Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu tersebut memberikan sumbangan teori untuk memahami fenomena sosial dan kerjasama organisasi. Administrasi juga saling melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu tersebut memberikan sumbangan teori untuk memahami fenomena sosial dan kerjasama organisasi. Administrasi juga saling melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
Sistem politik Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan nasional. Sistem ini memiliki kapabilitas dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, dan simbolik serta dalam berinteraksi dengan lingkungan domestik dan internasional. Budaya politik Indonesia ditandai oleh hierarki yang kuat dan kecenderungan patronase.
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas konsep dan studi kebijakan publik. Terdiri dari empat bagian, membahas fenomena sosial dan hubungannya dengan kebijakan, konsep kebijakan publik dan jenis studinya, serta perbedaan masalah publik dan privat. Juga menjelaskan proses kebijakan dan peran analis dalam membantu pengambil keputusan.
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
1. Makalah ini membahas tentang etika pemerintahan dan pentingnya etika bagi para pemimpin birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
2. Etika pemerintahan dijelaskan sebagai nilai-nilai etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Sumber etika pemerintahan antara lain berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya.
3. Faktor pen
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikAfif Alfianto
Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan mengantarkan masyarakat menuju masa depan yang diharapkan. Proses kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Dokumen ini membahas tentang tinjauan pustaka terkait kebijakan publik khususnya kebijakan pendanaan pendidikan. Teori yang digunakan meliputi tahapan formulasi hingga implementasi kebijakan menurut beberapa ahli seperti William Dunn dan Fadilah Putera. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian kebijakan publik, ruang lingkupnya, dan tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan menurut be
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
Sistem politik Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan nasional. Sistem ini memiliki kapabilitas dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, dan simbolik serta dalam berinteraksi dengan lingkungan domestik dan internasional. Budaya politik Indonesia ditandai oleh hierarki yang kuat dan kecenderungan patronase.
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas konsep dan studi kebijakan publik. Terdiri dari empat bagian, membahas fenomena sosial dan hubungannya dengan kebijakan, konsep kebijakan publik dan jenis studinya, serta perbedaan masalah publik dan privat. Juga menjelaskan proses kebijakan dan peran analis dalam membantu pengambil keputusan.
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
1. Makalah ini membahas tentang etika pemerintahan dan pentingnya etika bagi para pemimpin birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
2. Etika pemerintahan dijelaskan sebagai nilai-nilai etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Sumber etika pemerintahan antara lain berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya.
3. Faktor pen
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikAfif Alfianto
Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan mengantarkan masyarakat menuju masa depan yang diharapkan. Proses kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Dokumen ini membahas tentang tinjauan pustaka terkait kebijakan publik khususnya kebijakan pendanaan pendidikan. Teori yang digunakan meliputi tahapan formulasi hingga implementasi kebijakan menurut beberapa ahli seperti William Dunn dan Fadilah Putera. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian kebijakan publik, ruang lingkupnya, dan tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan menurut be
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...Universitas Sriwijaya
Istilah “policy” berasal dari kata Latin "politia," yang berarti pemerintah, dan dari kata Yunani Kuno "polis," yang berarti negara. Kata "polis" menurunkan istilah "politeia" dan "polites," yang berarti penduduk suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berkembang menjadi politik dan ilmu politik, yang merupakan cabang ilmu sosial. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986), istilah terkait meliputi:
1. **Bijak**: Pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi atau cakap.
2. **Kebijakan**: Kepandaian atau kemahiran.
3. **Bijaksana**: Selalu menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.
4. **Kebijaksanaan**: Kepandaian menggunakan akal budi.
Istilah-istilah ini menggambarkan bagaimana kebijakan dan kebijaksanaan melibatkan penggunaan akal budi dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif dalam konteks sosial dan politik.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ciri, dan fase kebijakan publik serta pengertian implementasi kebijakan pemekaran daerah. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mencapai kepentingan masyarakat, memiliki ciri sebagai tindakan terarah dan berulang, serta terdiri dari fase formulasi, implementasi, dan evaluasi. Implementasi keb
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan, termasuk definisi, tujuan, dan jenis-jenis analisis kebijakan seperti analisis ex ante dan ex post. Analisis kebijakan diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna memecahkan masalah secara efektif."
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan, termasuk definisi, tujuan, dan jenis-jenis analisis kebijakan seperti analisis ex ante dan ex post. Analisis kebijakan bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dengan mempelajari faktor-faktor pendukung dan dampak dari kebijakan yang ada."
