupaten Batu Bara Tersedia Tersedia
5 Kabupaten Asahan Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkan
Bappeda Provinsi

No KSN RPJPD/RPJMD
MATEK/PETA/RANPERDA
/SHAPEFILE RTRW
RENCANA TINDAK
KPN SULUT – GORONTALO – SULTENG
PROVINSI SULAWESI UTARA Tersedia Tersedia
Kabupaten Kepulauan Talaud Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkan
Bappeda Provinsi
Kabupaten Kepulauan Sangihe Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Kepulauan Siau Tagu Landang
Biaro
Belum Tersedia Tersedia
Kota Bitung Tersedia Tersedia
Kota Manado Tersedia Tersedia
Kabupaten Minahasa Utara Tersedia Tersedia
Kabupaten Minahasa Tersedia Tersedia
Kabupaten Minahasa Selatan Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Bolaang Mongondow Belum Tersedia Tersedia
PROVINSI GORONTALO Tersedia Tersedia
Kabupaten Gorontalo Utara Tersedia Tersedia Minta dihubungkan
Bappeda Provinsi
PROVINSI SULAWESI TENGAH Tersedia Tersedia
Kabupaten Buol Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkan
Bappeda Provinsi
Kabupaten Toli –Toli Belum Tersedia Tersedia

No KSN RPJPD/RPJMD
MATEK/PETA/RANPERDA
/SHAPEFILE RTRW
RENCANA TINDAK
KPN RIAU - KEPRI
PROVINSI RIAU Tersedia Tersedia
Kota Dumai Tersedia Tersedia Minta dihubungkan
Bappeda Provinsi
Kabupaten Bengkalis Tersedia Tersedia
Kabupaten Rokan Hilir Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Meranti Belum Tersedia Tersedia
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tersedia Tersedia
Kota Batam Tersedia Tersedia
Kabupaten Karimun Tersedia Tersedia Minta dihubungkan
Bappeda Provinsi
Kabupaten Bintan Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Natuna Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkan
Bappeda Provinsi
Kabupaten Anambas Belum Tersedia Tersedia
Kota Tanjung Pinang Tersedia Tersedia

No KSN RPJPD/RPJMD
MATEK/PETA/RANPERDA/S
HAPEFILE RTRW
RENCANA TINDAK
KPN ACEH – SUMATERA UTARA
PEMERINTAH ACEH Tersedia Tersedia
Kota Sabang Tersedia Tersedia Minta dihubungkan kepada
Bapeda melalui Bappeda
Provinsi
Kabupaten Aceh Besar Belum Tersedia Tersedia
Kota Banda Aceh Tersedia Tersedia
Kabupaten Pidie Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkan kepada
Provinsi
Kabupaten Pidie Jaya Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Bireuen Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Aceh Utara Belum Tersedia Tersedia
Kota Lhokseumawe Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Aceh Timur Tersedia Tersedia
Kota Langsa Tersedia Tersedia
Kabupaten Aceh Tamiang Tersedia Tersedia
PROVINSI SUMATERA UTARA Tersedia Tersedia
Kabupaten Asahan Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkan kepada
Provinsi
Kabupaten Langkat Belum Tersedia Tersedia
Kota Medan Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Deli Serdang Tersedia Tersedia
Kabupaten Serdang Bedagai Belum Tersedia Tersedia
Kota Tanjung Balai Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Labuhan Batu Utara Belum Tersedia Tersedia
Kabupaten Labuhan Batu Belum Tersedia Tersedia

5. PROGRES 3 KLASTER
PEMAPARAN PROGRES PENYUSUNAN MATRIK 1,
2 dan 3 MASING – MASING KLASTER

6. PROGRES KLASTER PERBATASAN | KAWASAN PERBATASAN NEGARA| Matrik 1
Lebih Lengkap dapat dilihat pada dokumen matrik

6. PROGRES KLASTER PERBATASAN | KAWASAN PERBATASAN NEGARA| Peta Tahap 1

6. PROGRES KLASTER PERBATASAN | KAWASAN PERBATASAN NEGARA| Peta Tahap 2

6. PROGRES KLASTER PERBATASAN| KAWASAN PERBATASAN NEGARA| Peta Tahap 3

6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KAWASAN SEI MANGKEI | Matrik 1

6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KAWASAN SEI MANGKEI | Matrik 2

6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KAWASAN SEI MANGKEI

6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KSN PBPB Sabang| Matrik 1

6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KSN PBPB Sabang| Matrik 2

6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KSN PBPB SABANG

5. PROGRES KLASTER LINGKUNGAN | Matrik 1

5. PROGRES KLASTER LINGKUNGAN | Matrik 2

5. PROGRES KLASTER LINGKUNGAN

TERIMA KASIH
MOHON MASUKAN DAN SARAN
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
D I R E K T O R AT J E N D E R A L P E N ATA A N R U A N G
S AT U A N K E R J A P E N G E M B A N G A N W I L AYA H N A S I O N A L
Bersama Menata Ruang
Untuk Semua
Klaster Perbatasan Klaster LingkunganKlaster Ekonomi

RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, DAN KSN PACANGSANAK) SERTA KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, DAN KSN PACANGSANAK) SERTA KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA

Similar to RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, DAN KSN PACANGSANAK) SERTA KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA (20)

More from TPRP Strategic Partner

More from TPRP Strategic Partner (9)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, DAN KSN PACANGSANAK) SERTA KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA