Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
Dokumen tersebut merangkum analisis daya dukung lahan di Kota Tangerang. Analisis ini meliputi penentuan kawasan lindung, pengklasifikasian kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kestabilan pondasi, drainase, ketersediaan air tanah, dan kerentanan bencana, serta kesesuaian rencana pengembangan lahan. Hasilnya menghasilkan peta zonasi kemampuan lahan untuk memandu pengembangan Kota Tangerang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BogorPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Rencana ini merupakan penyesuaian dari rencana sebelumnya agar sesuai dengan perkembangan dan peraturan terbaru tentang penataan ruang. Tujuannya adalah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masy
melihat kondisi ekonomi kabupaten banjarnegara secara agregat (keseluruhan) dan secara intra. secara agregat artinya dari sudut pandang jawa tengah, secara intra artinya dari sudut pandang per kecamatan dalam kabupaten itu.
*by: Hanifah Cindy Pratiwi dari Kuningan + Novi Yanti dari Kebumen (tapi punya darah sunda juga) + Tegar Satriani dari Purwodadi) + me
Paparan Akhir RKPKP Kota surakarta 2015 dalam penanganan kumuh Bagus ardian
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum hasil verifikasi lokasi kumuh di Kota Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Total luas kawasan kumuh menurut SK semula adalah 467,62 Ha, namun hasil verifikasi lapangan menunjukkan luasnya hanya 359,53 Ha. Rencana penanganan kumuh akan difokuskan pada 51 kawasan prioritas yang telah divalidasi melalui survey partisipatif di tingkat kelurahan.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
Dokumen tersebut merangkum analisis daya dukung lahan di Kota Tangerang. Analisis ini meliputi penentuan kawasan lindung, pengklasifikasian kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kestabilan pondasi, drainase, ketersediaan air tanah, dan kerentanan bencana, serta kesesuaian rencana pengembangan lahan. Hasilnya menghasilkan peta zonasi kemampuan lahan untuk memandu pengembangan Kota Tangerang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BogorPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Rencana ini merupakan penyesuaian dari rencana sebelumnya agar sesuai dengan perkembangan dan peraturan terbaru tentang penataan ruang. Tujuannya adalah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masy
melihat kondisi ekonomi kabupaten banjarnegara secara agregat (keseluruhan) dan secara intra. secara agregat artinya dari sudut pandang jawa tengah, secara intra artinya dari sudut pandang per kecamatan dalam kabupaten itu.
*by: Hanifah Cindy Pratiwi dari Kuningan + Novi Yanti dari Kebumen (tapi punya darah sunda juga) + Tegar Satriani dari Purwodadi) + me
Paparan Akhir RKPKP Kota surakarta 2015 dalam penanganan kumuh Bagus ardian
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum hasil verifikasi lokasi kumuh di Kota Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Total luas kawasan kumuh menurut SK semula adalah 467,62 Ha, namun hasil verifikasi lapangan menunjukkan luasnya hanya 359,53 Ha. Rencana penanganan kumuh akan difokuskan pada 51 kawasan prioritas yang telah divalidasi melalui survey partisipatif di tingkat kelurahan.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas kriteria pengklasifikasian zona dan subzona kawasan lindung serta kawasan budi daya. Terdapat empat kriteria utama pengklasifikasian yaitu definisi, tujuan penetapan, kriteria kinerja, dan kriteria perencanaan untuk masing-masing zona.
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Tugas kelompok ini merupakan review terhadap perencanaan desain tapak pengelolaan pariwisata di Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum. Perencanaan ini menggunakan pendekatan top-down dengan mempertimbangkan peraturan dan potensi wilayah, serta mengakomodasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di kawasan konservasi.
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi ringkasan singkat tentang Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Terdapat informasi tentang latar belakang pendidikan dan pekerjaannya serta kontak yang dapat dihubungi."
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Dokumen tersebut membahas tentang studio perencanaan wilayah yang mencakup pengantar studio perencanaan wilayah, fokus studio perencanaan wilayah, hierarki perencanaan tata ruang, muatan atau output rencana, dan elemen-elemen wilayah yang menentukan output perencanaan."
SEMESTER 5. PPT buat Presentasi Final Studio Perencanaan bareng sama kelas A di ruang teater. Layout by Teh Sally. Pas presentasi, poster dan x-banner dipasang di depan. PWK FT UNDIP Semarang 2015 angkatan 2013.
Studio 1 belajar ttg memahami profil wilayah, dari situ bisa ditarik garis besar permasalahan utama di swatu wilayah. Nah di studio 2 ini, diselesaikan masalahnya. Jadi wilstudnya ya sama. Cari data juga, cuma data yg buat perencanaan ini lebih dalam, kalo yg di studio 1 kan kaya secara umum aja gituw. Jadi yg studio 2 ini nentuin dulu mau direncanain kaya gimana, aspek dan objek apa aja yang kena perencanaan, terus nyari data mendalam ttg aspek dan objek itu.
Jadi alurnya bukan survey-->dapat masalah-->tujuan--> rencana, karena itu udah di studio 1; tetapi yang ini tujuan-->rencana-->survey-->perencanaan.
Studio Perencanaan kebagi jadi perencanaan wilayah (regional) sama perencanaan focused area (perkotaan). Kalau kurikulum dulu, studio perencanaannya dipisah jadi 2 itu, kalo sekarang dirapel.
Disini aku ganti wilstud, di studio 1 aku di kelompok Weleri Raya (Welerich), di studio 2 aku di kelompok Kendal Raya (Bondokenceng) haha sempet baper
Dokumen ini membahas tentang Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan tantangan dalam memperkuat fungsinya. Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai kawasan lindung laut nasional dan wilayah kepulauan yang strategis bagi persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, namun membutuhkan percepatan pembangunan pariwisata yang menjamin fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat."