Teks tersebut membahas tentang proses pembuatan kebijakan publik yang meliputi 4 tahap yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Juga membahas tentang analisis kebijakan publik yang bertujuan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.
Dokumen tersebut membahas berbagai teori pelaku komunikasi dari berbagai tradisi seperti sosio-psikologis, kognitif, sibernetik, sosiokultural, dan kritik. Pada tradisi sosio-psikologis dibahas teori sifat yang membagi perilaku manusia menjadi lima sifat utama. Sedangkan pada tradisi kognitif dibahas teori-teori seperti atribusi, penilaian sosial, dan kemungkinan elaborasi.
Paradigma positivis, fenomenologi, dan hermeneutik merupakan kerangka teori utama dalam komunikasi. Paradigma positivis bersifat analitis dan nomotetik sedangkan fenomenologi bersifat holistik dan ideografik. Paradigma hermeneutik bersifat sintetik dan interpretatif. Ketiga paradigma memiliki perbedaan dalam pendekatan, jenis kebenaran, dan nilai yang melekat.
Tradisi sosiopsikologis dan sosiokultural berfokus pada interaksi sosial dan individu sebagai makhluk sosial. Tradisi sosiopsikologis mempelajari prilaku sosial, variabel psikologis, dan efek komunikasi pada individu, sedangkan tradisi sosiokultural berfokus pada pembentukan makna melalui interaksi sosial dan pengaruh bahasa dan budaya dalam hubungan antar manusia. Tradisi kritik berupaya memaham
Dokumen tersebut membahas tentang teori komunikasi dan perspektif. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) perspektif merupakan sudut pandang seseorang yang dipengaruhi latar belakang pribadi dan sosial, (2) perspektif mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek, dan (3) model komunikasi digunakan untuk menjelaskan fenomena komunikasi secara ideal.
Makalah ini membahas tentang komunikasi dan ilmu komunikasi. Secara singkat, makalah ini menjelaskan bahwa komunikasi telah ada sejak zaman prasejarah dan berkembang seiring waktu melalui empat era yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Makalah ini juga membahas perkembangan ilmu komunikasi melalui empat periode yaitu periode tradisi retorika, periode pertum
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian filsafat dan ilmu. Filsafat didefinisikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dengan menggunakan metode-metode tertentu, sedangkan ilmu adalah pengetahuan sistematis yang didasarkan pada teori dan dapat diuji secara empiris. Dokumen ini juga membedakan pengetahuan implisit dan eksplisit serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan se
Dokumen tersebut membahas konsep masyarakat, negara, kekuasaan dan bentuk-bentuk kekuasaan. Masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, sedangkan negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat berdasarkan hukum dan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai keinginan, dan dapat berbentuk
Kelompok kepentingan didefinisikan sebagai kelompok orang yang mengorganisasikan diri untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan bersama. Terdapat berbagai jenis kelompok kepentingan berdasarkan kegiatan, lingkup kepentingan, dan gaya menyampaikan kepentingan kepada pemerintah, seperti kelompok anomik, non-asosiasional, institusional, dan asosiasional.
Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin dan berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Terdapat berbagai tingkatan partisipasi politik mulai dari yang pasif seperti memberikan suara hingga yang aktif seperti menjabat posisi politik. Faktor pendukung partisipasi politik antara lain pendidikan politik dan kesadaran politik masyarakat.
Teks tersebut membahas tentang konsep masyarakat dan kekuasaan. Masyarakat didefinisikan sebagai hubungan antarmanusia yang terorganisir di wilayah geografis dengan budaya dan lembaga yang serupa. Kekuasaan dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu melawan kehendaknya, misalnya dengan ancaman sanksi. Sumber kekuasaan meliputi kedudukan, ke
Dokumen tersebut membahas tentang negosiasi dan lobi sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik. Terdapat berbagai teknik negosiasi dan taktik lobi yang dapat digunakan, serta kasus-kasus yang mendemonstrasikan pentingnya negosiasi dan lobi dalam menghindari konflik berkepanjangan atau bahkan berujung perang.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
2. prolog
Ilmu politik tidak pernah lepas dari persoalan pengambilan
keputusan, inheren dalam ilmu politik.
Bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan banyak
kesulitan yang dihadapi.
Kesulitan tersebut tergantung dari beberapa hal:
1. Sederhana atau kompleksnya persoalan yang tengah
terjadi, akan berdampak pada resiko pengambilan
keputusan.
