Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut mengkritik beberapa aspek dari rancangan APBN 2009, termasuk target penerimaan pajak yang dianggap terlalu rendah, alokasi belanja yang kurang tepat sasaran pengentasan kemiskinan, dan defisit anggaran yang terlalu besar. 2. Dokumen tersebut juga menyarankan pemerintah untuk lebih memaksimalkan potensi penerimaan negara, fokus p

1. umihanik.blogspot.com
Mengkritisi Postur RAPBN 2009
Umi Hanik*
Postur RAPBN 2009 cukup menarik untuk dicermati. Presiden RI Dr. Soesilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 15 Agustus 2008 yang lalu telah menyampaikan pidato pengantar
Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun Anggaran 2009 di depan Sidang Paripurna
DPR RI. Secara umum saya melihat banyak hal yang menggugah perhatian saya dalam
rancangan tersebut. Satu-persatu dikupas di bawah.
Pertama, pemerintah belum optimal dalam menetapkan target penerimaan pajak, mengingat
secara bersamaan akan diberlakukan pula kebijakan penurunan dan pembebasan tarif bea
masuk terhadap beberapa komoditi barang dan jasa yang akan menyebabkan hilangnya
peluang penerimaan pajak yang lebih besar. Optimalisasi penetapan target penerimaan pajak
diperlukan mengingat rendahnya realisasi, oleh karena itu hendaknya Pemerintah kreatif dalam
menggali potensi penerimaan pajak dengan memaksimalkan realisasi penerimaan dari PPh dan
PPn. Selain itu perlu juga dipikirkan tentang kebijakan stimulus bagi para pembayar pajak;
Kedua, pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penetapan target penerimaan
PNBP masih sangat under estimate jika dihadapkan pada peluang kenaikan asumsi kenaikan
harga minyak mentah dan turunnya cost recovery yang dibayarkan kepada kontraktor KPS.
Peluang turunnya cost recovery ini memerlukan upaya serius dari pemerintah dengan
melakukan evaluasi terhadap seluruh perjanjian kontrak migas nasional. Hal ini berlaku sama
untuk peluang penerimaan dari sektor pertambangan yang dapat di-generate ke angka yang
lebih besar;
Ketiga, terkait penetapan arah kebijakan belanja negara, nampak inkonsisten dengan tema
pembangunan nasional yang diusung dalam RKP 2009. Yakni ”Peningkatan kesejahteraan
rakyat dan pengurangan kemiskinan”. Hal ini tercermin pada alokasi pembayaran bunga hutang
dalam dan luar negeri yang cukup besar. Pos ini telah mengorbankan peluang alokasi untuk
belanja barang sebesar Rp 76,5 Triliun dan belanja modal sebesar Rp 90,7 Triliun.
Selanjutnya, keempat, dalam penetapan rancangan APBN 2009 ini pemerintah dinilai tidak
mempunyai sense of crisis terhadap beban fiskal bangsa yang sudah terlanjur berat. Hal ini
ditunjukkan oleh angka defisit yang cukup besar. Akumulasi defisit anggaran akan
meninggalkan beban utang yang besar. Penetapan anggaran yang berdampak pada besarnya
angka defisit disebabkan tidak adanya evaluasi dari realisasi anggaran yang lalu. Sebagaimana
kita ketahui bersama bahwa hingga Triwulan III 2008, realisasi APBNP 2008 baru berkisar pada
angka 35 persenan. Hal ini lantas menimbulkan kekhawatiran pada kualitas penyerapan
anggaran utamanya pada bos belanja publik yang cukup besar.
Kelima, terkait dengan langkah pemerintah untuk membiayai defisit APBN 2009 melalui
penerbitan Surat Hutang Negara, selain beban bunga yang harus ditanggung cukup besar, hal
ini juga dinilai kontra-produktif terhadap sektor riil, karena kemungkinan hilangnya peluang
investasi baru senilai Rp 110,7 Triliun. Masyarakat atau investor akan cenderung untuk memilih
berinvestasi dengan membeli obligasi karena faktor keamanan dan return yang besar. Dengan
nilai yang cukup besar tersebut, maka hilangnya peluang investasi baru ini akan menyebabkan
efek berganda lainnya yakni peluang tidak terserapnya angkatan kerja baru, menurunnya
pendapatan, dan meningkatnya angka kemiskinan.
umihanik.blogspot.com

