Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan peran strategis sektor pertanian Indonesia, permasalahan dan tantangan ketahanan pangan global dan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat nasional.

1. KEBIJAKAN PANGAN DAN
KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Oleh:
Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS
Kepala Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian
Disampaikan pada:
Simposium Nasional dan Temu Alumni Fakultas Pertanian UNSRI
Palembang, 27 Oktober 2012

2. POKOK BAHASAN
1. Kebijakan Umum
2. Permasalahan dan Tantangan
3. Kebijakan Ketahanan Pangan
4. RUU tentang Pangan

3. I. KEBIJAKAN UMUM

4.  Peran Strategis Sektor Pertanian
 Memainkan peran strategis sebagai lokomotif perekonomian
nasional karena kontribusinya yang sangat nyata:
 Penyediaan pangan 245 juta penduduk
 Penyediaan bahan baku industri
 Penyumbang PDB
 Penghasil devisa negara
 Penyediaan lapangan pekerjaan
 Peningkatan pendapatan petani, dan
 Pelestarian lingkungan hidup

5. Peran strategis…(lanjutan)
 Secara empiris sebagai katup pengaman saat krisis
ekonomi
 Secara socio-historis sebagai landasan pembangunan
ekonomi berkelanjutan
 Berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, jaring
pengaman sosial, dan pemerataan hasil pembangunan
 Andalan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
termasuk salah satu andalan penghasil energi
terbarukan.

6.  Visi Pertanian 2009 - 2014
Terwujudnya pertanian industrial
unggul berkelanjutan yang berbasis
sumberdaya lokal untuk meningkatkan
kemandirian pangan, nilai tambah,
ekspor, dan kesejahteraan petani

7. STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN 2010-2014
7

8. adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan dan air, termasuk
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan
bahan lain
baik yang diolah maupun tidak diolah,
yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia,
yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan
minuman.
SUMBER KALORI, PROTEIN, VITAMIN, ZAT GIZI
MIKRO/MINERAL bagi seseorang untuk dapat hidup sehat,
aktif dan produktif 8

9.  Posisi Pangan dalam Pembangunan
Nasional
 Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang
 pemenuhannya merupakan hak asasi
 pemenuhannya tidak dapat ditunda
 tidak dapat disubtitusi dengan bahan lain
 Pangan adalah bagian dari budaya yang merupakan hasil
adaptasi antara manusi dan lingkungan;
 Sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber
daya manusia yang berkualitas;
 Pilar utama bagi pembanguan nasional yang berperan
dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

10.  Pengertian
 Kedaulatan Pangan:
Hak negara dan bangsa yang secara mandiri:
 menentukan kebijakan pangan
 menjamin hak atas pangan rakyat
 memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem
usaha pangannya sesuai dengan potensi sumber daya lokal
 Kemandirian Pangan:
• Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi
pangan yang beranekaragam dari dalam negeri
• yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang
cukup sampai di tingkat perseorangan
• dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia,
sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10

11. Pengertian..(lanjutan)
 Ketahanan Pangan:
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan
bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari
− tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau;
− untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan
11

12.  Kerangka Pikir Pembangunan Pangan
Kedaulatan
Pangan perseorangan
dan
masyarakat
Ketahanan yang sehat,
Pangan aktif, dan
produktif ,
secara
Kemandiria berkelanjutan
n Keamanan
Pangan Pangan
Landasan / ruh Ukuran kinerja Outcome
12

13.  Sistem Ketahanan Pangan Nasional
• Kebijakan Ekonomi dan Pangan
• Kebijakan Otonomi dan
Desentralisasi
Sumberdaya
KETAHANAN
PANGAN SDM yang
Lahan Ketersediaan
tangguh
Air
(sehat, aktif,
SDM Keterjangkauan produktif)
Teknologi
Kelembagaan Pemanfaatan
Budaya (Konsumsi)
Pasar Pangan
DN/LN Lingstrat LN & DN: Penduduk, Perubahan
Iklim, Kinerja Ekonomi, Dinamika Pasar
Pangan, Shock/Bencana
13

14. II. PERMASALAHAN DAN
TANTANGAN

15. A. Permasalahan Pangan Global
 Penyediaan dan Produksi Pangan
 Perubahan iklim global.
Penurunan kapasitas produksi
Ketidakpastian panen
 Ketidakseimbangan produksi dan stok pangan antar
kawasan, yaitu US, Eropa vs Afrika.
 Ketidakseimbangan penguasaan dan kemampuan
menerapkan teknologi produksi dan pengolahan
pangan antar kawasan.
 Degradasi kualitas lahan dan air serta kerusakan
lingkungan.
15

