fcvdgc vgh v,kgilu uh.j huhlug trt6t yo7y gup9u h98u 9iu[9 u-oj iuhuu hui9u; ;

1. UUD NRI THN 1945 dan
PEMBUKAAN
SELEKSI KOMPETENSI DASAR – SKD
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

2. Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945
Alenia
1
Alenia
2
Alenia
3
Alenia
4
Pengakuan Kemerdekaan dan HAM sebagai hak
Universal segala Bangsa
Penegasan tentang Perjuangan Pergerakan
Kemerdekaan
Pengakuan terhadap eksistensi Bangsa
Indonesia sebagai negara yang berTuhan
1. Hakikat Tujuan Negara
2. Cara mencapai Tujuan Negara melalui
Hukum dasar dan Kedaulatan Rakyat
3. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara

3. Kesepakatan Dasar Perubahan
UUD NRI Tahun 1945
1 2 3 4 5
Tidak mengubah
pembukaan UUD
NRI tahun 1945
Tetap
mempertahankan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
Mempertegas
system
Presidensial
Penjelasan UUD
NRI tahun 1945
yang memuat
hal-hal normative
akan dimasukan
ke pasal-pasal
Perubahan
dilakukan dengan
cara “Adendum”

5. Sejarah Perubahan
UUD NRI tahun 1945
UUD NRI TAHUN 1945 NASKAH ASLI (18.8.1945 S.D. 27.12.1949
PROBLEM YANG DIALAMI => Praktik penyelenggaraan negara menggunakan
system parlementer sedangkan UUD NRI tahun 1945 menggunakan system
presidensial
KONSTITUSI RIS (27.12.1949 S.D. 17.8.1950
PROBLEM YANG DIALAMI => banyak penyelengara negara yang tidak tunduk
pada pemerintah federal. Dan kurangnya kewibawan dari pemerintah.
UUD SEMENTARA 1950 (17.8.1950 S.D. 5 JULI 1959
PROBLEM YANG DIALAMI => Badan konstituante selama 2.5 tahun tidak
dapat menyelesaikan tugas, situasi tanah air genting, rapat tidak penuh, dan
keluar dekrit presiden 5 juli 1959

6. TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
kementerian
negara
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD 1945
bank
sentral
DPR DPD
MPR
BPK MA MK
Presiden
PUSAT
DAERAH
Lingkungan
Peradilan TUN
Lingkungan
Peradilan Militer
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Umum
Perwakilan
BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah
Provinsi
DPRD
Gubernur
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
DPRD
Bupati/
Walikota
KPU

7. MPR
MK
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
DPR
usul DPR tidak
diterima
wajib memeriksa, mengadili, dan
memutus paling lama 90 hari
setelah permintaan diterima
[Pasal 7B (4)***]
Pengajuan permintaan DPR kepada
MK hanya dapat dilakukan dengan
dukungan sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota yang hadir
dalam sidang paripurna yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota
[Pasal 7B (3)***]
Pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum
ataupun telah tidak lagi memenuhi
syarat
[Pasal 7B (2)***]
wajib menyelenggarakan sidang
untuk memutuskan usul DPR
paling lambat 30 hari sejak usul
diterima
[Pasal 7B (6)***]
Keputusan diambil dalam sidang
paripurna, dihadiri sekurang-
kurangnya 3/4 jumlah anggota,
disetujui sekurang-kurangnya
2/3 jumlah yang hadir, setelah
Presiden dan/atau wakil
presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan
[Pasal 7B (7)***]
DPR
menyelenggarakan
sidang paripurna untuk
meneruskan usul
pemberhentian kepada
MPR
[Pasal 7B (5)***]
usul DPR
diterima
Presiden dan/atau
Wakil Presiden terus
menjabat
Presiden dan/atau
Wakil Presiden
diberhentikan
tidak terbukti
terbukti

8. mengangkat dan menerima Duta
[Pasal 13 (2)* dan (3)*]
memberi grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)*]
memberi amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)*]
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain dan internasional
lainnya
[Pasal 11 (1)**** dan (2)***]
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
yang diatur dengan
undang-undang
(Pasal 15 *)
menyatakan keadaan bahaya
(Pasal 12)
dengan
persetujuan
dengan
pertimbangan
dengan
pertimbangan
dengan
pertimbangan
PRESIDEN
DPR MA