2. Ketersediaan informasi (Stiglitz:2002&2003) mengatakan
pembusukan ekonomi yang dapat berimbas pada
kemandekan politik dapat disebabkan oleh informasi
yang asimetris, yaitu informasi yang timpang antara
warga masyarakat sehingga terjadi ketidaksempurnaan
dalam pengambilan keputusan.
3. Kedewasaan pengambil keputusan, dapat berlaku netral
untuk melihat suatu kejadian politik yang mungkin juga
menyangkut kepentingan golongan, partai atau agama.
3. mendefinisi kebijakan publik
Kebijakan publik atau yang dikenal dengan sebutan
public policy merupakan salah satu dari core function
dalam studi Ilmu Administrasi Negara. Paradigma yang
selama ini berkembang pada umumnya sering
mempersepsikan kebijakan publik identik dengan
peraturan yang sifatnya tertulis dan administratif.
Pendapat semacam itu tidaklah sepenuhnya salah. Hal
yang perlu dilakukan pelurusan adalah dengan
pergeseran paradigma Administrasi Negara tersebut
bahwa negara sebagai satu-satunya aktor yang berhak
mengeluarkan keputusan yang menyangkut
kemaslahatan umum, juga mesti melibatkan pasar dan
masyarakat dalam proses perumusan keputusan politik
yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing
pihak yang memiliki kepentingan terhadap persoalan
4. Lanjutan…
Banyak sekali pakar yang mengemukakan
tentang definisi kebijakan publik. Antara pakar
yang satu dengan pakar yang lain mendefinisikan
kebijakan publik secara berbeda-beda sesuai
dengan pendekatan yang menjadi mainstream
logika berpikir pakar tersebut. Riant Nugroho D
menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah
keputusan yang dibuat negara sebagai sebuah
strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang
bersangkutan. Dari definisi tersebut kebijakan
publik adalah sebuah fakta strategis daripada
fakta politis ataupun teknis. Dalam kebijakan
publik menurut ahli ini sudah merangkum
preferensi-preferensi politis aktor yang terlibat
dalam proses kebijakan Nugroho D, Riant. 2008.
5. Sementara itu, Syahrin Narhasy (2006)
mengungkapkan bahwa kebijakan publik
merupakan studi tentang bagaimana dan apa
efek dari tindakan aktif dan pasif dari
pemerintah. Definisi tersebut agak berbeda
dengan apa yang dikemukakan oleh pendapat
ahli sebelumnya dimana Syahrin Narhasy
melihat bahwa persoalan teknis dari kebijakan
publik lebih penting bila dibandingkan dengan
administrasinya. Hal tersebut dikarenakan
kebijakan publik lebih menyangkut persoalan
sejauh mana pemerintah tanggap terhadap
aspirasi masyarakat yang menuntut pemerintah
untuk segera memberikan solusi untuk
menyelesaikannya.
6. Lanjutan…
Harold J. Laswell menyatakan bahwa Kebijakan
Publik merupakan suatu program yang
diproyeksikan pada tujuan, nilai, dan praktek
tertentu. Apabila dicermati, pernyataan definisi
tersebut mengedepankan aspek teknokratis
dimana kebijakan publik lebih dipahami sebagai
sebuah rancangan program, tidak hanya bersifat
administratif saja seperti yang tertuang dalam
peraturan tertentu.
7. Lain lagi halnya dengan apa yang dikemukakan
oleh Carl J. Friedrich. Kebijakan publik menurut
ahli ini dimaknai sebagai serangkaian tindakan
yang diusulkan seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu, dengan ancaman dan peluang yang
ada dimana kebijakan yang diusulkan tersebut
ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan
sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam
rangka mencapai tujuan tertentu.
