Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum tata negara Indonesia dan sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hingga amandemen UUD 1945 pasca reformasi. Dokumen ini menjelaskan konsep konstitusi dan perbedaannya dengan UUD, serta tujuan dan kesepakatan dasar yang dicapai dalam proses perubahan UUD 1945.

1. HUKUM TATA NEGARA
(CONSTITUTIONAL LAW)
1

2. Sumber2 Hukum Tata Negara
a)
b)
c)
d)
e)
Nilai-nilai Konstitusi yang tak tertulis
UUD, Pembukaan dan Pasal-pasalnya
Peraturan Perundangan Tertulis
Jurisprudensi Peradilan
Constitutional Conventions (Kebiasaan
Ketatanegaraan)
f) Doktrin Ilmu Hukum yang telah menjadi Ius
Comminis Opinio Doctorum
g) Hukum Internasional yg telah diratifikasi
sbg Hukum Nasional
2

3. KONSTITUSI
• Soetandyo Wignjosoebroto
– Sejumlah ketentuan hukum yang disusun
secara sistematik untuk menata dan
mengatur pokok2 struktur dan fungsi
lembaga pemerintahan, termasuk hal
ikhwal
kewenangan
dan
batas
kewenangannya.
3

4. Samakah Konstitusi dgn UUD
Banyak yang menyamakan begitu saja, misal
UUD AS sering disebut “Konstitusi AS”.
Pengalaman Indonesia 1949; menggunakan
istilah “Konstitusi RIS” bukan UUD RIS
Konstitusi lebih luas dari UUD.
Konstitusi adalah hukum dasar.
UUD adalah hukum dasar yg tertulis.
4

5. Konstitusi
Jimly Asshiddiqie
• Hukum dasar yang dijadikan pegangan
dalam penyelenggaraan suatu negara.
Konstitusi dapat berupa hukum dasar
tertulis yang lazim disebut UUD, dan dapat
pula tidak tertulis.
• Konstitusi tidak identik dengan UUD.
Kerajaan Inggris adalah negara yang tidak
mempunyai naskah konstitusi yang tertulis
dan terkodifikasi.
5

6. Landasan Sebuah Konstitusi
Filosofis
Sosiologis
KONSTITUSI
Politis
Historis
6

7. Esensi Ide Konstitusionalisme
Ajaran ttg HAM
• Hak yang kodrati, tak bisa diambil alih
kapanpun oleh kekuasaan manapun
dalam kehidupan bernegara, serta
harus dijaga dan dipertahankan
eksistensinya agar tetap utuh karena
terjadi pelanggaran atasnya.
7

8.  Doktrin Rule of Law :
 setiap wujud kekuasaan harus mempunyai
dasar pembenarannya menurut hukum perUU,
dan hukum perUU tidak boleh bertentangan
dengan apa yang telah dikaidahkan oleh
konstitusi.
 Kekuasaan disebut HAK :
 Jika berada ditangan pribadi m’sia,
 disebut KEWENANGAN:
 Jika berada di tangan orang yg telah
dipilih untuk diangkat dalam jabatan publik
8

9. UUD DALAM SEJARAH
KETATANEGARAAN
INDONESIA
9

10. UNDANG UNDANG DASAR 1945
• Naskahnya dipersiapkan oleh Dokuritsu Zyunbi
Tyo Sakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan, BPUPK) yang dibentuk 29 April
1945 oleh pemerintah Jepang sebagai
pelaksanaan janji Kemerdekaan, dilantik pada
28 Mei 1945
• BPUPK : 62 Anggota, diketuai KRT Radjiman
Wedyodiningrat & wakilnya Ichibangase Yosio
• Persidangan dibagi dlm 2 periode: 29 Mei – 1
Juni 1945 & 10 Juli-17 Juli 1945
• Dalam kedua sidang, pembicaraan fokus pada
pembentukan sebuah NEGARA MERDEKA
10

11. • Pada sidang kedua, dibentuk Panitia Hukum
Dasar, anggota 19 orang, diketuai Soekarno
• Panitia ini membentuk Panitia Kecil diketuai
Prof.Soepomo
• 13 Juli 1945, panitia kecil menyelesaikan
tugas & BPUPK menyetujui hasil kerjanya
sebagai RUUD pada 16 Agustus 1945
• 18 Agustus 1945 disahkan sbg UUD oleh
PPKI
11

