Pemerintahan muncul karena adanya kebutuhan akan perlindungan dan ketertiban dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial pertama telah menunjukkan bentuk pengaturan terawal yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan dalam masyarakat yang lebih besar. Berbagai teori seperti kontrak sosial, ketuhanan, kekuasaan, dan kedaulatan menjelaskan asal usul terbentuknya pemerintahan.

1. - 1 -
BAB 1
KONSEP PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN
Oleh: Elkana Goro Leba
1) Pendekatan dari Segi Bahasa
Dari segi ini, kata pemerintah dan pemerintahan berasal dari satu suku kata yang sama
yaitu “Perintah” yang artinya “sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan.”
Dengan demikian, maka ada unsur pemaksaan melalui pesan. Misalnya dalam bentuk
kebijakan, aturan, himbauan dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus ada
legitimasi yang menyebabkannya memiliki kewenangan dan kekuasaan.
Dalam kata “itu”, tersimpul beberapa unsur dari “Perintah”. Yaitu:
a) unsur keharusan, yakni kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
b) adanya hubungan dua pihak, yaitu pihak yang memberi perintah dan pihak
yang menerima perintah.
c) adanyua hubungan fungsional antara pemberi dan penerima perintah.
d) adanya kekuasaan dan wewenang untuk memerintah (wewenang unsur nyatanya
adalah surat perintah).
Dalam bahasa Inggris digunakan kata “Government” yang artinya:
a) yang melaksanakan wewenang pemerintahan.
b) cara atau sistim memerintah.
c) fungsi atau kekuasaan pemerintah.
d) wilayah atau negara yang diperintah.
e) badan yang terdiri dari organisasi-organisasi yang melaksanakan wewenang
administrasi dan hukum dalam suatu negara.
2) Pendekatan dari Segi Kesatuan Arti
Ditinjau dari segi ini, pemerintah memiliki makna sebagai berikut:
a) pemerintah adalah organisasi/badan/lembaga yang mempunyai wewenang
tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau berkuasa.

2. - 2 -
b) pemerintah juga dipahami sebagai kelompok individu yang mempunyai wewenang
dan melaksanakan wewenang tersebut secara absah untuk melindungi serta
meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai
keputusan.
c) pemerintahan adalah fungsi atau kegiatan dari pemerintah.
d) pemerintahan adalah perbuatan/cara/urusan memerintah. Misalnya
pemerintahan yang adil, demokratis, diktator dan lain-lain.
3) Pendekatan dari Segi Ilmiah
Dari segi ini pemerintah dan pemerintahan, pada hakekatnya dapat dibedakan atas dua bagian
yakni:
a) pemerintah dalam arti sempit.
b) pemerintah dalam arti luas. Serta
c) pemerintahan dalam arti sempit dan
d) pemerintahan dalm arti luas.
Yang dimaksud dengan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintah yang hanya
mencakup badan eksekutif saja. Dalam UUD 1945, pemerintah dalam arti sempit itu adalah
presiden dan wakilnya dan dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah dalam arti luas
adalah pemerintah yang mencakup bidang eksekutif, legislatif dan judikatif.
Pemerintah muncul karena adanya pernyataan “STATE OF NATURE”, yang artinya,
:”MASYARAKAT ILMIAH”.
Adapun beberapa pendapat para ahli tentang munculnya pemerintahan:
a) Menurut Thomas Hobbes
Menurut Hobbes, masyarakat ilmiah berarti masyarakat yang bebas yang memiliki dua
sifat yakni menguasai dan mempertahankan diri. Dari kebebasan itu, maka terjadilah kompetisi
dan konflik dengan demikian masyarakat akan kacau tanpa pemerintah. Oleh sebab itu,
masyarakat membutuhkan kuasa (power) dan kekuatan untuk dapat mengatur yakni
pemerintah.
LEVIATHAN dilambangkan sebagai kekuasaan pemerintah yang mengatur kehidupan
masyarakat. Karena itu pemerintah memiliki kekuatan yang sangat besar dan kuat.

3. - 3 -
b) Jhon Lock
Lock memiliki pendapat yang berbeda dengan Hobbes, yakni kalau Hobbes
mengatakan bahwa pada awalnya masyarkat itu hidup kacau tetapi Lock mengatakan bahwa
manusia hidup damai.
Menurutnya, STATE OF NATURE artinya suatu keadaan yang aman dan damai. Tetapi
muncul disintegrasi ketika manusia mengenal uang, ekonomi dan organisasi (strata sosial).
Dengan demikian perlu ada pemerintah untuk mengatur hidup masyarakat.
c) J.J. Rousseau
Menurutnya manusia itu adalah makluk yang baik. Tidak ada iri hati perang dendam
dan sebagainya. Walaupun ada, manusia berusaha untuk hindari diri dari masalah itu. Dia
mengatakan bahwa munculnya disitegrasi karena adanya peradaban.
Masyarakat bentuk pemerintahan karena adanya kebutuhan yakni keamanan, ketentraman,
kerukunan dan sebagainya.