8. lanjutan
Di sisi yang lain, George C. Edward dan Ira Sharkansky
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah menyangkut
persoalan apa yang dilakukan dan apa yang tidak
dilakukan oleh pemerintah serta hal tersebut merupakan
tujuan akhir dari program pemerintah. Definisi ini mirip
dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye
bahwa kebijakan publik merupakan persoalan
pemerintah untuk mengambil pilihan untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga pakar tersebut
mengedepankan prinsip pilihan rasional (rational choice)
dimana pemerintah diminta untuk mengambil suatu
pilihan antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Hal ini jika dikaji lebih jauh ada keterkaitan dengan
persoalan pengelolaan konflik dimana sebuah pilihan
yang diambil akan menentukan arah yang akan ditempuh
9. H. Hugh Heclo mengatakan bahwa kebijakan publik
merupakan sebuah analisa untuk mengkarakterisasi
apa yang terdapat dalam studi pemerintahan tentang
persoalan publik. Apa yang dipikirkan oleh Heclo
terkait dengan definisi kebijakan publik cenderung
bersifat administratif. Hal ini dikarenakan bahwa
kebijakan publik dianggap sebagai sebuah kajian
teoritis mengenai ciri khas dalam setiap persoalan
publik yang dihadapi oleh suatu pemerintahan.
10. Lanjutan…
Definisi tersebut mengacu kepada pernyataan
Edward dan Sharkansky yang menyatakan
bahwa “.… Public Policy is what government say
and do, to do not do, it is the goals or purposes of
government programs. “
Bedakan antara definisi kebijakan publik yang
dikemukakan oleh Thomas R. Dye dengan
Edward & Sharkansky. Thomas Dye menyatakan
bahwa “Public Policy means what the
government choose to do or not to do. “ Thomas
Dye tidak menyebutkan bahwa kebijakan publik
sebagai sebuah tujuan akhir dari suatu program
pemerintah, sementara Edward &
Sharkansky menyatakan hal yang sebaliknya.
11. Pakar lain yang memiliki definisi tersendiri
mengenai kebijakan publik adalah E. S. Quade.
Menurutnya, kebijakan publik merupakan
seperangkat analisa yang umumnya
mempresentasikan sejumlah informasi sebagai
langkah untuk basis pengembangan bagi
pembuat kebijakan guna memberikan
keputusan. Pernyataan tersebut mengisyaratkan
bahwa kebijakan publik lebih dipahami sebagai
suatu hal yang sifatnya cenderung teknokratis.
Ini terlihat dari sejumlah aturan yang telah
dihasilkan dimana aturan tersebut menuntut
adanya suatu tindak lanjut dalam wujud praktis
yang terlihat dari adanya sejumlah presentasi
12. Lanjutan…
Begitu juga halnya dengan apa yang dikemukakan
oleh William N. Dunn mengenai konsep dasar dari
kebijakan publik. Dunn mengatakan bahwa kebijakan
publik merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial
terapan yang menggunakan berbagai macam
metodologi dan sejumlah argumentasi guna
menghasilkan dan transformasi informasi kebijakan
yang relevan yang akan digunakan dalam peraturan
politik untuk mengatasi persoalan kebijakan. Definisi
tersebut lebih mengedepankan sifatnya yang
teknokratis, hal tersebut terlihat dari adanya
keharusan untuk transformasi segala macam
informasi yang terdapat di dalam sebuah kebijakan
yang sagat diperlukan untuk menyelesaikan
13. E. S. Quade, dalam Dunn, William N. 1981. Public
Policy Analysis; An Introduction. New Jersey: Hal.
35. Quade menyatakan bahwa “ … Policy is any
type of analysis that generates and presents
information in such a way as to improve the basic for
policy makers to exercise their judgement.“
“Policy is an applied social science discipline which
uses multiple methods of inquiry and argument to
produce and transform policy relevant information
that may be utilized in political settings to resolve
policy problems.“ untuk lebih jelasnya lihat Ibid.
14. Lanjutan..
Definisi lain tentang kebijakan publik menurut
Dimock, salah seorang pakar yang concern dengan
berbagai macam persoalan publik.
Menurutnya, kebijakan publik lebih didefinisikan
sebagai sebuah rekonsiliasi dan kristalisasi dari
pandangan serta keinginan dari sejumlah orang
maupun kelompok tertentu dalam sebuah struktur
sosial. Adanya rekonsiliasi sebagai sebuah
pendekatan yang dikedepankan oleh Dimock
mengisyaratkan bahwa perlu adanya penggunaan
pendekatan pengelolaan konflik. Hal ini penting
dikarenakan setiap kebijakan yang dihasilkan oleh
pemerintah, dampaknya akan dirasakan secara
langsung oleh masyarakat selaku pemegang otoritas
tertinggi dalam pemerintahan yang demokatis.