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21BappedaLampungUtara
The document discusses criteria for establishing industrial zoning areas (KPI) according to Government Regulation No. 30 of 2020. It outlines the technical criteria that must be met for an area to be designated as a KPI, including land suitability, topography of less than 15%, avoidance of protected or agricultural areas, and minimum sizes of 50 hectares for industrial zones and 5 hectares for small industrial centers. It also discusses the role of regional governments in determining and developing KPIs according to this regulation. Challenges in establishing KPIs mentioned include unsuitable locations, lack of infrastructure support, and land status issues.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kota Manado mengembangkan konsep ekowisata sebagai pengembangan wilayah utamanya untuk merealisasikan visi menjadi kota model ekowisata. Pengembangan wilayah ekowisata dilakukan di beberapa kawasan seperti Pulau Bunaken, Siladen, dan Gunung Tumpa dengan melibatkan masyarakat lokal untuk meningkatkan pendapatan dan pelestarian lingkungan.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi yang membahas pengertian istilah, tujuan dan sasaran penetapan rencana tata ruang pulau tersebut serta ketentuan umum lainnya.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas kriteria pengklasifikasian zona dan subzona kawasan lindung serta kawasan budi daya. Terdapat empat kriteria utama pengklasifikasian yaitu definisi, tujuan penetapan, kriteria kinerja, dan kriteria perencanaan untuk masing-masing zona.
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Tugas kelompok ini merupakan review terhadap perencanaan desain tapak pengelolaan pariwisata di Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum. Perencanaan ini menggunakan pendekatan top-down dengan mempertimbangkan peraturan dan potensi wilayah, serta mengakomodasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di kawasan konservasi.
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi ringkasan singkat tentang Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Terdapat informasi tentang latar belakang pendidikan dan pekerjaannya serta kontak yang dapat dihubungi."
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Dokumen tersebut membahas tentang studio perencanaan wilayah yang mencakup pengantar studio perencanaan wilayah, fokus studio perencanaan wilayah, hierarki perencanaan tata ruang, muatan atau output rencana, dan elemen-elemen wilayah yang menentukan output perencanaan."
SEMESTER 5. PPT buat Presentasi Final Studio Perencanaan bareng sama kelas A di ruang teater. Layout by Teh Sally. Pas presentasi, poster dan x-banner dipasang di depan. PWK FT UNDIP Semarang 2015 angkatan 2013.
Studio 1 belajar ttg memahami profil wilayah, dari situ bisa ditarik garis besar permasalahan utama di swatu wilayah. Nah di studio 2 ini, diselesaikan masalahnya. Jadi wilstudnya ya sama. Cari data juga, cuma data yg buat perencanaan ini lebih dalam, kalo yg di studio 1 kan kaya secara umum aja gituw. Jadi yg studio 2 ini nentuin dulu mau direncanain kaya gimana, aspek dan objek apa aja yang kena perencanaan, terus nyari data mendalam ttg aspek dan objek itu.
Jadi alurnya bukan survey-->dapat masalah-->tujuan--> rencana, karena itu udah di studio 1; tetapi yang ini tujuan-->rencana-->survey-->perencanaan.
Studio Perencanaan kebagi jadi perencanaan wilayah (regional) sama perencanaan focused area (perkotaan). Kalau kurikulum dulu, studio perencanaannya dipisah jadi 2 itu, kalo sekarang dirapel.
Disini aku ganti wilstud, di studio 1 aku di kelompok Weleri Raya (Welerich), di studio 2 aku di kelompok Kendal Raya (Bondokenceng) haha sempet baper
Dokumen ini membahas tentang Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan tantangan dalam memperkuat fungsinya. Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai kawasan lindung laut nasional dan wilayah kepulauan yang strategis bagi persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, namun membutuhkan percepatan pembangunan pariwisata yang menjamin fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat."
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21BappedaLampungUtara
The document discusses criteria for establishing industrial zoning areas (KPI) according to Government Regulation No. 30 of 2020. It outlines the technical criteria that must be met for an area to be designated as a KPI, including land suitability, topography of less than 15%, avoidance of protected or agricultural areas, and minimum sizes of 50 hectares for industrial zones and 5 hectares for small industrial centers. It also discusses the role of regional governments in determining and developing KPIs according to this regulation. Challenges in establishing KPIs mentioned include unsuitable locations, lack of infrastructure support, and land status issues.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kota Manado mengembangkan konsep ekowisata sebagai pengembangan wilayah utamanya untuk merealisasikan visi menjadi kota model ekowisata. Pengembangan wilayah ekowisata dilakukan di beberapa kawasan seperti Pulau Bunaken, Siladen, dan Gunung Tumpa dengan melibatkan masyarakat lokal untuk meningkatkan pendapatan dan pelestarian lingkungan.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi yang membahas pengertian istilah, tujuan dan sasaran penetapan rencana tata ruang pulau tersebut serta ketentuan umum lainnya.
Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dirancang untuk melindungi sumber daya alam Aceh dan memastikan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi eksploitasi SDA dan mengarahkan perekonomian ke sektor jasa lingkungan. RTRWA juga mengubah orientasi ekonomi Aceh ke luar negeri dengan menggunakan Sabang sebagai outlet internasional yang sesuai dengan kondisi geografis dan potensi ekonomi regional.
Aneka metodologi dari berbagai proposal proyek. Tidak semua metodologi di sini dari proyek yang 'berhasil', ada juga yang dari proyek 'gagal'. Proyek bisa gagal karena :
- Kualitas keilmiahan dan akademisnya kurang, atau
- Pendekatan 'ehm-ehm' kurang.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memberikan panduan mengenai hierarki perencanaan tata ruang, tujuan dan sasaran penyusunan rencana zonasi rinci, wilayah perencanaannya, serta fungsi dan manfaat dari rencana zonasi rinci.
