Dokumen tersebut membahas tentang kelemahan UUD 1945 pasca-amendemen, termasuk adanya kepentingan politik fraksi-fraksi dalam MPR, inkonsistensi teori dan ketidaksempurnaan konstitusi. Dokumen ini juga menyinggung tentang usulan amandemen kelima UUD 1945 oleh DPD untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut.

1. Politik : Amandemen Kelima UUD 1945
Oleh: Albert Hasibuan
Pakar Hukum Tata Negara
Setelah empat kali amendemen UUD 1945, terjadi pengelompokan sikap masyarakat. Satu
kelompok menghendaki UUD 1945 dikembalikan kepada yang asli, kelompok lainnya
menginginkan diadakan lagi perubahan atau amendemen kelima UUD 1945, dan kelompok
terakhir tetap pada UUD 1945 pasca-amendemen.
Dalam konteks ini, saya mau mengangkat penelitian Valina Singka Subekti, mantan anggota
KPU dan PAH I BP MPR, terhadap proses perubahan UUD 1945 oleh MPR.
Hasil penelitian itu kemudian menjadi buku berjudul, Menyusun Konstitusi Transisi,
Pergulatan Kepentingan, dan Pemikiran dalam Proses perubahan UUD 1945, yang terbit
tahun 2008. Pada Bab 6 tentang Kesimpulan dan Implikasi Teoritis disebutkan, pertama,
selama proses perubahan UUD 1945, peran elite fraksi di PAH BP MPR dan DPP partainya,
besar. Kedua, warna aliran mempengaruhi secara terbatas pandangan dan sikap fraksi.
Ketiga, proses politik di MPR selama perubahan pertama sampai keempat UUD 1945
diwarnai kompetisi, bargaining, dan kompromi. Keempat, perdebatan fraksi-fraksi di PAH
BP MPR juga diwarnai kepentingan partai. Dengan demikian, berdasarkan penelitian itu, bisa
dikatakan bahwa UUD 1945 pasca-amendemen, berisikan kekurangan, kelemahan, dan
ketidaksempurnaan.
Terkait dengan itu, saya ingin menambahkan beberapa faktor menyangkut kelemahan UUD
1945 pasca-amendemen. Pertama, adanya kekaburan dan inkonsistensi teori dan materi
muatan UUD 1945. Kedua, kekacauan struktur dan sistematisasi pasal-pasal UUD 1945.
Ketiga, ketidaklengkapan konstitusi dan pasal-pasal yang multi-interpretatif, yang
menimbulkan instabilitas hukum dan politik.
Dalam hal ini, Komisi Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No 1/2002 dan
Keputusan MPR No 4/2003 dengan tugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang
perubahan UUD NKRI Tahun 1945 oleh MPR, juga menyebutkan hal sama.
Setelah bertugas selama tujuh bulan dan menyerahkan hasil kerjanya, berupa Naskah Kajian
Akademis Perubahan UUD NKRI Tahun 1945 dan Naskah Perubahan UUD NKRI Tahun
1945 kepada Ketua MPR Amien Rais pada 24 April 2003, Komisi Konstitusi menyatakan
terdapat 31 butir kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan UUD 1945 pasca-
amendemen.
Namun, sebelum menguraikan kekurangan dan ketidaksempurnaan UUD 1945, saya ingin
terlebih dulu memberikan penghargaan dan acungan jempol terhadap kerja MPR yang
mengadakan amendemen tersebut.
Pertama, MPR, dalam melakukan perubahan UUD 1945, telah berhasil mendesakralisasi
UUD 1945, yang di masa Orde Baru dianggap sakral. Tindakan MPR itu merupakan
pemutusan mata rantai kemandekan konstitusional menuju masyarakat demokratis dan
terbuka.

