Studi Potensi UMKM Jambi

Studi Potensi dan Pembinaan UMKM di Provinsi Jambi
PROFIL DAN PERMASALAHAN UMKM
DI PROVINSI JAMBI
Haryadi
Doktor Ilmu Ekonomi, Tataniaga dan Perdagangan Internasional, Jurusan Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak,
UNJA Mendalo Darat, email: haryadi_kamal@yahoo.com

Kajian Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Untuk Pengembangan UMKM 2
1.1. Latar Belakang
Dalam perspektif dunia, sudah diakui bahwa usaha Mikro kecil
dan menengah (UMKM) sejak lama telah memainkan suatu peran
vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Peran
tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara sedang
berkembang tetapi juga di negara-negara maju.
Di negara maju, UMKM sangat penting tidak saja karena
kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja
tetapi juga dikarenakan kontribusinya terhadap pembentukan atau
pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar
dibandingkan dengan kontribusi dari usaha besar. Piper (1997)
menyatakan bahwa sebanyak 12 juta orang atau sekitar 63,2
persen dari jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat (AS) bekerja di
350.000 perusahaan. Rata-rata setiap perusahaan memperkerjakan
tidak kurang dari 500 orang. Di Amerika Serikat, perusahaan-
perusahaan seperti itu dikategorikan sebagai UMKM. Menurut
Aharoni (1994), jumlah UMKM adalah sekitar 99% dari jumlah unit
usaha di negara adidaya tersebut. Perusahaan-perusahaan
tersebut merupakan inti dari basis industri di AS (Piper, 1997).
Secara umum, peran strategis UMKM juga dapat dilihat di
Indonesia. Peran tersebut terlihat dari kontribusinya terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap
tahun. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan Badan Pusat
Statistik (BPS 2008), kontribusi UMKM terhadap PDB (tanpa migas)

pada Tahun 2007 tercatat sebesar 62,71 persen dan pada Tahun
2008 kontribusinya meningkat menjadi 64,47 persen.
Sektor UMKM memiliki jumlah unit usaha yang cukup besar.
Pada tahun 2005, UMKM dalam lingkup nasional terdiri dari 44,69
juta unit usaha, dan merupakan 90,9 persen dari pelaku usaha
nasional. Pada tahun yang sama, usaha ini mampu menyerap
76,77 persen dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. UMKM
berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian
hasil-hasil pembangunan (Kementerian Negara Koperasi dan
UMKM, 2007).
Mengingat besarnya peran UMKM tersebut, maka
pemerintah melalui instansi terkait terutama Kementerian Koperasi
dan UKM telah meluncurkan berbagai program bantuan. Kebijakan
pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah cukup
serius. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah menegaskan bahwa, usaha ini perlu
diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan
berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif,
pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan
pengembangan usaha seluas-luasnya.
UMKM diharapkan mampu meningkatkan kedudukan, peran,
dan potensinya seperti yang disumbangkan oleh usaha besar
dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan
peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan
pengentasan kemiskinan. Implementasi dari kebijakan pemerintah
salah satunya tercermin dari banyaknya bantuan pemerintah yang
dialokasikan untuk pengembangan UMKM dan koperasi. Sejak dari
tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, setidak-tidaknya terdapat

sembilan program perkuatan yang terkait secara langsung dengan
perkuatan dana bergulir.
Namun demikian, beberapa pengamat ekonomi memiliki sisi
pandang yang berbeda tentang UMKM. Bila dilirik dari kiprah sektor
UMKM, peran sektor ini ternyata masih relatif tidak sebanding
dengan jumlah sektor UMKM. Sebagai sektor terbesar, perannya
tergolong masih relatif kecil terhadap PDRB. Kondisi ini ditambah
lagi oleh adanya fakta yang menunjukkan bahwa sebagian besar
sektor ini masih mengandalkan pasar domestik sebagai
pelemparan hasil produksi. Dengan share yang relatif kecil, dapat
dipahami manakala goncangan terhadap sektor ini juga tidak
sekuat guncangan yang dialami oleh usaha besar. Menurut
sekelompok pengamat, hujah ini adalah salah satu pembenaran
dari tidak goncangnya sektor UMKM ketika krisis terjadi pada tahun
1998.
Ketangguhan UMKM menghadapi krisis belum bisa dijadikan
sebagai tolak ukur untuk mengatakan bahwa UMKM sebagai sektor
andalan. Beberapa penyebabnya antara lain adalah:
Pertama, sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-
barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan
lama (non-durable consumer goods). Kelompok barang ini dicirikan
oleh keanjalan permintaan terhadap perubahan pendapatan
(income elasticity of demand) yang relatif rendah. Artinya,
seandainya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat,
permintaan atas kelompok barang ini tak akan meningkat banyak;
sebaliknya, jika pendapatan masyarakat merosot-sebagai akibat
dari krisis maka permintaan tak akan banyak berkurang. Kedua,
mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada non-banking
financing dalam aspek pendanaan usaha. Hal ini terjadi karena

akses usaha kecil pada fasilitas perbankan sangat terbatas. Oleh
karena itu, meski perannya dalam penyerapan tenaga kerja cukup
besar, namun kontribusinya terhadap ekspor nasional hanya sekitar
14 persen. Ketiga, pada umumnya usaha kecil memiliki modal yang
terbatas. Di lain pihak, mengingat struktur pasar yang dihadapi
UMKM mengarah pada persaingan sempurna (banyak produsen
dan banyak konsumen), tingkat persaingan sangatlah ketat.
Akibatnya, yang bangkrut atau keluar dari arena usaha relatif
banyak, namun pemain baru yang masuk pun cukup banyak pula.
Sehingga pada saat krisis ekonomi terjadi, jumlah UMKM tidak
mengalami penurunan yang signifikan. Keempat, terbentuknya
usaha-usaha kecil baru, terutama di sektor informal, sebagai akibat
dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal karena
krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Pertanyaan yang mencuat adalah ”mengapa UMKM hanya
mampu bertahan tetapi relatif sulit untuk berkembang”. Meski
berbagai macam skim penyaluran dana telah diimplementasikan
oleh pemerintah, namun sektor ini tetap saja tidak mampu
menggeliat sesuai harapan. Berdasarkan hasil diskusi dengan para
pakar dan instansi terkait pada tanggal 20 Agustus 2009 di
Balitbangda Provinsi Jambi, diketahui bahwa hampir semua UMKM
telah menerima kucuran dana dari berbagai pihak.
Agar peran dari UMKM bisa optimal dan dapat memenuhi
harapan pemerintah, maka harus dilakukan studi yang mampu
memberikan gambaran tentang sejauh mana pemanfaatan
bantuan pemerintah oleh koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi.

1.2. Perumusan Masalah
Banyaknya kucuran dana yang dialokasikan oleh pemerintah
terhadap koperasi/UMKM termasuk di provinsi Jambi tak dapat
disangkal lagi. Namun demikian, kucuran dana yang besar tersebut
belum mampu meningkatkan kinerja koperasi/UMKM secara
optimal. Hasil diskusi melalui FGD yang dilakukan oleh Balitbangda
pada 20 Agustus 2009 menunjukkan bahwa pemerintah masih
menghadapi kendala dalam mengembangkan dan meningkatkan
kinerja koperasi/UMKM. Secara spesifik permasalahan yang
dihadapi oleh pemerintah provinsi Jambi dalam mengembangkan
Koperasi/UMKM adalah sebagai berikut:
1. Belum diketahuinya gambaran umum tentang pemanfaatan
bantuan pemerintah dalam pengembangan UMKM di Provinsi
Jambi, khususnya Dana Perkuatan yang disalurkan melalui
Kementerianan Negara Koperasi dan UKM.
2. Belum teridentifikasinya hambatan yang dihadapi UMKM di
Provinsi Jambi dalam pemanfaatan bantuan pemerintah.
3. Belum tersedianya rumusan-rumusan mengenai pola
pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang ideal bagi
pengembangan UMKM di Provinsi Jambi.
1.3. Tujuan Studi
Secara umum tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji dan
merumuskan pola pemanfaatan bantuan dana pemerintah bagi
pengembangan UMKM di Provinsi Jambi. Secara khusus tujuan dari
studi ini adalah:
1. Mengetahui gambaran umum tentang pemanfaatan bantuan
pemerintah dalam pengembangan UMKM di Provinsi Jambi,

khususnya Dana Perkuatan yang disalurkan melalui
2. Menganalisis hambatan yang dihadapi UMKM di Provinsi Jambi
dalam pemanfaatan bantuan pemerintah.
3. Merumuskan dan mengembangkan pola pemanfaatan dana
bantuan pemerintah yang ideal bagi pengembangan UMKM di
Provinsi Jambi.
1.4. Output
1. Diketahuinya suatu gambaran umum tentang pemanfaatan
bantuan pemerintah dalam pengembangan UMKM di Provinsi
Jambi, khususnya Dana Perkuatan yang disalurkan melalui
2. Diperolehnya suatu analisis secara ilmiah mengenai hambatan
yang dihadapi UMKM di Provinsi Jambi dalam pemanfaatan
bantuan pemerintah.
3. Diperolehnya suatu rumusan pola pemanfaatan dana
bantuan pemerintah yang ideal bagi pengembangan UMKM di
Provinsi Jambi.
1.5. Ruang Lingkup
Untuk membatasi dan memberikan arah yang jelas pada studi ini,
maka ruang lingkup kajian difokuskan pada:
1. Wilayah studi adalah Provinsi Jambi
2. Lokasi Penelitian dipilih dengan sengaja tiga 3 kabupaten/kota
di Provinsi Jambi yaitu: Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan
Kabupaten Kerinci.

3. Kriteria UMKM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008.
4. Faktor kendala yang akan dianalisis adalah modal,
kelembagaan, dan manajemen, pola pemanfaatan dana
bantuan yang telah dikucurkan oleh pemerintah, mengenai
ketersediaan database, pola pembinaan, dan strategi
pengembangan kedepan.