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pedoman organisasi perangkat daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Peraturan ini mengatur tentang kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah, tugas dan fungsi sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan satuan polisi pamong praja di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum kepada gubernur dalam pemberian persetujuan substansi rancangan perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan ini dilakukan setelah provinsi memenuhi kriteria seperti telah memiliki perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota, memiliki unit organisasi penataan ruang, dan memiliki sumber daya manusia yang komp
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatur tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. RTH didefinisikan sebagai area terbuka yang fungsinya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuhnya tanaman baik alami maupun yang ditanam. Pedoman ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan resapan air, menciptakan keseimbangan lingkungan alam dan binaan,
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini memberikan panduan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RDTR Kabupaten merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan ruang dan kegiatan di tingkat kawasan. Pedoman ini membahas proses penyusunan, muatan, format, dan ketentuan teknis RDTR Kabupaten.
1. Hasil Musrenbang Prov.SU mencakup kesepakatan forum SKPD Prov.SU Thn 2012, Pra Musrenbang, dan Musrenbang serta forum BAPPEDA Prov.SU yang membahas isu strategis dan renja kementerian tahun 2013.
2. Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011-2012, sinkronisasi renstra dan renja SKPD, serta mengharapkan pelaksanaan Musrenbangda Tapanuli Tengah tahun 2012 dapat berjalan dengan baik.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,
Dokumen ini membahas rencana masterplan infrastruktur Kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini meninjau perencanaan infrastruktur yang ada, kebutuhan infrastruktur di Kota Banjarbaru berdasarkan proyeksi penduduk, serta tipe infrastruktur apa saja yang dibutuhkan seperti jalan, transportasi, dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung peran Banjarbaru sebagai ibukota provinsi.
Sesuai hasil pertemuan dengan tim teknis Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang, Laporan Pendahuluan ini terdiri atas beberapa bab yakni Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Pemahaman Terhadap RPI2-JM, Bab 3 Metodologi, Bab 4 TUJAKSTRA 5 KSN dan Sei Mangkei, Bab 5 Rencana Kerja dan Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bab 6 Inventarisasi Kebijakan Spasial dan Pembangunan.
Tim Konsultan telah melakukan presentasi/pemaparan pada tanggal 30 April 2014 dan berdasarkan masukan dari Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, diharapkan konsultan dapat memberikan jadwal ‘krisis’ pengerjaan berdasarkan pengalaman 3 tahun yl. Untuk itu didalam Laporan ini akan disandingkan jadwal normal (sesuai KAK) yang telah diarahkan pada Kerangka Acuan Kerja dengan jadwal ‘krisis’ yang merupakan bagian dari strategi konsultan untuk menjawab tantangan yang selalu muncul pada penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum pada Kawasan Strategis Nasional.
Tim Konsultan pada pekerjaan ini dipimpin oleh Bpk. Ir. Luthfy Aziz Lubis, MT, Bpk. Tiar Pandapotan Purba, ST, Ibu Vivin, ST, Ibu Linda, ST, MT, Bpk Wendy Laksmono, ST, Ibu Risa, ST, Ahli GIS dan Para Asisten dibawah manajemen PT. Prospera Consulting Engineers.
Kata Kunci pada pekerjaan ini adalah rencana; program; investasi; infrastruktur; pekerjaan umum; kebijakan spasial; kebijakan pembangunan.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 membahas sasaran dan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai visi Indonesia sejahtera, demokratis dan berkeadilan pada tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan tema dan prioritas RKP 2011 untuk percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah, serta kebijakan pendanaan untuk mewujudkan rencana tersebut.
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas NasionalDadang Solihin
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Memantapkan sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat berdasarkan prioritas nasional melalui forum gabungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pra-Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Pusat di Banda Aceh pada tanggal 26 Maret 2012.
Dokumen tersebut membahas perencanaan dan pembiayaan pembangunan di Indonesia dengan pendekatan yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial. Beberapa sumber pembiayaan yang disebutkan antara lain dana transfer, pinjaman luar negeri, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan investasi non-APBN.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XII - Sistematika Penyajian Album Peta
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut merangkum proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi, dan penyusunan naskah akademis serta peraturan daerah. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan selama kurang lebih 12 bulan.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen ini menjelaskan sistematika penyajian laporan akhir Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ). Untuk RDTR terdiri dari 8 bab yang membahas tujuan penataan, rencana pola ruang, jaringan prasarana, prioritas penanganan, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi. Sedangkan untuk PZ terdiri dari 5 bab yang membahas ketentuan umum, text zonasi, peta zonasi, dan perubahan peratur
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mencakup tujuan, struktur ruang, dan jaringan prasarana seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, dan sumber daya air."
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VIII - Rincian Perumusan Substansi RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VII - Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VI - Contoh Perhitungan Untuk Menentukan Tata Bangunan
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut menjelaskan cara menghitung intensitas pemanfaatan ruang dengan menentukan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan tinggi bangunan. KDB dihitung berdasarkan luas bangunan dan luas lahan, sedangkan tinggi bangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jalur penerbangan, kebakaran, ekonomi, pencahayaan, dan gempa. Dokumen ini memberikan contoh perhitungan KDB dan menjelaskan berbagai pert
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut berisi contoh teks zonasi untuk zona perumahan dengan subzona kepadatan sangat tinggi. Teks zonasi ini mengatur ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, prasarana dan sarana minimum, pelaksanaan, perubahan peraturan zonasi, dan ketentuan khusus untuk wilayah rawan bencana gempa.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IV-A - Contoh Matriks Penulisan Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen ini menampilkan ilustrasi peta rencana jaringan prasarana di BWP yang terdiri dari 6 lampiran yang menunjukkan skema jaringan prasarana dasar wilayah perkotaan.
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
Pedoman ini mengatur penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau (RTNH) di kawasan perkotaan. Dokumen ini menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, tipologi, standar luas penyediaan, dan pengaturan material RTNH pada berbagai skala lingkungan perkotaan. Pedoman ini bertujuan menjamin ketersediaan dan keberlanjutan RTNH bagi kepentingan masyarakat perkotaan.