16. A. Permasalahan…(lanjutan)
 Permintaan dan Konsumsi Pangan
 Jumlah penduduk dunia terus bertambah, terutama di
Afrika dan Asia.
 Kompetisi pemanfaatan komoditas pangan antara
food-feed-fuel.
 Pasar dan Harga Pangan
 Trend harga pangan yang terus meningkat dan lebih
bergejolak (volatile).
 Pasar pangan internasional yang tidak menentu
(unreliable) karena tiap negara cenderung
mendahulukan ketahanan pangan domestiknya
secara berlebihan pada saat krisis pangan.
16

17. PERKEMBANGAN INDEKS HARGA PANGAN DAN SEREALIA
DUNIA TH 2000 – 2012
Sumber Data: FAO (2012)
17

18. PRODUKSI,STOK DAN PERDAGANGAN SEREALIA DUNIA
(2001 – 2012)
Sumber Data: FAO (2012)
18

19.  Perkembangan Jumlah Penduduk Dunia
2010 : 6,9 milyar
2011 : 7,0 milyar
2030 : 8,3 milyar
2050 : 9,1 milyar
Perlu tambahan produksi pangan global sekitar
70% - 100% di tahun 2050 (dari kondisi saat ini)
 Jumlah Penduduk Rawan Pangan 201 1
Dunia : 1,02 milyar orang (15,8 %)
Asia & Pasifik : 462 juta
19

20.  Cukupkah produksi pangan saat ini?
Rata-rata Ketersediaan Energi/Kapita/Tahun
Dunia (2007) : 2.796 Kkal
Standard (2011) : 2.200 Kkal
Permasalahan utama penyediaan pangan terletak
pada:
 Ketimpangan distribusi pangan antar negara
dan antar daerah
(Eropa & Amerika vs. Asia & Afrika)
 Ketimpangan daya beli masyarakat
 Pemborosan pangan (budaya dan kebiasaan
makan)
20

21. B. Permasalahan Pangan Nasional
1. Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi (periode
2000-2010 = 1,49 per tahun) dengan jumlah penduduk
yang besar.
2. Jumlah penduduk miskin dan rawan pangan masih
relatif tinggi (12.4 dari total penduduk).
3. Ketergantungan konsumsi beras dalam pola konsumsi
pangan yang masih tinggi (konsumsi beras 139,15
kg/kapita/th).
4. Konversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak
terkendali (sekitar 65.000 ha/th) serta degradasi
kesuburan lahan.
5. Kompetisi pemanfaatan dan degradasi sumber daya air
semakin meningkat.
6. Infrastruktur pertanian/pedesaan masih kurang memadai
(jaringan irigasi yang rusak 52).
21

22. Permasalahan ..... (lanjutan)
7. Prasarana dan sarana transportasi pangan belum
memadai, sehingga meningkatkan biaya distribusi/
pemasaran pangan.
8. Sebaran produksi pangan yang tidak menentu, baik
antar waktu (panen raya dan paceklik) ataupun antar
daerah (di Jawa surplus, di Papua dan Papua Barat
defisit).
9. Sering kali tidak sinkronnya waktu antara pola
tanam/produksi pangan dan pola pembiayaan melalui
APBN/APBD.
10. Beberapa daerah di Indonesia rawan bencana alam,
mengakibatkan frekuensi rawan pangan lokal sangat
tinggi.
22

23. TANTANGAN
 Penerapan pembangunan  Pengembangan sistem
pertanian yang berkelanjutan pembiayaan pertanian yang
mengantisipasi perubahan iklim; berpihak kepada petani.
 Perbaikan dan pembangunan  Penguatan kelembagaan
infrastruktur pertanian (jaringan ekonomi petani dan
irigasi, sarana jalan dan pemantapan kelembagaan
perluasan lahan pertanian)
penyuluhan.
 Kampanye nasional
 Penerapan Undang-Undang
penganekaragaman
Nomor 41 Tahun 2009 tentang pangan
Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan  Peningkatan koordinasi
integrasi, dan sinkronisasi
 Pengembangan sistem antarsektor, karena
perbenihan dan perbibitan pembangunan pangan
nasional multi-sektor.

24. III. KEBIJAKAN KETAHANAN
PANGAN

25.  Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan
Pendekatan jalur ganda (twin-track approach) ,
yaitu:
Memprioritas pembangunan ekonomi berbasis pertanian
dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan
pendapatan;
Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan
rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar
tidak semakin terpuruk serta pemberdayaan agar mereka
semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya
secara mandiri.