9. MPR
BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Perubahan Pasal-Pasal
Khusus mengenai
bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak
dapat dilakukan perubahan
[Pasal 37 (5)****] Putusan dilakukan dengan
persetujuan sekurang-
kurangnya 50% + 1 anggota
dari seluruh anggota MPR
[Pasal 37 (4)****]
sidang MPR dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota MPR
[Pasal 37 (3)****]
diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian
yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya
[Pasal 37 (2)****]
Usul perubahan diajukan oleh
sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota MPR
[Pasal 37 (1)****]

10. 1
A Normal walaupun tidak tertulis tapi nilai-nilai dasarnya tertuang dalam kehidupan masyarakat sehingga lebih
dihargai normatif dari pada hukum secara normatif
Konstitusi secara arti luas terdiri hukum dasar tertulis, dan hukum tidak tertulis. Secara arti
sempit, konstitusi dapat dimaknai sebagai hukum dasar tertulis saja. Dalam praktik
ketatanegaraan, sering kali dijumpai praktik hal yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dan ada
pula dalam sebagian kelompok masyarakat yang lebih mematuhi perintah tidak tertulis,
daripada aturan yang tertulis. Hal ini tentu wajar, dikarenakan norma jauh lebih nyaman di
masyarakat ketimbang aturan itu sendiri. Latar belakang dan alasan apa yang melandasi sikap
tersebut?
A. Norma dan nilai adat lebih masuk kepada budaya bangsa Indonesia, sehingga lebih
nyaman dilakukan daripada hukum normatif.
B. Keinginan negara untuk lebih mematuhi hal yang tidak tertulis daripada hal yang tertulis.
Dan itu lebih baik, daripada hukum positif.
C. Keinginan masyarakat terhadap konstitusi jauh lebih tidak diminati.
D. Undang-undang Dasar terlalu kaku sehingga lebih nyaman dengan norma karena
mengandung kekerasan di dalamnya.
E. Tradisi lebih nyaman digunakan oleh masyarakat karena mengandung nilai-nilai yang baik
dan juga buruk yang tentunya dapat menekan bagi masyarakat itu sendiri.

11. 2
E Salah satu alasan dikeluarkannya Dekrit presiden tahun 1959 adalah ketidakmampuan Badan
Konstituante untuk merumuskan undang-undang dasar yang baru.
Ketatanegaraan Indonesia mengalami bolak-balik pergantian UUD, mulai dari UUD NRI tahun
1945 naskah asli, Konstitusi RIS, UUDS tahun 1950, sampai saat ini UUD NRI tahun 1945 hasil
perubahan ke-4. Ini semua merupakan rentetan peristiwa sejarah ketatanegaraan RI. Salah
satu peristiwa yang menarik adalah dibentuknya badan konstituante pada saat masa UUDS
tahun 1950. Sampai akhirnya, dikeluarkan sebuah dekrit Presiden.Yang melatar belakangi
dikeluarkannya dekrit Presiden adalah ...
A. Latar belakangi adalah karena kebiasaan presiden untuk mengeluarkan perintah.
B. Latar belakangi adalah Dekrit merupakan aturan yang dapat memberikan kenyamanan bagi
warga negaranya.
C. Latar belakangnya adalah Dekrit dikeluarkan untuk memberikan ketenangan bagi warga
negaranya.
D. Latar belakang adalah kondisi sosial politik yang ada pada saat itu dan memungkinkan
presiden mengeluarkan dekrit.
E. Latar belakangi adalah ketidakmampuan Badan Konstituante dalam merumuskan undang-
undang dasar yang baru.