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Departemen Pekerjaan Umum. SMM bertujuan untuk menjamin kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kualitas berkelanjutan. Peraturan ini menjelaskan tentang ruang lingkup, pengelolaan, tugas dan tanggung jawab terkait penerapan SMM di seluruh unit kerja Departemen Pekerjaan Um
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
(1) Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman rekayasa sosial pembangunan bendungan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mengurangi permasalahan sosial selama proses pembangunan bendungan.
(2) Pedoman ini memberikan panduan bagi pelaksana untuk memahami dan menangani masalah sosial yang muncul selama prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi bendungan.
(3) Peraturan ini mulai berlaku se
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Penataan Ruang
Pedoman ini mengatur tata cara pembangunan pos duga air tipe konsol di sungai atau saluran terbuka dengan menetapkan ketentuan lokasi, persyaratan teknis, dan tahapan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data muka air yang berkualitas guna perencanaan sumber daya air.
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini menetapkan 29 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga terampil dan ahli di sektor konstruksi yang akan digunakan sebagai acuan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. SKKNI ini meliputi berbagai jabatan seperti inspektur bendungan, teknisi geoteknik, mandor, ahli geodesi, mekanik HVAC, dan lainnya. Peraturan ini bertujuan mewujudkan pelatihan berbasis komp
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara - Indikasi Program
1. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2011-2031
INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN
LAMPIRAN - IV
WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
A. P erwujudan Struktur Ruang
Provinsi
1. Perwujudan Pusat-pusat Kegiatan
Wilayah Provinsi
1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Yang terdiri dari Kota Manado, Kota Bitung, APBN, APBN, Kementerian PU,
Manado – Bitung dan sebagian dari Kabupaten Minahasa BUMN, Provinsi,
Utara, meliputi : Kalawat, Kauditan, dan Masyarakat Kabupaten/Kota
Kema.
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan PKW: APBN, APBN, Kementerian PU,
(PKWp) Kota Tomohon, Kota Kotamobagu dan BUMN, Provinsi,
Kota Tondano (Minahasa). Masyarakat Kabupaten/Kota
PKWp:
Boroko, Molibagu, Tutuyan, Amurang,
Ratahan, Airmadidi, Lolak, dan Ulu-Ondong
c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tahuna (Kepulauan Sangihe) dan APBN, APBN, Kementerian PU,
(PKSN) Melonguane (Kepulauan Talaud) BUMN, Provinsi,
Masyarakat Kabupaten/Kota
1.2 Pengembangan Sistem Perkotaan
Provinsi
Rencana Pengembangan Pusat Dumoga, Poigar, Inobonto (Bolaang APBN, APBN, Kementerian PU,
Kegiatan Lokal (PKL) Mongondow); Pinolosian, Mamalia BUMN, Provinsi,
(Bolaang Mongondow Selatan); Kotabunan Masyarakat Kabupaten/Kota
(Bolaang Mongondow Timur); Bolang
Itang, Pimpi (Bolaang Mongondow Utara);
Pineleng, Kombi, Remboken, Eris, Kakas,
Tanawangko, Kawangkoan, Sonder,
Langowan, Tompaso (Minahasa); Tumpaan,
Motoling, Tenga, Tompaso Baru (Minahasa
Selatan); Belang, Tombatu, (Minahasa
Tenggara); Likupang, Tatelu, Wori,
Talawaan (Minahasa Utara); Enemawira,
L-16
2. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
Manganitu, Manalu (Kepulauan Sangihe);
Buhias (Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro); dan Lirung, Esang, Beo, Rainis
(Kepulauan Talaud).
2. Perwujudan Sistem Jaringan
Prasarana Utama
2.1 Perwujudkan Sistem Jaringan
Transportasi
2.1.1 Perwujudan Sistem Jaringan
Transportasi Darat :
2.1.1.1 Perwujudan Sistem Jaringan Lalu
Lintas Angkutan Jalan
2.1.1.1.1 Jaringan Jalan
1. Pemantapan Jalan Arteri Primer :
- Batas Kota Bitung (Air Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara 6,464 km APBN Kementerian PU, Balai
Tembaga)-Kauditan; Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jalon Sompotan Bitung; Kota Bitung 0,535 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jalan Mohammad Hatta Bitung; Kota Bitung 1,039 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jalan Yos Sudarso Bitung; Kota Bitung 1,010 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jalan Walanda Maramis Bitung; Kota Bitung 1,985 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jalan Wolter Monginsidi Bitung; Kota Bitung 9,067 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Kauditan By Pass-Airmadidi; 7,116 km APBN Kementerian PU, Balai
Kab. Minahasa Utara
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Kairagi-Mapanget; 12,077 km APBN Kementerian PU, Balai
Kab. Minahasa Utara, Kota Manado
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jalan Yos Sudarso Manado; 7,522 km APBN Kementerian PU, Balai
Kota Manado
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jalan R.E. Martadinata Manado; 3,029 km APBN Kementerian PU, Balai
Kota Manado
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jalan Jenderal Sudirman 1,083 km APBN Kementerian PU, Balai
Kota Manado
Manado; Pelaksana Jalan
L-17
3. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
Nasional XI
- Kairagi-Batas Kota Manado; 1,450 km APBN Kementerian PU, Balai
Kota Manado
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Airmadidi - Kairagi; 2,366 km APBN Kementerian PU, Balai
Kab. Minahasa Utara, Kota Manado
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Batas Kota Manado-Tomohon; 18,766 km APBN Kementerian PU, Balai
Kota Manado, Kota Tomohon
Pelaksana Jalan
Nasional XI
a. - Jalan Suprapto Manado; 0,595 km APBN Kementerian PU, Balai
Kota Manado
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jalan Sam Ratulangi Manado; 6,620 km APBN Kementerian PU, Balai
Kota Manado
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Tomohon-Kawangkoan; Kota Tomohon, Kab. Minahasa 18,102 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Kawangkoan-Worotican; Kab. Minahasa, Kab. Mianahasa Selatan 43,842 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Worotican-Poigar; Kab. Minahasa Selatan, Kab. Bolaang 41,381 km APBN Kementerian PU, Balai
