Analisis Kebijakan Publik

1. TUWEB 2 – Analisis Kebijakan Publik dan Masalah
Publik
Mata Kuliah : Analisis Kebijakan Publik
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyusun : Prof. Dr. Novita Tresiana, M. Si.
Email : novita.tresiana@fisip.unila.ac.id
Penelaah :
Email :
1

2. 2
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tuton 4-6
• Pemahaman materi 4-6
• Diskusi 4-6
• Masalah yang dihadapi mahasiswa

3. 3
PEMBAHASAN
• Profesi Analis
• Analisis Kebijakan Publik
• Masalah Kebijakan dan Perumusannya
• Isu terkini

4. 4
Dunn (1998) mendefinisikan Analisis Kebijakan Publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan
yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan
informasi yang relevan dalam rangka memecahkan masalah kebijakan publik.
Policy analysis is evaluable, because it can help a decision maker by providing information through
research and analysis, isolating and clarifying issues, revealing inconsistencies in aims, and effort,
generating new alternative and suggesting ways of translating ideas into feasible and realizable
policies. It major contribution may be to yeild insight particularly with regard to the dominance
and sensitivity of the parameters. It is no more than adjunct, although a powerful one, to the
judgement, intuition, and experience of decision maker.(Quade, 1982-11).
Pengertian Analisis Kebijakan

5. 5
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) No.45
Tahun 2013, analis kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
1. Analis Kebijakan Ahli ertama
2. Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Analis Kebijakan Ahli Madya
4. Analis Kebijakan Ahli Utama
PROFESI ANALIS KEBIJAKAN
LEVEL ANALIS KEBIJAKAN

6. 6
1.Formulasi Masalah Kebijakan
2.Formulasi Tujuan
3.Penentuan Kriteria
4.Perumusan Alternatif
5.Pembuatan Model
6.Menguji Alternatif
7.Penilaian Alternatif
8.Memberikan Rekomendasi Kebijakan
Langkah-Langkah Analisis
Kebijakan

7. 7

8. 8
• Masalah
adalah suatu kondisi atau keadaan yang
tidak diinginkan atau menimbulkan
ketidakpuasan baik pada individu,
kelompok atau keseluruhan masyarakat.
• Masalah publik
adalah masalah-masalah yang memiliki
dampak sangat luas bagi masyarakat dan
mencakup konsekuensi-konsekuensi
tertentu bagi orang-orang yang
tidak secara langsung terlibat dengan
masalah tersebut.
Apa itu masalah publik ?
Batasan Masalah:
Jika terdapat gejala yang dirasakan
sebagai kesulitan bersama oleh
sekelompok masyarakat dan hanya
dapat diatasi melalui intervensi
pemerintah

9. 9
• Bila problema baru dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan
tindakan terhadap problema-problema itu (only those that move people to
action become policy problems).
• Masyarakat mempunyai “political will” untuk memperjuangkan problema itu
menjadi problema kebijakan.
• Problema itu ditanggapi positif oleh pengambil kebijakan, dan mereka
bersedia memperjuangkan problema itu menjadi problema kebijakan, dan
memasukkan dalam agenda pemerintah, serta mengusahakan menjadi
kebijakan negara.
Kapan Masalah Umum bisa
menjadi Masalah Publik ?

10. 10
• Pengenalan sifat masalah; analis perlu mengenali apa sifat atau hakekat
dari masalah kebijakan.
• Identifikasi faktor-faktor penyebab; pengenalan terhadap sifat masalah juga
berguna dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari timbulnya suatu
masalah kebijakan.
• Pemetaan masalah; situasi problematis biasanya tidak dialami oleh semua
penduduk. Lingkup permasalahan diperjelas siapa yang mengalami situasi
tersebut.
Identifikasi dan Pemetaan
Masalah

11. 11
Proses Perumusan Masalah Kebijakan :