2. Kedua, dengan ditetapkannya Pembukaan UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan dan
Republik, serta sistem pemerintahan Presidensiil, maka dapat ditafsirkan bahwa MPR
melakukan penghormatan terhadap Pembukaan UUD 1945 yang merupakan luhur bangsa
atau pacta sunt servanda. Hal ini menandakan bahwa kesepakatan masa lalu telah dipelihara
dalam perubahan UUD 1945.
Ketiga, MPR berhasil mengubah tempat asal kedaulatan (locus of souvereignity) menjadi
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, dan tidak lagi, berbunyi
kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
Juga MPR, sebagai lembaga perwakilan dan permusyawaratan, yang terdiri dari anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, berfungsi pada saat
anggota DPR dan DPD mengadakan sidang gabungan atau joint session.
Keempat, DPR, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, dalam suatu
pemilihan umum. Juga, dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang independen dan bebas dari
kooptasi pemerintah dan partai-partai politik yang dominan.
Kelima, dibentuk Komisi Yudisial, yang independen, dengan fungsi memelihara kehormatan
dan integritas hakim. Selain itu dibentuk pula Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga negara
yang paling baru, dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus
pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum serta memberikan putusan
atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Kelemahan Amandemen
Namun, dengan pemikiran dan penilaian bahwa semua faktor positif tadi belum cukup
memadai, dilihat dari kepentingan dan aspirasi rakyat, maka saya akan menguraikan
kelemahan dan ketidaksempurnaan UUD 1945 pasca-amandemen.
Saya mulai dengan tawar-menawar atau bargaining, kompetisi, dan kompromi politik
berdasarkan kepentingan politik fraksi-fraksi di MPR dalam empat kali amandemen UUD
1945. Contohnya ketika MPR mulai membicarakan lembaga DPD, tanggal 7 November
2001, sebanyak 190 anggota MPR menyatakan tidak setuju terhadap lembaga DPD. Mereka
lebih memilih untuk tetap pada struktur ketatanegaraan UUD 1945 yang berdasarkan negara
kesatuan dengan sistem satu kamar atau uni-cameral.
Ketidaksetujuan itu disebabkan adanya kekhawatiran bahwa lembaga DPD akan merubah
struktur negara kesatuan menjadi negara federal dengan sistem dua kamar atau bi-cameral.
Padahal, banyak negara kesatuan atau unitary state di dunia mempunyai sistem perwakilan
dua kamar.
Lalu, kompromi politik menghasilkan rumusan Pasal 22D UUD 1945 di mana kewenangan
dan kekuasaan DPD, sebagai spatial representation, tidak seimbang dan bersifat asimetrik
dengan kewenangan DPR. Hal ini disebut sistem dua kamar yang lunak atau soft bi-cameral.
Kewenangan dan kekuasaan DPD, sesuai dengan sistem checks and balances seharusnya
bersifat seimbang dan simetrik dengan DPR dalam sistem perwakilan dua kamar yang
seimbang atau balanced bi-cameral.

3. Dengan pertimbangan bahwa DPD, yang anggotanya dipilih melalui sistem distrik dengan
keanggotaan majemuk atau multi-member district, dapat menjalankan fungsi integrasi sesuai
Sila Ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, dengan memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan daerah dalam koridor NKRI.
Selanjutnya, ketidaksempurnaan UUD 1945 pascaperubahan, berdasarkan fenomena
dominasi kekuasaan DPR atau legislative heavy. Salah satu bukti adalah Pasal 13 ayat (3)
UUD 1945, yakni Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR. Biasanya kewenangan menerima duta negara lain adalah domain
eksekutif atau Presiden, maka ketentuan adanya pertimbangan DPR menunjukkan dominasi
kekuasaan DPR yang telah memasuki domain Presiden.
Kemudian inkonsistensi dan kekaburan teori UUD 1945 yang berhubungan dengan sistem
pemerintahan presidensial. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang
berisikan, “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang
tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib
diundangkan”.