Mongondow Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Poigar-Kaiya; Kab. Bolaang Mongondow 31,685 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Kaiya-Maelang; Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang 49,648 km APBN Kementerian PU, Balai
Mongondow Utara Pelaksana Jalan
Nasional XI
b. - Maelang-Biontong; dan Kab. Bolaang Mongondow Utara 48,941 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Biontong-Atinggola (batas Kab. Bolaang Mongondow Utara 58,592 km APBN Kementerian PU, Balai
Provinsi Gorontalo). Pelaksana Jalan
Nasional XI
2. Pemantapan Jalan Kolektor Primer
(K-1)
- Tumpaan - Bts. Kota Manado Kab. Minahasa Selatan, Kota Manado 40,198 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Monginsidi (Manado) Kota Manado 5,070 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. A. Yani (Manado) Kota Manado 1,420 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
L-18
4. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
- Girian (Bitung) - Likupang Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara 43,450 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Likupang - Wori Kab. Minahasa Utara 59,151 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Wori - Bts. Kota Manado Kab. Minahasa Utara, Kota Manado 14,451 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Hasanudin (Manado) Kota Manado 1,815 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Ks. Tubun (Manado) Kota Manado 0,191 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Panjaitan (Manado) Kota Manado 0,357 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Lembong (Jln. Pogidon) Kota Manado 3,500 km APBN Kementerian PU, Balai
(Manado) Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Girian - Kema (Makalisung) Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara 26,045 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Kema - Rumbia Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa 56,950 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Rumbia - Buyat Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Tenggara 45,609 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Buyat - Molobog Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang 36,127 km APBN Kementerian PU, Balai
Mongondow Timur Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Molobog - Onggunoi Kab. Bolaang Mongondow Timur 46,000 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Onggunoi - Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. 26,000 km APBN Kementerian PU, Balai
Bolaang Mongondow Selatan Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Pinolosian - Molibagu Kab. Bolaang Mongondow Selatan 20,833 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Molibagu - Mamalia Kab. Bolaang Mongondow Selatan 21,364 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Mamalia - Taludaa (Bts. Prov. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 58,876 km APBN Kementerian PU, Balai
Gorontalo) Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Airmadidi - Bts. Kota Tondano Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa 18,710 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
L-19
5. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
Nasional XI
- Jln. W. Maramis (Tondano) Kab. Minahasa 1,231 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Imam Bonjol (Tondano) Kab. Minahasa 0,708 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Bts. Kota Tondano - Tomohon Kab. Minahasa, Kota Tomohon 8,953 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
1. - Jln. Sam Ratulangi (Tondano) Kab. Minahasa 0,845 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Boulevard (Tondano) Kab. Minahasa 1,550 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Worotican - Poopo Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan 37,390 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Poopo - Sinisir Kab. Minahasa Selatan, Kab. Bolaang 37,932 km APBN Kementerian PU, Balai
Mongodow Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Sinisir - Bts. Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongodow, Kota 17,780 km APBN Kementerian PU, Balai
Kotamobagu Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Gatot Subroto Kota Kotamobagu 1,700 km APBN Kementerian PU, Balai
(Kotamobagu) Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Adampe Dolof Kota Kotamobagu 1,628 km APBN Kementerian PU, Balai
(Kotamobagu) Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. A. Yani (Kotamobagu) Kota Kotamobagu 0,387 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Diponegoro (Kotamobagu) Kota Kotamobagu 1,041 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Bts. Kota Kotamobagu - Kota Kotamobagu, Kab. Bolaang 51,731 km APBN Kementerian PU, Balai
Doloduo Mongondow Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Kotamobagu - Doloduo Kota Kotamobagu 1,595 km APBN Kementerian PU, Balai
(Kotamobagu) Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Doloduo - Molibagu Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang 20,713 km APBN Kementerian PU, Balai
Mongondow Selatan Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Bts. Kota Tahuna - Enemawira Kab. Kepl. Sangihe 15,847 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
L-20
6. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
- Jln. Imam Bonjol (Tahuna) Kab. Kepl. Sangihe 0,076 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Jend. Sudirman (Tahuna) Kab. Kepl. Sangihe 0,326 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Akhir Jln. Jend.Sudirman - Bts. Kab. Kepl. Sangihe 4,674 km APBN Kementerian PU, Balai
Kota Tahuna Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Larenggam (Tahuna) Kab. Kepl. Sangihe 0,075 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Bts. Kota Tahuna - RSU Tahuna Kab. Kepl. Sangihe 6,000 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Enemawira - Naha Kab. Kepl. Sangihe 4,044 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Naha - Bts. Kota Tahuna Kab. Kepl. Sangihe 38,556 km APBN Kementerian PU, Balai
