Dokumen tersebut membahas tentang stimulus fiskal pemerintah tahun 2009 untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi global. Stimulus fiskal sebesar Rp73,3 triliun dialokasikan terutama untuk pengurangan pajak penghasilan perorangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, alokasi untuk masyarakat perdesaan dan petani hanya sekitar 15% dari total, sementara dampak krisis justru lebih berat dirasakan

1. umihanik.blogspot.com
Ada Apa Dengan Paket Stimulus Fiskal Tahun 2009 ?
Umi Hanik
Krisis finansial global yang terjadi sekarang ini dipicu oleh kasus subprime mortgage di
Amerika Serikat tidak saja meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Amerika, namun telah
menjalar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Krisis telah menimbulkan
kerugian yang sangat besar di berbagai negara. Berdasarkan perkiraan IMF, kerugian dari
sisi finansial saja sampai bulan Oktober 2008 telah mencapai USD 1 triliun. Padahal krisis
ini juga menimbulkan kerugian ekonomi dalam arti yang lebih luas, seperti kerugian yang
dialami perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, manufaktur,
perumahan, dan sektor riil serta usaha mikro kecil dan menengah. Krisis keuangan global ini
juga telah mendorong ekonomi dunia ke arah perlambatan. Kecenderungan perlambatan
perekonomian dunia telah memaksa IMF mengoreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia
tahun 2009 dari 3% pada bulan Oktober 2008, menjadi 2,2% pada bulan November 2008.
Berbagai studi menyatakan bahwa wilayah pedesaan menerima dampak krisis ekonomi
global lebih berat daripada wilayah perkotaan di Indonesia. Desa sudah terlebih dahulu
terkena krisis sejak Juni 2008, sementara sektor finansial kota baru terimbas sejak Oktober
2008, dan sektor manufaktur kota baru terkena dampak krisis sejak Januari 2009. Dampak
krisis global menyebabkan turunnya harga komoditas pertanian dan penurunan harga paling
tajam ditanggung oleh petani. Eksportir dan perusahaan inti akan menekan kerugian dengan
cara membebankannya kepada petani yang tidak memiliki daya tawar. Hal ini
mengakibatkan memburuknya pendapatan sekaligus menurunkan nilai tukar petani (NTP).
Mengatasi penurunan permintaan ekspor, menurut penelitian IPB perusahaan inti akan lebih
mendahulukan untuk menyelamatkan usaha sendiri (perkebunan miliknya sendiri), sehingga
pembelian dari petani akan dihentikan. Akibatnya, petani memutuskan tidak memelihara
kebun dan memberhentikan buruh tani yang diperkerjakan atau terjadi PHK secara informal.
Akibat lebih jauh adalah petani kehilangan produktivitas dalam jangka panjang, antara lain
karena tidak ada perawatan kebun, dan petani kehilangan potensi pendapatan jangka
panjang. Selain itu wilayah pedesaan juga akan menerima pekerja kena PHK yang kembali
ke desa dan menjadi penganggur atau setengah menganggur. PHK TKI dan TKW di luar
negeri yang kembali ke desa juga akan menjadi beban tambahan untuk wilayah pedesaan.
Walaupun desa menjadi penyelamat dan sektor pertanian tumbuh dengan baik, tetapi
karena ada beban tambahan dari kota maka produktivitas pertanian menjadi turun dan
kesejahteraan juga turun. Selain itu selama empat tahun terakhir tingkat inflasi di wilayah
pedesaan lebih tinggi dari perkotaan karena adanya arus barang dari kota kembali ke desa.
Komoditas pertanian yang semula berasal dari desa dalam beberapa waktu kemudian harus
kembali ke desa dan petani membeli kembali dengan harga yang lebih mahal. Kondisi
infrastruktur di wilayah pedesaan juga sangat memprihatinkan sehingga tidak mendukung
perekonomian pedesaan.
Ironis mengingat secara umum sektor pertanian yang menjadi andalan masyarakat
perdesaan dan kawasan tertinggal memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi 1)
Penyediaan dan penyerapan tenaga kerja yang besar; 2) Tidak menggunakan kapital yang
terlalu intensif seperti misalnya sektor industri manufaktur; 3) Tidak tergantung pada modal
umihanik.blogspot.com