Pasal ini, bersifat inkonsisten dan kabur, sebab dalam sistem pemerintahan presidensial
segenap legislasi (pembuatan UU) merupakan wewenang badan legislatif. Sehingga Presiden
tidak mengambil keputusan terhadap hasil akhir legislasi walaupun Presiden berhak
mengajukan suatu RUU kepada DPR dan DPD untuk sektor hubungan pusat dan daerah.
Oleh karena itu, Presiden berhak menolak RUU atau hak veto, dengan ketentuan bahwa
bobot keputusan parlemen yang menentukan validitas dari RUU tersebut. Misalnya, dengan
2/3 dukungan suara di DPR atau 2/3 suara pada masing-masing kamar untuk menghasilkan
rancangan undang-undang yang tidak boleh ditolak oleh Presiden. Oleh sebab itu, bisa
dikatakan bahwa Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 adalah legislative heavy.
Selanjutnya, masalah penyebutan dengan perubahan atau amandemen UUD 1945 yang
berarti mengubah pasal-pasal tertentu tanpa mengubah teks asli, tetapi memberi tambahan
terhadap pasal-pasal yang sudah ada.
Seperti diketahui, setelah dilakukan perubahan oleh MPR, dari 37 Pasal UUD 1945, ditambah
empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan serta Penjelasan Umum dan
Penjelasan Pasal demi Pasal UUD 1945 yang diputuskan oleh Sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, hanya 6 pasal (sekitar 16,21%) yang
belum diubah.
Pasal-pasal tersebut adalah, 1) Pasal 4 tentang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang Undang Dasar; 2) Pasal 10 tentang Presiden memegang kekuasaan yang
tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; 3) Pasal 12 tentang
kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya; 4) Pasal 22 tentang kewenangan Presiden
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; 5) Pasal 25 tentang syarat-
syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim; dan 6) Pasal 29 tentang agama.
Sedangkan pasal-pasal yang diubah berjumlah 31 Pasal (83,79%) ditambah dengan pasal-
pasal baru dengan sistem penomoran pasal lama ditambah huruf A, B, C, D, dan seterusnya
beserta ayat-ayat yang baru dalam pasal-pasal lama.

4. Dengan pasal-pasal baru yang berjumlah 36 pasal atau 97,30% dari UUD 1945 asli, patut
dipersoalkan bahwa MPR telah mengganti konstitusi lama dengan yang baru, dan bukan
amandemen UUD 1945.
Kemudian, masalah inkonsistensi yang menyangkut bagian mana dari UUD 1945 pasca-
amandemen yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu.
Dalam UUD 1945 pasca-amandemen yang tidak dapat diubah adalah hanya bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Hal ini berarti bahwa terhadap landasan dasar filosofis kehidupan bangsa dan negara yakni
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, secara teoritis, terbuka penafsiran untuk dapat diubah
sekalipun diperlukan persyaratan sesuai Pasal 37 ayat (1) UUD 1945, karena Pasal 37 ayat
(5) UUD 1945 tidak mencantumkannya. Sedangkan, Pembukaan UUD 1945 yang berisikan
Pancasila, adalah perjanjian luhur bangsa atau pacta sunt seranda.
Kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang bersifat mendasar dari UUD 1945
pasca-amandemen itulah yang menyebabkan UUD 1945 tidak bisa berlaku sebagai konstitusi
yang hidup, yang berlaku puluhan tahun ke depan.
Mengapa hal itu terjadi? Saya berpendapat, di samping kepentingan politik fraksi-fraksi di
MPR ditambah beberapa faktor seperti minimnya pengalaman para anggota MPR, juga akibat
tidak adanya kerangka acuan dan/atau naskah akademik yang dipersiapkan dengan matang
oleh suatu Komisi Konstitusi independen yang terdiri dari para ahli konstitusi dan ahli-ahli
lainnya serta wakil-wakil dari daerah.
Kemudian, draft konstitusi hasil Komisi Konstitusi tersebut disosialisasikan di masyarakat
dengan metode participatory (partisipasi) untuk kemudian dibicarakan dan dipertimbangkan
serta ditetapkan oleh MPR, vide Pasal 3 ayat (1) UUD 1945.