(Tahuna) Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Rara Manusa (Tahuna) Kab. Kepl. Sangihe 0,630 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Apeng Sembeka (Tahuna) Kab. Kepl. Sangihe 2,087 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Bts. Kota Tahuna - Tamako Kab. Kepl. Sangihe 29,439 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Makaampo (Tahuna) Kab. Kepl. Sangihe 1,525 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Jln. Tidore (Tahuna) Kab. Kepl. Sangihe 1,515 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Melonguane - Beo Kab. Kepl. Talaud 34,371 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Beo - Esang Kab. Kepl. Talaud 40,000 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Rainis - Melongguane Kab. Kepl. Talaud 45,000 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
- Beo - Rainis Kab. Kepl. Talaud 10,850 km APBN Kementerian PU, Balai
Pelaksana Jalan
Nasional XI
3. Pemantapan Jalan Kolektor Primer
(K-2)
L-21
7. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
- Kotamobagu - Kaiya Kota Kotamobagu, Kab. Bolaang APBD Dinas PU Provinsi
Mongondow 33,30 km
- Jl. AKD (Kotamobagu) Kota Kotamobagu APBD Dinas PU Provinsi
2,15 km
- Airmadidi - Kauditan Kab. Minahasa Utara APBD Dinas PU Provinsi
8,15 km
- Kauditan - Kema Kab. Minahasa Utara APBD Dinas PU Provinsi
4,75 km
- Airmadidi - Tondano Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
17,80 km
- Jl. W.Maramis (Tondano) Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
1,30 km
- Jl. Imam Bonjol (Tondano) Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
1,20 km
- Tondano - Kawangkoan Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
44,00 km
- Jl Pandjaitan (Tondano) Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
1,30 km
- Tomohon - Tondano Kota tomohon, Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
5,85 km
- Jl. Sam Ratulangi (Tondano) Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
0,70 km
- Jl. Boulevard (Tondano) Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
4,30 km
- Naha - Enemawira Kab. Kepl. Sangihe APBD Dinas PU Provinsi
4,00 km
- Ulu-Ondong Kab. Siau Tagulandang Biaro APBD Dinas PU Provinsi
10,00 km
- Tamako - Enemawira Kab. Kepl. Sangihe 78,68 km APBD Dinas PU Provinsi
- Sukur - Likupang Kab. Minahasa Utara APBD Dinas PU Provinsi
29,85 km
- Ratahan - Amurang Kab. Minahasa Tengara, Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
Selatan 43,40 km
- Modayag - Molobog Kab. Bolaang Mongondow Utara APBD Dinas PU Provinsi
29,55 km
- Kema -Toliang Oki - Kombi Kab. Minahasa,Utara, Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
24,20 km
L-22
8. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
- Manado - Tongkaina - Wori Kota Manado, Kab. Minahasa Utara APBD Dinas PU Provinsi
18,85 km
- Rainis - Esang Kab. Kepl. Talaud 62,50 km APBD Dinas PU Provinsi
- Tondano - Remboken – Kakas Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
22,70 km
- Tondano - Kembes – Manado Kab. Minahasa, Kota Manado APBD Dinas PU Provinsi
31,50 km
- Langowan - Ratahan - Belang Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Tenggara APBD Dinas PU Provinsi
27,30 km
(Tababo)
- Sonder - Tincep - Marauasey Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan APBD Dinas PU Provinsi
30,00 km
- Tomohon - Tanawangko Kota Tomohon, Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
26,00 km
- Tanawangko - Kumu - Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan APBD Dinas PU Provinsi
49,50 km
Popontolen
- Doloduo - Pinogaluman Kab. Bolaang Mongondow APBD Dinas PU Provinsi
48,70 km
- Pinogaluman - Labuan Uki Kab. Bolaang Mongondow APBD Dinas PU Provinsi
8,40 km
- Wasian - Simbel - Wailang Kab. Minahasa Utara APBD Dinas PU Provinsi
32,00 km
- Mapanget - Molas (Manado) Kota Manado APBD Dinas PU Provinsi
12,60 km
- Jln. Pierre Tendean (Manado) Kota Manado APBD Dinas PU Provinsi
4,60 km
- Melongguane - Rainis Kab. Kepl. Talaud APBD Dinas PU Provinsi
45,00 km
- Tatelu - Pinilih - Klabat Kab. Minahasa Utara APBD Dinas PU Provinsi
9,80 km
- Karondoran - Apela - Kota Bitung APBD Dinas PU Provinsi
10,50 km
Danowudu
- Lingkar Pulau Lembeh Kota Bitung APBD Dinas PU Provinsi
52,50 km
- Pontak - Kalait - Lobu Kab. Minahasa Selatan, Kab. Bolaang APBD Dinas PU Provinsi
Mongondow 38,80 km
- Pontodon - Insil Kab. Bolaang Mongondow Timur APBD Dinas PU Provinsi
19,50 km
L-23
9. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
- Matali - Torosik Kab. Bolaang Mongondow Selatan APBD Dinas PU Provinsi
32,50 km
- Manado - Kombos - SP S. Kota Manado APBD Dinas PU Provinsi
7,00 km
Kairagi
4. Peningkatan Status Jalan Kolektor
Primer (K-2) menjadi (K-1)
- Ulu-Ondong; Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro Dinas PU Provinsi
- Sukur-Likupang; Kab. Minahasa Utara Dinas PU Provinsi
- Kotamobagu-Kaiya; Kota Kotamobagu, Kab. Bolaang Dinas PU Provinsi
Mongondow
- Modayag-Molobog; Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Dinas PU Provinsi
Bolaang Mongondow Selatan
- Matali-Torosik; Kota Kotamobagu, Kab. Bolaang Dinas PU Provinsi
Mongondow Selatan
- Doloduo-Pinogaluman-Labuan Kab. Bolaang Mongondow Dinas PU Provinsi
Uki;
- Manado Outer Ring Road I, II, Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kab. Dinas PU Provinsi
III dan IV; Minahasa
- Manado Boulevard I dan II; Kota Manado Dinas PU Provinsi
- By Pass Tumpaan-Amurang, Kab. Minahasa Selatan Dinas PU Provinsi
Amurang Boulevard;
- Tomohon Outer Ring Road; Kota Tomohon Dinas PU Provinsi
- By Pass Boroko Kab. Bolaang Mongondow Utara Dinas PU Provinsi
5. Pengembangan Jalan Kolektor Primer
(K-2)
- Tanawangko - Popontolen - Kab. Minahasa Selatan APBD Dinas PU Provinsi
Paslaten - Wawona -
Wawontulap - Sondaken -
Raprap - Ranowangko;
- Kapitu - Pondos - Motoling - Kab. Minahasa Selatan APBD Dinas PU Provinsi
Pontak - Ranoyapo - Tompaso
Baru - Tambelang - Mokobang
- Pinasungkulan;
- Ongkaw - Tondey - Ranaan Kab. Minahasa Selatan APBD Dinas PU Provinsi
Baru - Motoling; dan
- Pontak - Powalutan - Beringin - Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa APBD Dinas PU Provinsi
Tombatu. Tenggara
L-24
10. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
6. Pengembangan Jaringan Jalan
Kolektor Primer (K-3)
- Silian - Tombatu Kab. Minahasa Tenggara APBD Dinas PU Provinsi
Jaringan Jalan Bebas Hambatan (Tol)
1. Pemantapan jaringan jalan bebas APBN, BUMN, Kementerian PU
hambatan (tol) Swasta PEMDA Provinsi,
Kab/Kota
BUMN, Swasta
2. Pembangunan jalan bebas
hambatan (tol)
a. Bebas Hambatan (Tol) Manado – Manado – Minut – Bitung APBN, BUMN, Kementerian PU
Bitung Swasta PEMDA Provinsi,
Kab/Kota
BUMN, Swasta
b. Bebas Hambatan (Tol) Manado – Manado – Minahasa - Tomohon APBN, BUMN, Kementerian PU