2.1. Konsepsi Usaha Kecil dan Menengah
Beberapa kementerian di Indonesia, menerapkan definisi
yang berbeda untuk UMKM. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari
kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai
contoh: (1) usaha kecil menurut Departemen Perindustrian adalah
perusahaan yang mempekerjakan 5-10 karyawan, (2) usaha kecil
menurut Departemen Perdagangan adalah perusahan yang
memiliki modal minimal Rp.500.000, (3) usaha kecil menurut
Departemen Pertanian adalah perusahaan yang memiliki lahan
minimal 2 Hektar. Masing-masing departemen mendifinisikan sesuai
dengan lingkup departemen terkait.
Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, Usaha Kecil
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
Sementara itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan.
Dilihat dari kepemilikan asekt, pemerintah memberikan
batasan tentang Usaha kecil yaitu: (1) memiliki kekayaan bersih
(aset) bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp
500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2),
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp
2,5 milyar, (3) milik warganegara Indonesia, dan (4) berdiri sendiri,
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan.
Sementara Usaha Menengah adalah: Kriteria Usaha
Menengah adalah sebagai berikut: (1) a. memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), (2) sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
tidak, (3) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
2.2. Permasalahan dan karakteristik UMKM
Menurut Dwiwinarno (2008), Ada beberapa faktor penghambat
berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara
lain kurangnya modal dan kemampuan manajerial yang rendah.
Meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena
terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi
permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan
untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan
dana dan keterbasan kemampuan dalam membuat usulan untuk
mendapatkan dana. Kebanyakan usaha skala kecil dalam

menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian
maupun juga evalusi kegiatan usaha.
Karakteristik usaha kecil di Indonesia dapat dipisah menjadi
dua bagian. Menurut Setyari (2005), beberapa karakteristik yang
paling melekat pada sebagian besar UMKM antara lain: (1)
rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja
pada sektor UMKM, (2) Rendahnya produktifitas tenaga kerja yang
berimbas pada rendahnya gaji dan upah, (3) Kualitas barang yang
dihasilkan relatif rendah, (4) mempekerjakan tenaga kerja wanita
lebih besar daripada pria, (5) lemahnya struktur permodalan dan
kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut, (6)
kurangnya inovasi dan adopsi teknologi-teknologi baru, serta (7)
kurangnya akses pemasaran ke pasar yang potensial.
Selain karakteristik tersebut diatas, menurut Sucherly (2004)
beberapa karakteristik usaha ini antara lain: (1) skala usaha kecil
baik dilihat dari modal, tenaga kerja, dan pasar, umumnya
terdapat di perdesaan, kota kecil atau pinggiran kota besar
dengan status kepemilikan pribadi, (2) status usaha milik pribadi
dan keluarga, (3) sumber TK berasal dari lingkungan social budaya
(etnis atau geografis), (4) pola kerja sering paro waktu atau berupa
usaha sampingan, (4) pengelolaan usaha yg sederhana dan
terbatas dalam mengadopsi teknologi, (5) sangat tergantung pada
sumber modal sendiri, (6) sering tidak memiliki izin usaha dan
persyaratan usaha tidak dipenuhi, (7) strategi perusahaan sering
tergantung pada lingkungan, (8) manajemen usaha tidak dikelola
dengan baik (keuangan, organisasi dll), dan (9) Kebanyakan Uaha
kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup. Karekteristik
yang terakhir juga cukup menonjol.

2.3. Berbagai Jenis-Jenis bantuan Pemerintah
Pemerintah telah mengucurkan berbagai jenis bantuan
pendanaan bagi UMKM sebagai upaya meningkatkan peran UKM
dalam perekonomian. Beberapa jenis bantuan tersebut yang telah
dikucurkan baik kepada UMKM maupun kepada koperasi sebagai
wadah dari UMKM di provinsi Jambi adalah:
1. Program pembiayaan produktif Koperasi dan usaha mikro
(P3KUM) pola Konvensional
Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro
(P3KUM) Pola Konvensional adalah rangkaian kegiatan
Pemerintahan yang dilakukan dalam bentuk perkuatan
permodalan KSP/USP-Koperasi untuk mengembangkan usaha
mikro anggota Koperasi dengan menggunakan dana bergulir
konvensional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan
memperluas kesempatan kerja. Petunjuk teknis untuk P3KUM
pola konvesional diatur dalam peraturan Menteri negara
koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia
Nomor : 08/Per/M.KUKM/II/2007
Tujuan Program adalah : (a) memberdayakan usaha mikro
melalui perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi, (b)
meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam
bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan, (c)
memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam
mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan
pengentasan kemiskinan.

Sementara itu sasaran Program P3KUM adalah :
a. tersalurnya dana bergulir kepada 1 (satu) KSP/USP-
Koperasi yang memenuhi syarat disetiap kecamatan;
b. tersalurnya dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada
usaha mikro anggotanya yang mempunyai usaha produktif;
c. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha mikro
yang bergerak dibidang pertanian, perikanan/nelayan,
pertenakan, industri kerajinan/industri rumah tangga,
pedagang kaki lima, warung-warung kecil yang disalurkan
oleh KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman;
d. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KSP/USP-
Koperasi dan peningkatan kemampuan manajemen
usaha;
e. terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada
usaha mikro anggotanya dan dari KSP/USP-Koperasi
kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dalam rangka
pengembangan usaha mikro;
f. terlaksananya program perkuatan permodalan KSP/USP-
Koperasi melalui pemberian dana bergulir yang menjamin
suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana
serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan
usaha ekonomi produktif masyarakat.
Untuk mendapatkan dana bantuan pemerintah, KSP/USP-
Koperasi calon peserta program wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. KSP dan USP-Koperasi primer Kabupaten/Kota yang telah
berbadan hukum dengan melampirkan Foto Copy Akte
Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pemerintah.
b. Koperasi Primer Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan telah dikelola secara terpisah
(otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
c. memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima)
orang usaha mikro.
d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada
tahun buku terakhir.
e. KSP/USP-Koperasi yang belum pernah menerima
perkuatan permodalan yang berasal dari Program
Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
2. Program pembiayaan produktif Koperasi dan usaha mikro
(P3KUM) Pola Syariah
Petunjuk teknis tentang program ini diatur melalui peraturan
menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah
Republik Indonesia NOMOR : 06/per/M.KUKMI/I/2007. Program
bantuan pemerintah jenis ini merupakan perkuatan permodalan
yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan aturan
syariah. Dengan menggunakan pola ini dana perkuatan
disalurkan melalui koperasi dan BMT dengan tujuan untuk
membiayai ekonomi produktif. Sasaran Program adalah :

a. tersalurnya DBS dalam rangka perkuatan permodalan
kepada 1 (satu) KJKS/UJKS untuk setiap kecamatan yang
memenuhi persyaratan.
b. tersalurnya DBS dari KJKS/UJKS kepada para anggotanya
yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan.
c. terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS
yang memiliki usaha produktif.
d. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKS
dan peningkatan kemampuan manajemen usaha;
e. terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada
anggotanya dan perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada
KJKS/UJKS lainnya dalam rangka mengembangkan usaha
mikro.
f. terlaksananya perkuatan permodalan KJKS/UJKS melalui
pemberian dana bergulir yang menjamin sehingga dapat
dicapai sukses dalam penyaluran, pemanfaatan,
pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan
pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
Secara umum tujuan dan sasaran dari program ini sama saja
dengan program pembiayaan pada P3KUM konvensional.
Perbedaannya terletak pada pola yang diterapkan dalam
menyalurkan bantuan. Sasaran Program adalah
3. MODAL AWAL PADANAN (MAP)
MAP adalah bantuan pemerintah kepada UKM yang ada di
dalam sentra yang bersifat bergulir. Juknis mengenai MAP diatut

melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 30/Per/M.KUKM/VIII
/2007. Bantuan ini tidak disalurkan langsung kepada ukm,
melainkan melalui koperasi simpan pinjam atau unit simpan
pinjam sebuah koperasi yang ada di dalam atau di dekat
sentra. Besar dana map yang disalurkan adalah antara rp
150.000.000,- hingga Rp 350.000.000,- per sentra. Ide penyaluran
dana melalui koperasi di wilayah sentra diharapkan memberikan
dua manfaat yaitu (1) dana disalurkan melalui pihak yang
mengenal Daerah/pengusaha yang akan dibantu dengan
standar penyaluran dana yang jelas dan (2) dana diharapkan
dapat membantu memperbaiki struktur permodalan KSP/USP-
koperasi penyalur. Sementara itu, sasaran dari dana MAP
adalah: (1) tersedianya dana MAP melalui KSP/USP koperasi
yang melayani usaha kecil pada sentra/klaster usaha kecil yang
ditetapkan, dan (2) meningkatnya usaha bagi sentra/klaster
yang diindikasika/USP koperasi.n dengan terjadinya perluasan
jangkauan, peningkatan mutu pelayanan, dan kemampuan
permodalan KSP
Untuk mendapatkan dana MAP, suatu koperasi harus telah
memiliki aktivitas setidak-tidaknya selama satu tahun, memiliki
kinerja baik, jumlah anggota yang mengajukan pinjaman
pertama kali minimal 20 orang, belum mendapatkan bantuan
sejenis serta melampirkan neraca rugi laba.
4. Program Perkuatan di Sektor Agribisnis
Tujuan program pengembangan pengusaha mikro dan kecil,
melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi KSP di sektor

agribisnis yaitu: (1) meningkatkan aktivitas dan pendapatan
pengusaha mikro dan kecil melalui pelayanan simpan pinjam, (2)
meningkatkan kemampuan dan jangkauan pelayanan KSP
khususnya di sektor agribisnis, (3) meningkatkan kualitas
sumberdaya pengelola KSP, dan meningkatkan akses anggota dan
calon anggota untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari KSP.
Untuk mendapatkan dana bantuan, KSP sektor agribisnis
harus memenuhi syarat-syarat khusus sebagai berikut: (1) memiliki
anggota minimal 100 (seratus) orang yang bergerak dibidang
usaha produktif yang sejenis antara lain: Koperasi primer, petani,
peternak, nelayan, produsen, dan pedaga ngan dalam bidang
usaha agribisnis, (2) memiliki tunjangan macet maksimal 2%, (3)
memiliki modal sendiri minimal sepertiga dari total aset, (4) memiliki
fasilitas komputer , (5) predikat hasil audit terakhir adalah wajar
tanpa syarat.
5. Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejah tera (PERKASSA)
Perkassa adalah program perkuatan permodalam koperasi
dan usaha mikro yang disalurkan kepada para kaum
perempuan. Target akhir dari program ini adalah meningkatnya
kesempatan kerja dan berkurangnya angka kemiskinan. Secara
khusus tujuan dari program ini adalah: (1) Memberdayakan
perempuan pengusaha skala mikro, (2) meningkatkan
kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen
usaha dan pengelola keuangan berbasis syariah, (3)
memperkuat peran dan posisi KSP/USP dalam mendukung
upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan
kemiskinan.