Karena itulah, perlu ada amandemen kelima UUD 1945.
Pentingkah Amandemen kelima UUD 1945 Usulan DPD?
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, secara resmi telah menyerahkan naskah usulan
Amandemen kelima UUD 45 kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada
Selasa, 29 Maret 2011 dikutip dari JPNN.COM. Disebutkan juga bahwa wacana perubahan
UUD ini sebenarnya telah mencuat empat tahun silam, namun melihat situasi dan kondisi
waktunya, baru sekarang draf naskah usulan perubahan UUD 1945 yang komprehensif
diajukan kepada MPR RI untuk dijadikan bahan kajian dan diskusi.
Di dalam usulan amandemen UUD 1945 tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi
perbincangan hangat akhir-akhir ini. Contohnya adalah peluang dapat dipilihnya calon
presiden yang berasal dari luar partai politik. Selain itu, di dalam Draf Amendemen Kelima
UUD 1945 tersebut juga diatur bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempunyai
kewenangan yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

5. Sehingga nantinya apabila usulan ini disetujui dan diputuskan oleh MPR, maka hak
mengajukan rancangan undang-undang, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat juga dimiliki DPD karena fungsi-fungsi yang dimiliki DPR juga dimiliki oleh DPD.
Selanjutnya, menurut UUD 1945 yang berlaku sekarang, perubahan hanya dapat dilakukan
jika diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Kemudian untuk mengubah pasal-pasal Undang Undang Dasar, sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Dan Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang Undang Dasar
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota
dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (bukan separuh lebih dari yang hadir).
Lalu perlukah perubahan UUD 1945? Sebagai seorang warga negara, kita harus peduli
terhadap konstitusi kita. Dan setiap orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda.
Semua ini tergantung pada suara terbanyak. Dan untuk lebih memahaminya, Draf
amandemen kelima UUD 1945 dapat didownload di website amandemen UUD 45.
Tanpa Dukungan DPR, Usul Amandemen Kelima UUD 1945 Bakal
Kandas
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengingatkan
DPD RI soal usulan perubahan kelima UUD 1945 yang diusulkannya akan gagal jika tidak mampu
meyakinkan semua pihak, terutama DPR RI.
"Wacana amandemen kelima UUD 1945 ini bisa saja kandas lagi jika tidak didukung semua pihak,
terutama DPD RI dan DPR RI," kata Jimly Asshiddiqie pada sarasehan nasional "Urgensi Perubahan
Kelima UUD 1945" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Jimly menjelaskan, perlu ada kesadaran yang tinggi pada anggota DPR RI untuk memiliki kemauan
yang sama dengan anggota DPD RI dalam merealisasikan amandemen kelima UUD 1945.
Sementara itu, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Bambang Suroso mengatakan, UUD 1945 telah
diamandemen sebanyak empat tahap yang merupakan konsekuensi dari tuntutan reformasi.
Namun realitasnya, kata dia, setelah lebih dari satu dasawarsa reformasi kehidupan masyarakat
Indonesia relatif tidak berubah. "Hubungan antarlembaga negara juga masih belum berjalan baik,"
katanya.
Karena itu, DPD, mengusulkan amandemen kelima UUD 1945 guna menata sistem politik dan
pemerintahan di Indonesia. Usulan perubahan UUD 1945 itu, kata dia, digagas dan disusun DPD RI
selama empat tahun setelah menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat termasuk dari 75
perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Menurut dia, pada usulan amandemen kelima UUD 1945, ada beberapa isu strategis, antara lain,
penguatan sistem presidensial, penguatan hubungan lembaga legislatif, calon presiden
perseorangan, dan sebagainya.
Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945, usul perubahan pasal-pasal dalam UUD dapat diagendakan

6. dalam sidang paripurna MPR RI jika diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota
MPR RI.