4. - 4 -
BAB 2
PROSES MUNCULNYA PEMERINTAHAN
A. MANUSIA DAN PEMERINTAHAN
1.1. Mitos dan Tehnik
Ketika para ilmuwan mengklasifikasi manusia sebagai Homo Sapiens, manusia makluk
yang tahu, maka sifat khusus itu hanyalah hiasan. Maksudnya untuk memisahkan manusia itu
dari jenis golongan homo yang lain, karena tak ada lagi jenis yang demikian. Kata sifat itu
untuk membedakan manusia dari hewan-hewan lain. Manusia adalah salah satu primat yang
keluarga terdekatnya adalah Kera Antropoida. Dari jenis Kera inilah manusia muncul dengan
evolusi manusiawi yang lama dan gelap jauh dimasa silam.
Walaupuan demikian para ilmuwan telah menyadari bahwa perbedaan dalam tahap akan
lebih berbahaya lagi dari pada perbedaan dalam golongan, maka dibentuknya suatu jenis
terpisah untuk manusia dan dinamakan hewan yang mengetahui (The Knowing Animals).
Sejak adanya sifat manusiawi itu, manusia menyadari bahwa di dalam sifat itulah terletak
kelebihannya. Melalui bantuan penemuan-penemuan yang pragmatis, manusia telah jauh
mengatasi hewan-hewan yang lain dan mejadikan dirinya dewa pencipta. Dan ini dikatakan
“Tehnik dan Mitos”.
Tehnik adalah segala macam peralatan dan keterampilan yang memungkinkan manusia
untuk menyelesaikan hal-hal, termasuk juga manusia sesuai dengan kehendaknya, sehingga
dapat meringankan kerjanya, untuk mempertinggi hasil susah payahnya dan untuk
memperbesar kepuasannya serta memelihara kebaikan-kebaikan yang diperoleh untuk
mengalahkan musuhnya, untuk mengekang kekuatan alam, untuk memperluas pengetahuan
dan sebagainya.
Mitos adalah kepercayaan-kepercayaan yang mengandung nilai dan gagasan yang
dimiliki manusia untuk mereka hidup atau untuk memerintah hidup mereka. Setiap jaringan
manusia, dilahirkan dalam mitos dan dihidupi oleh mitos. Kemampuan manusia pergi, apapun
yang ia temui, manusia akan selalu menenun jaringan mitos sekitarnya. Mitos inilah yang

5. - 5 -
menjadi perantara manusia dengan alam. Dalam mitosnya ia merasa aman hidup dalam dunia
ini.
1.2. Satu Manusia Tidak Akan Lebih Kuat Dari Pada Manusia Yang Lain
Untuk menemukan akar-akar pemerintahan marilah kita kembali ke Homo Sapiens.
Pemerintahan memberi kekuasaan kepada satu orang untuk dilancarkan atas yang lainnya.
Suatu kekuasaan yang tidak mungkin dipunyai oleh mnausia manapun kalau hanya demi
dirinya sendiri atau karena kekuatan dirinya sendiri.
Thomas Hobbes secara khas mengemukakan, yaitu: alam telah membuat manusia itu
sama dilihat dari tubuh dan pikirannya walaupun kadang-kadang satu orang lebih kuat secara
fisik atau lebih cepat dalam menggunakan pikirannya dari pada yang lain. Namun perbedaan
antara manusia tidak demikian besarnya, sehingga seseorang dapat menghakkan dirinya
dengan keuntungan yang dikhayalkannya.
Machiavelli adalah orang yang sangat percaya akan peranan kekerasan walaupun ia
berkata bahwa itu harus disertai dengan kecerdikan tetapi ia tidak sepenuhnya mengakui
hubungan kekerasan dengan faktor lain.
Dalam semua pemerintahan yang mempunyai UUD, suatu otoritas harus mendampingi
kekuasaan. Tanpa otorotas maka kekuasaan akan menjadi kekerasan yang merusak, tidak
teratur, dan sia-sia. Kekautan pemerintahan dari otoritas yang mempertahankan tuntutan-
tuntutan suatu ketertiban yang tak dapat diciptakan oleh kekerasan saja.
B. DAERAH PEMBIAKAN
2.1. Keluarga Sebagai Dunia Kecil
Asal mula pemerintahan terletak pada fakta dalam keluarga, sebagai unit sosial utama
dan pertama yang menjadi unsur pokok pemerintahan. Pemerintahan itu adalah lanjutan proses
pengaturan yang telah berkembang dengan sangat baik dalam keluarga oleh masyarakat yang
lebih inklusif.
Keluarga itu menjalin di dalamnya segala krisis dan transisi hidup. Sebagai fokus
hubungan yang paling mesra, dimana kepribadian seorang laik-laki dan seorang wanita
diekspresikan dan diuji secara menyeluruh. Dia sebagai badan dalam membentuk kebiasaan
hidup dan sikap hidup manusia. Di dalam keluarga juga, memiliki aturan-aturan, tanggung
jawab dan lain-lain.