12. 3
A Hak angket adalah hak penyelidikan yang dilakukan oleh DPR-RI apabila dirasa, penegak hukum
kurang merespon suatu kasus tertentu.
Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan juga memiliki hak dan
kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat. Hak DPR untuk
melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebut ...
A. Hak angket
B. Hak legislatif
C. Hak budget
D. Hak interpelasi
E. Hak imunitas

13. 4
C
Pada awal kemerdekaan, NKRI dianggap sebagai negara boneka jerman, yang salah satu alasannya adalah
kekuasaan super power, dan masih belum adanya lembaga legislatif pada awal pemerintahan. Dari sinilah,
terjadi penyimpangan, agar tidak dianggap sebagai boneka jerman, wakil presiden mengeluarkan maklumat no.
X tahun 1945, yang salah satu isinya adalah pergantian sistem pemerintahan presidensial ke sistem
pemerintahan parlementer.
Salah satu tujuan penyusunan konstitusi adalah membatasi kekuasaan Negara. Dengan
adanya konstitusi, penyelenggara Negara diharapkan dapat menggunakan kekuasaannya
secara bertanggung jawab. Dalam kenyataannya, ada banyak penyimpangan dalam
pelaksanaan konstitusi kita. Penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Konstitusi (salah
satunya UUD 1945) dan tidak bertentangan terhadapnya. Berikut merupakan penyimpangan
pertama terhadap UUD 1945 adalah…
A. Sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem presidensial
B. Munculnya Tritura dan konsep presiden seumur hidup
C. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer
D. Dibentuknya konstituante untuk membentuk UUD baru pengganti UUDS 1950
E. Lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, BPK belum dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan
masih bersifat sementara

14. 5
E Yang termasuk kedalam tujuan pokok dalam NKRI adalah pada opsi 2, 3, dan 5. Hal ini tertuang kedalam
pembukaan UUD NRI tahun 1945
Perhatikan pernyataan berikut.
1) Menjaga stabilitas nasional
2) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia.
3) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia.
4) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang
dalam pembukaan UUD NRI TAHUN 1945 ditunjukkan oleh nomor …
A. 1), 2), 3)
B. 1), 3), 4)
C. 1), 3), 5)
D. 2), 3), 4)
E. 2), 4), 5)

15. 6
E
Kelompok yang tidak memiliki kepentingan, namun kritis terhadap pemerintahan adalah kelompok penekan.
Kelompok ini murni untuk kemaslahatan rakyat. Apabila ada program ataupun kebijakan yang tidak sesuai
dengan kepentingan rakyat, maka di kritisi.
UUD NRI tahun 1945 keseluruhan isinya memuat sendi-sendi dasar dalam kehidupan
bernegara. Utamanya hak dan kewajiban dari warga negara, dan hak, kewajiban dari
pemerintah. Oleh karenanya, baik warga negara dan pemerintah sebaiknya berjalan
beringinan dan bergandengan. Dan terkadang, ada sebagian dari kalangan warga negara yang
masih tidak mau bergandengan tangan dengan pemerintah. Dengan adanya ini, menjadi
kesimbangan dalam alam demokrasi di Indonesia. Ada kelompok yang tidak memiliki
kepentingan, namun kritis terhadap pemerintahan, kelompok tersebut termasuk ke dalam...
A. Kelompok kepentingan, disebabkan ingin dilirik oleh pemerintah, dan mengambilnya
sebagai pegawai pemerintahan.
B. Tokoh masyarakat, disebabkan memiliki pengaruh di masyarakat, namun terus menerus
menekan kebijakan dari pemerintahan.
C. Kelompok media massa, disebabkan ada unsur yang menghasut masyarakat untuk selalu
membenci pemerintahan.
D. Partai Politik, disebabkan ada keinginan yang kuat untuk membentuk negara dan bangsa
yang lebih baik kedepannya.
E. Kelompok penekan, disebabkan kelompok tersebut kritis terhadap pemerintahan, dan
menjadikan negara yang lebih baik.