12. UUD 1945 : Konstitusi Tertulis
Sementara
 Pidato Ketua PPKI Soekarno 18 Agustus
1945: UUD 1945 adalah Revolutie Grondwet,
nanti kita akan memiliki UUD yang lebih baik
 Ratulangi: UUD 1945 perlu disempurnakan
 Aturan Tambahan Pasal II:
 Dalam enam bulan setelah MPR ini
terbentuk, Majelis bersidang untuk
menetapkan UUD.
12

13. • UUD 1945, UUD darurat, jadi tidak selalu
dijadikan rujukan. Contoh:
– 2 Sept 45 dibentuk kabinet I dibawah
Pres. Soekarno. Ini sejalan dengan UUD
1945 yang menganut sistem Presidensial.
– Tapi 14 Nop 45 Pemerintah mengeluarkan
Maklumat berisi perubahan sistem kabinet
dari Presidensiil ke sistem Parlementer
13

14. KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT (RIS) 1949
•
•
•
Latar Belakang:
Perang Dunia II berakhir: Jepang menjadi
negara kalah perang.
Kerajaan Belanda hendak kembali menjajah
dengan taktik mendirikan negara kecil di
Sumatera, Negara Indonesia Timur, Negara
Pasundan, Negara Jawa Timur dsb serta
melancarkan Agresi Militer I (1947) dan Agresi
II (1948)
14

15. •
23 Agst -12 Nop 1949 diadakan Konferensi
Meja Bundar di The Hague (Den Haag)
• Hasil Konferensi:
– Mendirikan Negara RIS
– Penyerahan Kedaulatan kepada RIS yang
berisi 3 hal, yaitu (a) piagam penyerahan
kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada
Pemerintah RIS; (b) status uni; dan (c)
persetujuan perpindahan
– Mendirikan Uni antara RIS dengan Kerajaan
Belanda
•
Lebih detail mengenai hal ini baca Asshiddiqie, K
onstitusi &
K
onstitusionalism hal.44-46
e..
15

16. UU Dasar Sementara 1950
• Negara RIS tidak bertahan lama. Negara Republik
Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara
Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu
wilayah Republik Indonesia.
• 19 Mei 1950 Pemerintah RIS dan Pemerintah RI
sepakat membentuk kembali NKRI
• Dibentuk Panitia untuk merancang UUD
• UUDS resmi berlaku 17 Agustus 1950
• Pasal 134 UUDS :
– Konstituante bersama Pemerintah menyusun
suatu UUD RI yg akan menggantikan UUDS 1950
16

17. Pemilihan Umum 1955: Memilih
Konstituante
• Desember 1955 Pemilu memilih konstituante
untuk membentuk UUD
• 1956-1959 Konstituante bersidang dengan
maksud membuat UUD yang tetap
• Dalam kurun waktu 3 tahun (1956-1959)
Konstituante berhasil merumuskan sejumlah
pasal, tapi mengalami kebuntuan dalam
Dasar Negara
17

18. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
• Presiden Soekarno menyimpulkan Majelis
Konstituante gagal, ia mengeluarkan Dekrit
5 Juli 1959 : membubarkan Konstituante dan
memberlakukan kembali UUD 1945
• Dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli
1959 oleh DPR
• Dituangkan dalam Keputusan Presiden
Nomor 150 Tahun 1959
18

19. UUD 1945 Setelah Dekrit
• Mengalami sakralisasi: tidak boleh diubah,
walau UUD 1945 adalah sementara sifatnya
• Kekuasaan mengalami stagnasi. Tidak berubah
selama 32 tahun
• Kolusi Korupsi Nepotisme sebagai akibat UUD
1945 yg sentralistik dan sangat executive heavy
• Pelanggaran HAM: hak hidup, hak untuk bebas
dari penyiksaan, persamaan dimuka hukum,
hak berserikat berkumpul, mengeluarkan
pendapat, pembatasan pers, sensor
19