Sedangkan sasaran dari program ini adalah: (1) tersalurnya
dana bergulir kepada perempuan yang memiliki aktivitas pada
usaha mikro dan usaha produktif lainnya, (2) terwujudnya
peningkatan modal kerja bagi pengusaha mikro yang bergerak
di bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri kerajinan
rumah tangga, warung, pedagang kecil termasuk pedagangan
kaki lima, (3) terwujudnya peningkatan peran kelembagaan dan
manajemen usaha koperasi simpan pinjam dan usaha simpan
pinjam, (4) semakin kuatnya permodalan koperasi simpan
pinjam dan unit simpan pinjam melalui pemberian dana bergulir
yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan,
pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan
pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
Untuk mendapatkan dana bantuan program PERKASSA,
koperasi penerima harus memenuhi ketentuan-ketentuan antara
lain: (1) telah memiliki badan hukum, (2) memiliki anggota paling
sedikit 25 orang yang sebagian besar perempuan, (3) telah
melakukan paling sedikit satu kali rapat RAT, dan (4) belum
pernah menenrima bantuan sejenis. Jika syarat tersebut
terpenuhi barulah koperasi dapat mengalukan usulan kelayakan
usaha kepada Dinas koperasi dengan persyaratan-persyaratan
lainnya.
6. Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM)
Tujuan program itu meningkatkan kesejahteraan melalui
kewirausahaan wanita serta mutu dan kinerja koperasi wanita.
Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM) pada
prinsipnya relatif sama dengan program P3KUM, hanya saja

fokusnya adalah wanita. Tujuan Program adalah : (a)
memberdayakan usaha mikro yang umumnya pelakunya
adalah wanita melalui perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi,
(b) meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia
khususnya wanita dalam bidang manajemen usaha dan
pengelolaan keuangan, (c) memperkuat peran dan posisi
KSP/USP-Koperasi khususnya wanita dalam mendukung upaya
perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
7. Prospek MANDIRI
Program ini diatur melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR:
28/Per/M.KUKM/VII/2007 tentang pedoman program sarjana
pencipta kerja mandiri (PROSPEK MANDIRI). Program ini adalah
program pemerintah c.q Kementerian Negara Koperasi dan
UKM bekerjasama dengan pemerintah Provinsi/DI/Kabupaten
/Kota yang dapat diperluas dengan pihak-pihak lain, antara lain
Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan,
yang dilakukan melalui pemberdayaan dan penyediaan
fasilitasi berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia,
dana bergulir dan dukungan bantuan perkuatan lainnya,
kepada para sarjana dalam wadah koperasi, untuk melakukan
kegiatan usaha pada berbagai bidang/sektor usaha, dalam
rangka menumbuhkan usaha baru (wirausaha baru) dan
penciptaan lapangan kerja.
Tujuan program ini ádalah:
a. menciptakan usaha baru (wirausaha baru) yang mampu
menciptakan kesempatan kerja, dan mengatasi masalah

pengangguran, khususnya pengangguran tenaga kerja
terdidik;
b. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia
terdidik dalam menggerakkan perekonomian daerah;
c. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yang
memiliki keunggulan kompetitif.
Sementara itu, sasaran dari program ini adalah:
a. terwujudnya peserta Prospek Mandiri menjadi wirausaha
baru, yang mampu menciptakan dan memperluas
kesempatan kerja bagi dirinya dan masyarakat disekitarnya;
b. berkembangnya sektor-sektor usaha unggulan, pada
daerah-daerah yang menjadi peserta Prospek Mandiri;
c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi
dan usaha kecil dan menengah.
2.3. Studi Terhadahulu Tentang Permasalahan dan Pemanfaatan
Dana UMKM
Alasan klasik yang selalu muncul dari permasalahan UMKM
selalu berkaitan dengan dana (modal usaha). Hasil survey Pusat
Studi UMKM UIEU (Mai 2008), menunjukkan tingkat permasalahan
dari 30 UMKM yang dibina dengan urutan permasalahan sebagai
berikut, keuangan, pemasaran, tenaga kerja, pembinaan, dan
produksi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor modal usaha bagi

UMKM bukan merupakan satu-satunya permasalahan yang
dihadapi UMKM.
Hasil penelitian ini ternyata merubah persepsi yang selama ini
terjadi bahwa UMKM hanya dihadapkan pada permasalahan
modal. Temuan Pusat Studi UIEU menunjukkan bahwa terdapat
berbagai UMKM yang kendalanya adalah diluar sektor
permodalan. Dalam konteks ini yang dibutuhkan oleh UMKM bukan
hanya modal akan tetapi pembinaan. Tambunan (2009)
menyebutkan bahwa meski modal mengalir cukup banyak ke
UMKM, namun jika tidak diikuti oleh pembinaan terutama tentang
bagaimana memanfaatkan bantuan yang diterima maka UMKM
akan cenderung tidak berhasil. Lagi-lagi menurut Tambunan, kita
baru menciptakan 0,60% UMKM yang berhasil sedangkan kita
membutuhkan 2 % sampai 3 % UMKM yang berhasil dari jumlah
penduduknya kalau mau disebut sebagai negara maju.
Pertanyaan yang muncul adalah: apa penyebab ketidak
berhasilan tersebut?, lagi-lagi korupsi dan tidak tepatnya dalam
penyaluran dana (perencanaan) serta kurangnya pembinaan
terutama tentang pemanfaatan dana. Pengalaman buruk pernah
terjadi ketika masalah KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia)
dimunculkan kira-kira tahun 1996, yang seharusnya kredit tersebut
diperuntukkan bagi UMKM, kenyataan +/- 50% disalurkan kepada
UMKM-UMKM dadakan yang diciptakan oleh Bank-Bank penyalur
KLBI, yang sekarang pemiliknya berada di penjara atau sedang
buron di luar negeri. Lalu adalagi yang namanya Program
Kemitraan dan Bantuan Lingkungan (PKBL). Program ini
diperuntukkan bagi UMKM untuk menambah modal kerja dan
investasi yang bersumber dari 2% keuntungan BUMN.

Permasalahan UMKM juga diteliti oleh Hafsah. Dalam
penelitiannya Hafsah (2004) meneliti tentang dampak dana
bantuan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) terhadap
peningkatan pendapatan kelompok petani jagung kecamatan
wawaykarya kabupaten Lampung Timur. Hafsah menemukan
bahwa permasalahan UMKM pada dasarnya dapat dibagi atas 2
bagian besar, yaitu permasalahan internal dan permasalahan
eksternal.
Menurut Hafsah, permasalahan internal yang dihadapi oleh UMKM
dan koperasi sebagai wadah UMKM meliputi:
1. Kurangnya Permodalan
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk
mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM,
oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah
merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya
tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang
jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank
atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena
persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank
tidak dapat dipenuhi.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas
Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan
merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM
usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan
dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen
pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk
berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan
SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi

perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing
produk yang dihasilkannya.
3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha
keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan
kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk
yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai
kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar
yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung
dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan
promosi yang baik.
Sementara itu, faktor eksternal yang menjadi permasalahan
koperasi/UMKM adalah:
1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun
terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya
kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan
yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan
pengusaha-pengusaha besar.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan
prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan
kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang
diharapkan.
3. Implikasi Otonomi Daerah
Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai

otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat.
Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku
bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang
dikenakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan
daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping itu
semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan
kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk
mengembangkan usahanya di daerah tersebut.
2. Implikasi Perdagangan Bebas
AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020
yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk
bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan proses
produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan
produk yang sesuai dengan rekuensi pasar global dengan standar
ualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan
isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu etenagakerjaan. Isu ini sering
digunakan secara tidak air oleh negara maju sebagai hambatan
Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu maka diharapkan UKM
perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik ecara
keunggulan komparatif maupun eunggulan kompetitif yang
berkelanjutan.
5. Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek
Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau
karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan
ifetime yang pendek.
3. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang
dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar
nasional maupun internasional. Upaya untuk Pengembangan UKM
Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada
hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara
pemerintah dan masyarakat.
Madian (2004) meneliti tentang pengaruh pemberian dana
bergulir terhadap pedagang eceran pada pasar tradisional di Kota
Medan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengucuran dana
bergulir cukup mendorong terjadinya pengembangan usaha
pedagang eceran, namun faktor yang paling signifikan ádalah
modal awal yang dimiliki oleh para pedagang. Semakin besar
modal awal maka semakin besar pula peluang untuk
mengembangkan usaha.
Berbeda dengan hasil-hasil studi yang telah disebutkan
diatas, Alverina (2003) justru menemukan bahwa pemberian dana
bantuan perkuatan melalui dana bergulir belum mampu
meningkatkan kemampuan ekonomi lokal. Kesembilan usaha yang
menjadi objek penelitian tidak mampu untuk memenuhi semua
indikator yang ada. Hal ini disebabkan antara lain karena
keterbatasan dalam menjangkau sumber permodalan,
pasar/jaringan terbatas/tidak ada, kualitas/skill SDM rendah, inovasi
yang kecil, serta usaha-usaha tersebut bersaing secara sempurna.
Studi tentang pemanfaatan dana bergulir juga pernah
dilakukan oleh LPM-UPI (2003). Lembaga ini meneliti tentang: (1)
kesesuaian antara tujuan target dan sasaran pemberian dana
bergulir, (2) keefektifan dan kebermanfaatan efektif dan dapat
bermanfaat pada penerima bantuan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa
kasus yang penyaluran dananya tidak sesuai dengan target dan
sasaran. Meskipun banyak anggota yang merasakan manfaat dari
penyaluran dana tersebut, namun evaluasi terhadap pelaksanaan
dan target yang diharapkan belum pernah dilakukan. Masyarakat
belum terdorong untuk berupaya meningkatkan kegiatannya. Hal
ini disebabkan masih terdapatnya persepsi anggota koperasi/
UMKM bahwa dana tersebut adalah dana pinjaman yang tidak
perlu dikembalikan.
Penggabelan (2005) melakukan penelitian terhadap
efektivitas dana bergulir terhadap bagi koperasi dan UMKM.
Temuannya menunjukkan hasil yang beragam. Pada umumnya
pelaksanaan dana perkuatan di lapangan ada yang sesuai,
kurang sesuai, dan tidak sesuai dengan program implementasi
administrative. Menurut Panggabean, beberapa indikasi tersebut
ditunjukkan oleh: (1) dana yang diterima belum sesuai dengan
kualifikasi atau sasaran yang telah ditentukan, (2) koperasi
penerima belum menjalankan ketentuan sesuai dengan yang
dipersyaratkan, (3) terdapat beberapa penerima bantuan yang
kurang jelas kapan berdirinya, (4) terdapat beberapa kasus
penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, (5) adanya
ketidaktetatan penerima bantuan atau kelemahan dalam aspek
sleksi penerima bantuan, (6) monitoring dan evaluasi program
belum berjalan sebagaimana mestinya. Temuan Penggabean juga
menunjukkan bahwa elastisitas (sebagai tolak ukur efektifitas)
berada pada kategori sangat rendah.
Secara umum temuan lapang mengindikasikan beberapa
hal sebagai berikut: Informasi secara acak dari beberapa orang
anggota/nasabah menyatakan bahwa bantuan dana telah

dirasakan sebagai peluang untuk memperkuat modal usaha.
Sementara itu, pembinaan oleh bank pelaksana melalui proses
pendampingan dan monitoring, walau telah dirumuskan ternyata
belum dilakukan dengan baik sesuai petunjuk normatifnya.
Beberapa faktor penyebab di antaranya adalah mekanisme
tanggungjawab, prosedur dan materi bimbingan oleh bank
pelaksana tidak termonitor oleh Pokja Keuangan Kabupaten/Kota.
Dalam memfasilitasi program dana bergulir, bank pelaksana
tampaknya harus melabelkan diri sebagai “konsultan” KSP/USP
Koperasi. Sedangkan pembinaan itu memerlukan effort yang tidak
mudah dan beban biaya yang tidak ringan. Hal ini mengingat
keragaman kinerja dan prestasi KSP/USP Koperasi terpilih, serta
sebaran wilayah KSP/USP Koperasi yang secara lokasional sangat
luas. Selanjutnya, masih terdapat perbedaan persepsi mengenai
lingkup pembinaan oleh bank pelaksana. Di satu sisi, bank
pelaksana beranggapan hanya terlibat pada awal perguliran. Di
sisi lain, pembinaan dirancang dengan mencakup seluruh aspek
manajemen, termasuk pengembangan kelembagaan dan
sumberdaya manajerialnya.
Program pendampingan belum berlangsung sebagaimana
dimaksud dalam Juknis terutama di daerah luar Pulau Jawa dan
wilayah remote, sehingga praktis proses pengembangan kapasitas
dan potensi KSP/USP Koperasi tidak ditemukan. Pada program
tahun 2003 dan 2004, untuk pola PKPS-BBM dan Syariah, perguliran
dana hanya sebesar Rp. 50 juta sehingga tidak sesuai dengan
kompleksitas usaha UKM (pada program 2005 jumlahnya telah
ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 100 - Rp. 150 juta). Sistem
administrasi pembukuan simpan pinjam belum sepenuhnya
diaplikasikan dengan tertib sehingga perlu menjadi perhatian

dalam proses pembinaan dan pendampingan di masa
mendatang.
Output program dana bergulir dari pola PKPS-BBM tahun
2003–2004 relatif kurang memenuhi harapan dibandingkan dengan
dua pola lainnya termasuk mengenai ketidaktepatan pihak yang
dilayani (anggota dan non anggota), sistem dan disain
administrasinya. Bentuk ketertiban yang diharapkan sulit ditemukan,
karena umumnya pelayanan dilakukan lebih berbentuk layanan
harian. Sementara untuk pola Syariah, walaupun pinjaman dana
umumnya dapat kembali, namun mekanisme penetapan nasabah
dan pembuatan akad masih secara sepihak atau bahkan tanpa
akad tertulis. Oleh karena itu, program pendampingan harus
mencakup aktivitas tranformasi dari bentuk konvensional harus
dengan sesuai konsep Syariah.