15. Teori pengambilan keputusan
1. Teori rasional komprehensif (the rational comprehensive
theory), langkah dan unsurnya sbb:
Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah yg
tidak dapat dipisahkan dg masalah lain atau ada
masalah yg diprioritaskan sbg pertimbangan
Tujuan, nilai, atau sasaran yg menjadi pedoman
pengambil keputusan dijelaskan dan diranking menurut
kepentingannya
Bermacam-macam alternatif yg berhubungan dg
masalah yg diteliti secara seksama
16. Lanjutan…
Konsekuensi (biaya&manfaat) yg akan
ditimbulkan oleh setiap alternatif yg diteliti.
Masing-masing alternatif dan akibat yg
menyertai dibandingkan dg alternatif yg lain.
Pembuat keputusan akan memilih
alternatif, konsekuensi yg mendorong
pencapaian tujuan, nilai atau objeknya.
17. Lanjutan…..
Mendapat kritikan seperti Lindbloom
(1977), pengambilan keputusan seringkali tidak
dihadapkan pada masalah yg kongkrit yg mampu
didefinisikan secara jelas
Tidak realistis (stiglitz mengatakan kekomplitan data
susah untuk didapatkan)
Aspek nilai juga menerima kritikan, karena susah
untuk melakukan perbandingan dan pembobotan
dalam konflik yang terjadi susah membedakan nilai
bersifat pribadi atau umum.
18. Teori pengambilan keputusan
2. Teori inkremental, perevisian (tambal sulam), merunut
sbb:
Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empiris
dari tindakan yg diperlukan utk mencapainya lebih
bersifatt saling menjalin daripada terpisah-pisah satu
sama lain.
Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan bbrp
alternatif yg bhubungan dg permasalahannya, dan hal
ini dibedakan hanya yg bersifat menambah kebijakan
yg ada
Utk masing-masing alternatif hanya akibat
(konsekuensi) yg penting yg akan dilakukan evaluasi
19. Lanjutan…
Permasalahan yg dihadapi pembuat keputusan
secara kontinyu didefinisikan kembali
Tidak akan terdapat kputusan tunggal atau
pemecehan yg benar utk suatu masalah
Pembuatan keputusan yg bsifat menambahkan
sesungguhnya merupakan perbaikan dan lebih sesuai
utk kemajuan saat ini, lebih menunjukkan
ketidaksempurnaan sosial yg kongkrit daripada utk
peningkatan tujuan sosial di masa yg akan datang
20. Teori pengambilan keputusan
3. Mixed scanning theory
Merupakan kritik thd dua teori sebelumnya, sependapat dg kritik
thd teori rasional komprehensif dan kritik thd inkrementalis
keputusan yg diambil cenderung membela kepentingan
mayoritas (kuat&terorganisir) dan menafikan masyarakat
marjinal.
Dimungkinkan penggunaan teori rasional atau inkremental
dalam keadaan yg berbeda, memperhitungkan kemampuan si
pengambil keputusan, merupakan kompromi yg menggunakan
kombinasi dari rasional dan inkremental (et
zioni)
21. Faktor yg mempengaruhi
pengambilan keputusan
Anderson (1984:13-15), 5 kategori yg
mempengaruhi
1. Political values
2. Organization values
3. Personal values
4. Policy values
5. Dan, ideological values
22. Mengapa belajar kebijakan publik
dalam studi ilmu politik
Dye (1995) dan Anderson (1984)
1. Pertimbangan ilmiah, menambah pengetahuan
yang lebih mendalam
2. Pertimbangan profesional, menerapkan ilmu
pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial
secara praktis.
3. Pertimbang politis, agar setiap perundangan dan
regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai
tujuan yang sesuai dengan target yg dituju.
23. Beberapa pendekatan dalam studi
kebijakan publik
1. Pendekatan kelompok
Suatu kelompok merupakan sekumpulan individu yang diikat oleh tingkah laku
atau kepentingan yang sama. Individu akan dianggap penting jika ia bertindak
mengatasnamakan kelompok kepentingannya.
Sehingga kelompok dapat dijadikan penghubung antara inividu dengan
pemerintah. Kelompok tersebut memiliki tujuan, secara langsung atau melalui
media massa menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah untuk
mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan.
Pada saat-saat tertentu kebijakan publik merupakan usaha yang menjaga
keseimbangan yang dicapai di dalam kelompok. Keseimbangan ini ditentukan
oleh pengaruh dari kelompok kepentingan, pengaruh ini diharapkan dapat
menghasilkan perubahan dalam kebijakan publik.
Pendekatan kelompok merupakan abstraksi dari proses formulasi
kebijakan, yang di dalamnya kelompok kepentingan berusaha untuk
mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.