16. 7
A Perubahan secara Rigid, bukan berarti tidak bisa dilakukan perubahan. Melainkan ada cara khusus untuk
merubah UUD NRI tahun 1945.
Sifat-sifat dari konstitusi ada beberapa macamnya, seperti konstitusi yang bersifat fleksibel,
dan rigid. Dalam perjalanannya, Negara Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam
UUD NRI tahun 1945, yang menjadi konstitusi negara Indonesia. Makna dari sifat Rigid pada
konstitusi adalah...
A. Konstitusi dalam suatu negara yang memiliki banyak pasal-pasal dalam UUD-nya, dan
memerlukan cara khusus untuk merubahnya.
B. Konstitusi yang mudah untuk dilakukan perubahan, dan perubahannya dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan perkembangan dari zaman.
C. Konstitusi dalam suatu negara yang memiliki sedikit pasal-pasal dalam UUD-nya, dan
memerlukan cara khusus untuk merubahnya.
D. Konstitusi dalam suatu negara yang memiliki sedikit pasal-pasal dalam UUD-nya, dan
mudah untuk melakukan perubahannya.
E. Konstitusi yang sukar untuk dilakukan perubahan, dan perubahannya dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan perkembangan dari zaman.

17. 8
C
1. Tidak merubah pembukaan UUD 1945.
2. TIdak merubah bentuk negara yakni NKRI
3. Tetap menggunakan sistem presidensial.
4. Penjelasan yang bersifat normatif tetap dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
5. Perubahan dilakukan secara "adendum" bukan "amandemen"
UUD NRI tahun 1945 mengalami perubahan pasal-pasalnya. Namun, ada beberapa hal yang
termuat dalam UUD NRI tahun 1945, dan tidak dilakukan perubahan. Dan yang tidak
dilakukan perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 adalah...
A. Tidak merubah pembukaan UUD NRI tahun 1945, tetap mempertahankan sistem
presidensial, dan merubah bentuk negara serikat.
B. Perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 dilakukan dengan cara amandemen, dan tidak
merubah pembukaan UUD NRI tahun 1945.
C. Perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 dengan cara adendum, dan tidak merubah
bentuk negara kesatuan republik Indonesia.
D. Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, bentuk negara kesatuan
republik Indonesia, dan dilakukan perubahan secara amandemen.
E. Perubahan dilakukan sebanyak 4 kali, tidak merubah pembukaan, tidak merubah sistem
presidensial, dan melakukan perubahan secara amandemen.

18. 9
E Salah satu Peran dari DPR adalah mengusulkan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Dalam system checks and balances di Negara Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang
untuk ...
a. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar
b. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
c. Menyetujui atau menolak perjanjian internasional
d. Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan
e. Memberhentikan Presiden dan wakil presiden atas usul DPR

19. 10
D Sudah menjadi fitrah dasar manusia apabila memegang kekuasaan yang lama akan menjadi pemerintahan yang
korup dan bisa menyalahgunakan kekuasaan yang ada.
Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di
Indonesia, selain juga sebagai kepala negara. Pada pasal 7 UUD 1945 amandemen IV
menyebutkan bahwa “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan
dapat dipilih Kembali dalam jabatannya yang sama dalam satu kali masa jabatan”. Apabila
ketentuan dasar tersebut tidak diamandemen maka…
a. Sistem pemerintahan di Indonesia akan menjadi otoriter
b. Adanya pergantian presiden dalam kurun waktu lima tahun sekali
c. Kekuasaan yang dimiliki presiden akan diteruskan oleh keturunannya
d. Adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan
e. Kekuasaan eksekutif akan lemah karena sering terjadinya pergantian presiden sebagai
Lembaga tinggi negara

20. 11
D Indikator dari sebuah negara yang bercorak sistem politik demokrasi terlihat dari: Adanya persamaan HAM,
adanya persamaan hukum, adanya kebebasan berkumpul, berpendapat, dan kebebasan memilih dalam pemilu.
Bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah Republik. Ini tertuang dalam UUD NRI
tahun 1945. Dan semua dari warga negara tentu tahu, apabila negara dengan corak
bentuk pemerintahan republik, sudah pasti menggunakan demokrasi sebagai asas politik
dalam bernegara. Yang menjadi ciri khas negara demokrasi adalah...
a. Adanya persamaan hukum, adanya persamaan wilayah, adanya persamaan kedudukan,
dan adanya persamaan perangai.
b. Adanya kedudukan yang sama dihadapan hukum, adanya kesamaan hak antara laki
dan perempuan, adanya kemerdekaan bagi warga negara.
c. Adanya sistem pemilu yang periodik, adanya persamaan hukum, adanya kebebasan
masyarakat, adanya kekuatan tak terbatas di tangan rakyat.
d. Adanya persamaan HAM, adanya persamaan hukum, adanya kebebasan berkumpul,
berpendapat, dan kebebasan memilih dalam pemilu.
e. Adanya kebebasan dalam memilih, adanya periodisasi kepemimpinan, adanya sikap
chaos dari rakyatnya.

