Ringkasan dokumen tersebut adalah: Diskresi dan konflik kepentingan bagi pejabat pemerintah dijelaskan, dimana diskresi merupakan kebebasan mengambil keputusan oleh pejabat berwenang untuk mengatasi persoalan yang tidak diatur oleh peraturan, sedangkan konflik kepentingan terjadi ketika pejabat memiliki kepentingan pribadi dalam menggunakan wewenangnya.

1. DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAH
DAN KONFLIK KEPENTINGAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Denpasar, 18 Maret 2017

2. Assalamu’alaikum …
Nama : Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
TTL : Yogyakarta, 15-07-1968
NIP : 19680715 199401 1 001
Jabatan : Deputi Inovasi Administrasi Negara/
Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
Gol/Pangkat : IV-d / Pembina Utama Madya
Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Alamat Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong
Tangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936
Email : triwidodowu@yahoo.com
Blog : http://triwidodowutomo.blogspot.com/
http://www.slideshare.net/tiwidodowutomo/

3. PROLOG

4. Fenomena Negara Peraturan

5. Fenomena Negara Peraturan

6. “80 persen pengambilan
keputusan di Jerman
berbasis pada Diskresi”
Prof. Dr. Eko Prasojo
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI
Mantan Wakil Menteri PAN-RB

7. Arahan Presiden untuk Eselon 2 (07/06/2016)
“Perubahan dunia sekarang juga sangat cepat. Semuanya setiap hari
berubah, setiap menit berubah, bahkan setiap detik berubah.”
”Perubahan seperti itu harus diantisipasi dengan sebuah kecepatan
dan kelincahan dalam bekerja.”
“Jika para pejabat eselon II yang menggerakkan belum berubah, masih
dengan cara-cara yang lama, masih dengan tradisi-tradisi yang lama,
akan sulit mengubah negara ini.”
“Kita sudah terlalu lama orientasinya selalu prosedur. Buang itu.
Orientasinya hasil. Bahwa prosedur harus dilalui, iya sudah pasti dong
… Tapi orientasinya adalah hasil, prosedur mengikuti.”
“Hanya dengan perubahan, kita akan mensejahterakan rakyat.”
Sumber:
http://setkab.go.id/bertemu-1768-pejabat-eselon-ii-presiden-jokowi-kalau-usul-anggaran-ngga-usah-banyak-banyak/

8. DISKRESI

9. Apa itu Diskresi?
Kamus Hukum: Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang
dihadapi menurut pendapatnya sendiri.
Prajudi Atmosudirjo: Diskresi, discretion (Inggris), discretionair (Perancis),
freies ermessen (Jerman) adalah “kebebasan bertindak atau mengambil
keputusan dari para pejabat administrasi Negara yang berwenang dan
berwajib menurut pendapat sendiri”. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap
dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap
tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan
UU. Tidak mungkin bagi UU untuk mengatur segala macam kasus dalam
praktek kehidupan sehari-hari.

10. Apa itu Diskresi?
Pasal 1 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan
konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan
dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan
pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan.”

11. Diskresi
Hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yg berwenang.
Tujuan: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi
kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi
stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan
kepentingan umum.
Lingkup: pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang …
o memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
o karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.
o karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak jelas.
o karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Syarat: sesuai dengan tujuan, tidak bertentangan dengan ketentuan per-
UU-an; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan2 yg objektif; tidak
menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.
(UU AP Psl 22-24)

12. Mengapa Diskresi Penting?
Wapres Jusuf Kalla
• Aturan ini (UU-AP) dibuat karena maraknya penangkapan pejabat publik yang dituduh
menyalahgunakan wewenang.
• Upaya pemberantasan korupsi, tidak membedakan antara tindak pidana korupsi dan
kesalahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya: pejabat yang membebaskan tanah
dengan harga di atas nilai jual obyek pajak (NJOP) tidak serta-merta ditangkap karena
memang kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar sesuai dengan NJOP.
Kebijakan tersebut memang berpotensi merugikan negara, tapi selama si pejabat
mengikuti aturan, diupayakan agar dia tidak ditahan.
Hakim Agung Gayus T. Lumbuun
• Dari sudut hukum administrasi negara, seorang pejabat publik memang diberi ruang
untuk membuat kekecualian atau diskresi.
• Masyarakat tak perlu khawatir aturan baru tersebut nantinya akan menghambat
pemberantasan korupsi.

