Amandemen UUD 1945 dilakukan karena adanya penyelewengan kekuasaan pada masa Orde Baru dan karena UUD 1945 memiliki kelemahan. Amandemen pertama pada 1999 membatasi kekuasaan presiden, amandemen kedua pada 2000 memperkuat otonomi daerah dan DPR, sedangkan amandemen ketiga pada 2001 mengatur pemilihan presiden secara langsung dan membentuk lembaga baru seperti DPD dan MK.

1. AMANDEMEN UUD ‘45
1. Alasan Amandemen
Pada awal ditetapkanya UUD 1945 sudah banyak terdapat penyelewengan kekuasan baik
pada masa Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Bahkan pada masa orde baru,
hanya merekalah (para pemimpin orba) yang boleh menafsirkan UUD 1945 hanya mereka
sendiri, sementara MPR hanya tinggal mengesahkannya saja. Contoh pada pasal 6 dan7 UUD
1945 yang berubah menjadi presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis dengan suara
mufakat, dan calonnya harus tunggal. Hasilnya, Soeharto berhasil menjadi presiden selama
kurang lebih 35 tahun. Berawal dari situlah perubahan UUD 1945 dimulai. Berbagai alasan
dapat dikemukakan dalam perubahan tersebut, diantaranya:
a) Secara filosofis, pertama karena UUD 1945 adalah moment opname dari berbagai
kekuatan politik dan ekonomi yang dominant pada saat dirumuskanya konstitusi ini. Setelah
beberapa tahun kemudian pasti terdapat berbagai perubahan baik di tingkat nasional maupun
internasional. Hal tersebut tentu belun terdapat didalam UUD 1945 karena pada saat itu
perubahan belum mampak. Kedua sesuai dengan kodrat manusia bahwa manusia tidak ada
yang sempurna jadi, semua yang dikerjakannya pasti ada kesalahan dan kekurangannya.
b) Aspek historis, karena awalnya pembuatan UUD 1945 bersifat sementara, sebagaimana
yang dinyatakan oleh ir.Soekarno, dalam rapat pertama tanggal 18 agustus 1945, yang
menyatakan. “… tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa undang-undang dasar yang kita
buat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai
perkataa “ini adalah undang-undang daar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalan
suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat
membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna …”. Dari ungkapan
Soekarno tersebut dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 dibuat dengan tergesa-gesa karena
untuk melengkapi kebutuhan berdirinya Negara baru yaitu Indonesia.
c) Secara subtansif, UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal ini dapat
diketahui antara lain; pertama, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai checks and
balances, sehingga UUD 1945 biasa disebut executive heavy dimana presiden memjadi pusat
kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif; kedua, rumusan ketentuan UUD 1945 sebagian
besar bersifat sederhana, umum, bahkan tidak jelas sehigga menimbulkan multitafsir; ketiga,
UUD 1945 terlalu menekankan pada semangat atau iktikad baik orang yang menjadi
penyelenggara Negara. Ini dapat dilihat dari bunyi penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa
“yang sangat penting dalam pemerentahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat,

2. semangat para penyelenggara Negara …”; keempat, UUD 1945 terlalu banyak memberi
atribut kewenangan kepada leslatif masalah-masalah penting dalam UU seperti tentang
lembaga-lembaga Negara, HAM, kekuasaan kehakiman, pemerintahan daerah, dan
sebagainya.
d) Secara yudiris, para perumus UUD 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang
mereka lalukan ketika UUD 1945 tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang
dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan. Hal tersebut dapat ditinjau bahwa
mereka (perumus UUD 1945) membuat pasal tentang perubahan didalam UUD 1945, yaitu
pasal 37.
1. Amandemen I, II, III, dan IX
a) Amandemen Pertama
Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam sidang
umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. perubahan itu meliputi pasal-
pasal 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20,dan 21. karena pasal-pasal ini yang berkaitan dengan
kekuasaan presiden yang sangat besar. Untuk itu, prioritas pertama adalah mengurai dan
membatasi kekuasaan presiden.
b) Amandemen Kedua
Perubahan kedua ini dilakukan pada tanggal 7-8 Agustus 2000. Perubahan kedua UUD 1945
antara lain diarahkan untuk memperteguh otonomi daerah, melengkapi pemberdayaan DPR,
menyempurnakan rumusan HAM, menyempurnakan pertahanan dan keamanan Negara, dan
melengkapi atibut Negara.
c) Amandemen Ketiga
Sidang tahunan MPR yang berlangsung 1-9 November 2001 telah menghasilkan perubahan
ketiga UUD 1945 terhadap 3 bab, 23 pasal, dan 64 ayat ketentuan undang-undang dasar.
Perubahan ketiga ini antara lain diarahkan untuk menyempurnakan pelaksaan kedaulatan
rakyat, menyesuaikan wewenang MPR, mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden
secara langsung, mengantur impeachment terhadap presiden dan/ atau wakil presiden
membentuk lembaga DPD, mengatur pemilihan umum, meneguhkan kedudukan dan Badan
Pemeriksa Keuangan, serta meneguhkan kekuasaan kehakiman dengan lembaga baru yaitu
Mahkama Konstitusi (MK) dan Komosi Yudisial (KY).
d) Amandemen Keempat
Sidang tahunan MPR 2002 yang berlangsung 1-11 Agustus 2002. Perubahan keempat UUD
1945 juga melengkapi kekurangan peraturan dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 yang telah
diputuskan dalam perubahan ketiga (tahun 2001), dengan menembahkan ayat 3.