6. - 6 -
2.2. Dari Keluarga Ke Negara
Berbicara tentang negara berarti suatu organisasi dimana pemerintahan adalah organisasi
administratifnya. Dalam arti inilah, negara itu lebih besar dan mencakup dari pemerintahan.
Suatu negara mempunyai UUD, Perangkat Hukum, UU, dan cara mendirikan pemerintahan.
Dalam kondisi sosial tertentu, terutama dalam masyarakat yang sederhana tidaklah
sepatutnya disebut negara. Itu hanya diterapkan dalam bentuk khusus yang muncul di
kemudian hari dan memberi ciri khas pada masyarakat yang lebih kompleks.
C. MITOS KEWENANGAN
3.1. Mitos Dan Masyarakat
Mitos selalu mengendalikan sebuah fakta yang berhubungan dengan suatu nilai. Dengan
demikian mengaitkan nilai-nilai itu pada kenyataan. Demikianlah kita temukan mitos pada
semua rasionalitas. Mitos itu akan tetap pada tingkat primitf, tanpa isi, bila dasar yang
diberikan hanya sebagai dugaan keras dari hal-hal yang gaib. Ini benar karena Tuhan
mengatakannya demikian.
Meneruskan pendalaman tema ini, akan membawa kita jauh keluar tujuan kita saat ini.
Yaitu untuk memperlihatkan bahwa mitos sosial, mitos yang mengatur hubungan manusia
meneyerap ke dalam setiap jenis dan setiap tahap masyarakat dengan memperoleh isi dan
rasioanalisasi yang lebih banyak dalam bentuk yang lebih maju mitos sosial pada setiap tingkat
memerintahkan semacam ketertiban antar umat manusia.
3.2. Perkembangan Mitos Sentral
Bentuk pemerintahan yang sesuai dapat didasarkan atas bentuk mitos yang dapat
menampung beberapa mitos demikian. Kewenangan yang esensial dapat diyakinkan yatiu
kewenangan yang menjadi penjaga masyarakat yang telah ditertibkan.
3.3. Transfiormasi Mitos Sentral
Kebutuhan atas dasar kewenangan baru telah menjadi bukti yang cukup dan banyak
terdapat gejala sosial yang memberi lukisan akan kekuatan pada kaum konservatif.

7. - 7 -
BAB 3
TEORI-TEORI TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN
1. Teori Perjanjian Masyarakat / Kontrak Sosial
Pemerintahan terjadi karena adanya perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Semua
warga negara mengikat diri dalam suatu perjajian bersama untuk mendirikan organisasi
yang dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama.
2. Teori Ketuhanan
Menurut teori ini, pemerintahan ada karena kehendak Tuhan.
3. Teori Kekuasaan
Pemerintahan ada karena adanya kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah ciptaan mereka
yang berkuasa yakni pemerintah.
1. Negara (pemerintah) adalah organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap
organisasi yang bernama negara selalu dijumpai adanya orang atau alat perlengkapan
yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga
yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaannya.
2. Beberapa teori yang mengemukakan tentang asal-usul negara di antaranya, teori
kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian, teori penaklukan, teori daluwarsa, teori
alamiah, teori filosofis dan teori historis.
3. Dilihat dari terbentuknya kedaulatan yang menyebabkan orang-orang tertentu didaulat
menjadi penguasa (pemerintah), menurut Inu Kencana ada 4 teori kedaulatan yaitu:
Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara dan teori
kedaulatan hukum.
4. Secara umum ada dua pembagian bentuk pemerintahan negara yang dikemukakan oleh
Inu Kencana, yaitu Negara Kerajaan dan Negara Nepublik. Negara kerajaan terdiri atas
negara kerajaan serikat dan negara kerajaan kesatuan, di mana negara-negara tersebut
terbagi atas negara kerajaan serikat parlementer dan negara kerajaan kesatuan non
Perdana Menteri. Sedangkan negara republik terdiri atas negara republik serikat dan

8. - 8 -
4. Teori Kedaulatan
a) Kedaulatan Negara
Kekuasaan tertinggi ada pada negara, bukan sekelompok orang yang menguasai
kehidupan negara, dan negaralah yang menciptakan hukum untuk mengatur
kepentingan masyarakat.
b) Kedaulatan Hukum
Hukum memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Teori Hukum Alam
Hukum Alam bukan buatan pemerintah, melainkan kekuasaan alam yang berlaku
setiap waktu dan tempat serta bersifat unversal dan tidak berubah.
6. Teori Legitimasi Kekuasaan Dalam Pemerintahan
1. Menurut Inu Kencana, seseorang memperoleh kekuasaan dalam beberapa cara yaitu
melalui legitimate power, coersive power, expert power, reward power dan revernt
power.
2. Kekuasaan dapat dibagi dalam istilah eka praja, dwi praja, tri praja, catur praja dan
panca praja. Sedangkan pemisahan kekuasaannya secara ringkat dibagi dalam rule
making function, rule application function, rule adjudication function (menurut Gabriel
Almond); kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif (menurut
montesquieu);kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif
(menurut John Locke); wetgeving, bestuur, politie, rechtsspraak dan bestuur zorg
(menurut Lemaire); kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif,
kekuasaan yudikatif, kekuasaan inspektif dan kekuasaan konstultatif (UUD 1945).