Isu Amandemen : DPD Usulkan Perubahan Kelima UUD 45
Read more: Isu Amandemen : DPD Usulkan Perubahan Kelima UUD 45
"Amandemen kelima UUD 1945 sangat
penting, karena merupakan permintaan
masyarakat di daerah"
Ketua DPD RI, Bambang Soeroso
JAKARTA - Rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajukan usul perubahan
kelima UUD 1945 sangat bergantung pada strategi DPD dalam sosialisasi dan lobi kepada
DPR.DPD sendiri mengakui isu amandemen ini diusung karena permintaan masyarakat di
daerah.
Menurut Ketua MPR RI Taufiq Kiemas, kegagalan DPD sebelumnya dalam mengajukan
perubahan kelima UUD 1945 merupakan pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran. Ia
mengatakan hingga kini pimpinan MPR belum menerima usulan resmi atas rencana tersebut.
“Baru sebatas mendengar dari pemberitaan media,” ujarnya di Gedung Nusantara III,
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/3), Seperti dilansir laman Kominfo.
Taufiq enggan menanggapi subtansi atau materi yang diajukan DPD,misalnya calon
perseorangan diperbolehkan maju dalam Pilpres dan keinginan DPD agar dapat diberikan
kewenangan mengajukan usul pemakzulan.
“Kita tunggu deh setelah pimpinan MPR menerima resmi dan mempelajari naskah akademik
untuk perubahan UUD tersebut,”tegasnya.
“Saya memastikan bahwa jawaban dari seluruh stake holders kita yang ada di seluruh
Indonesia menyatakan bahwa amandemen kelima UUD 45 sangat diperlukan,” tegas
Bambang dalam Dialog Kenegaraan Perlukah Perubahan Kelima UUD 1945.
UUD 1945 sudah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat tahap semenjak reformasi
1998 hingga sekarang. Namun, ujar Bambang, masih tetap menyisakan berbagai persoalan
yang sangat dirasakan mempengaruhi kemajuan Indonesia.
Wacana perubahan sudah bergulir sejak empat tahun lalu dan telah berwujud naskah
perubahan kelima UUD 1945.
“Ini bersumber dari segenap aspirasi seluruh stake holders kita yang ada di seluruh wilayah
Indonesia,” kata Bambang.

7. Dalam menyerap aspirasi ini, lanjutnya, DPD mengawal perjalanan yang dilakukan oleh 75
perguraun tinggi di seluruh Indonesia.Aspirasi juga berasal dari lembaga-lembaga kajian
konstitusi dan seluruh stake holders.
“Mulai dari gubernur sampai dengan kepala desa, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat sampai
para petani,” terang Bambang.
Penyerapan aspirasi melahirkan amendemen kelima UUD 1945.
”Hasilnya ialah apa yang telah kita hadirkan sebagai rumusan perubahan konstitusi berupa
hal-hal yang sekarang ramai menjadi sebuah wacana terhadap perubahan pasal-pasal di dalam
UUD 45,”katanya.
Selain itu, adanya amendemen ini untuk memberikan pemahaman bahwa konstitusi Indonesia
bukanlah konstitusi yang kekal.
“Kita berpendapat bahwa konstitusi kita itu seharusnya duduk dan bekerja beriring dengan
perkembangan zaman atau mempunyai antisipasi perkembangan zaman yang akan kita lalui
di kemudian hari,” pungkas Bambang.(c8/lik)
Read more: Isu Amandemen : DPD Usulkan Perubahan Kelima UUD 45
Politik · Hukum · Peristiwa · Kriminal · Opini Anda · Info Anda · Forum · Foto · TV
detikNews
Berita
DPD Dorong Amandemen Kelima UUD 1945
Hery Winarno - detikNews
Jakarta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mendorong dilakukannya amandemen Undang-
undang Dasar (UUD) 1945 yang kelima. Usulan ini sudah disampaikan ke fraksi di DPR RI.
