SlideShare a Scribd company logo
ANALISA
KEBIJAKAN
SYARIFAH SINTA BELLA (19102034)
ILMU PEMERINTAHAN
MEMAHAMI KEBIJAKAN PUBLIK
Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7)
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan
dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Dan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip
Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah
(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau
sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah
tertentu).
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah
tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja
dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang,
suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya
terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan
diantara berbagai alternatif yang ada guna
mencapai maksud dan tujuan tertentu.
Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara,
khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan
tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah suatu
strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki
masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat
yang dicita-citakan.
Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang di
proyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik
tertentu (a projected program of goals, values, and practice). Dan
menurut David easton (1965,212) mendefinisikan sebagai akibat
aktivitas pemerintah (the impact of government activity).
Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan
pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukan untuk
kepentingan masyarakat dan menentukan bentuk suatu kehidupan setiap
bangsa dan Negara.
Semua Negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah
bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut
sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari
Negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka
kebijkan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk
memanajemen kehidupan bersama yang disebut Negara dan bangsa.
Keunggulan setiap Negara semakin ditentukan oleh kemampuan Negara
tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul didalam
negara tersebut. .
ANALISA
KEBIJAKAN
ANALISA KEBIJAKAN
NAH APA YANG DIMAKSUD ANALISIS KEBIJAKAN? DAN KENAPA HARUS ADA
ANALISA KEBIJAKAN???
Edward Schaumberg Quade mengemukakan bahwa asal muasal analisa kebijakan
disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyaknya
kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan
masalah baru. Salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu kebijakan pemerintah
ditahun 2000 untuk membuka hubungan diplomatik secara terbuka dengan israel
yang menghasilkan demonstrasi tanpa henti dijantung jakarta. Dan kebijakan
pemerintah ditahun 2003 untuk menaikkan tarif listrik, telepon, dan BBM membawa
protes yang tidak kunjung henti diseluruh negeri. Maka dari pada itu analisa
kebijakan diperlukan, karena sebagian besar kebijakan yang dibuat oleh
administratur publik tidak memuaskan.
Analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan
kebijakan karena ia memberikan pijakan awal kenapa kebijakan harus
dibuat. Dunn (1992) mendefinisikan analisa kebijakan sebagai disiplin
llmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan,
dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan
secara kritis menaksir, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan.
Analisa kebijakan adalah sebuah bentuk kajian terapan untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam dari isu-isu sosial untuk
dapat dikedepankan sebuah solusi yang lebih baik.
Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky (1993) menjelaskan bahwa
analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah
kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru
sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analis kebijakan adalah
profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pemimpin puncak diberbagai
lembaga administrasi publik, pada setiap jenjang. Dinegara-negara maju,
para kepala negara biasanya didampingi oleh analis-analis kebijakan yang
excellent yang memungkinkan mereka mengambil keputusan atau kebijakan
yang cepat namun efektif.
Di indonesia, analis kebijakan
masih dianggap kurang penting.
Bahkan mereka sering
diidentikkan dengan pakar
sehingga sejak presiden hingga
menteri, yang diambil sebagai
analis kebijakan adalah para
profesor dari perguruan tinggi,
yang tidak semuanya menguasai
analisa kebijakan, melainkan
hanya menguasai riset kebijakan
saja.
peran analis kebijakan adalah
memastikan bahwa kebijakan yang
hendak diambil benar-benar
dilandaskan atas manfaat optimal
yang diterima oleh publik, dan
bukan asal menguntungkan
pengambil kebijakan tersebut.
Pada implementasi kebijakadan lingkungan biasanya dilakukan
evaluasi. namun demikian, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari
analisa kebijakan yang lebih bersifat berkenaan dengan prosedur dan
manfaat dari kebijakan tersebut.
Meski analisa kebijakan lebih fokus kepada perumusan, pada prinsipnya
setiap analisa kebijakan pasti mencankup evaluasi kebijakan. Karena
analisa kebijakan menjangkau sejak awal proses kebijakan , yaitu
menemukan isu kebijakan, menganalisa faktor pendukung kebijakan,
implementasinya, peluang evaluasi, dan kondisi lingkungan kebijakan.
Patton dan Savicky
mengemukakan bahwa analisis
kebijakan dapat dilakukan
sebelum dan sesudah kebijakan.
Analisis kebijakan pasca-
kebijakan biasanya berbentuk
deskriptifdan biasanya di sebut
ex-post (istilah dari Michael
Carley), post-hoc (istilah dari
lineberry), atau retro-spective
(istilah dari William N. Dunn)
Analisis kebijakan yang
dilakukan sebelum kebijakan
disebut ex ante (istilah dari
Carley), pre-hoc (istilah dari
lineberry), anticipatory (istilah
dari Teitz), atau prospective
(istilah dari Dunn).
bentuk analisis ini dibagi menjadi dua,
yaitu prediktif dan preskriptif. Analisis
prediktif merujuk kepada proyeksi kondisi
masa mendatang sebagai hasil dari
adopsi kebijakan. Analisis preskriptif
merujuk pada rekomendasi kebijakan.
Rekomendasi kebijakan yang bersifat
umum dan tidak memberikan fokus
tertentu disebut advis, sementara
rekomendasi yang menekan pembuat
kebijakan agar memilih suatu kebijakan
disebut advis persuasif.
CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icons by Flaticon,
infographics & images by Freepik
Thank you