13. Contoh Diskresi
Pasal 7 ayat (6) huruf a, UU APBN-P 2012:
“Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Cruide
Oil Price/ICP) dalam kurung waktu berjalan mengalami kenaikan
atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan
terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam
APBN-P tahun anggaran 2012, maka pemerintah berhak
melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan
pendukungnya”.

14. Penguatan Diskresi Analogi UU Pemda & UUAP
UU 32/2014
tentang
PEMDA
UU 30/2014
tentang AP
Dalam hal pelaksanaan inovasi yang
telah menjadi kebijakan Pemda dan
inovasi tersebut tidak mencapai sasaran
yang telah ditetapkan, ASN tidak dapat
dipidana (Pasal 389).
Mutatis mutandis untuk
DISKRESI?

15. Penguatan Diskresi
Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25
Januari 2017:
Frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal
3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi,
sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat"
menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi
delik materiil.
Artinya, dugaan korupsi baru benar-benar
dinyatakan sebagai korupsi jika benar-benar telah
merugikan keuangan negara.

16. Kesalahan Administrasi & Substansi
Pasal 71 UU AP
Kesalahan Prosedur
Kesalahan dalam hal tatacara
penetapan Keputusan yang
tidak sesuai dengan
persyaratan dan tatacara yang
diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-
undangan dan/atau standar
operasional prosedur.
Kesalahan Substansi
Kesalahan dalam hal tidak
sesuainya materi yang
dikehendaki dengan rumusan
dalam Keputusan yang dibuat,
misalNYA terdapat konflik
kepentingan, cacat yuridis,
dibuat dengan paksaan fisik
atau psikis, maupun dibuat
dengan tipuan

17. Diskresi & Inovasi
DISKRESI INOVASI
Diskresi mengilhami inovasi:
Inovasi lahir dari ruang2 diskresi
Inovasi mengilhami diskresi:
Diskresi dilakukan dengan spirit pembaharuan/ inovasi

18. Diskresi & Inovasi
Inovasi
Diskresi
“Keputusan dan/atau
Tindakan yg ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan untuk
mengatasi persoalan konkret
yg dihadapi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dalam hal
peraturan per-UU-an
memberikan pilihan, tidak
mengatur, tidak lengkap atau
tidak jelas, dan/atau adanya
stagnasi pemerintahan”
(UU No. 30/2014)
“Proses
memikirkan dan
mengimplemen-
tasikan suatu
gagasan yang
memiliki unsur
kebaruan dan
kemanfaatan”
(LAN, 2014)

19. Diskresi & Inovasi
DISKRESI INOVASI
PERSAMAAN
Bukan bentuk pelanggaran aturan (dilakukan pada wilayah kebolehan);
Justru dimaksudkan untuk “melindungi” seorang pejabat agar dalam melaksanakan
tugasnya tidak terjebak pada dugaan pelanggaran hukum;
Dilandasi pada filosofi positif untuk kebaikan bersama (asas manfaat).
PERBEDAAN
Terminologi hukum
Instrumen kebijakan yang membawa
hubungan hukum baru dan/atau akibat
hukum tertentu
Merupakan kebebasan bertindak sesuatu
(freies ermessen) demi kepentingan umum
Terminologi administrasi / manajemen
Instrumen manajerial untuk melakukan
perubahan mindset, business process,
atau lingkungan / budaya kerja
Merupakan kebebasan untuk berpikir
dan berkreasi untuk kemajuan organisasi

20. KONFLIK KEPENTINGAN

21. Apa itu Konflik Kepentingan?
KPK, Panduang Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, 2009
“Situasi dimana seorang penyelenggara negara yang
mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan
peraturan perundangundangan memiliki atau diduga memiliki
kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang
dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja
yang seharusnya.”