9. - 9 -
BAB 4
TUGAS POKOK PEMERINTAH DAN PERMASALAHANNYA
Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan
serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan
pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan
publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan
keseimbangan hak dan kewajiban.
Pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu Kelompok
Pelayanan Administratif, Kelompok Pelayanan Barang, dan Kelompok Pelayanan Jasa.
A. Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Agar Memperhatikan Dan
Menerapkan:
1. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional,
partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban;
2. Standar pelayanan publik yang meliputi prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya
pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan;
3. Pola penyelenggaraan pelayanan publik diberikan secara fungsional, terpusat, terpadu (satu
atap, satu pintu), gugus tugas;
4. Biaya pelayanan publik yang penetapan biaya pelayanannya dengan mempertimbangkan
kemampuan masyarakat, harga barang yang berlaku, kejelasan rincian biaya produksi dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan balita;
6. Pelayanan khusus (ruang perawatan kesehatan VIP, di rumah sakit, gerbong eksekutif)
dengan mempertimbangkan harga dan biaya yang dikeluarkan;
7. Pelayanan yang dilakukan oleh biro jasa pelayanan dengan status yang jelas, misal punya
izin usaha dan selalu berkoordinasi kepada lembaga pemerintah yang berkaitan dengan

10. - 10 -
pemberian pelayanan tersebut;
8. Pelayanan berdasar hasil survei indeks kepuasan masyarakat;
B. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan
Nepotisme (KKN)
Penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur. Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dalam
undang-undang tersebut adalah pejabat pemerintah yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif. Pejabat-pejabat pemerintahan tersebut adalah Presiden dan Wakil
Presiden, Menteri dan jabatan setingkat Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur dan
Wakil Gubernur Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah, Walikota dan Wakil
Walikota, Direksi, Komisaris pada BUMN dan BUMD, Pimpinan BI dan Pimpinan BPPN,
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di
lingkungan sipil, militer, dan POLRI, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota MPR, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua, Ketua
Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua dan Hakim pada semua Badan
Peradilan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Karena pimpinan
tertinggi dalam jabatan eksekutif adalah Presiden, maka pejabat eksekutif di bawahnya
termasuk Pegawai Negeri/Pegawai Negeri Sipil apapun tugas dan jabatannya juga harus
melaksanakan asas-asas yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

11. - 11 -
BAB 5
TUJUAN DAN BENTUK PEMERINTAHAN
A. TUJUAN
Beberapa rekaan dari istilah tujuan ialah:
- subject matter (hal yang pokok).
- Focus of interest (pusat perhatian).
- Attitude of mind (corak fikiran).
- Selective of interest (perhatian terpilih).
- Onderwerp (pokok hal).
Tujuan pemerintahan mencakup segala macam dan seluruh perbuatan dan perilaku
pemerintahan atau semua gejala sosial yang bersifat pemerintahan.
Contoh tujuan atau titik bidik bersama adalah perumusan-prumusan dibawah ini.
a. Jika kita berbicara tentang ilmu pemerintahan kita tidak bermaksud untuk menimbulkan
keragu-raguan mengenai guna dari ilmu politik, sebagai mana pernyataan ini biasa
dipergunakan.
b. Ilmu mengenai hubungan-hubungan manusia yang diatur dalam peraturan negara,
mengenai hubungan individu atau golongan dengan negara sendiri, dan mengenai
hubungan negara dengan negara lain.
c. Ilmu pemerintahan dengan titik bidiknya adalah ilmu politik.
Oleh sebab itu, maka tujuan pemerintahan adalah segala dan seluruh gejala sosial ynag
berkaitan dengan pemerintah atau mengandung sifat pemerintahan.
Poelje mengatakan bahwa “ilmu pemerintahan yang mempunyai titik bidik berlainan, titik
bidiknya kemudian akan tumbuh menjadi cabang ilmu pemerintahan.
B. BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN
Herodotus, seorang penulis sejarah Yunani Kuno, pada abad ke- 5 SM. Menulis
tentang peperangan Persia. Ia menggolongkan tujuh kerajaan Persia dalam 3 wadah, yakni:

12. - 12 -
1) Monarki (pemerintahan oleh satu orang).
2) Oligarki (pemerintahan oleh beberapa orang atau oleh keluarga).
3) Demokrasi (pemerintahan oleh semua orang atau rakyat).
Plato menambahkan jenis pemerintahan yang buruk sebagai pasangan. Penggolongan
Plato menjadi sabagai berikut:
1) Monarki (monrchy) – trani (tyranny)
2) Oligarki (oligarchy) –aristokrasi (aristocracy)
3) Demokrasi (demokracy) – mobokrasi(mobocracy)
Penggolongan menurut MacIver adalah sebagai berikut:
1) Oligrchy 10) Capitalist Government
2) Monarchy 11) Socialist Government
3) Dictatorship 12) Tribal Government
4) Theocracy 13) Polis Government
5) Plurak Hedaship 14) Country Government
6) Limited Monarchy 15) Natonal Government
7) Republic 16) Multi-national Government
8) Primitif Government 17) World government
9) Feudal Government
18)Unitary and federal government
19)Empire
MacIver mengadakan empat macam penggolongan lagi, yaitu:
1) Kerajaan - republik
2) Sosialis/komunis – kapitalis
3) Kepala negara satu orang – kepala negara lebih dari satu orang.
4) Dan sebagainya.