24. Pendekatan Kelembagaan
Struktur organisasi pemerintah merupakan fokus dari pendekatan ini karena kegiatan-kegiatan
politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, seperti pada lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Kebijakan publik ditentukan, dilaksanakan dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga-
lembaga pemerintahan tersebut.
Kegiatan individu-individu dan kelompok-kelompok secara umum diarahkan kepada lembaga-
lembaga pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik dan lembaga pemerintah dilihat memiliki
hubungan yang sangat erat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik sebelum
kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah.
Ada tiga karakteristik kebijakan publik:
1. Pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan, namun hanya kebijakan
pemerintah sajalah yang mampu melibatkan semua warga negara untuk mematuhinya sebagai
kewajiban yang sah
2. Kebijakan-kebijakan pemerintah membutuhkan universalitas, kebijakan pemerintah mampu
menjangkau semua masyarakat, bukan sebagian dari masyarakat
3. Pemerintah memonopoli paksaan dalam masyarakat, hanya pemerintah yang memegang hak
monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan-kebijakan kepada anggota
masyarakat, sehingga pemerintah dapat memberikan sanksi kepada mereka yang tidak
mentaatinya.
25. Pendekatan Fungsional
Pendekatan ini memusatkan perhatian pada berbagai kegiatan fungsional yang
terjadi dalam proses kebijakan. Ada tujuh kategori analisis fungsional menurut
Harold Lasswell, yaitu:
Inteligensi, pengumpulan dan pemrosesan informasi tentang masalah-masalah
kebijakan
Rekomendasi, pembuatan dan pengembangan alternatif-alternatif untuk
mengatasi suatu masalah
Preskripsi, tentang bagaimana peraturan-peraturan umum dipergunakan atau
diterapkan dan siapa yang menerapkannya
Permohonan, penentuan perilaku tertentu yang bertentangan dengan peraturan
atau undang-undang serta penggunaan pearturan atau undang-undang
Aplikasi, penerapan dan diberlakukannya undang-undang dan peraturan
Penilaian, pelaksanaan kebijakan (berhasil atau tidak)
Terminasi, penghentian atau dilanjutkannya peraturan-peraturan
26. Pendekatan Elite
Masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pemegang
kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Semua
lembaga politik dan lembaga masyarakat lainnya didominasi oleh
sekelompok individu yang sangat kuat. Kebijakan publik merupakan produk
elit yang merefleksikan nilai-nilai mereka untuk penguatan kepentingan
mereka. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada peran kepemimpinan
dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik.
Elit bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan serta mampu bertindak
dalam suatu lingkungan yang ditandai dengan sikap massa yang
apatis, kerancuan informasi sehingga massa menjadi pasif. Pejabat
pemerintah hanyalah sekedar pelaksana dari kebijakan yang telah
ditetapkan oleh elit tadi. Massa buta terhadap informasi tentang kebijakan.
Maka, elit lebih banyak mempengaruhi massa daripada massa
mempengaruhi elit. Akibatnya, kebijakan tidak begitu banyak mencerminkan
keinginan rakyat, tetapi keinginan elit. Artinya tanggungjawab kesejahteraan
massa berada di tangan elit dan bukan pada massa. Kelemahan dari
pendekatan ini adalah kebijakan-kebijakan tidak selalu mementingkan
kesejahteraan masyarakat.
27. Pendekatan Sistem
Ada tiga komponen yang terdapat dalam pendekatan
ini, yaitu input, proses dan output. Input merupakan
desakan atau tekanan dari lingkungan yang
mempengaruhi sistem politik, yang terdiri atas dua hal
yaitu tuntutan dan dukungan. Output dari suatu sistem
politik itu sendiri adalah alokasi nilai-nilai yang otoritatif
dari suatu sistem. Kebijakan merupakan hasil atau output
dari suatu sistem (politik).
Pendekatan sistem menggambarkan kebijakan publik
sebagai suatu output dari suatu sistem politik. Sistem
mengandung arti serangkaian institusi dalam masyarakat
dan aktivitasnya mudah diidentifikasi. Lembaga-lembaga
ini melakukan fungsi transformasi dari beberapa tuntutan
ke dalam suatu keputusan yang otoritatif. Usaha
transformasi ini membutuhkan dukungan seluruh
masyarakat.
Kelemahan dari teori ini adalah terpusatnya perhatian