Tomohon Swasta PEMDA Provinsi,
Kab/Kota
BUMN, Swasta
c. Bebas Hambatan (Tol) Tomohon Tomohon – Minahasa – Minahasa Selatan APBN, BUMN, Kementerian PU
– Amurang Swasta PEMDA Provinsi,
Kab/Kota
BUMN, Swasta
d. Bebas Hambatan (Tol) Amurang – Minsel - Bolmong APBN, BUMN, Kementerian PU
Kaiya Swasta PEMDA Provinsi,
Kab/Kota
BUMN, Swasta
e. Bebas Hambatan (Tol) Kairagi – Kota Manado APBN, BUMN, Kementerian PU
Mapanget Swasta PEMDA Provinsi,
Kab/Kota
BUMN, Swasta
Jembatan
1. Pemantapan jembatan-jembatan Seluruh Kabupaten/Kota APBN, BUMN, Kementerian PU, Dinas
status nasional dan provinsi Swasta PU Provinsi,
BUMN, Swasta
2. Pembangunan jembatan-
jembatan status nasional dan
provinsi
a. Jembatan Bitung – P. Lembeh I Kota Bitung APBN, BUMN, Kementerian PU Dinas
Swasta PU Provinsi, BUMN,
Swasta
b. Jembatan Bitung – P. Lembeh II Kota Bitung APBN, BUMN, Kementerian PU Dinas
Swasta PU Provinsi, BUMN,
Swasta
c. Jembatan Sunset Boulevard Kota Manado APBN, BUMN, Kementerian PU Dinas
Manado Swasta PU Provinsi, BUMN,
Swasta
L-25
11. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
2.1.1.1.2 Jaringan Prasarana Lalu Lintas
1.. Pemantapan Terminal Penumpang
Tipe A
- Malalayang (Kota Manado) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Tangkoko (Kota Bitung) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Beriman (Kota Tomohon) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Bonawang (Kota Kotamobagu) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Provinsi
2.. Pembangunan Terminal Regional
(Perkotaan BIMINDO) dan KAPET
Manado-Bitung
- Liwas (Kota Manado) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
3.. Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe A
- Belang (Kab. Minahasa Tenggara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Kapitu (Kab. Minahasa Selatan) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Kotabunan (Kab. Bolaang Mongondow Timur). APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Molibagu (Kab. Bolaang Mongondow Selatan). APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
L-26
12. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
- Kaidipang (Kab. Bolaang Mongondow Utara). APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
4. Pemantapan Terimal Tipe B
- Paal Dua, Karombasan dan (Kota Manado) APBN, APBD Kementerian
Serasi Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Airmadidi dan Likupang (Kab. Minahasa Utara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Kawangkoan, Langowan dan (Kab. Minahasa) APBN, APBD Kementerian
Sonder Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
5. Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe B
- Tumpaan (Kab. Minahasa Selatan) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Modayag (Kab Bolaang Mongondow) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Molibagu (Kab Bolmong Selatan) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Tutuyan (Kab Bolmong Timur) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Lolak (Kab Bolaang Mongondow) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Boroko (Kab Bolmong Utara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
L-27
13. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
- Ratahan (Kab. Minahasa Tenggara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Belang (Kab. Minahasa Tenggara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Kotabunan (Kab Bolmong Timur) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Motoling (Kab. Minahasa Selatan) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Dumoga (Kab Bolaang Mongondow) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Inobonto (Kab Bolaang Mongondow) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Kema (Kab. Minahasa Utara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Tanawangko (Kabupaten Minahasa) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Poigar (Kab Bolaang Mongondow) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Pinolosian (Kab Bolmong Selatan) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Bolang Itang (Kab Bolmong Utara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
L-28
14. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
- Pimpi (Kab Bolmong Utara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Pineleng (Kabupaten Minahasa) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Kombi Pineleng (Kabupaten Minahasa) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Remboken (Kabupaten Minahasa) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Eris (Kabupaten Minahasa) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Kakas (Kabupaten Minahasa) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Tompaso (Kabupaten Minahasa) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Tenga (Kab. Minahasa Selatan) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Tompaso Baru (Kab. Minahasa Selatan) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Tombatu (Kab. Minahasa Tenggara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Tatelu (Kab. Minahasa Utara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
L-29
15. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
- Kauditan (Kab. Minahasa Utara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
- Wori (Kab. Minahasa Utara) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
2.1.1.1.3 Jaringan Pelayanan Lalu Lintas
Pemantapan Pelayanan Lalu Lintas
Jalan
a. Manado - Ratatotok - Molobok; APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
b. Manado - Molibagu - Pinolisian; APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
c. Manado - Ratahan - Tobabo - APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Bentenan;
Dinas Perhubungan
Provinsi
d. Tuminting - Palaes - Likupang - APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Maliambaong - Munte - Likupang -
Dinas Perhubungan
Pinenek - Tangkoko; Provinsi
e. Manado - Tondano - Kema - APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Bitung;
Dinas Perhubungan
Provinsi
f. Manado - Tungoi - Matalibaru; APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
g. Manado - Lolak - Labuan Uki; dan APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
h. Manado - Tombatu - Kalait - APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Ranoyapo.