13. - 13 -
BAB 6
PEMERINTAH YANG DEMOKRATIS SEBAGAI PILIHAN
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan
oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan
politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga
negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga
negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and
balances.
Syarat dasar penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah berdasarkan Rule of
Law (menurut Komisi Internasional Ahli Hukum, Konferensi di Bangkok, 1965) adalah:
1. Perlindungan konstitusional: menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedurnya.
2. Badan kehakiman bebas: tidak memihak.
3. Pemilu bebas.
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
5. Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi.
Indonesia merupakan salah satu negara di deretan negara-negara di dunia yang telah
menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis.
A. PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRATIS
Adapun Prinsip-prinsip pemerintahan demokratis dalam Sistem politik demokrasi
adalah sebagai berikut:
1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif)
2. Pemerintahan Konstitusional
3. Pemerintahan berdasarkan hukum

14. - 14 -
4. Pemerintahan mayoritas
5. Pemerintahan dengan diskusi
6. Pemilu yang bebas
7. Parpol lebih dari satu dan menjalankan fungsinya
8. Manajemen terbuka
9. Pers yang bebas
10. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas
11. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
12. Peradilan bebas dan tidak memihak
13. Pengawasan terhadap admonistrasi negara
14.Mekanisme politik yang berubah mempengaruhi hubungan/kehidupan politik dan
masyarakat.
15. Kebijakan pemerintahan tanpa paksaan dari lembaga manapun
16.Penempatan pejabat pemerintah menggunakan merit system bukan poll system
17.Penyelesaian (masalah) secara damai, bukan kompromi
18. Jaminan kebebasan individu nyata
19. Konstitusi/UUD demokratis
20. Prinsip persetujuan (dari rakyat).
Menurut Abraham Lincoln (1863), prinsip utama Pemerintahan yang demokratis
adalah: (Government, of the people, by the people, and for the people) artinya harus dapat
mandat dari rakyat, sesungguhnya merupakan wakil rakyat, dan apapun yang dikerjakan untuk
kepentingan rakyat.
Dengan demikian, maka prinsip-prinsip itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Freedom/Equalit,
Adanya kebebasan dalam arti luas maupun sempit, dan atau adanya
kesetaraan.
2) People’s sovereignty
Artinya adanya kedaulatan rakyat.

15. - 15 -
B. LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN JUDIKATIF SEBAGAI WUJUD
PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah
yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif,
lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan
lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan
menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh
masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang
diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif,
selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya
pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak
wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang
berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga
negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih
presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.
Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin
negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara
langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya
dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi.
Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi
meletakkan tooh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil.
Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek
daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak
negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur
tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana
atau bekas narapidana).

16. - 16 -
BAB 7
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN
A. PEMIMPIN DAN STUDI KEPEMIMIPINAN
1.1. Pengertian Kepemimpinan
Dari akar kata “pimpin” kita mengenal kata “pemimpin” dan “kepemimpinan”. Dalam
Ensiklopedi Umum, halaman 549 kata “kepemimpinan” ditafsirkan sebagai hubungan yang
erat antara seorang dan sekelompok manusia karena adanya kepentingan bersama; hubungan
itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia yang seorang itu.
Manusia atau orang ini biasanya disebut yang memimpin atau pemimpin, sedangkan kelompok
manusia yang mengikutinya disebut yang dipimpin.
Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu
untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok, untuk mencapai tujuan bersama yang
dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka kepemimpinan memiliki beberapa implikasi. Antara
lain:
Pertama: kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau
bawahan (followers). Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima
arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan,
kepemimpinan tidak akan ada juga.
Kedua: seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya (his or
her power) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan.
Ketiga: kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), sikap
bertanggungjawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak
sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain
(confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication) dalam
membangun organisasi.