Jenis dan Sumber Data
Kajian ini menggunakan data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung maupun
tidak langsung dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak dimaksud
antara lain adalah koperasi, instansi terkait serta pemilik UMKM.
Informasi dari instansi terkait menyangkut jenis dana yang telah
dikucurkan dan pola pembinaan yang dilaksanakan, sedangkan
informasi yang dibutuhkan dari UMKM adalah pola dan strategi
UMKM mengelola dana yang diberikan oleh berbagai pihak
termasuk pemerintah.
Sementara itu, data sekunder diperoleh dari instansi-instansi
terkait. Instansi-instansi tersebut antara lain: Dinas Perindustrian
Provinsi Jambi, Badan Perencanaan Pembangangunan Daerah
Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi serta dinas-dinas
yang melakukan pembinaan terhadap UMKM.
Metode Pengambilan Sampel
Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling
dengan menetapkan secara sengaja lokasi penelitian. Sesuai
dengan judul penelitian, fokus penelitian sebenarnya adalah usaha
mikro, kecil dan menengah. Namun demikian, karena UMKM
tersebut berada dalam wadah koperasi maka penelitian juga

dilakukan terhadap koperasi. Responden yang dijadikan sampel
para pemilik UMKM dan lembaga tempat UMKM tersebut bernaung
yaitu Koperasi. Koperasi dan UMKM yang akan dijadikan sampel
adalah Koperasi dan UMKM yang telah pernah menerima dana
bantuan pemerintah bagi pengembangan UMKM. Pemilihan
sampel didasarkan kepada wilayah. Berdasarkan berbagai
pertimbangan terpilih tiga kabupaten/kota yang akan dijadikan
sebagai lokasi penelitian. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah
Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Kabupaten
/kota terpilih didapat dengan beberapa pertimbangan antara lain
banyaknya koperasi, akses mendapatkan informasi, banyaknya
lembaga penerima bantuan dana pemerintah bagi
pengembangan UMKM, dan pertimbangan dana.
Studi ini tidak mengutamakan baik kuantitas responden
maupun kualitas responden sehingga data yang diperoleh dalam
kuesioner mempunyai nilai objektivitas yang tinggi. Untuk koperasi,
yang dijadikan responden adalah pengurus koperasi yang
umumnya merupakan ketua koperasi. Sementara itu, untuk pelaku
UMKM, responden yang diambil adalah anggota koperasi yang
langsung terjun dan bergerak dalam usaha kecil dan menengah.
Pendekatan Penelitian dan Analisis
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah
studi kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field
Researc). Studi lapangan dilakukan melalui survey. Koperasi dan
UKM yang disurvey ditampilkan pada lampiran 1. Dengan
pendekatan ini diharapkan akan diperoleh informasi yang
gamblang mengenai kondisi yang sesungguhnya (existing
condition) mengenai objek penelitian.

1. Untuk mendapatkan suatu kajian yang mendalam mengenai
UMKM maka di dalam studi ini dilakukan wawancara langsung
dengan pihak-pihak terkait antara lain: (1) pengurus koperasi
yang merupakan wadah organisasi bagi pelaku UMKM dan
anggota koperasi sebagai pelaku UMKM, (2) anggota koperasi
yang merupakan pelaku langsung dari UMKM.
Tahapan Kegiatan
Kegiatan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan
beberapa pendekatan sesuai dengan jenis dan sumber data yang
diperlukan untuk menyusun model solusi alternatif, dan secara
ringkas disajikan pada bagan berikut:
PERSIAPAN
(4 minggu)
SURVEY LAPANGAN
KONSULTASI PUBLIK
TABULASI DATA ANALISIS DATA
ANALISIS DATA
TINGKAT
KABUPATEN
TINGKAT PROVINSI ANALISIS DATA DRAFT
HASIL
KUISONER
SEMINAR HASIL
FINALISASI LAPORAN LAPORAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
Gambar 1. Tahapan Kegiatan
PELAKSANAN
(8 minggu)
FINALISASI
(4 minggu)
RENCANA KERJA SURVEY PENDAHULUAN DESAIN KUISONER PENYESUAIAN RENCANA
KERJA

4.1. Karakteristik Responden
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa
responden dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu:
Koperasi dan UKM. Sesuai dengan judul penelitian, fokus penelitian
sebenarnya adalah usaha kecil menengah. Namun demikian,
karena UKM tersebut umumnya berada dalam wadah koperasi,
maka penelitian juga dilakukan terhadap koperasi. Jumlah koperasi
yang disurvey adalah 32. Keseluruhan koperasi yang disurvey
tersebut merupakan koperasi yang telah pernah mendapatkan
bantuan dari pemerintah, bahkan tiga diantaranya telah pernah
menerima bantuan sebanyak 2 kali.
Tabel 1. Distribusi Sampel Menurut Jenis Program Bantuan
No Jenis Program Jumlah Koperasi/LKM
1 P3KUM Konvesional 12
2 P3KUM Syariah 2
3 MAP 2
4 Perkassa 1
5 P2WUM 1
6 Agribisnis 2
7 TPU Santri 4
8 Prospek Mandiri 2
9 Lain-lain 9
Jumlah 32

Fokus penelitian adalah koperasi yang pernah menerima
bantuan sejak periode 2004 sampai 2009. Bantuan tersebut tersebar
dalam berbagai jenis seperti P3KUM, P2WUM, Perkassa, Agribisnis,
MAP, TPU Santri, Prospek Mandiri dan lain-lain.
Jumlah Koperasi/LKM yang disurvey berdasarkan wilayah
kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel
tersebut dapat diketahui bahwa 12 Koperasi berada di Kota Jambi,
12 Koperasi di Kabupaten Bungo, dan 8 Koperasi terdapat di
Kabupaten Kerinci. Diantara koperasi-koperasi tersebut, koperasi
yang telah menerima dana bantuan pemerintah sebanyak dua kali
terdapat di Kabupaten Bungo sebanyak 1 Koperasi dan di
Kabupaten Kerinci 2 Koperasi.
Tabel 2. Jumlah Koperasi yang Disurvey berdasarkan Wilayah
Kabupaten Jumlah Koperasi/LKM
Kota Jambi 12
Kabupaten Bungo 12
Kabupaten Kerinci 8
Jumlah 32
Untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat, akurat dan sesuai
dengan tujuan penelitian, dilakukan wawancara dengan pengurus
koperasi dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain itu
penggalian informasi dilakukan pula dengan mewawancarai
pelaku UKM juga dengan menggunakan pedoman wawancara.
Untuk menggali informasi secara mendalam diupayakan
agar wawancara dapat dilakukan dengan ketua koperasi secara
langsung sebagai representasi dari pengurus koperasi. upaya ini
dilakukan dengan pertimbangan bahwa ketua koperasi adalah
pihak yang diyakini cukup banyak mengetahui kelancaran dan

kendala yang dihadapi oleh koperasi. Namun demikian, target ini
tidak seratus persen berhasil, karena beberapa ketua koperasi tidak
berhasil ditemui sehingga wawancara dengan pengurus koperasi
dilakukan terhadap yang mewakili ketua antara lain wakil ketua,
sekretaris dan bendahara.
Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang seimbang
maka dilakukan pula wawancara terhadap anggota koperasi.
Untuk anggota koperasi, responden yang dipilih adalah mereka
yang terlibat langsung sebagai pelaku UKM. Pada tahap awal
direncanakan bahwa akan diambil 2 responden untuk setiap
koperasi dan dilakukan secara acak kepada pelaku UKM.
Pertimbangan ini dilakukan agar informasi yang diperoleh bisa lebih
seimbang dan akurat. Namun demikian dalam pelaksanaan di
lapangan, target untuk mewawancarai pelaku UKM tidak tercapai
karena tidak semua peserta berada di tempat.
Hasil survey juga menunjukkan bahwa responden memiliki
tingkat pengetahuan yang baik tentang koperasi yang
dipimpinnya. Kenyataan ini diindikasikan oleh 27 responden atau 84
persen merupakan ketua koperasi, dan 7 atau 16 persen responden
merupakan sekretaris atau bendahara koperasi. Selanjutnya,
seluruh anggota yang dijadikan responden adalah merupakan
pelaku usaha dan sekaligus sebagai anggota koperasi.
Koperasi yang disurvey memiliki umur yang berbeda-beda
sesuai dengan tahun berdirinya. Berdasarkan hasil survey, 11
koperasi berdiri antara tahun 2000 sampai dengan 2006, 7 koperasi
berdiri antara tahun 1996-1999, 4 koperasi berdiri antara tahun 1990-
1995, dan 6 koperasi berdiri antara tahun 1980-1985. Hasil survey
sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi tersebut
berumur lebih dari 10 tahun (Tabel 4).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa koperasi yang
disurvey adalah koperasi yang mendapatkan bantuan pemerintah
sejak tahun 2004. Berdasarkan hasil survey (Tabel 4), 10 koperasi
menerima bantuan pada tahun 2004, 2 koperasi menerima pada
bantuan pemerintah pada tahun 2005, 9 koperasi menerima pada
tahun 2006, dan selebihnya menerima pada tahun 2007. Hasil
survey juga menunjukkan bahwa terdapat 3 koperasi yang
menerima bantuan dua kali, 1 koperasi menerima bantuan
pemerintah pada tahun yang berbeda yakni pada tahun 2004 dan
2007, 2 koperasi bahkan menerima dana 2 kali pada tahun yang
sama yakni 1 koperasi menerima 2 kali pada tahun tahun 2004, dan
1 koperasi lagi menerima 2 kali pada tahun 2007.
Tabel 4. Bantuan Pemerintah yang diterima Koperasi/UMKM
Tahun Jumlah Koperasi Persen
2004 10 29,6
2005 2 5,7
2006 9 25,7
2007 14 40,00
halmuJ 35 100,000
Responden yang merupakan pelaku UKM memiliki rentang
umur antara 35 Tahun sampai dengan 70 tahun (Tabel 5). Ini berarti
umur responden untuk pelaku UKM adalah 35 tahun dan tertua
adalah 70 tahun.
Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Umur
rumU )nuhaT( Jumlah Persen
35-40 17 40,47
41-45 15 35,70
49-46 4 9,5
nuhat sataek50 6 14,28