Dinas Perhubungan
Provinsi
L-30
16. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
2.1.1.2 Perwujudan Sistem Jaringan
Transportasi Angkutan Sungai dan
Penyeberangan
1. Pembangunan Transportasi Sungai,
Pesisir dan Danau
- Halte di Sungai Tondano (Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kab. APBN, APBD, Kementerian
Minahasa) Swasta Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
- - Halte di Pesisir Manado (Kota Manado) APBN, APBD, Kementerian
Swasta Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
- - Halte di Pesisir Minahasa (Kab. Minahasa) APBN, APBD, Kementerian
Swasta Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
- - Halte di Pesisir Minahasa Utara (Kab. Minut) APBN, APBD, Kementerian
Swasta Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
- - Halte di Danau Tondano. (Kab. Minahasa) APBN, APBD, Kementerian
Swasta Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
2. Pemantapan Lintas Penyeberangan
Antar Negara
a. Miangas - General Santos (Kab. Kepl. Talaud) - (Philipina) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
b. Marore - Davao City (Kab. Kepl. Sangihe) - (Philipina) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
3. Pemantapan Lintas Penyeberangan
Lintas Provinsi
a. Bitung - Ternate (Provinsi Sulawesi Utara) - (Provinsi Maluku APBN, APBD Kementerian
Utara) Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
L-31
17. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
b. Bitung - Luwuk (Provinsi Sulawesi Utara) - (Provinsi APBN, APBD Kementerian
Sulawesi Tengah) Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
c. Melonguane - Morotai (Provinsi Sulawesi Utara) - (Provinsi Maluku APBN, APBD Kementerian
Utara) Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
4. Pengembangan Lintas
Penyeberangan Lintas
Kabupaten/Kota
a. Likupang - Tagulandang - Siau - (Minahasa Utara) - (Kab. Kepl. Siau APBN, APBD Kementerian
Pananaru - Melongguane - Lirung - Tagulandang Biaro) - (Kab. Kepl. Sangihe) - Perhubungan,
Masarang ; (Kab. Kepl. Talaud) Dinas Perhubungan
Provinsi
b. Manado - Tahuna (Kota Manado) - (Kab. Kepl. Sangihe) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
c. Manado - Melonguane (Kota Manado) - (Kab. Kepl. Talaud) APBN, APBD Kementerian
Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
d. Manado - Ulu Siau (Kota Manado) - (Kab. Kepl. APBN, APBD Kementerian
SiauTagulandang Biaro) Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi
5. Pengembangan Lintas
Penyeberangan Lintas
Kabupaten/Kota
a. Halte Transportasi S. Ranoyapo di (Kab Minahasa Selatan) APBN, APBD, Kementerian
Amurang Swasta Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
b. Halte Transportasi Bitung-P. Lembeh (Kota Bitung) APBN, APBD, Kementerian
Swasta Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
c. Halte Transportasi Bitung-Belang- (Kota Bitung, Kab. Minahasa Tenggara, APBN, APBD, Kementerian
Nuangan-Pinolosian-Molibagu Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Swasta Perhubungan,
Bolaang Mongondow Selatan). Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
d. Halte Transportasi Tumpaan- (Kab. Minahasa Selatan, Kab. Bolaang APBN, APBD, Kementerian
Amurang-Inobonto-Labuan Uki- Mongondow, Kab. Bolaang Mongondow Swasta Perhubungan,
Boroko Utara). Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
L-32
18. WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI I II III IV
No. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
PENDANAAN PELAKSANA ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 (2017-2021) (2022-2026) (2027-2031)
e. Halte Transportasi Tahuna dan (Kab. Kepl. Sangihe) APBN, APBD, Kementerian
pulau-pulau kecil sekitarnya. Swasta Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
f. Halte Transportasi Siau, (Kab. Kepl. SiauTagulandang Biaro) APBN, APBD, Kementerian
Tagulandang, Biaro dan pulau-pulau Swasta Perhubungan,
kecil sekitarnya. Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
g. Halte Transportasi Melonguane dan (Kab. Kepl. Talaud) APBN, APBD, Kementerian
pulau-pulau kecil sekitarnya. Swasta Perhubungan,
Dinas Perhubungan
Provinsi, Swasta
6. Pemantapan Pelabuhan
Penyeberangan
a. Pelabuhan Penyeberangan Antar
Negara :
- Miangas (Kab. Kepl. Talaud) APBN, APBD, Kementerian
BUMN Perhubungan, Dinas
Perhubungan Provinsi,
BUMN, Swasta
- Marore (Kab. Kepl. Sangihe) APBN, APBD, Kementerian
BUMN Perhubungan, Dinas
Perhubungan Provinsi,
BUMN, Swasta
- Tahuna (Kab. Kepl. Sangihe) APBN, APBD, Kementerian
BUMN Perhubungan, Dinas
Perhubungan Provinsi,
BUMN, Swasta
- Petta (Kab. Kepl. Sangihe) APBN, APBD, Kementerian
BUMN Perhubungan, Dinas
Perhubungan Provinsi,
BUMN, Swasta
b. c. Pelabuhan Penyeberangan Lintas
Provinsi :
- Bitung (Kota Bitung) APBN, APBD, Kementerian
BUMN Perhubungan, Dinas
Perhubungan Provinsi,
BUMN, Swasta
- Munte (Kota Minahasa Utara) APBN, APBD, Kementerian
BUMN Perhubungan, Dinas
Perhubungan Provinsi,
BUMN, Swasta
L-33