17. - 17 -
Walaupun kepemimpinan (leadership) seringkali disamakan dengan manajemen
(management), kedua konsep tersebut berbeda. Perbedaan antara pemimpin dan manajer
dinyatakan secara jelas oleh Bennis and Nanus (1995). Pemimpin berfokus pada mengerjakan
yang benar sedangkan manajer memusatkan perhatian pada mengerjakan secara tepat
("managers are people who do things right and leaders are people who do the right thing ").
Jadi filsafahnya ibarat “Kepemimpinan memastikan tangga yang kita daki bersandar
pada tembok secara tepat, sedangkan manajemen mengusahakan agar kita mendaki tangga
seefisien mungkin.”
Proses sosial terdiri dari proses asosiatif (dekat-mendekati) dan proses disasosiatif
(jauh- menjauhi).
Jadi kepemimipinan adalah kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang
lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain itu bnerubah atau
tetap, menjadi integratif. Kemudian orang yang memiliki kepemimpinan disebut pemimpin.
Seseorang dapat mempengaruhi orang lain melalui variasi kombinasi dua strategi, pola,
gaya atau cara:
1) Strategi Pelakonan. Strategi ini bermaksud membuat orang lain melakoni skenario yang
telah ditetapkan oleh seseorang.
2) Strategi Peragaan. Strategi ini memberi kebebasan kepada orang lain untuk
memperagakan respons pilihan bebasnya sendiri terhadap pengaruh seseorang.
1.2. Model-Model Kepemimpinan
a) Model Watak Kepemimpinan (Traits Model of Leadership)
Pada umumnya studi-studi kepemimpinan pada tahap awal mencoba meneliti tentang
watak individu yang melekat pada diri para pemimpin, seperti misalnya: kecerdasan, kejujuran,
kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, kesupelan dalam bergaul, status sosial ekonomi
terdapat beberapa kategori faktor pribadi yang membedakan antara pemimpin dan pengikut,
antara lain adalah kapasitas, prestasi, tanggung jawab, partisipasi dan status.
b) Model Kepemimpinan Situasional (Model of Situasional Leadership)
Model kepemimpinan situasional merupakan pengembangan model watak
kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan

18. - 18 -
kepemimpinan. Studistudi tentang kepemimpinan situasional mencoba mengidentifikasi
karakteristik situasi atau keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang
pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien.
c) Model Pemimpin yang Efektif (Model of Effective Leaders)
Model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku
(types of behaviours) para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin dapat
dikatagorikan menjadi dua dimensi, yaitu struktur kelembagaan (initiating structure) dan
konsiderasi (consideration).
Dimensi struktur kelembagaan. Dimensi ini dikaitkan dengan usaha para pemimpin
mencapai tujuan organisasi.
Dimensi konsiderasi. Dimensi konsiderasi ini dikaitkan dengan adanya pendekatan
kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi dua arah, partisipasi dan hubungan manusiawi
(human relations).
d) Model Kepemimpinan Kontingensi (Contingency Model)
Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara
karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan variabel-variabel situasional. Kalau
model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe
kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian
yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional
dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987).
Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan
ketiga faktor ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin.
Ketiga faktor tersebut adalah:
1) Hubungan antara pemimpin dan bawahan (leader-member relations)
2) Struktur tugas (the task structure)
3) Kekuatan posisi (position power)
1.3. Gaya Kepemimpinan
a). Kepemimpinan Transaksional Dan Kepemimpinan Transformasional

19. - 19 -
Kepemimpinan Trnsaksional adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin
didasarkan pada pertukaran kepentingan masing-masing sedangkan kepemimpinan
transformasional adalah hubungan yang tderjadi berlandaskan kesepakatan untuk mencapai
tujuan bersama dan untuk itu diperlukan perubahan sosial bersama.
Pemimpin Transaksional pada umunya adalah para keapal yang berkepemimpinan (eksekutif
dan sebagainya) sedangkan pemimpin transformasional pada umunya adalah pemimpin
informal.
b). Kepemimpinan Multi Budaya
Kepemimpinan multibudaya merupakan kepemimpinan yang berspektra luas. Supaya
setiap sektor tidak berjalan sendiri-sendiri, diperlukan pemimpin yang tidak saja mampu
memandang semua sektor secara menyeluruh tetapi juga mampu berdiri di atas semua
kepentingan sektor dan kepentingan organisasi masa depan. Kebutuhan inilah sumber
kepemimpinan multibudaya.
c). Kepemimpinan Lintas Budaya
Kepemimpinan masa depan bertolak dari fakta, yaitu perbedaan. Dalam hal ini
perbedaan budaya. Dari perbedaan itu bisa terjadi konflik jika seseorang berbudaya tertentu
berkomunikasi dengan orang lain yang budayanya berbed tanpa mengenal dan tanpa
menggunakan vehicle yang cocok untuk situasi itu. dari perbedaab bisa diciptakan persatuan,
jika dapat ditumbuhkan kesadaran saling membutuhkan menuju kesadaran akan kesaling-
menguntungkan di satu pihak dan kesadaran untuk mencapai tujuan bersama di pihak lain.
d). Kekepalaan, Kepemimpinan Dan Manajemen
Kepemimpinan terkait erat fungsi manajemen. Kepala-yang-berkepemimpinan atau
pemimpin yang adalah kepala adalah pelopor, perintis dan pemuka yang ada di depan,
menerobos, menaklukan (mengantisipasi dan memberi solusi), mengintegrasi dan memberi
warna.
e). Kepemimpinan Pemerintahan