Total 42 100,00
Dari rentang umur responden pelaku UMKM, sebagian besar
berumur antara 35 sampai dengan 40 tahun yakni sebanyak 17
responden, diikuti oleh responden yang berumur antara 41-45
tahun sebanyak 15 orang, responden yang berumur antara 46
sampai dengan 49 tahun sebanyak 4 responden, dan responden
yang berumur 50 tahun keatas sebanyak 6 responden. Dari
sejumlah responden yang berumur 50 tahun keatas, 2 orang
diantaranya berumur 70 tahun. Hasil survey ini menunjukkan bahwa
sebagian besar responden berada pada usia yang sangat
produktif dan tergolong muda. Sebagian besar responden atau 77
persen berada pada usia 35 sampai dengan 45 tahun.
4.2. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah Pada Koperasi di
Provinsi Jambi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dana
yang dikucurkan oleh pemerintah digunakan kepada kegiatan
yang cukup beragam. Fakta empiris menunjukkan bahwa sebagian
besar koperasi/UKM telah menggunakan dana tersebut sesuai
rencana, dan sebagian lagi menggunakan tidak sesuai dengan
rencana awal.
Sebagian besar koperasi yang bergerak disektor pertanian
telah menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan produktif di
bidang pertanian, begitu pula dengan koperasi/UKM yang
bergerak di sektor peternakan, kegiatan tersebut telah pula
digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang sesuai dengan
rencana awal. Namun demikian, karena berbagai hal yang
mengganjal dana perkuatan yang diterima tidak dapat

dimanfaatkan secara maksimal. Faktor penyebabnya antara lain
adalah karena faktor alam, hama penyakit, gagal panen, dan lain
sebagainya.
Disamping ada koperasi yang menjalankan kegiatan sesuai
rencana, terdapat pula koperasi/UKM yang relatif belum mampu
memanfaatkan dan menggunakan dana bantuan pemerintah
secara optimal. Contoh dari koperasi/UKM semacam ini adalah
koperasi yang sumberdaya manusianya tidak cukup handal untuk
bidang tersebut. Misalnya, dana yang diberikan kepada para
sarjana yang baru tamat harus dialokasikan bagi penggemukan
sapi dan berternak ikan, padahal tidak semua sarjana penerima
adalah sarjana peternakan. Dampaknya adalah perkembangan
dana koperasi/UKM yang diperoleh dari pinjaman tersebut relatif
lambat perkembangannya, bahkan pada beberapa koperasi
malah terjadi kredit macet.
Selain itu, terdapat pula koperasi/UKM yang tidak
memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan rencana semula.
Dana yang semula dikucurkan untuk membantu anggota
koperasi/UKM dalam melaksanakan kegiatan produktif ternyata
tidak dilakukan oleh sebagian koperasi/UKM. Sebagian dari
anggota koperasi/UKM justru meminjam dana untuk kebutuhan
konsumtif, seperti membangun rumah dan membeli kenderaan.
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik dalam bentuk
hibah maupun pinjaman ternyata banyak yang tidak mencapai
sasaran yang diinginkan. Sebagai contoh, beberapa kegiatan
usaha yang semula diharapkan akan berhasil karena dianggap
produktif, ternyata setelah dijalankan malah mengalami
kegagalan. Akbatnya, jangankan modalnya berkembang akan
tetapi yang terjadi justru modal yang sudah ada malah hilang.

Contoh dari kegagalan seperti ini terjadi pada koperasi yang
menjalankan kegiatan produksi seperti peternakan dan tanaman
pangan, perbengkelan. Akibatnya pinjaman yang seharusnya
menjadi dana bergulir justru menjadi kredit macet.
Temuan menunjukkan bahwa hanya sebagian dari
koperasi/UKM yang berhasil dalam menjalankan aktivitasnya sesuai
dengan tujuan program pemerintah. Namun demikian, sebagian
besar dari koperasi ternyata gagal dalam mengelola dana yang
dikucurkan oleh pemerintah tersebut. Kegagalan dalam mengelola
dana yang dikucurkan mengakibatkan belum ada satupun
koperasi yang telah mengembalikan modal sebesar 100 persen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja
yang baru menyetor angsuran pinjaman.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengurus serta
anggota koperasi, kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal
antara lain: Pertama, tidak adanya aturan berupa tindakan yang
tegas dari pemerintah mengenai konsekuensi dari dana yang
dipinjamkan tersebut. Ketiadaan sanksi ataupun tindakan yang
tegas terhadap para anggota koperasi yang umumnya adalah
pemilik UKM untuk mengembalikan modal, menyebabkan mereka
berprinsip “yang penting rebut dulu dana bantuan tersebut” dan
relatif kurang peduli apakah dana tersebut berbetuk hibah atau
pinjaman.
Kedua, sebagian besar UKM tidak memiliki arah yang jelas
dalam mengelola dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Kondisi
ini dialami oleh beberapa UKM yang disurvey. UKM seperti ini tidak
memiliki pertimbangan yang matang serta pengetahuan yang
cukup dalam mengembangkan usahanya. Kondisi ini kemudian
menyebabkan kerugian dalam berusaha. Dampak akhirnya

adalah para anggota koperasi yang juga pelaku UKM tidak
mampu mengembalikan dana pinjaman.
Ketiga, para anggota koperasi/UKM tidak memiliki
pengetahuan yang cukup dalam menjalankan kegiatan yang
seharusnya cukup produktif. Akan tetapi karena kurangnya
pengetahuan dan pengalaman dibidang tersebut sehingga
kegiatan tersebut berbuah kegagalan. Kondisi seperti ini terjadi
misalnya pada kegiatan pengembangbiakan ulat sutra, dan
kegiatan penggemukan sapi oleh para sarjana yang baru tamat.
Dampaknya adalah modal yang telah dikeluarkan tidak bisa
dikembalikan lagi. Kondisi seperti ini menyebabkan terjadinya kredit
macet.
Keempat, tingkat bunga pinjaman yang dikenakan oleh
koperasi terhadap anggotanya relatif tinggi. Pada sebagian
koperasi yang bergerak pada kegiatan simpan pinjam, tingkat
bunga yang dikenakan bahkan mencapai 2 persen per bulan.
Tingkat bunga seperti ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan
tingkat bunga bank. Kondisi ini menyebabkan banyak diantara
anggota yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
Dampak akhirnya adalah kredit macet sehingga koperasi tidak
mampu dalam megembalikan pinjaman.
Kelima, pemerintah relatif kurang selektif dalam menyalurkan
dana perkuatan kepada koperasi. Perdefinisi, dana perkuatan
pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat modal yang sudah
ada. Namun kenyataannya beberapa koperasi/UKM justru
menjadikan dana tersebut sebagai modal awal. Fakta ini
terungkap dari hasil wawancara dengan para responden
(pengurus koperasi). Ketika ditanya kenapa dana pinjaman belum
dikembalikan ke pemerintah, sebagian besar menjawab bahwa

karena ketidakmampuan untuk membayar serta tidak ada
tindakan atau sangsi bagi yang tidak mengembalikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa
karakteristik UKM penerima bantuan pemerintah di Provinsi Jambi.
Pertama, umumnya UKM di provinsi Jambi memiliki wadah berupa
koperasi. Para pemilik UKM umumnya adalah anggota koperasi.
Dengan adanya bantuan kepada koperasi, maka para pelaku
UKM mendapatkan akses berupa kemudahan dalam memperoleh
dana bagi pengembangan usahanya. Secara teoritis,
perkembangan UKM bersinergi dengan perkembangan koperasi.
Keduanya memiliki hubungan kausalitas. Jika koperasi yang
merupakan tempat bernaungnya para pelaku UKM menunjukkan
progres, maka para pelaku UKM akan dengan mudah pula
meningkatkan volume usahanya. Kondisi ini terutama disebabkan
oleh adanya kemudahan akses untuk mendapatkan tambahan
modal. Untuk tipikal UKM semacam ini adalah UKM yang
pelakunya merupakan anggota dari koperasi simpan pinjam (KSP).
Intinya, jika koperasi tersebut adalah koperasi simpan pinjam, maka
UKM milik anggotanya akan relatif cepat berkembang dibanding
yang lain.
Kedua, UKM yang pemiliknya tidak memiliki wadah koperasi.
UKM semacam ini harus bergerak sendiri untuk mengembangkan
modalnya. Untuk pelaku UKM yang tidak memiliki modal realtif
cukup dan masih tergantung ke pihak lain, ketiadaan wadah
tempat meminjam modal menyebabkan UKM tersebut sulit
berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM yang
mendapatkan pinjaman modal dari koperasi relatif cepat
berkembang dibanding UKM semacam ini.

Ketiga, beberapa koperasi baru aktif setelah memperoleh
pinjaman ataupun bantuan dari pemerintah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa beberapa koperasi yang disurvey baru
memiliki aktivitas setelah mendapatkan kucuran dana dari
pemerintah. Sebelum mendapatkan kucuran dana, koperasi
tersebut relatif tidak memiliki aktivitas sama sekali. Seiring dengan
hal tersebut, UKM juga baru berkembang setelah mendapatkan
dana dari koperasi.
Keempat, UKM memiliki usaha yang relatif bisa berkembang
jika koperasi tempat pemilik UKM tersebut bernaung adalah
koperasi yang berstatus jelas. Koperasi seperti ini biasanya
merupakan koperasi yang bernaung dibawah suatu instansi seperti
koperasi pegawai negeri atau koperasi yang berada dalam suatu
perusahaan misalnya koperasi milik perusahaan yang bergerak di
sektor perkebunan. Lebih jelas mengenai pemanfaatan dana
bantuan pemerintah pada koperasi berdasarkan jenis program
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. KUM Konvensional
Program Pembiayan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro
(P3KUM) merupakan dana perkuatan permodalan bergulir yang
disalurkan melalui USP/KSP koperasi untuk pengembangan usaha
mikro. Dari 12 koperasi sampel yang menerima program ini 10
koperasi memanfaatkan bantuan untuk kegiatan simpan pinjam
dalam bentuk uang tunai bagi para anggotanya, sedangkan 2
koperasi menetapkan penggunaan dana tersebut untuk usaha
penggemukan sapi. Sejauh ini hanya 8 koperasi yang masih
mampu mengelola bantuan secara baik sehingga mempunyai
prospek dalam mengembalikan dana untuk perguliran. Empat