"Kita akan mendorong agar dilakukan amandemen atas UUD 1945. Kita sudah komunikasi dengan
fraksi-fraksi yang ada untuk mendapat dukungan," ujar ketua DPD Irman Gusman saat dihubungi
detikcom, Sabtu (16/4/2011) malam.
Menurutnya, amandemen UUD 1945 mutlak harus dilakukan untuk memperkuat demokrasi di
Indonesia. Salah satunya pengaturan mengenai sistem presidensiil yang saat ini masih banyak
kelemahan.
"Termasuk juga mengenai hubungan kelembagaan antara DPR, DPD dan MPR. Lalu dibidang legislatif
seperti hubungan antara MA, MK dan KY perlu kita kuatkan, jangan sampai saling melemahkan,"
terangnya.

8. Usulan tersebut menurut Gusman, saat ini masih berada di tahap awal. DPD akan
mengkomunikasikan usulan amandemen ini kepada fraksi-fraksi. Bab dan materi yang akan
diamandemen diserahkan kepada masing-masing fraksi.
"Kalau fraksi di DPR juga sepakat, nantinya itu bisa menjadi usulan bersama. Jadi lebih kuat untuk
amandemen ini," terangnya.
Menurut Gusman, setelah reformasi, UUD 1945 telah diamandemen empat kali dalam kurun waktu
1999-2003. Namun amandemen keempat belum juga menguatkan struktur demokrasi di Indonesia.
"Tidak ada tendensi apa-apa, kalau kita ingin memperkuat bangunan pondasi demokrasi harus dari
bawah, yaitu konstitusi. Sekarang ini dalam konstitusi masih banyak kelemahan," imbuhnya.
Menakar Urgensi Amandemen Kelima UUD 1945
Sejak dimulainya era reformasi, sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah
melakukan perubahan atau amendemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD)
1945 sebanyak empat kali. Namun, saking seringnya amendemen dilakukan, banyak
kalangan menilai konstitusi Indonesia masih jauh dari sempurna sehingga perlu
segera dilakukan amendemen.
Memang, ada pula kalangan yang mengatakan, amendemen tidak perlu terburu-
buru dilakukan, antara lain, karena dari segi waktu konstitusi yang kini sedang
berjalan belum cukup lama berlangsung.
Akan tetapi, amendemen tetap penting dilakukan sejauh dimaksudkan untuk
membuat konstitusi kita semakin baik. Di antara kriteria dari konstitusi yang baik
(good constitution) adalah bahwa ketentuan dalam konstitusi harus jelas dan tegas
sehingga menghindari ambiguitas dan keraguan.
Kriteria ini sangat penting mengingat banyak ketentuan dalam amendemen UUD
1945 yang masih belum tegas dan jelas, khususnya yang menyangkut sistem
presidensial pada pemerintahan kita. Sebagaimana ditegaskan D.V. Verner dalam
The Analysis of Political System, sistem presidensial didasarkan pada prinsip
pemisahan kekuasaan (separation of powers) antara eksekutif, legislatif, dan
yudikatif.
Pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif inilah yang justru menjadi
masalah besar dalam praktik ketatanegaraan kita, khususnya menyangkut masalah
fungsi legislasi dari DPR. Rendahnya tingkat produktivitas badan legislatif dalam
menjalankan fungsi legislasi, antara lain, disebabkan tidak tegas atau kaburnya
aturan dalam undang-undang.
Menurut sistem presidensial, pembuatan undang-undang atau legislasi cukup
dilakukan oleh lembaga legislatif. Eksekutif, pada sisi lain, hanya menjalankan
undang-undang tersebut. Namun, eksekutif dalam hal ini presiden, tidak berarti pasif

9. sama sekali, tetapi diberikan peluang untuk tidak menyetujui atau menolak undang-
undang tersebut dengan mekanisme hak veto.