2. umihanik.blogspot.com
Keenam, Pembiayaan defisit melalui hutang luar negeri juga tidak strategis. Karena meskipun
bunga yang dikutip kecil (berkisar diangka 2 persenan), namun kebijakan ini mengandung
konsekuensi yakni adanya intervensi kebijakan pengelolaan dana hutang oleh pihak kreditor
asing (donor driven).
Selanjutnya, ketujuh. Pada era globalisasi ekonomi dewasa ini, kapitalisasi modal dan aset
adalah harga mutlak jika ingin survive dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oleh karena itu
pilihan pembiayaan defisit dengan melakukan penjualan aset merupakan pilihan yang sangat
tidak strategis dan merupakan kebijakan bunuh diri.
Kedelapan, Mengingat berbagai pilihan pembiayaan defisit menimbulkan konsekwensi yang
tidak strategis dan resiko tinggi, maka pemerintah didorong untuk melakukan perhitungan
anggaran dengan pendekatan anggaran berimbang yang mengandalkan optimalisasi resource
yang ada serta kualitas realisasi belanja anggaran.
Selanjutnya, kesembilan terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, idealnya
pemerintah fokus kepada sektor pertanian yakni dengan sasaran masyarakat petani dan
nelayan. Mengingat sektor ini menyerap angkatan kerja nasional terbesar (sekitar 40%).
Pemerintah hendaknya menyiapkan juga perangkat kebijakan yang komprehensif utamanya
terkait infrastruktur yang mendukung mencakup irigasi, dan sarana pendukung lainnya seperti
jalan desa dan penyediaan sarana transportasi yang memadai khususnya pada daerah remote
area. Selain itu pemerintah juga wajib memikirkan tentang program tatakelola paska produksi
pertanian, mengingat dalam masa off farm kecenderungan masyarakat petani akan beralih
profesi menjadi kuli bangunan, buruh, dst. Sementara untuk angkatan kerja perempuan pada
sektor ini lebih banyak menganggur, hal ini lantas menimbulkan isu bias gender, dan isu-isu
disparitas lainnya. Oleh karena itu guna menjawab masalah kemiskinan ini, fokus pada sektor
pertanian dalam arti luas (tanaman bahan makanan, perikanan, perkebunan, peternakan, dan
kehutanan) merupakan solusi. Dengan demikian jika pemerintah fokus pada sektor ini, maka
pemerintah telah menuntaskan beberapa isu secara sekaligus.
Dan terakhir, terkait pendekatan perhitungan dalam penetapan asumsi makro sebagai dasar
penyusunan Rancangan APBN 2009, pemerintah senantiasa under estimate terhadap berbagai
fenomena ekonomi yang sedang berkembang. Mengingat adanya potensi resesi global yang
akan dihadapi oleh APBN 2009 ke depan, seyogyanya pemerintah membaca berbagai
fenomena ekonomi yang sedang mengedepan, sehingga diharapkan produk perencanaan
anggaran yang dihasilkan senantiasa mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang
ada. Pemerintah nampaknya tidak belajar dari APBNP 2008 dimana berbagai asumsi yang
ditetapkan meleset semua sehingga menimbulkan perkiraan realisasi defisit yang jauh lebih
besar. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu penetapan asumsi makro yang lebih
konservatif yakni besaran asumsi yang lebih aman tentu dapat dipahami, dengan demikian jika
terdapat perubahan pada berbagai fenomena ekonomi yang ada maka APBN kita akan aman
karena telah mampu mengantisipasinya, dan jika tidak ada perubahan yang cukup signifikan
terhadap asumsi-asumsi yang ada maka akan terjadi surplus bagi anggaran tahun tersebut.
*) Penulis adalah pemerhati kebijakan publik
umihanik.blogspot.com

3. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music