koperasi yang tidak mampu mengembangkan bantuan
disebabkan oleh manajemen koperasi yang memang tidak baik
sejak dari awal. Dengan kondisi seperti itu ada indikasi bahwa
anggota yang meminjam bantuan memang tidak memiliki niat
untuk membayar pinjamannya.
2. P3KUM Syariah
Dari dua koperasi penerima dana P3KUM pola syariah
terdapat satu BMT (Baitul Mal wa Tamwil) yang memang sejak awal
telah menjalankan kegiatan dengan pola syariah, yaitu BMT
Serambi Madinah dan satu lagi adalah KUD yang sesungguhnya
tidak menerapkan pola syariah, yaitu KUD Jitu Mekar Jaya. Sejauh
ini kedua penerima dapat mengelola bantuan dengan baik dan
sudah mencicil pinjamannya secara tepat waktu. Hanya saja dari
volume kegiatan kedua koperasi ini, nilai bantuan yang diberikan
sebesar Rp 50 juta dirasakan terlalu kecil. Sebagai contoh untuk
BMT Serambi Madinah, saat ini melayani anggota sebanyak 1.025
orang yang sebagian besar adalah pedagang pasar, dengan
modal mencapai Rp 2,5 milyar. Dana yang tersedia ini secara
umum telah memberikan manfaat yang nyata terhadap
pengembangan UMKM.
3. Modal Awal Padanan
Modal Awal dan Padanan (MAP) adalah dana stimulan dari
pemerintah untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam sentra/klaster melalui
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dari dua
koperasi penerima dana ini sebenarnya tidak satupun koperasi

yang memiliki anggota yang berada pada sentra / klaster. Malah,
pemanfaatan dana oleh koperasi Fauna Lestari digunakan untuk
pengembangan usaha mikro, yaitu untuk pengadaan ternak sapi.
Selain itu koperasi ini adalah KPN Dinas Peternakan Kabupaten
Bungo, yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagai
penerima dana MAP.
Sejauh ini hanya koperasi Fauna Lestari yang berhasil
mengembangkan dana bantuan dengan baik dan telah mencicil
pinjamannya. Sementara itu koperasi Pandai Besi saat ini sudah
tidak jelas lagi kegiatannya, sejak usaha anggotanya terhenti
karena penertiban penebangan kayu liar diintensifkan pemerintah.
Dengan demikian sangat sulit diharapkan koperasi ini akan mampu
mencicil pinjamannya.
4. Perkassa dan P3WUM
Program Perkassa (Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera)
dan P3WUM (Program Pemberdayaan Wanita Usaha Mandiri)
merupakan dana perkuatan yang disalurkan khusus untuk
pengembangan UMKM perempuan. Kedua penerima dana ini
adalah koperasi yang dikelola oleh Dharma Wanita. Dengan
demikian anggota dan penerima manfaat dari bantuan ini adalah
wanita. Hanya saja tidak ada aturan dari koperasi dalam
menyalurkan dana tersebut untuk pengembangan usaha para
anggotanya. Justru yang menjadi prioritas adalah anggota yang
mampu mengembalikan pinjaman, sekalipun untuk kegiatan
konsumtif, bukan anggota yang ingin mengembangkan usaha
produktif.
5. Sektor Agribinis

Dana Perkuatan Sektor Agribisnis hanya dilaksanakan pada
tahun 2004 dan 2005 dengan nilai bantuan antara Rp 500 juta s/d
Rp 1 milyar. Dari dua koperasi sampel yang menerima dana ini satu
hanya satu koperasi, yaitu Kaya Makmur, yang mampu
mengembangkan dana ini dengan baik. Koperasi ini memiliki
anggota tetap 163 orang dan anggota tidak tetap sebanyak 1.005
orang. Saat ini modal yang dimiliki koperasi ini mencapai Rp 24
milyar dengan SHU tahun 2008 sebesar Rp 191 juta. Sementara itu
bantuan yang disalurkan kepada KUD Margo Mukti sangat
diragukan dapat berkembang dengan baik. Dari dana sebesar Rp
500 juta yang disalurkan ternyata terdapat sekitar 20 orang
anggota yang sama sekali tidak mengangsur pinjamannya,
dengan nilai mencapai Rp 300 juta. Bahkan pada tahun 2008
koperasi ini tidak lagi melakukan RAT. Ada kesan bahwa besarnya
nilai tunggakan ini dikarenakan sebagian besar anggota merasa
tidak mempunyai konsekuensi apa-apa jika tidak mengangsur
pinjamannya.
6. TPU Santri
TPU (Tempat Praktek Usaha) Santri merupakan bantuan dana
yang diberikan kepada pondok pesantren untuk mengembangkan
tempat praktek dan usaha bagi santrinya. Secara administratif
dana ini disalurkan melalui Koppontren tetapi pada praktiknya tidak
ada kaitan antara Koppontren dengan pengelolaan dana ini.
Koppontren yang digunakan adalah koperasi guru pesantren yang
bergerak dikegiatan simpan pinjam dan penjualan keperluan
sehari-hari santri. Dari empat pesantren penerima dana, dua
pesantren yang sudah memperlihatkan arah pemanfaatan yang

jelas yaitu Al Hidayah dan Tarbiyah Islamiah. Model
pengembangan bengkel sepeda motor yang dikembangkan oleh
PP Al Hidayah memperlihatkan prospek yang baik sebagai suatu
unit usaha. Hanya saja masih sangat diragukan untuk dapat
berperan sebagai tempat praktek santri. Sedangkan model
pengembangan usaha konveksi yang dikembangkan oleh PP
Tarbiyah Islamiah, lebih banyak manfaatnya sebagai tempat
praktek santri serta dapat juga menjadi salah satu sumber
penghasilan pesantren.
7. Prospek Mandiri
Prospek Mandiri (Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri)
merupakan program penyediaan dana bergulir dan dukungan
bantuan perkuatan lainnya, kepada para sarjana dalam wadah
koperasi, untuk melakukan kegiatan usaha pada berbagai
bidang/sektor usaha, dalam rangka menumbuhkan usaha baru
(wirausaha baru) dan penciptaan lapangan kerja. Dana ini
diberikan kepada koperasi peserta program untuk
mengembangkan usaha yang diusulkan oleh masing-masing
daerah. Untuk Provinsi Jambi diusulkan kegiatan pengembangan
ikan Patin dan sapi penggemukan. Dari dua koperasi penerima
dana ini dengan jumlah anggota awal 52 orang, saat ini keduanya
tidak berjalan baik. Malah jumlah anggota yang masih aktif hanya
sebagian kecil saja. Sedangkan usaha ikan Patin dan
penggemukan sapi yang dilaksanakan praktis tidak berjalan lagi
karena tidak memberikan keuntungan.
Secara umum kegagalan program ini sesungguhnya bermula
dari rancangan awal program itu sendiri. Memaksakan peserta
program, yaitu para sarjana yang berasal dari latar belakang

berbeda, untuk mengelola usaha dengan komoditas tertentu, yaitu
ikan Patin dan penggemukan sapi, bukanlah cara yang ideal untuk
mengembangkan kewirausahaan. Apalagi disertai dengan
adanya berbagai aturan yang mengikat seperti harus dikelola
sendiri oleh peserta (tidak boleh menyewa tenaga kerja)
menjadikan usaha yang dikembangkan tidak lagi berorinetasi
bisnis. Walhasil, dana dan asset yang tersisa saat ini tinggal sekitar
75% saja. Seharusnya dalam jangka lima tahun dana yang diterima
ini sudah dapat dilunasi oleh penerima. Selain itu dari pelaksanaan
program ini tidak melibatkan kabupaten / kota sehingga hampir
tidak ada dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah
dalam menunjang program ini.
8. Lain-lain
Dana Perkuatan yang masuk ke dalam kategori ini
digunakan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan usulan masing-
masing koperasi penerima. Kegiatan usaha yang dikembangkan
adalah: ternak itik (3 koperasi); sapi (2 koperasi); ikan keramba (1
koperasi); benang sutera (1 koperasi); pabrik kelapa sawit mini (1
koperasi) dan industri serat rami (1 koperasi). Dari sembilan koperasi
penerima dana ini hanya dua koperasi yang masih menjalankan
usahanya dengan menggunakan dana perkuatan tersebut yaitu
koperasi Fauna Lestrai dan Depati Parbo. Kedua koperasi ini
mengembangkan ternak sapi. Sedangkan kegiatan koperasi
lainnya sudah tidak ada lagi, bahkan ada yang koperasinyapun
sudah tidak ada lagi. Satu paket kegiatan yang diberikan kepada
koperasi Sawit Mitra Usaha berupa pembangunan pabrik kelapa
sawit mini senilai Rp 3 milyar, ternyata tidak dapat dilaksanakan
karena dianggap tidak efisien. Seluruh Dana Perkuatan yang telah

disalurkan kepada koperasi saat ini telah dikembalikan ke pusat
melalui Bank penyalur.
Beberapa catatan berkenaan dengan kegagalan
pemanfaatan dana untuk kegiatan kelompok ini antara lain karena
program bersifat dropping dengan komoditas yang telah
ditetapkan oleh pusat. Walaupun secara adminsitratif koperasi
diharsukan membuat proposal dengan komoditas yang telah
ditetapkan tersebut. Dengan kondisi seperti ini maka pemerintah
daerah terpaksa menyediakan koperasi yang dibutuhkan dengan
membentuk koperasi baru atau menggunakan KPN. Dari sembilan
koperasi penerima program ini tiga diantaranya adalah KPN. Selain
itu pengadaan barang yang dilakukan oleh koperasi ternyata
“ditumpangi” oleh oknum pusat sehingga koperasi hanya
menerima barang, bukan dana perkuatan. Oleh sebab itu ditemui
kualitas barang yang tidak memenuhi standar seperti halnya bibit
itik tua, yang kemudian terpaksa diterima oleh koperasi. Dengan
kondisi seperti maka jelas pengembangan usaha yang didanai oleh
program ini menjadi tidak rasional lagi sebagai suatu usaha bisnis.
4.3. Hambatan Pengembangan UMKM di Provinsi Jambi
Berdasarkan karakteristik responden dan kinerja sampel yang
mendapatkan dana perkuatan yang diuraikan diatas, dapat
diidentifikasi sejumlah permasalahan yang diyakini menjadi faktor
penghambat pengembangan bantuan dalam memenuhi sasaran
yang diharapkan. Secara garis besar faktor penghambat tersebut
meliputi:
a. Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal adalah salah
satu faktor penghambat berkembangnya koperasi dan UKM.
Beberapa koperasi mengeluhkan akan minimnya modal yang
dimiliki. Oleh karena itu, kucuran dana dari pemerintah masih
diperlukan oleh sebagian koperasi.
Namun demikian, hasil pengamatan juga menunjukkan
bahwa sebagian koperasi lagi menyatakan bahwa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa
koperasi yang kekurangan modal.
a. Sumberdaya Manusia.
Secara keseluruhan koperasi yang disurvei sesungguhnya
telah mendapatkan bantuan dari pemerintah bahkan beberapa
koperasi malah telah menerima bantuan pemerintah sebanyak 2
kali. Namun demikian, berdasarkan hasil survey ternyata sebagian
besar dari koperasi tersebut tidak mengalami perkembangan yang
berarti. Ini berarti bahwa modal tidak menjadi satu-satunya
penyebab relatif lambannya perkembangan koperasi dan UMKM.
Temuan dilapangan menunjukkan bahwa secara umum
sumberdaya manusia yang dimiliki oleh koperasi penerima bantuan
masih relatif rendah. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang
relatif rendah maka pemahaman terhadap koperasi dan UKM yang
dikelolapun masih sangat minim. Permasalahan sumberdaya
manusia juga kelihatan dari cara koperasi mengelola bantuan
yang diterima. Sebagai contoh, dari 12 koperasi yang menerima
program P3KUM konvesional, hanya delapan yang masih mampu
mengelola bantuan secara baik. Temuan juga menunjukkan
bahwa masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT
dan tidak membuat laporan tahunan.

