1. umihanik.blogspot.com
Krisis Global, Kinerja Ekspor, dan Potensi
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Umi Hanik
Menurut data yang direlease oleh BPS pada 1 Desember 2008, secara kumulatif nilai
ekspor Indonesia Januari-Oktober 2008 mencapai US$118,43 miliar atau meningkat 26,92
persen dibanding periode yang sama tahun 2007, sementara ekspor nonmigas mencapai
US$92,26 miliar atau meningkat 21,63 persen. Selama periode tersebut, Jepang masih
merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$11.805,3 juta (12,80 persen),
diikuti Amerika Serikat dengan nilai US$10.672,6 juta (11,57 persen), dan Singapura
dengan nilai US$8.673,5 juta (9,40 persen). Namun demikian meskipun secara kumulatif
menunjukkan adanya kenaikan, nilai ekspor Indonesia Oktober 2008 mengalami
penurunan sebesar 11,61 persen dibanding ekspor September 2008.
Dengan demikian meskipun secara agregate kinerja ekspor menunjukkan angka yang
positif namun secara umum kinerja ekspor masih kurang menggembirakan, hal ini
disebabkan belum adanya upaya yang optimal untuk memperluas pasar di luar negeri,
banyaknya potensi ekspor di dalam negeri yang belum tergali, produksi di dalam negeri
yang tidak mampu mengimbangi permintaan dunia karena belum optimalnya kinerja sektor
riil dan UMKM, infrastruktur yang terbatas, regulasi yang kurang mendukung dan
pembebanan bea ekspor yang seringkali kontraproduktif, terbatasnya jenis dan golongan
barang yang diekspor serta adanya paradox kebijakan domestic marget obligation
terhadap produk-produk ekspor yang menjadi primadona, faktor ekonomi global, serta
faktor pembiayaan dll.
Selain itu, fenomena pelemahan makroekonomi yang sedang terjadi di Amerika Serikat
(AS) saat ini telah bergerak menjadi lebih mengglobal dan serius. Gejolak yang bermula
dari macetnya kredit perumahan1 dan diikuti oleh bangkrutnya raksasa keuangan,
pelemahan yang terjadi secara sistematis, serta gelombang deras dari krisis kini telah
menjalar ke seluruh urat nadi perekonomian negara tersebut dan telah menyentuh negara
lain. Kejatuhan nilai aset, harga modal (suku bunga) yang tinggi dan krisis likuditas yang
tercipta dalam skala yang luas, serta berhentinya aliran modal ke sektor riil, yang
berpotensi melemahkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan
kemiskinan adalah mimpi buruk bagi ekonomi kita dan tidak mustahil akan terjadi jika
langkah antisipatif tidak disiapkan oleh pemerintah sejak dini. Lebih jauh, keruntuhan
raksasa keuangan global yang terjadi di banyak negara baru-baru ini telah menjadi saksi
kegagalan kapitalisme global dari tidak sempurnanya market mechanism, bahkan
diprediksi lebih besar dari depresi ekonomi tahun 1930-an dan krisis moneter 10 tahun
yang lalu.
1 Atau Subprime mortage merupakan surat utang yang ditopang oleh jaminan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan profil debitor
yang memiliki kemampuan bayar relatif rendah
umihanik.blogspot.com

2. umihanik.blogspot.com
Selanjutnya, wacana lain yang tengah berkembang adalah tentang second round effect
dari krisis keuangan yang tengah berlangsung antara lain mulai turunnya permintaan
ekspor dari luar negeri terutama pasar Amerika menyebabkan industri dalam negeri yang
banyak bergantung pada pasar ekspor tersebut kehilangan order. Hal ini jika tidak segera
diambil tindakan berupa kebijakan komprehensif maka akan menyebabkan adanya
pemecatan massal dan rontoknya industry dalam negeri. Devisa negara yang didapat dari
ekspor dapat dipastikan juga akan merosot drastis.