2. umihanik.blogspot.com
asing yang saat ini semakin terbatas; dan 4) Dapat membantu mengurangi kebutuhan
devisa impor dan mengurangi angka kemiskinan. Menurut data yang direlease oleh BPS,
per Februari Agustus 2007-2008 sektor pertanian masih menjadi kontibutor terbesar dalam
menyerap angkatan kerja nasional yakni mencapai 40% lebih, jauh jika dibanding sektor
manufaktur yang hanya mampu menyerap kurang dari 15%.
Keberpihakan pemerintah yang timpang semakin nampak terkait kebijakan antisipasi
terhadap krisis global di tahun 2009 ini. Sektor primer tersebut meskipun menjadi primadona
di dalam negeri nyatanya tidak dapat meyakinkan pemerintah bahwa sektor tersebut
membutuhkan proteksi karena menerima beban krisis lebih besar. Pemerintah bersikukuh,
melalui penghematan pembayaran pajak dengan berbagai asumsi multiplier effect-nya maka
stabilitas dan peningkatan ekonomi nasional akan tercapai.
Argumentasi pemerintah adalah porsi stimulus untuk insentif pajak penghasilan yang
maksimal diarahkan untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan melalui konsumsi rumah
tangga yang lebih besar dengan menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian dapat
dikatakan, pemerintah hanya bermaksud untuk menjaga daya beli masyarakat berkerah
putih atau pekerja di sektor formal yakni yang terserap di sektor manufaktur dan jasa.
Sedangkan pekerja di sektor pertanian dan pekerja informal lainnya tidak ikut menikmati
insentif pajak tersebut.
Total stimulus fiskal yang diajukan oleh pemerintah dalam APBN 2009 mencapai Rp 73,3
triliun. Dengan alokasi terbesar untuk penghematan pembayaran pajak sebesar Rp 53 triliun
atau mencapai 60% dari total alokasi stimulus. Adapun alokasi untuk masyarakat perdesaan
hanya mendapatkan porsi sebesar 14% yakni untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp
12, 2 triliun dan perluasan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) sebesar
Rp 600 Miliar.
Jika kita analisa, akan nampak bahwa proporsi utama stimulus akan dialokasikan untuk
menjaga daya beli masyarakat melalui penurunan pajak pendapatan, sementara proporsi
untuk masyarakat miskin melalui program PNPM justru mendapatkan alokasi paling minimal
yakni tidak sampai 1% dari total dana stimulus yang diajukan, itupun tidak menjangkau
masyarakat miskin di wilayah tertinggal. Kekawatiran akan meledaknya angka
pengangguran sebagai akibat pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran pada
sektor industri yang selama ini menjadi justifikasi pemerintah hendaknya juga diiringi dengan
perhatian yang berimbang pada sektor lainnya. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan akan
efektivitas stimulus bagi desa, petani, dan nelayan yang porsinya tidak lebih dari 15%.
Apakah paket tersebut akan mampu menjadi leverage factor bagi peningkatan ekonomi di
desa dan mengamankannya dari ancaman krisis?
Terkait fakta di atas, diharapkan pemerintah tidak lagi menutup mata dan telinganya
sehingga dapat lebih berimbang dalam menentukan kebijakannya sehingga masyarakat
perdesaan, para petani, dan nelayan yang selama ini tidak pernah bisa lepas dari lingkaran
kemiskinan dapat turut menikmati hasil-hasil pembangunan. Sinkronisasi dan dukungan
kebijakan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara total yang fokus
pada arus utama pembangunan perdesaan dan tata kelola pertanian adalah harga mati.
Adapun terkait alokasi dana stimulus fiskal untuk antisipasi krisis tersebut, diharapkan
pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada hal-hal berikut :
umihanik.blogspot.com

3. umihanik.blogspot.com
1. Prioritas untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk program padat karya disamping
melakukan penataan bagi sektor informal di kota-kota dengan kebijakan anti
penggusuran;
2. Di bidang pertanian, diambil langkah untuk mengarahkan petani miskin dan penganggur
untuk mendapatkan lahan produktif sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup serta
membatalkan rencana pemberlakuan pajak terhadap produk-produk pertanian;
3. Kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga-tenaga sarjana yang terkena imbas
PHK sebagai tenaga pendampingan di sektor pertanian, kesehatan dan kependudukan;
4. Pengawasan secara ketat terhadap efektivitas penyerapan dan ketepatan alokasi dana
stimulus selama dua semester ke depan terutama terkait dengan alokasi untuk
masyarakat perdesaan;
5. Pengawasan secara terpadu dan menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan oleh
krisis bagi masyarakat perdesaan untuk rekomendasi dan tindak lanjut penanganan
Memasuki tahun 2009 upaya untuk menjaga kemajuan dan kestabilan perekonomian
bukanlah tantangan yang ringan. Oleh sebab itu, segenap komponen bangsa harus
bersinergi untuk tetap meningkatkan kemajuan dan sekaligus meningkatkan daya tahan
ekonomi bangsa terutama bagi masyarakat di perdesaan. Percepatan dan kesamaan gerak
dan langkah antarpemerintah maupun para pelaku ekonomi dalam mengembangkan dan
melaksanakan berbagai instrumen kebijakan menjadi suatu kebutuhan yang perlu segera
diwujudkan.
umihanik.blogspot.com

4. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music