21. 12
E Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden mempunyai tugas dan kewajiban untuk menangkat dan
memberhentikan Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Presiden merupakan salah satu Lembaga negara di tingkat pusat, sebagai lembaga
negara presiden mempunyai kewenangan yang begitu luas, yakni sebagai kepala negara
sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Salah satu tugas Presiden sebagai kepala
pemerintahan Indonesia ialah…
A. Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
B. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya.
C. Memberi amnesti dan abolisi.
D. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara.
E. Mengangkat dan memberhentikan Menteri

22. 13
B
Dalam hal rancangan undang-undang, Lembaga negara yang memiliki hak untuk itu adalah Dewan Perwakilan
daerah, yang mengusulkan undang-undang daerahnya dan presiden melalui prosedur konsitiutionalnya melalui
kemenkumham.
Dalam sistem ketatanegaraan kita Lembaga negara masih dimungkinkan untuk saling
bekerja sama meski dalam kekuasaan negara yang berbeda. Dewan Perwakilan daerah
mempunyai tugas utama untuk membuat Undang-Undang, namun juga ada lembaga
negara lain yang bisa ikut untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Lembaga
pemerintahan yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
A. DPR dan MK
B. DPD dan presiden
C. presiden dan MA
D. MPR dan presiden
E. DPR dan MPR

23. 14
C DPR merupakan Lembaga yang kuat dikarenaka mempunyai kewenangan untuk membuat Undang-Undang yang
di taati oleh Presiden sebagai pelaksana pemerintahan.
Kekuasaan membentuk Undang-Undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah
dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam pasal 20 ayat (2), DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan
kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk …
A. Memegang kekuasaan pemerintahan.
B. Mengadili perkara pidana.
C. Membentuk Undang-Undang
D. Memutus sengketa pemilu
E. Memberhentikan presiden

24. 15
A RAPBN di rancang dan diusulkan oleh Presiden sebagai Lembaga negara yang melaksanakan pemerintahan,
dan kemudian di lakukan koreksi oleh Lembaga legislitafi sesuai Amanah dari konstitusi.
Perhati kan pernyataan berikut!
“DPR membahas dan memberikan sebuah persetujuan Atau tidak memberikan
persetujuan terhadap sebuah Rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan
Oleh presiden”. Dari pernyataan di atas menunjukkan Fungsi DPR terkait dengan fungsi …
A. Anggaran
B. Pembahasan Undang-Undang
C. Pembuatan Undang-Undang
D. Pengawasan
E. Legislasi

25. 16
B Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konstitusi yang berlaku. Tugas dari DPR yakni 3
fungsi, Legislasi, Budgeting, dan Control.
Menurut Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang Memuat fungsi-fungsi DPR. DPR
memiliki 3 fungsi yaitu Fungsi …
A. Anggaran, pengawasan, mengadili
B. Legislasi, anggaran dan pengawasan
C. Menyusun UU, APBN, mengadili
D. Memeriksa keuangan, butgeti ng, pengawasan
E. Legislasi, menyusun UU, Menyusun APBN

26. 17
B Perppu apabila DPR menolaknya maka peraturan yang diusulkan dari pemerintah akan batal demi hukum.
Sebab, tugas legislasi ada pada DPR.
Peraturan ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama
Presiden. Peraturan ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden
dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme pembuatan peraturan ini adalah:
pertama diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. DPR dapat menerima atau menolak
tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Peraturan ini ditetapkan menjadi UU.
Bila ditolak oleh DPR, Peraturan ini harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan
yang dimaksud dalam kalimat diatas ialah …
A. Perda
B. PERPPU
C. Peraturan Pemerintah
D. UUD NRI TAHUN 1945
E. Peraturan Presiden