Hasil wawancara dengan responden baik itu para pengelola
koperasi maupun anggota koperasi menunjukkan bahwa masih
banyak para anggota koperasi yang tidak memahami hak dan
kewajibannya sebagai anggota. Ketidak-tahuan ini diperkirakan
sebagai salah satu penyebab banyaknya koperasi yang
tidak/belum mengansur pinjaman. Para anggota banyak yang
beranggapan bahwa dana bergulir yang diberikan oleh
pemerintah adalah bantuan yang tidak harus dikembalikan.
Temuan dilapangan ini konsisten dengan Hapsah (2004).
Menurut Hapsah, sebagian besar usaha kecil tumbuh secara
tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun.
Dengan demikian, persoalan kualitas sumberdaya manusianya
sering kali terabaikan. Keterbatasan sumberdaya manusia baik dari
segi pendidikan formal maupun dari sisi pengetahuan dan
ketrampilan berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan
usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang
dengan optimal.
b. Seleksi
Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar penyaluran dana
bantuan pemerintah UMKM melalui koperasi belum melalui suatu
metode perekrutan atau seleksi yang benar. Beberapa koperasi
penerima bantuan belum memenuhi kriteria sesuai dengan
petunjuk teknis program yang dikucurkan. Bahkan pada beberapa
lokasi ditemukan koperasi penerima bantuan yang baru berdiri dan
beraktivitas saat mereka mengetahui akan ada pemberian
bantuan. Ini berarti bahwa koperasi tersebut adalah koperasi
dadakan yang muncul pada saat bantuan akan dikucurkan.

Meski tidak semuanya merupakan koperasi dadakan, namun
beberapa koperasi penerima bantuan yang sesungguhnya sudah
lama berdiripun sebenarnya ada yang belum memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Walaupun beberapa
koperasi tersebut telah lama berdiri, namun koperasi tersebut
sebenarnya hanya tinggal nama saja sedangkan aktivitas tidak
ada sama sekali. Padahal, berdasarkan petunjuk teknis untuk
hampir semua program bantuan, setiap koperasi penerima harus
memiliki laporan tahunan dan melaksanakan RAT paling tidak
dalam 1 tahun terakhir. Kenyataannya, walaupun laporan tahunan
dibuat, namun laporan tersebut kebanyakan hanya sebatas untuk
memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan saja. Hal yang
sama juga terjadi pada RAT. Beberapa koperasi hanya menyusun
laporan RAT sebagai persyaratan saja.
Lemahnya aspek seleksi ini juga diduga juga berkaitan dengan
lunaknya persyaratan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.
Instansi terkait di masing-masing kabupaten biasanya berupaya
agar bantuan banyak mengalir ke koperasi/UKM di wilayah
mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman bahwa
salah satu indikator keberhasilan instansi adalah banyaknya
program dan bantuan pemerintah yang berhasil disalurkan kepada
lembaga koperasi dan UKM yang berada di wilayahnya.
Keberhasilan menggaet dana yang besar dianggap sebagai suatu
prestasi.
Temuan juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa koperasi
yang antara pengelola dana dan penerima bantuan tidak memiliki
kaitan sama sekali. Sebagai contoh adalah koppontren yang
dimiliki oleh para guru pada salah satu pondok pasantren. Koperasi
ini sebenarnya bergerak dalam usaha simpan pinjam dan

penjualan keperluan sehari-hari, sementara dana yang diterima
adalah bantuan pemerintah untuk tempat praktek usaha santri.
c. Aspek Perencanaan
Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi/UKM
yang menerima bantuan tidak memiliki perencanaan yang
matang mengenai program yang akan dilakukan. Indikasi ini
terlihat dari sedikitnya koperasi/UKM yang mampu mengelola dana
dengan baik. Sebagai contoh, dana yang disalurkan ke sektor
agribisnis tidak semuanya berhasil dikelola dengan baik. Contoh
nyata adalah Koperasi Margo Mukti yang mendapat bantuan
Rp.500 juta rupiah, ternyata gagal dalam mengelola dana yang
cukup besar tersebut. Temuan menunjukkan bahwa sejak tahun
2008 koperasi ini bahkan tidak pernah lagi melakukan RAT.
Tidak dimilikinya perencanaan yang matang juga ditunjukkan
oleh Koppontren. Dari empat penerima dana bantuan, hanya 2
yang sudah memperlihatkan pemanfaatan secara jelas. Namun
demikian, jika ditelusuri lebih lanjut, ada keraguan akan prospek
dari aktivitas yang dilakukan oleh Koppontren tersebut. Sebagai
contoh, koppontren Tarbiyah Islamiah. TPU pada koppontern ini
hanya bisa digunakan untuk tempat praktek santri tetapi tidak
prospektif untuk dikembangkan sebagai usaha yang
menguntungkan. Argumen ini cukup berasalasan mengingat TPU
tersebut terletak di dalam pondok, sehingga jauh dari jangkauan
para konsumen yang membutuhkan pelayanan.
Lemahnya aspek perencanaan ini juga diakui oleh
Tambunan (2009). Menurut Tambunan, lemahnya perencanaan
menyebabkan koperasi/UKM tidak mampu menyelaraskan antara
tujuan pemberian dana oleh pemerintah dengan sasaran yang

diinginkan. Kondisi ini terjadi karena koperasi/UKM tidak mampu
memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah. Hal senada
juga diungkapkan oleh Hapsah (2004) dan Alverina (2003). Alverina
bahkan menyimpulkan bahwa pemberian dana perkuatan belum
mampu meningkatkan kemampuan ekonomi lokal.
d. Aspek pembinaan
Temuan juga menunjukkan bahwa pembinaan terhadap
koperasi/UMKM penerima bantuan masih relatif kurang. Faktor
penyebabnya adalah karena tenaga penyuluh dari departemen
atau instansi terkait relatif masih kurang. Dampak dari kurangnya
pembinaan adalah sulitnya koperasi/UMKM mencapai
keberhasilan. Pembinaan yang rutin tentunya sangat membantu
dalam mengurangi resiko terjadi penyimpangan pemanfaatan
bantuan secara lebih dini. Sebagai contoh ditemui sejumlah
koperasi yang tidak melaksanakan RAT tetapi oleh pemerintah
setempat tidak dilakukan pembinaan secara seksama. Selain itu
disinyalir ada sejumlah koperasi yang pemanfaatan bantuannya
hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Hal seperti ini seharusnya
dapat dihindari apabila pembina di lapangan melakukan
komunikasi yang baik dengan anggota koperasi secara rutin.
Kurangnya pembinaan merupakan salah satu faktor penghambat
berkembangnya koperasi dan UMKM.
Menurut Tambunan (2009) meski modal yang dimiliki oleh UKM,
namun jika tidak diikuti oleh pembinaan terutama tentang
bagaimana memanfaatkan bantuan yang diterima, maka UMKM
akan cenderung tidak berhasil. Pendapat Tambunan (2009)
konsisten dengan hasil penelitian dari Pusat Studi UIEU (2008).
Menurut hasil penelitian ini, pembinaan yang relatif kurang

merupakan salah satu penghambat perkembangan koperasi dan
UMKM.
e. Aspek Pengawasan
Faktor lain yang menyebabkan relatif lambannya
perkembangan koperasi/UMKM yang mendapat bantuan
pemerintah adalah kurangnya aspek pengawasan. Indikasi ini
ditandai oleh relatif jarangnya aparatur yang berkunjung ke
koperasi dan UKM. Pemerintah cenderung lunak terhadap koperasi
dan UMKM. Peran pemerintah sepertinya hanya sampai kepada
pengucuran dana. Relatif jarang aparatur mengontrol ke lapangan
untuk mengetahui apakah koperasi dan UKM tersebut telah
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Temuan dilapangan
menunjukkan bahwa beberapa koperasi justru telah melakukan hal
yang tidak selaras lagi dengan petunjuk teknis dari bantuan. Kondisi
ini menyebabkan tujuan dan sasaran pemberian bantuan tidak
tercapai.
Kurangnya pengawasan diikuti pula oleh tidak adanya aturan
berupa sanksi mengenai konsekuensi dari pelaksanaan yang
menyimpang dan penunggakan dana yang dipinjamkan.
Ketiadaan sanksi ini umumnya menyebabkan koperasi dan
anggotanya cenderung berprinsip bahwa bantuan tersebut
adalah gratis sehingga tidak ada dorongan untuk memajukan
koperasi dan UMKM tersebut. Sebagian dari anggota koperasi justru
meminjam dana untuk kebutuhan konsumtif. Koperasi penerima
bantuan juga menerapkan tingkat bunga pinjaman yang
dikenakan oleh koperasi terhadap anggotanya relatif tinggi. Pada
sebagian koperasi yang bergerak pada kegiatan simpan pinjam,
tingkat bunga yang dikenakan bahkan mencapai 2 % per- bulan.

Tingkat bunga seperti ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan
tingkat bunga bank.
f. Aspek Kebijakan Pemerintah
Pemerintah masih menerapkan pola top-down dalam
menyalurkan kredit kepada koperasi. Pemerintah masih
mengasumsikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh
koperasi sama, padahal tidak semua koperasi menghadapi
permasalahan yang sama.
Selama ini, pemerintah seakan-akan mengasumsikan bahwa titik
lemah dari koperasi dan UKM adalah masalah modal. Dalam
kenyataannya, tidak semua koperasi mengalami masalah
kurangnya modal. Pada beberapa kabupaten terdapat koperasi
yang mempunyai modal yang cukup kuat. Sebagai contoh,
koperasi serba usaha BMT serambi madinah yang telah memiliki
modal mencapai Rp. 2,5 milyar. Koperasi semacam ini
sesungguhnya tidak lagi menghadapi persoalan modal. Yang
diperlukan oleh koperasi semacam ini adalah arahan dan binaan
agar bisa berkembang dengan baik dan semakin maju.
Disamping itu, Penyediaan Dana Perkuatan koperasi hendaknya
tidak menggunakan target tahun anggaran sehingga masing-
masing pemerintah daerah tidak “dipaksa” untuk menyiapkan
sejumlah koperasi calon penerima bantuan dalam waktu yang
singkat. Kebijakan seperti itu dapat memberikan keleluasaan
kepada pemerintah daerah untuk lebih leluasa untuk menseleksi
koperasi yang benar-benar layak.
4.4. Pola Pengembangan Ideal