12. 12
1. Bagaimana situasi atau kondisi yang dianggap tidak memuaskan bisa muncul ?
Mengapa hal itu merupakan masalah ?
2. Siapa sajakah yang percaya atau yakin bahwa hal itu merupakan masalah ?
3. Mengapa pemecahan terhadap masalah itu penting dicari? Jika dilakukan analisis,
apa yang akan dilakukan terhadap analisis tersebut ? Apa rekomendasi yang akan
diberikan nantinya dapat diaplikasikan ?
4. Bagaimana seharusnya pemecahan terhadap permasalahan tersebut? Pemecahan
seperti apa yang dapat diterima ?
Pertanyaan-pertanyaan yang harus diperoleh jawabannya dalam
merumuskan masalah analisis kebijakan, (Quade 1984) :

13. 13
PRODUK ANALIS KEBIJAKAN
1.Policy Memo
2.Jurnal atau Artikel Analis Kebijakan
3.Policy Brief
4.Policy Note
5.Policy Paper

14. 14
Problematikan Birokrasi Daerah
• Persoalan kelembagaan menjadi salah satu penyakit birokrasi (patologi birokrasi) yang dihadapi
Indonesia. Birokrasi yang awalnya dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dengan struktur
yang telah ditetapkan, kemudian berkembang menjadi organisasi yang gemuk akibat penambahan
struktur untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Fenomena seperti ini terjadi karena upaya
memperluas misi birokrasi serta melakukan pekerjaan di luar misinya. Hal ini karena adanya
dorongan untuk memperoleh akses kekuasaan dan tambahan anggaran yang lebih besar
(Dwiyanto, 2011, pp. 97-98). Konsekuensi dari pengembangan birokrasi tersebut adalah
meningkatnya pembiayaan anggaran publik untuk aktivitas birokrasi yang beresiko tidak efektifnya
birokrasi dikarenakan panjangnya hirarki organisasi, rentang kendali organisasi dan mekanisme
kerjanya. Hal ini berdampak pada terganggunya pelayanan publik akibat lambannya kerja birokrasi.
Dengan struktur yang sederhana, organisasi dapat bergerak lincah (agile).

15. Kebangkrutan Birokrasi
Pemerintah
15
• Apakah birokrasi besar dan kuat termasuk masalah publik ?
• Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh Analis Kebijakan
untuk penyederhanaan birokrasi ?

16. 16
Isu Terkini
• Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tengah menjadi sorotan publik pasca tragedi mematikan di
Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober 2022. Insiden yang menewaskan
kurang lebih 200 orang dan melukai lebih dari 370 lainnya yang dilaporkan menjadi salah satu
bencana olahraga terburuk di dunia.
• Beberapa komunitas sepak bola di Jerman dan Spanyol menyatakan simpati mereka kepada para
korban dan mengutuk polisi atas tindakan kekerasan yang memicu tragedi itu.
• Tragedi berupa insiden saling injak itu terjadi setelah polisi menembakkan gas air mata ke
kerumunan penonton di tribun, padahal FIFA telah melarang penggunaan “gas pengendali
massa” dalam pertandingan sepak bola.

17. Tragedi Kanjuruhan
17
• Apakah tragedi Kanjuruhan termasuk masalah publik ?
• Apakah adanya kasus tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap
aparat penegak hukum dan pemerintah ?
• Bagaimana respon pemerintah terhadap kasus tersebut ?
• Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh Analis Kebijakan ?

18. Silakan pelajari lebih lanjut
• BMP MAPU5301 – Analisis Kebijakan Publik Akses: https://pustaka.ut.ac.id
▪ https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2341-lembaga-pemerintah-perlu-optimalkan-peran-analis-
kebijakan
▪ https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2341-lembaga-pemerintah-perlu-optimalkan-peran-analis-
kebijakan
▪ https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2341-lembaga-pemerintah-perlu-optimalkan-peran-analis-
kebijakan
▪ https://www.neliti.com/id/publications/94211/analisis-kebijakan-publik-deliberatif-dalam-pembangunan-daerah-
di-kecamatan-sema
▪ https://www.ksi-indonesia.org/old/document/material/Modul-Pelatihan-Analis-Kebijakan.pdf
▪ http://eprints.undip.ac.id/78417/2/BUKU_AJAR_2_JULI_2019.pdf
▪ https://www.youtube.com/watch?v=LRi0lJZrvE0
▪ https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350994/9789240039872-eng.pdf
▪ https://www.ksi-indonesia.org/old/document/material/Modul-Pelatihan-Analis-Kebijakan.pdf
18