Teks tersebut membahas tentang proses pembuatan kebijakan publik yang meliputi 4 tahap yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Juga membahas tentang analisis kebijakan publik yang bertujuan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.

1. Tugas : Kelompok
Mata Kuliah : Epidemiologi dan Biostatistik Lanjut
Dosen : Prof. Ridwan
PROSES MEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK
Kelompok 4 :
A. St. Nurhafifa Yusuf P1802212006
Nur Asda P1802212007
Maslamah P1802212010
Ryryn Suryaman Prana Putra P1802212407
KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012

2. BAB I
PENDAHULUAN
Sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai negara. Sejumlah
pendapat menyatakan bahwa sektor kesehatan sama seperti spons yang mana menyerap banyak
sumber daya nasional untuk membiayai banyak tenaga kesehatan. Karena pengambilan
keputusan kesehatan berkaitan dengan hal kematian dan keselamatan, kesehatan diletakkan
dalam kedudukan yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial yang lainnya.
Kesehatan juga dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan layanan
kesehatan: kemiskinan mempengaruhi kesehatan masyarakat, sama halnya dengan polusi, air
kotor atau sanitasi yang buruk. Kebijakan ekonomi, seperti pajak merokok, atau alkohol dapat
pula mempengaruhi perilaku masyarakat.
Memahami hubungan antara kebijakan kesehatan dan kesehatan itu sendiri menjadi
sedemikian pentingnya sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan masalah kesehatan utama
yang terjadi saat ini – meningkatnya obesitas, wabah HIV/AIDS, meningkatnya resistensi obat –
sekaligus memahani bagaimana perekonomian dan kebijakan lain berdampak pada kesehatan.
Kebijakan kesehatan memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan yang akan
dikembangkan dan digunakan, mengelola dan membiayai layanan kesehatan, atau jenis obat
yang dapat dibeli bebas.

3. BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam
kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur
kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap
pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan
sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan
sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).
Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik,
jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar
hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang
menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut
menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat
yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik;
apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan
Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum
yang harus ditaati.
Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah
segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu
kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi
pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi
warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan,
walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya
pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4).
Kebijakan publik mengacu kepada kebijakan pemerintah. Sebagai contoh: Thomas Dye
(2001) menyatakan bahwa kebijakan umum adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah
untuk dilaksanakan atau tidak. Ia berpendapat bahwa kegagalan untuk membuat keputusan atau
bertindak atas suatu permasalahan juga merupakan suatu kebijakan. Misal: pemerintah Amerika
terus menerus memutuskan untuk tidak menetapkan layanan kesehatan universal, tetapi

4. mengandalkan program market‐plus untuk warga sangat miskin dan lansia 65 th keatas, guna
memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakatnya.
2. TAHAP- TAHAP KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT WILLIAM DUNN
1. Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas
kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut
sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu
berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam
agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang
lebih daripada isu lain.
Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang
akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering
disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul
karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah
atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan
tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari
adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu
masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.
Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber,
1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986), diantaranya:
1. Telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang
serius;
2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis;
3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan
mendapat dukungan media massa;
4. Menjangkau dampak yang amat luas ;
5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan
kehadirannya)

5. Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada
agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk
waktu lama.
Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang
mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui.
Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.
Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan
esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan
tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
2.Formulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para
pembuat kebijakan. Masalah- masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan
masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau
pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk
dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing- masing alternatif
bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.
Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara
akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan
pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari
sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir
pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol- simbol tertentu.
Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut
estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.
Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi
kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh
proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan

6. masalah- masalah kebijakan, program- program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah
kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
3. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu
disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan
argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan,
sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah
kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice.
Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan
publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang
berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik
berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa
diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.
Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para
pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis
kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta
argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau
masukan kepada pihak pembuat kebijakan.
Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara
analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan
publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada
permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan
publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya
kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada
penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117)
membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:
1.Analisis kebijakan prospektif
Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi
sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan
suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan

7. preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif
dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2.Analisis kebijakan retrospektif
Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi
sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang
dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis
yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga
tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
3.Analisis kebijakan yang terintegrasi
Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang
mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan
transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan
yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap
penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus
menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.
Aktivitas analisis didalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta
disiplin ilmu lain. Oleh karena itu didalam kebijakan publik akan terlihat suatu gambaran
bersintesanya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan
kebijakan publik, maka akan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara
bersama- sama. Dalam kesempatan ini Ripley menyatakan (Randal B. Ripley, 1985: 31)
Didalam proses kebijakan telah termasuk didalamnya berbagai aktivitas praktis dan
intelektual yang berjalan secara bersama-sama. Pada praktik kebijakan publik antara lain
mengembangkan mekanisme jaringan aktor (actor networks). Melalui mekanisme jaringan aktor
telah tercipta jalur- jalur yang bersifat informal (second track), yang ternyata cukup bermakna
dalam mengatasi persoalan- persoalan yang sukar untuk dipecahkan. Mark Considine memberi
batasan jaringan aktor sebagai: (Mark Considine, 1994: 103)
Keterhubungan secara tidak resmi dan semi resmi antara individu- individu dan
kelompok-kelompok di dalam suatu sistem kebijakan. Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan
penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (policy
formulation), implementasi kebijakan (policy implementation) dan evaluasi kebijakan (policy

8. evaluation). Didalam kesempatan ini dibahas lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan,
karena memiliki relevansi dengan tema kajian.