26. KEBIJAKAN OPERASIONAL (2010-2014)
 Ketersediaan Pangan
 Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan
swasembada jagung, kedele, gula, daging sapi pada
tahun 2014 antara lain:
• rehabilitasi irigasi dan pencetakan sawah
• subsidi input (pupuk, benih)
• jaminan harga output (HPP)
• perlindungan dari gagal panen
• diseminasi teknologi dan revitalisasi penyuluhan
 Impor pangan pokok dilakukan bila produksi domestik
dan cadangan pangan tidak memenuhi (the last resort)
26

27. KEBIJAKAN .... (lanjutan)
 Ketersediaan Pangan (lanjutan)
 Penyediaan beragam pangan berdasarkan potensi
sumberdaya dan budaya lokal dengan pendekatan
efisiensi dan proteksi.
• kebijakan promosi dan proteksi
• pemberdayaan petani dan pelaku usaha sepanjang
rantai nilai (value chain)
 Menyediakan cadangan beras nasional yang cukup
untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga.
• cadangan beras pemerintah yang memadai sekitar
2 juta ton
• cadangan beras dan pangan lain Pemda Prop,
Kab/Kota
• lumbung pangan masyarakat
27

28. KEBIJAKAN .... (lanjutan)
Target Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Lima
Komoditas Pangan Utama 2011 – 2014
Versi Revisi (September 2012) (Juta Ton)
Sasaran
Rata-rata
Komoditas Pertumbuhan/Ta
2010 2011 2012 2013 2014 hun ()
Padi 1) 66,47 65,72 6) 67,82 6) 72,06 6) 76,57 6) 3,64
Jagung 2) 18,33 17,61 18,86 19,83 20,82 3,33
Kedelai 3) 0,91 0,84 1,10 2,00 2,70 35,02
Gula 2,69 2,23 2,66 2,82 3,10 4,53
Daging Sapi 4) 0,42 0,45 0,52 0,55 0,58 8,48
KET :
1)
GKG, 2) Pipilan Kering (PK), 3) Biji Kering, 4) Karkas
5)
Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun (2010-2014)
6)
Angka produksi padi tahun 2011 – 2014 mengalami penyesuaian sesuai Direktif Presiden.
28

29. KEBIJAKAN .... (lanjutan)
 Keterjangkauan Pangan
 Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok
sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode
khusus/tertentu (Ramadan, Lebaran, Natal, Tahun
Baru).
• Pembelian domestik.
• Operasi pasar.
• Penyaluran pangan dengan sasaran penerima tertentu
(temporer).
• Kebijakan impor/ekspor.
• Kebijakan fiskal.
 Memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah
Nusantara (konektivitas, pengembangan jaringan, dan
sistem transportasi). 29

30. KEBIJAKAN .... (lanjutan)
 Keterjangkauan Pangan (lanjutan)
 Melaksanakan penyaluran pangan bagi masyarakat
rawan pangan kronis/warga miskin.
• saat ini berupa program Raskin (ke depan perlu
diperluas menjadi Pangkin)
 Pemberian bantuan pangan untuk masyarakat rawan
pangan transien akibat bencana alam, sosial, dan
ekonomi.
30

31. KEBIJAKAN .... (lanjutan)
 Konsumsi Pangan dan Gizi
 Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan :
• Perubahan pola pikir ke arah pola konsumsi B2SA
(beragam, bergizi, seimbang dan aman),
• Optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan / KRPL
(kawasan rumah pangan lestari),
• Penguatan UKM (usaha kecil mikro) dalam bisnis
pangan olahan berbasis tepung-tepungan,
 Perbaikan gizi keluarga dan kelompok khusus (bumil,
busui, balita, kelompok khusus rawan pangan)
 Pengembangan, pengawasan, dan penanganan
keamanan pangan olahan dan segar.
31

32. IV. RUU TENTANG PANGAN

33.  Cakupan Pengaturan RUU tentang Pangan
 SISTEM KETAHANAN PANGAN
 Ketersediaan Pangan (Bab IV)
• Produksi pangan dalam negeri
• Cadangan pangan nasional
• Ekspor pangan
• Impor pangan
• Penganekaragaman pangan
• Penanganan krisis pangan
 Keterjangkauan Pangan (Bab V)
• Distribusi
• Pemasaran
• Perdagangan
• Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok
• Bantuan pangan
33

34.  Cakupan Pengaturan .... (lanjutan)
 Konsumsi Pangan dan Gizi (Bab VI)
• Konsumsi pangan
• Pengnekaragaman konsumsi pangan
• Perbaikan gizi
 INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PANGAN
 Keamanan Pangan (Bab VII)
• Sanitasi pangan
• Pengaturan bahan tambahan pangan
• Pengaturan pangan produk rekayasa genetik
• Pengaturan iradiasi pangan
• Penetapan standar kemasan pangan
• Pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan
• Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan
 Label dan Iklan Pangan (Bab VIII)
34

35.  Cakupan Pengaturan .... (lanjutan)
 SISTEM PENUNJANG
 Perencanaan (Bab III)
 Sistem Informasi Pangan (Bab X)
 Litbang Pangan (Bab XI)
 Kelembagaan (Bab XII)
 Peran Serta Masyarakat (Bab XIII)
 PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
 Pengawasan (IX)
 Penyidikan (Bab XIV)
 Ketentuan Pidana (Bab XV)
35

36. TERIMA KASIH