20. - 20 -
Kepemimpinan pemerintahan adalah terapan teori kepemimpinan dalam bidang
pemerintahan. Pemerintahan merupakan proses penyediaan jasa-publik dan layanan civil
kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Penyediaan produk jasa-publik itu dilihat dari
sudut Ilmu Pemerintahan, bersumber dari keweanangan rasional, tetapi penyediaan produk
layanan civil bukanlah kewenangan tetapi kewajiban pemerintah.
B. PERANAN KEPEMIMPINAN
Faktor penting dalam menentukan keberhasilan reformasi birokrasi adalah peran
kepemimpinan (leadership) bagi upaya perubahan, demikian Lembaga Administrasi Nasional
(LAN).
Kegagalan reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya lebih disebabkan oleh kurangnya
komitmen, konsistensi dan kredibilitas para pemimpinnya. Sejalan dengan reformasi birokrasi,
saat ini pemerintah telah banyak melakukan inisiatif untuk mereformasi birokrasi khususnya
perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, optimalisasi
peningkatan pelayanan publik, upaya mengurangi korupsi dan peningkatan produktifitas kerja
dan renumerasi yang memadai.
Namun demikian upaya-upaya tersebut belum dapat mencapai hasil yang maksimal dan
memuaskan masyarakat.
Sudah saatnya reformasi birokrasi diarahkan untuk mengubah pola lama praktek
kepemimpinan yang dilayani ke arah kepemimpinan yang melayani.
Ada tiga aspek tipe kepemimpinan yang melayani yakni "hati yang melayani" atau
kepemimpinan dimulai dari dalam diri sendiri. Lalu "kepala yang melayani" atau seorang
pemimpin sejati tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata tapi juga harus memiliki
serangkaian metode kepemimpinan. Aspek ketiga adalah "tangan yang melayani" yakni
pemimpin sejati bukan sekedar memperlihatkan karakter dan integritas, serta kemampuan
dalam metoda kepemimpinan, tetapi dia harus menunjukkan perilaku atau kebiasaan pemimpin
sejati yang selain fokus pada duniawi juga fokus pada hal spritual. Artinya seorang pemimpin
harus berempati terhadap apa yang dirasakan bawahan atau rakyat secara luas.
C. PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM MEWUJUDKAN ETIKA BIROKRASI
UNTUK MEMPERLANCAR PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

21. - 21 -
Adapun contoh-contoh dalam setiap kelompok pelayanan adalah:
1) Kelompok Pelayanan Administratif
Contohnya: Pelayanan pengurusan akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian, sertifikat
tanah, izin mendirikan bangunan, surat izin mengemudi, kenaikan gaji, kenaikan pangkat,
pensiun pegawai, pensiun janda/duda, dan sebagainya.
2) Kelompok Pelayanan Barang
Contohnya: Pelayanan penyediaan kebutuhan bahan pokok, seperti bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, dan sebagainya.
3) Kelompok Pelayanan Jasa
Contohnya: Pelayanan pengangkutan penumpang, pengangkutan barang, kesehatan,
pendidikan, perbankan, telepon, listrik, dan sebagainya.
D. SISTEM NILAI KEKEPALAAN DAN KEPEMIMPINAN
Sistem Nilai Kekepalaan Dan Kepemimpinan dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:
KEKEPALAAN KEPEMIMPINAN
1. kekuasaan 1. usia
2. otoritas 2. status sosial
3. perintah 3. kepandaian
4. kekuatan 4. gelar
5. paksaan 5. keterampilan
6. kekerasan 6. senioritas
7. pematian 7. kekuatan fisik
Salah satu sumber daya yang bisa mempengaruhi orang lain adalah otoritas
(kompetensi, jabatan, pangkat). Pemimpin yang memiliki sumber daya seperti itu disebut
sebagai pemimpin yang formal dan kepemimpinannya disebut kepemimpinan formal.
Sedangkan pemimpin yang tidak memilikinya disebut pemimpin informal. Kepala yang
terbukti memiliki kepemimpinan disebut kepala yang berkepemimpinan.

22. - 22 -
BAB 8
ASAS-ASAS PEMERINTAHAN
Asas-Asas Pemerintahan dapat dibatasi sebagai pola umum dan normatif perilaku
pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan
pemerintahan yang secara objektif diperlukan guna memperlancar dan mengefektifkan
hubungan interaksi antar pemerintah dengan yang diperintah.
1. Asas-Asas Umum Birokrasi Pemerintahan (Kepemimpinan) Yang Baik
1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas
Menurut Taliziduhu Ndraha (1988), Koswara (1994) dan Machlis Hamdi (1999), asas-
asas pemerintahan adalah sebagai berikut:
a. Taliziduhu Ndraha b. Machlis Hamdi
1) Aktif 1) Aktif
2) Mengisi Yang Kosong 2) Freies Emessen
3) Membimbing 3) Otomatik
4) Freies Emessen 4) Historik
5) Dengan Sendirinya 5) Etik
6) Historik 6) Sentralisasi
7) Etik 7) Desentralisasi