22. Apa itu Konflik Kepentingan?
Pasal 1 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi
untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam
penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi
netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat
dan/atau dilakukannya.

23. Konflik Kepentingan
Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan
dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan
Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan maka
Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh
Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Yang dimaksud atasan adalah:
o Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala
daerah;Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
o Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
o Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.
(UU AP Psl 42)

24. Konflik Kepentingan
Konflik Kepentingan terjadi dalam hal:
o adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
o hubungan dengan kerabat dan keluarga;
o hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
o hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
o hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang
terlibat; dan/atau
o hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan
perundangundangan.
Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan maka
Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan
Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan, maka Pejabat wajib memberitahukan
kepada atasannya
(UU AP Psl 42)

25. Bentuk2 Konflik Kepentingan
• Proses pembuatan kebijakan Penyelenggara Negara yang berpihak kepada suatu
pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
• Proses pengeluaran ijin oleh Penyelenggara Negara kepada suatu pihak yang
mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan
ataupun pelanggaran terhadap hukum;
• Proses pengangkatan/mutasi/promosi personil pegawai berdasarkan hubungan
dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
• Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan
Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
• Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
• Tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting negara untuk
kepentingan pribadi.
EKSEKUTIF

26. Bentuk2 Konflik Kepentingan
• Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pembuatan
keputusan yang berpihak kepada suatu pihak karena adanya lobby, pengaruh,
hubungan afiliasi dan kepentingan politik suatu golongan.
• Proses pengawasan yang tidak professional karena adanya hubungan
afiliasi/pengaruh dengan eksekutif;
• Berperan aktif menjadi eksekutif di suatu perusahaan atau masih aktif dalam profesi
tertentu selama menjabat sebagai anggota legislatif;
• Kepemilikan saham perusahaan yang masih beroperasi dan memiliki hubungan
dengan lembaga negara.
LEGISLATIF

27. Bentuk2 Konflik Kepentingan
• Situasi yangdapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan
di pengadilan;
• Situasi dalam proses penyelidikan,penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan
yang dipengaruhi pihak lain;
• Proses pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak fair dan berindikasi adanya
pengaruh pihak lain;
• Rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu perusahaan atau membuka jasa profesi
lainnya.
YUDIKATIF

28. Bentuk2 Konflik Kepentingan
• Proses pembuatan kebijakan Direksi yang berpihak kepada suatu pihak akibat
pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan;
• Proses pengangkatan/mutasi/promosi personil pegawai berdasarkan
hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat terkait;
• Proses pemilihan partner/rekanan kerja perusahaan berdasarkan keputusan
pejabat terkait yang tidak profesional.
BUMN/BUMD

29. Prinsip Penanganan Konflik Kepentingan
• Mengutamakan kepentingan publik.
• Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik
kepentingan.
• Mendorong tanggung-jawab pribadi dan sikap keteladanan
• Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran
terhadap konflik kepentingan

30. Tahapan Penanganan Konflik Kepentingan
• Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan
• Penyusunan Strategi Penanganan Konflik Kepentingan
• Penyiapan Serangkaian Tindakan untuk Menangani Konflik
Kepentingan

31. Faktor Pendukung Keberhasilan
• Komitmen dan Keteladanan Pimpinan
• Partisipasi dan Keterlibatan para Penyelenggara Negara
• Perhatian Khusus atas Hal Tertentu (Perangkapan jabatan; Hubungan
afiliasi; Gratifikasi; Pekerjaan tambahan; Informasi orang dalam; Keterlibatan
dalam pengadaan barang dan jasa; Tuntutan keluarga dan komunitas;
Kedudukandiorganisasi lain; Kegiatan setelah selesai masajabatan).
• Langkah-langkah Preventif
• Penegakan Kebijakan Konflik Kepentingan
• Pemantauan & Evaluasi

32. TERIMA KASIH
Semoga Bermanfaat …