More Related Content

What's hot

siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
unitpublikasi
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
Muh Firyal Akbar
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
unitpublikasi
 
Konsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan PublikKonsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
StRahmawatiAPabittei
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
yuniariarsela
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
unitpublikasi
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Siti Sahati
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Siti Sahati
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
Zakiah dr
 

What's hot (20)

siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
 
Konsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan PublikKonsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan Publik
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
 

Similar to Analisa kebijakan

Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1
hoyin rizmu
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
Steelyana Indriasari
 
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikanalisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
Afif Alfianto
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Yudiwid
 
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikTEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
YafiAlghifari
 
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...
Analisis Kebijakan Publik Karya  Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si.  Dan Dr. Y...Analisis Kebijakan Publik Karya  Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si.  Dan Dr. Y...
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...
Universitas Sriwijaya
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
Kasmiah Ali
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktklailashare
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
Kasmiah Ali
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
Kebijakan pablik
Kebijakan pablikKebijakan pablik
Kebijakan pablik
Operator Warnet Vast Raha
 
Konsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publikKonsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publik
MuhammadRosidi9
 
Public Policy
Public Policy Public Policy
Public Policy Nur Asda
 
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-20192019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
TaufiqurokhmanTaufiq
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan Publik
Muh Firyal Akbar
 
Nasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revisedNasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revised
Nasrun Annahar
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
Presentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPresentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptx
Poinid
 

Similar to Analisa kebijakan (20)

Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikanalisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
 
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikTEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
 
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...
Analisis Kebijakan Publik Karya  Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si.  Dan Dr. Y...Analisis Kebijakan Publik Karya  Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si.  Dan Dr. Y...
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktk
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
Kebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaranKebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaran
 
Kebijakan pablik
Kebijakan pablikKebijakan pablik
Kebijakan pablik
 
Konsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publikKonsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publik
 
5 bab ii
5 bab ii5 bab ii
5 bab ii
 
Public Policy
Public Policy Public Policy
Public Policy
 
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-20192019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan Publik
 
Nasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revisedNasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revised
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Presentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPresentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptx
 

Recently uploaded

ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 

Recently uploaded (20)

ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 

Analisa kebijakan

  • 1. ANALISA KEBIJAKAN SYARIFAH SINTA BELLA (19102034) ILMU PEMERINTAHAN
  • 2. MEMAHAMI KEBIJAKAN PUBLIK Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan- kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah tertentu).
  • 3. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.
  • 4. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah suatu strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang di proyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practice). Dan menurut David easton (1965,212) mendefinisikan sebagai akibat aktivitas pemerintah (the impact of government activity).
  • 5. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukan untuk kepentingan masyarakat dan menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara. Semua Negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari Negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka kebijkan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanajemen kehidupan bersama yang disebut Negara dan bangsa. Keunggulan setiap Negara semakin ditentukan oleh kemampuan Negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul didalam negara tersebut. .
  • 7. ANALISA KEBIJAKAN NAH APA YANG DIMAKSUD ANALISIS KEBIJAKAN? DAN KENAPA HARUS ADA ANALISA KEBIJAKAN??? Edward Schaumberg Quade mengemukakan bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyaknya kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru. Salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu kebijakan pemerintah ditahun 2000 untuk membuka hubungan diplomatik secara terbuka dengan israel yang menghasilkan demonstrasi tanpa henti dijantung jakarta. Dan kebijakan pemerintah ditahun 2003 untuk menaikkan tarif listrik, telepon, dan BBM membawa protes yang tidak kunjung henti diseluruh negeri. Maka dari pada itu analisa kebijakan diperlukan, karena sebagian besar kebijakan yang dibuat oleh administratur publik tidak memuaskan.
  • 8. Analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena ia memberikan pijakan awal kenapa kebijakan harus dibuat. Dunn (1992) mendefinisikan analisa kebijakan sebagai disiplin llmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan secara kritis menaksir, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisa kebijakan adalah sebuah bentuk kajian terapan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari isu-isu sosial untuk dapat dikedepankan sebuah solusi yang lebih baik.
  • 9. Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky (1993) menjelaskan bahwa analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analis kebijakan adalah profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pemimpin puncak diberbagai lembaga administrasi publik, pada setiap jenjang. Dinegara-negara maju, para kepala negara biasanya didampingi oleh analis-analis kebijakan yang excellent yang memungkinkan mereka mengambil keputusan atau kebijakan yang cepat namun efektif.
  • 10. Di indonesia, analis kebijakan masih dianggap kurang penting. Bahkan mereka sering diidentikkan dengan pakar sehingga sejak presiden hingga menteri, yang diambil sebagai analis kebijakan adalah para profesor dari perguruan tinggi, yang tidak semuanya menguasai analisa kebijakan, melainkan hanya menguasai riset kebijakan saja.
  • 11. peran analis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan tersebut.
  • 12. Pada implementasi kebijakadan lingkungan biasanya dilakukan evaluasi. namun demikian, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari analisa kebijakan yang lebih bersifat berkenaan dengan prosedur dan manfaat dari kebijakan tersebut. Meski analisa kebijakan lebih fokus kepada perumusan, pada prinsipnya setiap analisa kebijakan pasti mencankup evaluasi kebijakan. Karena analisa kebijakan menjangkau sejak awal proses kebijakan , yaitu menemukan isu kebijakan, menganalisa faktor pendukung kebijakan, implementasinya, peluang evaluasi, dan kondisi lingkungan kebijakan.
  • 13. Patton dan Savicky mengemukakan bahwa analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan. Analisis kebijakan pasca- kebijakan biasanya berbentuk deskriptifdan biasanya di sebut ex-post (istilah dari Michael Carley), post-hoc (istilah dari lineberry), atau retro-spective (istilah dari William N. Dunn)
  • 14. Analisis kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan disebut ex ante (istilah dari Carley), pre-hoc (istilah dari lineberry), anticipatory (istilah dari Teitz), atau prospective (istilah dari Dunn).
  • 15. bentuk analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu prediktif dan preskriptif. Analisis prediktif merujuk kepada proyeksi kondisi masa mendatang sebagai hasil dari adopsi kebijakan. Analisis preskriptif merujuk pada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang bersifat umum dan tidak memberikan fokus tertentu disebut advis, sementara rekomendasi yang menekan pembuat kebijakan agar memilih suatu kebijakan disebut advis persuasif.
  • 16. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik Thank you