27. 18
C Pemerintah melalui kemendikbud ingin mencapai tujuan bangsa dan negara Indonesia sesuai Amanah dalam
UUD NRI tahun 1945.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan kembali akan melakukan pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan
2. Pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 2 secara resmi dibuka oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim secara virtual, pada Selasa
(13/04) dengan dihadiri para calon Guru Penggerak di masing-masing Pusat Pengembangan
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Dalam sambutannya,
Mendikbud mengatakan bahwa terobosan dari Merdeka Belajar akan terus dihadirkan untuk
mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai visi
tersebut, Kemendikbud akan mentransformasi sejumlah pilar yang mengokohkan ekosistem
pendidikan Indonesia. Program guru penggerak yang dilakukan oleh kemendikbud tersebut
merupakan implementasi dari …
A. alinea 1 Pembukaan UUD 1945
B. alinea 2 Pembukaan UUD 1945
C. alinea 4 Pembukaan UUD 1945
D. alinea 3 Pembukaan UUD 1945
E. Falsafah UUD 1945

28. 19
B Pidato kenegaraan yang dilakukan sehari sebelum kemerdekaan disebut konvensi, dan tergolong dalam hukum
tidak tertulis.
Sebelum pidato kenegaraan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan sambutan
pengantar sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam sambutannya, ia mengatakan di
tengah kondisi pandemi ini Indonesia tetap harus bersyukur dalam peringatan kemerdekaan
pada 17 Agustus besok. Ia meyakini semangat perjuangan dapat membuat Indonesia
bertahan dalam badai pandemi ini. Untuk itu, masyarakat dihimbau tetap menerapkan
protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19. “Kita semua merasakan dampaknya,
terutama di bidang ekonomi masyarakat. Pandemi ini juga memaksa kita untuk beradaptasi
dengan cara-cara baru dalam penanggulangan Covid-19. Berimbas pula di bidang pendidikan
dengan pembelajaran jarak jauh yang bisa mempengaruhi pembangunan karakter anak,”
katanya, dalam salah satu poin sambutannya. Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Joko
Widodo selaku Presiden Indonesia merupakan contoh dari ..
A. Konstitusi Tertulis
B. Konstitusi Tidak Tertulis
C. Kebudayaan Indonesia
D. Konstituer
E. UUD NRI TAHUN 1945

29. 20
A Alasan yang tepat, mengapa DPA dibubarkan dikarenakan kinerja dari DPA tidak optimal, dan pekerjanya banyak
diisi oleh pensiunan pejabat negara.
Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan Agung periode 1998-2003 secara resmi dibubarkan.
Pembubaran anggota lembaga tinggi negara ini dilakukan dalam rapat di Kantor DPA, Jakarta, Kamis
(31/7). Rapat ini juga sekaligus membahas penempatan ratusan karyawan DPA, yang hingga kini
belum jelas posisinya. Sementara hasil rapat menyetujui untuk menitipkan 241 karyawan DPA ke
berbagai instansi.
Wakil Ketua DPA Agus Sudono mengatakan, DPA periode reformasi memang telah menutup segala
aktivitasnya. Tapi secara kelembagaan, DPA masih tetap ada dan masih menunggu undang-undang
untuk resmi membubarkannya. Sebab, DPA hanya bisa dibubarkan oleh MPR dan melalui UU.
Sedangkan keputusan presiden hanya memberhentikan masa jabatan anggota DPA periode 1998-2003.
Proses pembubaran DPA merupakan salah satu peristiwa yang tidak dapat dibubarkan karena lembaga
tersebut termasuk lembaga tertinggi Negara yang salah satu tugasnya member nasehat kepada
Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalan tugasnya. Alasan pembubaran Dewan Pertimbangan
Agung tersebut ialah..
A. DPA dianggap tidak optimal, sebab pendapat dan sarannya tidak mengikat secara hukum dan DPA
banyak diisi para pensiunan pejabat.
B. DPA dianggap hanya sebagai lembaga yang memboroskan APBN saja.
C. DPA dianggap tidak memiliki dasar hukum atas tugasnya sebagai penasehat presiden
D. DPA dianggap tidak optimal dan banyak merugikan Negara
E. DPA dianggap tidak berfungsi secara baik karena para pejabatnya hanya diisi oleh pensiunan yang
tidak memiliki potensi lagi