Sementara ketentuan yang terdapat dalam undang-undang kita sampai amendemen
keempat masih memperlihatkan penggabungan kekuasaan antara kedua lembaga
tersebut. Ini, misalnya, tampak pada Pasal 20 ayat (2) setelah amendemen yang
berbunyi, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk
mendapatkan persetujuan bersama". Oleh karena itu, setiap pembuatan undang-
undang di DPR mesti melibatkan presiden yang dalam hal ini biasanya diwakili oleh
para menterinya.
Implikasi dari sistem seperti ini selain akan melemahkan produktivitas lembaga
legislatif karena prosesnya yang cukup berbelit, juga rawan menimbulkan praktik-
praktik pemborosan uang negara. Bukan tidak mungkin, hal ini akan berimplikasi
pula pada praktik kolusi antara kedua pihak sehingga terjadilan korupsi.
Di sisi lain, DPR juga harus konsisten dengan wewenangnya tanpa perlu mengambil
alih wewenang yang memang sejatinya dimiliki eksekutif. Apa yang terjadi pada
DPR kita sekarang memperlihatkan hal yang sebaliknya. Dalam kasus-kasus
tertentu, DPR terlalu "bernafsu" sehingga sering melampaui kewenangan eksekutif.
Oleh karena itu, amendemen terhadap masalah di atas mendesak untuk dilakukan
supaya pemerintahan kita yang menganut sistem presidensial, semakin kuat.
Dengan demikian, berbagai kerancuan dan kerumitan yang ditimbulkan oleh
ketidakjelasan sistem presidensial yang berlangsung sekarang ini, sedikit demi
sedikit akan terkikis.***
Megawati: Amandemen Kelima UUD 1945 Keniscayaan
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) Megawati Soekarnoputri berpendapat amendemen kelima UUD 1945 merupakan
keniscayaan.
"Sebagai sebuah dokumen yang merupakan hasil kesepakatan, perubahan adalah
keniscayaan," kata Megawati dalam pidato tertulis yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP
PDIP Tjahjo Kumolo dalam acara Pekan Konstitusi di Sekretariat International Conference of
Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Senin.
Hanya saja, kata Presiden RI ke-5 itu, amendemen tersebut harus dilakukan dengan hati-hati,
tidak boleh serampangan, dan tidak boleh melepaskan dari sejarah pembentukannya.
"Amendemen yang hanya digerakkan oleh kepentingan memperkuat kekuasaan, lebih-lebih
jika kekuasaan itu digerakkan oleh paham individualisme, haruslah dipinggirkan dari agenda
kebangsaan kita," katanya.
Menurut Megawati, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mengamendemen
kembali UUD 1945, antara lain amendemen harus mengembalikan lagi spirit UUD 1945,
harus menjadi jalan untuk meluruskan kembali liberalisasi politik dan ekonomi yang telah
mengaburkan gambaran ideal sebagai negara berdaulat berdasarkan Pancasila.

10. Amendemen, menurut Megawati, juga harus memastikan bangunan sistem pemerintahan
negara yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.
Lebih dari segalanya, kata Megawati, amendemen harus mengembalikan lagi pentingnya
garis-garis besar haluan negara.
"Sebab, negara tidak bisa dikelola hanya dalam kurun waktu lima atau 10 tahun masa jabatan
melalui visi dan misi," tandasnya.
Dikatakannya, ide atau gagasan amendemen harus dijawab dengan sikap kenegarawanan dan
dalam suatu pemahaman yang kuat terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
Menurut Megawati, sangat penting untuk mengkontemplasikan benang merah alur pikiran
Bung Karno bersama pendiri bangsa lainnya, sehingga seluruh falsafah kenegaraan, suasana
kebatinan, dan spirit perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari segala bentuk penjajahan
benar-benar dipahami secara menyeluruh.
"Dari kontemplasi yang terus menerus saya lakukan, saya merasa bahwa benang merah itu
telah terputus. Kita menjadi bangsa yang mudah goyah dan terombang-ambingkan oleh
pusaran gelombang kepentingan global," kata Megawati.