Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait hukum acara di Indonesia, meliputi hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian hukum acara, landasan hukum, asas-asas, dan alur-alur prosesnya pada berbagai bidang hukum acara.
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait hukum acara di Indonesia, meliputi hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian hukum acara, landasan hukum, asas-asas, dan alur-alur prosesnya pada berbagai bidang hukum acara.
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara pada
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Dokumen tersebut membahas tentang sarana tata usaha negara lainnya seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, rencana, petugas publik seperti pejabat politik/negara, pegawai negeri, dan para hakim.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Penggunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan harus mengacu asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat maupun badan/pejabat pemerintahan;
Inspektorat berkewajiban mengawasi penggunaan/penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Pertemuan ke-10 membahas tentang Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara pada
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Dokumen tersebut membahas tentang sarana tata usaha negara lainnya seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, rencana, petugas publik seperti pejabat politik/negara, pegawai negeri, dan para hakim.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Penggunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan harus mengacu asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat maupun badan/pejabat pemerintahan;
Inspektorat berkewajiban mengawasi penggunaan/penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Pertemuan ke-10 membahas tentang Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
Dokumen tersebut membahas berbagai sanksi administrasi seperti sanksi pidana, sanksi administrasi lainnya, bestuursdwang, pengenaan uang paksa, sanksi kumulasi, serta upaya administratif dan prosedur di pengadilan TUN seperti persyaratan gugatan.
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...BellaNindaThania
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan kasus pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali serta memberikan pertimbangan hukum kepada presiden.
2. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
3. Komisi Yudisial bertugas menerima laporan pengaduan hakim dan memberikan re
Dokumen tersebut membahas tentang kekuatan hukum suatu keputusan/ketetapan, perbedaan antara keputusan dan peraturan, serta jenis-jenis perbuatan pemerintah seperti pseudo wetgeving dan het plan.
Tiga kalimat:
1. Dokumen ini membahas perkembangan hak menguji undang-undang (judicial review) di Indonesia, termasuk kewenangan Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
2. Judicial review dimulai di Amerika Serikat dan kemudian diterapkan di berbagai negara dengan sistem hukum tertulis, meskipun praktik ini kontroversial dan ditolak oleh beberapa negara.
3.
Upaya administratif dalam UU AP dan UU TUN memberikan warga negara hak untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan pemerintah yang merugikan melalui proses internal sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan upaya administratif secara cepat, terutama yang berpotensi membebani keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru hasil perubahan UUD 1945 yang mengatur tentang sejarah, kedudukan, susunan organisasi, wewenang, dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Ringkasannya adalah sebagai berikut:
1. Dokumen menjelaskan prosedur pengajuan judicial review atau pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
2. Termasuk kriteria pemohon, isi permohonan, tahapan persidangan, dan jenis putusan yang dapat dikeluarkan.
3. Dokumen juga membahas
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara di Mahkamah Konstitusi, mencakup dasar hukum, pengaturan, sidang, alat bukti, pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihian hasil pemilu.
Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mengatur tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pedoman ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pemohon, materi permohonan, tata cara pengajuan permohonan, registrasi perkara, dan penjadwalan sidang.
Similar to Pengujian peraturan perundang undangan (20)
Kode Etik Psikologi Indonesia memberikan pedoman bagi psikolog dan ilmuwan psikologi dalam melaksanakan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Dokumen ini menjelaskan pengertian kode etik, psikologi, psikolog, ilmuwan psikologi, dan layanan psikologi serta prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi.
Dokumen tersebut merupakan Anggaran Dasar Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang mencakup visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Himpsi adalah organisasi profesi psikologi tunggal dan independen di Indonesia yang mewadahi para psikolog dan ilmuwan psikologi.
Surat ini berisi pengiriman bahan kongres berupa set Kode Etik Psikologi Indonesia dan laporan pertanggungjawaban kepada ketua wilayah Himpsi di seluruh Indonesia untuk persiapan Kongres XI Himpsi yang akan diselenggarakan di Surakarta.
Kode etik psikolog dan ilmuwan psikologi mengatur tentang tanggung jawab dan etika dalam memberikan jasa psikologi, termasuk menghormati hak dan kerahasiaan klien, bekerja sesuai kompetensi, serta menghargai karya cipta orang lain. Dokumen ini juga menjelaskan definisi ilmuwan psikologi, psikolog, dan jasa psikologi.