20. Latar Belakang Perubahan UUD
1945
Agenda Reformasi a.l.:
1. Amandemen UUD 1945
2. Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi ABRI
3. Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan HAM,
serta pemberantasan KKN
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat
dan daerah
5. Mewujudkan Kebebasan Pers
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi
20

21. Tiga Arus Perubahan UUD 1945
I.
I.
I.
Kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945
 Kelompok Sapta Margais/Purn. TNI dgn alasan
Kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945
Kelompok yang ingin mempertahankan UUD 1945
hasil Perubahan
 Parpol dominan di MPR/DPR dengan alasan:
Perubahan sudah cukup menampung aspirasi
dan kompromi
Kelompok yg ingin Perubahan Lanjutan/Perubahan V:
 Akademisi, Peneliti, LSM, dengan alasan
Perubahan UUD 1945 masih belum sempurna
21

22. Kembali (lagi) Ke UUD 1945?
 Perubahan UUD 1945 (1999-2002) bukan
pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD
1945. Perubahan justru amanat Aturan
Tambahan II UUD 1945
 Perubahan tidak menyentuh Pembukaan
UUD 1945 yg berisi Dasar Negara Panca Sila
 Perubahan telah dibahas dalam waktu lebih
lama, 12 kali lipat waktu sidang BPUPK
22

23. Amandemen UUD 1945:
Agenda Utama Reformasi
 UUD 1945 kurang landasan bagi kehidupan demokratis,
pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM.
 Presiden punya kekuasaan legislatif (membtk UU)
 UUD 1945 mengandung pasal2 multitafsir dan membuka
peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter,
sentralistik, tertutup, dan KKN
 Ttg masa Jabatan Presiden (Ps. 7), Keharusan
Orang Indonesia Asli sbg Pres.(Ps. 6 ayat (1)) dll
 Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi
(Checks and balances) antarlembaga negara dan
kekuasaan terpusat pada Presiden
23

24. Tujuan Perubahan UUD 1945
 Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan
negara dalam mencapai tujuan nasional dalam
Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh NKRI
berdasar Pancasila
 Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan
dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta
memperluas partisipasi rakyat
 Menyempurnakan aturan dasar mengenai
perlindungan hak asasi manusia
 Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan
negara secara demokratis dan modern, antara lain
melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas
24

25. Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945
1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945,
2) Tetap mempertahankan NKRI,
3) Mempertegas
Sistem
Pemerintahan
Presidensial
4) Penjelasan UUD 1945 ttg hal2 normatif, akan
dimasukkan dalam pasal2
5) Melakukan
perubahan
dengan
cara
adendum
25

26.  Pembukaan UUD 1945 : Memuat dasar filosofis &
normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD
1945. Pemb. mengandung staatsidee berdirinya
NKRI, tujuan/haluan negara yg harus dipertahankan
 Kesepakatan mempertahankan NKRI dg
pertimb.: bentuk yg ditetapkan sejak awal
berdirinya negara I’sia dan dipandang paling tepat
untuk mewadahi ide persatuan bangsa yang
majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.
 Kesepakatan mempertegas Sistem
Presidensial untuk memperkukuh sistem
pemerintahan yang stabil dan demokratis yg dianut
oleh Negara RI dan pada th1945 telah dipilih oleh
para pendiri negara
26

27.  Peniadaan Penjelasan adalah untuk menghindarkan
kesulitan dalam menentukan status “Penjelasan”
dari sisi sumber hukum dan tata urutan perUU.
 Selain itu Penjelasan BUKAN produk BPUPK atau
PPKI karena kedua lembaga itu menyusun ranc.
Pemb. & Batang Tubuh UUD 1945 tanpa Penjelasan
 Perubahan secara Adendum artinya perubahan
dilakukan dg TETAP mempertahankan naskah asli
sebagaimana terdapat dalam LN No 75/ 1959 hasil
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan2
UUD 1945 diletakkan MELEKAT pada naskah asli.
27

28. Kepustakaan
a. Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata
Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES,
2007.
b. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi &
Konstitusionalisme Indonesia, KonPress,
Jakarta, 2006.
c. Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan
Amandemen Ulang, Rajawali Press, 2008.
28