23. - 23 -
8) Dekonsentrasi
9) Vrij Berstuur
10) Tugas Pembantuan
11) Detournement de Pouvoir
c. Koswara
A. Kepatuhan Dalam Pemerintahan
Asas Kepatuhan
1) Pelakuan Yang Korek
2) Penelitian yang Saksama
3) Prosedur Keputusan Yang saksama
4) Keputusan yang Baik dan Bijak
5) Motivering yang Jelas dan Argumentasi yang Kuat
6) Persamaan dan Kesamaan
7) Keterpercayaan
8) Pertimbangan Yang Masuk Akal Dan Adil
9) Penyalahgunaan Wewenang
10)Fair Play
Asas Pemerintahan Yang Baik
1) Kepastian Hukum 8) Reasonableness
2) Keseimbangan 9) Meeting Raised Expectation
3) Equality 10) Undoing The Consequenes
4) Bertindak Cermat Of An Unnlled
5) Motivasi 11) Protecting The Personal Way
of life
6) Non Misuse Of Competence 12) Kebijaksanaan (sepientia)
7) Fair Play 13) Public Service
Asas Pancasila
1) Berwibawa 2) Jujur

24. - 24 -
B. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meliputi dekonsentrasi dan sebagainya.
d. Charles Polidano
1) Asas Memandang Jauh Ke Depan 12) Asas Good Governance
(Besturen is Vooriutzien). 13) Asas Aktif Dan Positif
2) Asas berpikir Panjang 14) Asas Omnipresence
3) Asas Belajar Dari Sejarah 15) Asas Dengan Sendirinya
4) Asas kepastian Dalam Perubahan 16) Asas Sisa (Residu)
5) Asas Keserasian Tujuan 17) Asas Dicreation
6) Asasa Profesionalisme 18) Asas Freies Ermessen
7) Asas Tanggung Jawab 19) Asas Keterbukaan
8) Asas Kepatutan 20) Asas Keutamaan
9) Asas Noblesse Oblige 21) Asas Persatuan Dalam
Perbedaan
10) Asas Kebersamaan 22)Asas Kepercayaan Dan
11) Asas Tat Twam Asi Pengharapan Dalam Kekecewaan

25. - 25 -
BAB 9
PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
“Tata Pemerintahan yang Baik”
(Paradigma ke-2)
A. Latar Belakang Munculnya Good Governance
Salah satu penyebab munculnya Good Governance adalah karena adanya desakan
pembiayaan dunia seperti IMF, World Bank, ADB, dan lain-lain yang menuntut suatu
penyelenggaraaan pemerintahan yang baik.
Karena adanya pemerintahan yang disebut dengan “Pembenaran Paham Liberal”.
Paham Liberal muncul ketika Unisoviet runtuh pada tahun 1992 bersamaan dengan runtuhnya
paham Komunis.
Ideologi paham Liberal, paralel dengan Civil Society yang berisi lima hal, yakni:
1) HAM, yakni hak terhadap tidak adanya penindasan sipil maupun politik kemiskinan.
2) Demokrasi Parlementer, yaitu kebijaksanaan politik yang ditentukan oleh rakyat
melalui sistem perwakilan berdasarkan pemilu.
3) Rule Of Law (sipremasi Hukum), yang merupakan penegakkan hukum yang
sebelumnya harus dikembangkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan ‘civil
society’ yang demokratis.
4) Ekonomi Pasar Bebas (Free market), yaitu terjadinya kecenderungan globalisasi
ekonomi.

26. - 26 -
5) Kepedulian terhadap masalah lingkungan, yaitu dengan memperhatikan kelestariannya
yang pertama kali diselenggarakan konferensi tetang lingkungan yaitu di Stockholm,
Jerman 1975.
B. Beberapa Dampak dari Munculnya Good Governance
1) Globalisasi Ekonomi
Di dunia sedang terjadi percepatan ekonomi terutama di bidang perdagangan dan investasi.
Runtuhnya sistem komunis dengan perencanaan sentralistik, menyebabkan peralihan ke
ekonomi pasar.
2) Terjadinya dinamika pada pemerintahan dan masyarakat.
C. Pentingnya Mempelajari Good Governance
1. Pengertian Good Governance
Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial
yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor swasta dalam suatu kegiatan kolektif.
Sedangkan pengertian menurut UNDP adalah the exercises, politik, ekonomi dan autority
untuk memenej nation’s affair pada semua level.
2. Karateristik Good Governance menurut UNDP
a) Acuntability (pertanggaungjawaban)
b) Partisipation (Keterlibatan)
c) Predictability (relu of law)
d) Transparansi (transparan)
3. Indikator Keberhasilan Good Governance
a) Ekonomi makro
b) Tercapainya tujuan pembangunan
c) Kualitas hidup (quality of life) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
d) Recovery yaitu keberhasilan suatu negara dalam menghadapi krisis.
4. Prasyarat Good Governance
a) Adanya tipe kekpemimpinan yang baru.
b) Adanya kekuatan dari civil society.
c) Kemampuan tehknik dan manajemen.
d) Terbukanya ruang partisipasi.
e) Moral dan budaya demokrasi.

27. - 27 -
DAFTAR PUSTAKA
1. Ndraha, Taliziduhu. 2002. Kybernology 1 & 2 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta:
Bineka Cipta.
2. Drs. Surianingrat, Bayu. 1987. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Aksara Baru.
3. Iver, MC.1985. Jaring-Jaring Pemerintahan 1 & 2. Jakarta: Aksara Baru.
4. http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/tujuan-dan-fungsi-pemerintah/