Kode etik psikolog dan ilmuwan psikologi membahas pedoman etika dalam memberikan jasa psikologi, termasuk menghargai klien, kerahasiaan data, dan batas kompetensi. Psikolog berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab serta menghindari penyalahgunaan keahlian.
Workshop tentang pengelolaan media dan penulisan kreatif diadakan untuk anggota KOPHI DIY. Acara dimulai dengan registrasi peserta, pembukaan, dan dua sesi materi tentang pengelolaan website dan penulisan kreatif. Setelah itu ada sharing dan tanya jawab, istirahat, dan praktik penulisan kreatif dengan pendampingan. Acara ditutup dengan sharing hasil praktik dan penutupan.
Tor launching sekolah alam praktik penyaringan air kotorswirawan
Dokumen tersebut merupakan Term of Reference (TOR) untuk kegiatan praktik penyaringan air kotor di Sekolah Alam Gajahwong yang akan diikuti oleh 30 anak dan 20 orang tua. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya air bersih dan teknik penyaringan air kotor menjadi air bersih. Kegiatan akan berlangsung pada 30 April 2017 di Mushala Istiqomah, Kampung Hijau Gambiran, Yogyakarta.
Juknis ini merangkum jadwal dan persiapan pelaksanaan workshop KOPHI Class di Museum Sandi Yogyakarta selama sehari penuh, mulai dari registrasi peserta, pembukaan, materi presentasi, praktik penulisan kreatif, hingga penutupan acara. Terdapat 2 sesi presentasi yang masing-masing diisi oleh narasumber dan dibimbing oleh panitia, diselingi kegiatan sharing, istirahat, dan makan siang. Panitia akan mempersiapkan peral
Dokumen ini berisi jadwal acara kemah ceria ELC KOPHI DIY 2017 yang diselenggarakan di TAHURA GK selama 2 hari 1 malam. Acara dimulai dengan pendataan dan perjalanan ke lokasi, dilanjutkan dengan berbagai simulasi dan sharing sesi untuk mempelajari demokrasi, manajemen organisasi, dan kepemimpinan. Kegiatan lainnya adalah olahraga, lomba masak, treasure hunting, dan penutupan beserta pelantikan
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
3. 1. Legislative Review (political review)
Pengujian peraturan perundang-undangan oleh
lembaga legislatif (DPR/DPRD)
Dapat dilakukan dengan cara mencabut peraturan
yang lama dan/atau membuat peraturan yang baru
4. 2. Executive Review
Pengujian peraturan perundang-undangan yang
dilakukan oleh Pemerintah (eksekutif)
Dapat dilakukan dengan cara mencabut peraturan
yang lama dan/atau membuat peraturan yang baru.
5. 3. Judicial Review (JR)
Judicial review adalah pengujian peraturan perundang-
undangan oleh lembaga peradilan
JR dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan
Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap
UUD 1945
Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang
6. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
7. Bentuk-bentuk Judicial Review
Pengujian formil yaitu menguji prosedur
pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan
apakah telah sesuai dengan aturan mainnya atau tidak.
Pengujian Materiil yaitu menguji isi/substansi dari
peraturan perundang-undangan apakah sudah sesuai
dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak
8. Beberapa Alasan Pengajuan Judicial Review
1. Bertentangan dengan UUD atau peraturan lain yang lebih tinggi.
2. Dikeluarkan oleh institusi yang tidak bewenang untuk mengeluarkan
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan.
4. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan
perundang-undangan.
5. Terdapat ambiguitas atau keragu-raguan dalam penerapan suatu
dasar hukum yang perlu diklarifikasi
9. Kriteria Legal Standing Pemohon
1.Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
2.Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah
dirugikan oleh suatu UU yang diuji
3.Kerugian konstitusioal dimaksud harus spesifik dan aktual/ setidaknya
bersifat potensial terjadi
4.Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UU
yang diuji
5.Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan/tidak lagi terjadi
10. Putusan Judicial Review
1. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan
atau permohonan tidak memenuhi syarat;
2. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti
beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil
penghitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil
penghitungan suara yang benar;
3. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak
beralasan
11. Akibat Hukum Putusan JR
Uji formil: jika dikabulkan permohonannya maka
akibat hukumnya berlaku berlaku surut (retroaktif)
Uji Materiil: jika di dikabulkan permohonannya maka
akibat hukumnya berlaku ke depan (prospektif)