Dari gambaran kinerja dan hambatan pengembangan dana
perkuatan yang telah dilaksanakan oleh koperasi sampel,
sebagaimana dijelaskan diatas maka pola penyediaan Dana
Perkuatan untuk UMKM melalui koperasi hendaknya
memperhatikan hal-hal berikut:
a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
Seperti telah disebutkan sebelumnya, umumnya sumberdaya
manusia yang mengelola koperasi masih relatif sangat rendah,
baik dari sisi pendidikannya maupun dari segi pengetahuannya
tentang bagaimana mengelola koperasi secara baik. Agar
koperasi/UMKM penerima bantuan dapat mengelola dana
secara baik, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia. Salah satu caranya adalah dengan
memberikan kesempatan kepada pengurus koperasi untuk
mengikuti pendidikan dan latihan baik itu latihan kepemimpinan
maupun pelatihan pengelolaan keuangan. Pemerintah dapat
Dengan demikian, diharapkan koperasi-koperasi penerima pula
memberikan pengetahuan tentang bagai mana melkukan
fungsi manajemen seperti perencanaan, organizing, actuating,
dan controlingl. Diharapkan melalui pelatihan semacam ini
bantuan yang diberikan pemerintah dapat berkembang
dengan baik sehingga tujuan dan sasaran dan harapan
pemerintah akan bisa tercapai.
b. Melakukan seleksi yang ketat dan objektif.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat dalam hal
pemberian bantuan kepada koperasi, pemerintah harus
melakukan suatu seleksi yang relatif ketat. Seleksi yang ketat
dimaksudkan agar koperasi-koperasi yang nantinya menerima
bantuan adalah koperasi yang betul-betul memenuhi kriteria

sesuai dengan yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam
juknis masing-masing program bantuan. Dengan cara seperti ini
tidak akan adalagi koperasi dadakan yang baru muncul pada
saat bantuan akan dikucurkan. Keberhasilan program
pemberian bantuan hendaknya tidak hanya diukur
berdasarkan besarnya dana yang disalurkan, akan tetapi harus
pula memperhatikan ketepatan dalam memberikan bantuan.
c. Salah satu strategi yang dapat dilakukan agar seleksi dapat
berjalan secara tepat adalah dengan cara melakukan visitasi
kepada koperasi/ukm yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemerintah daerah
seringkali berupaya agar koperasi di daerah mereka
mendapatkan bantuan dalam jumlah besar, sehingga sering
mengabaikan persyaratan, bahkan agar koperasi-koperasi di
daerah mereka terlihat memenuhi syarat, maka pemerintah
daerah ikut memeberikan rekomendasi kepada koperasi/UKM
yang secara objektif belum layak dan eligible untuk menerima
bantuan. Penyaluran Dana perkuatan hendaknya tidak
dilakukan berdasarkan kuota per-wilayah kabupaten / kota
tetapi berdasarkan kuota provinsi. Dengan sistem ini maka
akan lebih besar peluang bagi provinsi untuk memilih koperasi
terbaik sebagai calon penerima bantuan.
d. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan
Agar koperasi penerima bantuan bisa berkembang dan
mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan, maka
pemerintah harus melakukan pembinaan secara terus menerus
dan berkesinambungan. Salah satu strategi yang dapat
dilakukan adalah dengan cara memberikan pemahaman

kepada pemilik dan anggota koperasi bahwa koperasi yang
mereka kelola adalah milik bersama. Pemerintah juga harus
memberikan pemahaman bahwa koperasi harus
dikembangkan melalui proses yang lebih partisipatif, tidak
dengan sistem dadakan. Koperasi tidak bisa ditumbuhkan
dengan hanya mengumpulkan sejumlah orang ke dalam suatu
organisasi, tanpa menumbuhkan rasa kebersamaan dan ikatan
sosial di antara para anggotanya. Untuk itu pola
pengembangan koperasi yang dilakukan secara bertahap
melalui suatu proses yang alami diharapkan akan menghasilkan
koperasi yang tangguh. Disamping itu, pembinaan yang
berkesinambungan oleh pemerintah daerah terhadap koperasi
penerima Dana Perkuatan. Pembinaan ini penting untuk
menghindari adanya penyimpangan dari penggunaan
bantuan yang diberikan secara lebih dini.

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah digunakan oleh
koperasi/UMKM untuk kegiatan yang cukup beragam. Tidak
semua koperasi/UMKM menggunakan dana sesuai tujuan
program bantuan pemerintah dan rencana awal
koperasi/UMKM bersangkutan.
2. Modal bukanlah satu-satunya faktor penghambat
berkembangnya koperasi. Faktor-faktor lain yang juga menjadi
penghambat berkembangnya koperasi penerima bantuan
adalah kualitas sumberdaya manusia, seleksi, perencanaan,
pembinaan, pengawasan, serta kebijakan pemerintah.
3. Semua koperasi/UMKM yang mendapatkan bantuan dana
khususnya pinjaman dari pemerintah ternyata belum
mengembalikan dana tersebut secara total. Meski sudah ada
yang mencicil, namun cicilan tersebut masih relatif kecil
dibandingkan dengan dana yang dipinjam.
4. Sebagian besar dari koperasi/UMKM yang memperoleh bantuan
dari pemerintah gagal dalam meningkatkan kinerjanya. Kondisi
ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tidak adanya arah
program koperasi yang jelas, kurangnya pengetahuan dalam

menjalankan aktivitas, kesulitan dalam mengembalikan tingkat
bunga pinjaman, serta seleksi awal dari pemerintah ketika dana
pinjaman tersebut dikucurkan.
5. Banyak pola-pola bantuan teknik yang kurang efektif, antara
lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah
(top-down) kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya
menurut kondisi spesifik obyek binaan di lapangan, serta kurang
konsistennya dukungan sumberdaya dan lemahnya
manajemen.
6. Belum efektifnya mekanisme bawah-atas (bottom-up) di
lapangan. Kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah
belum mengakomodir kebutuhan yang betul-betul real dari
koperasi/UMKM.
5.2. Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi kebijakan yang
dapat dikemukakan agar pemanfaatan dana bantuan pemerintah
terhadap UMKM di Provinsi Jambi dapat optimal adalah sebagai
berikut:
1. Pemerintah perlu melakukan pembinaan yang
berkesinambungan agar Koperasi/UMKM bisa mengembangkan
usahanya sesusai dengan tujuan pemerintah. Bentuk
pembinaan yang dapat dilakukan antara lain adalah melalui
pembinaan manajemen administrasi, kelembagaan, dan
kewirausahaan terutama kepada koperasi/UMKM yang belum
berhasil meningkatkan kinerjanya.
2. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi koperasi/UMKM yang
akan diberikan bantuan dan memilah-milah jenis bantuan sesuai
dengan kebutuhan koperasi/UMKM di lapangan. Pola Top Down

sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Tidak semua koperasi
menghadapi persoalan yang sama dan tidak semua koperasi
membutuhkan bantuan yang sama. Oleh karena itu, perlu
dilakukan inventarisasi kebutuhan koperasi/UMKM. Dengan
demikian, diharapkan bantuan yang diberikan bisa tepat
sasaran.
3. Pemerintah juga harus memilah koperasi/UMKM yang perlu
dibantu. Tidak semua koperasi harus dibantu. Sebagai contoh,
koperasi yang sudah maju dan memiliki manajemen yang sudah
baik tidak lagi dibantu secara finansial. Koperasi/UMKM seperti
ini harus didorong untuk mentransfer pengetahuan dan
pengalamannya kepada koperasi yang belum maju.

Daftar Pustaka
Anonim, 2008a. Kebijakan Pembagungan UMKM Departement
Industri dan Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta
Anonim, 2008b.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Depkumdang dan HAM,
Jakarta
Asian Development Bank (2001), Small Scale Business Enterprise, AD
B Report. Manila.
BPS. (2008). Badan Pusat Statistik. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
BPS. (2008). Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
Haryadi, Saparuddin, Hodijah (2008), Pola Pembinaan Usaha Kecil
Menengah di Kabupaten Sarolangun. Kerjasama Universitas
Jambi dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Sarolangun.
Hafsah, M.J. 2004, upaya pengembangan usaha kecil dan
menengah (UKM), Infokop Nomor 25 Tahun XX
Naisbitt, John, Global Paradox, New York : Avon Books, 1993
Prawiranegara AS, 1998, Kebijaksanaan Pembinaan Pengusaha
Kecil Khususnya Tentang Organisasi Usaha di Indonesia”,
dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pengusaha Kecil : Penting dan
Kompleksitas Masalahnya, Jakarta : PAU-IS-UI, November
1994
Sucherly (2003), Peranan Manajemen Pemasaran Stratejik dalam
Menciptakan Keunggulan Posisional serta Implikasinya
terhadap Kinerja Organisasi Bisnis dan Non Bisnis
(Pendekatan 5-A). Orasi Ilmiah. Universitas Padjajaran,
Bandung.
Tambunan, Mangara (2004) Melangkah ke depan UMKM dalam
Perekonomian Indonesia di masa depan, Makalah pada
Debat Ekonomi ESEI, 2004, Jakarta Convention Centre, 15-16
September 2004.

Lampiran
KOPERASI /LKM SAMPEL KEGIATAN SURVEY PEMANFAATAN BANTUAN
PEMERINTAH BAGI UKM
Program Nama Koperasi/LKM Lokasi Tahun Nilai
(Rp. Jt)
P3KUM
Konvensi
onal
1. KUD Gunung Tujuh
2. Kop. Jaya Bersama
3. KUD Depati Parbo
4. Kop. Karya Bersama
5. Kop. Tenun Songket
6. KUD Sinar Kerakap
7. Koppas Bungo Dani
8. KUD Sari Mukti
9. KUD Pelayangan
10. Kop. Mitra Sejati S
11. Kop. Kharisma
12. Kop. Swakerta
Kab. Kerinci
Kab. Kerinci
Kab. Kerinci
Kab. Kerinci
Kab. Bungo
Kab. Bungo
Kab. Bungo
Kab. Bungo
Kota Jambi
Kota Jambi
Kota Jambi
Kota Jambi
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2007
2007
2006
100
50
100
50
100
50
100
100
100
100
100
100
P3KUM
Syariah
1. KSU Serambi Madinah
2. KUD Jitu Mekar Jaya
Kab. Kerinci
Kab. Bungo
2006
2006
50
50
MAP 1. Kop Fauna Lestari
2. Kop. Pandai Besi
Kab. Bungo
Kota Jambi
2004
2004
350
350
PERKASS
A dan
P2WUM
1. Kopwan Bhakti Ibu
2. Koperasi Ibu
Kab. Bungo
Kab. Kerinci
2007
2006
100
100
Agribisnis 1. KUD Margo Mukti
2. Kop. Kaya Makmur
Kab. Kerinci
Kota Jambi
2005
2005
500
500
TPU Santri 1. PP Nurul Haq
2. PP Tarbiyah Islamiah
3. PP Al Hidayah
4. PP As’ad
Kab. Kerinci
Kab. Bungo
Kota Jambi
Kota Jambi
2006
2007
2007
2007
200
200
200
200
Prospek
Mandiri
1. Kop. Bina Cipta Mandiri
2. Kop. Mandiri Bersama
Kota Jambi
Kota Jambi
2007
2007
837
837
Lain-lain 1. Koppontren Nurul Haq
2. KUD Depati Parbo
3. Kop. Fauna Lestari
4. Kop. Usaha Niaga
5. Kop. Sawit Mitra Usaha
6. Kop. Bungo Serumpun
7. Kop. Wana Lestari
8. Kop. Usahatani
9. Kop. Harapan Bintang
Kab. Kerinci
Kab. Kerinci
Kab. Bungo
Kab. Bungo
Kab. Bungo
Kab. Bungo
Kab. Bungo
Kota Jambi
Kota Jambi
2004
2007
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
900
250
5.428
200
3.000
250
2.122
100
100

Studi Potensi UMKM Jambi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Studi Potensi UMKM Jambi

Similar to Studi Potensi UMKM Jambi (20)

More from Calvin Thesno

More from Calvin Thesno (7)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Studi Potensi UMKM Jambi