Mengacu pada berbagai fakta di atas maka keberadaan lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia ke depan akan menjadi penting sebagai salah satu stimulus optimalnya kinerja
ekspor. Namun demikian, diluar potensi dari LPEI dalam mendongkrak kinerja ekspor perlu
juga diantisipasi dan didorong agar muatan RUU menekankan pada prinsip ketelitian dan
kehati-hatian mengingat ke depan pembiayaan ekspor oleh LPEI akan menggunakan dana
negara. Terdapat beberapa pasal yang menurut pengamatan penulis cukup kritis dan perlu
untuk disempurnakan dalam rangka meminimalisir resiko penyimpangan terhadap fasilitas
pembiayaan oleh negara ini nantinya. Pasal-pasal tersebut antara lain mencakup :
1. Terkait pasal 19 tentang penyertaan modal melalui APBN bagi Sovereign Status yang
kelak akan melekat pada LPEI, perlu ditegaskan disini bahwa modal awal LPEI adalah
aset BEI dan BUKAN injeksi baru dari APBN, dan mengenai adanya kewajiban
pemerintah untuk menutup kekurangan modal dari APBN berdasarkan mekanisme
yang berlaku, dalam hal modal LPEI berkurang dari Rp. 4.000.000.000.000,- (Empat
Trilyun Rupiah), maka syarat penambahan modal harus dilakukan secara ketat dan
hati-hati dengan didahului adanya audit independen dan penilaian kelayakan usaha
serta melalui persetujuan DPR. Oleh karenanya syarat akuntabilitas penambahan
modal perlu secara jelas disebut dalam peraturan turunannya;
2. Dalam Pasal 24 tentang penempatan dana yang belum dipergunakan oleh LPEI, perlu
adanya batasan maksimal penempatan dana yang belum dipergunakan yakni tidak
lebih dari 10-20%. Hal ini penting untuk mengantisipasi fokus alokasi dana selain untuk
kegiatan ekspor. Jika tidak ada batasan maksimal terhadap pasal ini maka dikawatirkan
porsi dana LPEI lebih besar untuk pembelian surat berharga atau SBI dibanding
pembiayaan ekspor. Selain itu harus diatur secara khusus dalam peraturan turunan
guna meminimalisasi penyimpangan orientasi pembiayaan ekspor;
3. Keputusan panja terkait Struktur Organisasi LPEI yang menggunakan One Board One
Star dimana Ketua Dewan Direktur merangkap sebagai Direktur Eksekutif dan
dihilangkannya hak suara Ketua Dewan Direktur untuk meminimalisir dominasi dalam
rapat dewan direktur perlu didukung. Selain itu diharapkan lembaga ini kelak dapat
menjadi independent state guna mengantisipasi berbagai intervensi, dst
4. Diharapkan LPEI ke depan hanya fokus pada pembiayaan ekspor, oleh karenanya
harus ditolak adanya pasal yang mengatur tentang pembentukan anak perusahaan dll.
Diusulkan perubahan pada pasal terkait status anak perusahaan dialih fungsikan
menjadi “kantor perwakilan” bagi kegiatan LPEI di daerah. Selanjutnya secara khusus
penulis mengharapkan LPEI ke depan dapat mendukung tumbuh-kembangnya UMKM
dengan mekanisme pembiayaan ekspor yang berpihak pada UMKM.
umihanik.blogspot.com

3. umihanik.blogspot.com
5. Guna meminimalisir peluang penyalahgunaan sistem dan peluang kerugian negara,
maka perlu adanya penetapan sanksi dan denda semaksimal mungkin, hal ini sekaligus
untuk menimbulkan efek jera.
6. Terkait kewenangan penghapusan piutang, aktiva bergerak, dan tatacara penghapusan
piutang harus mengacu pada UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Selanjutnya
tentang pembubaran BEI, hal ini juga perlu disikapi secara hati-hati dan perlu audit oleh
auditor independen sebelumnya tentang aset, piutang, resiko, utang, dan asuransi yang
menjadi beban BEI, terutama untuk proporsi pembiayaan macet, hal ini diperlukan
untuk mengantisipasi jangan sampai ketika BEI sudah melebur menjadi LPEI ternyata
dalam kondisi tidak sehat.
7. Terkait masa transisi beroperasinya LPEI, pemerintah diharapkan mempertimbangkan
ketentuan dalam Pasal 48 serta perhitungan terkait penyusunan peraturan
pelaksanaan, proses fit and proper test untuk anggota dewan direktur, dan proses audit
penutupan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Ekspor Indonesia yang akan
memakan waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
Selanjutnya perlu digarisbawahi bahwa RUU LPEI ini hanya merupakan salah satu
leverage unit yang tidak serta merta akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia jika tidak
didukung dengan upaya-upaya untuk mencari peluang pasar eskpor baru, perbaikan
signifikan terhadap kinerja infrastruktur ekspor, adanya dukungan yang optimal untuk
sektor riil dan UMKM, regulasi perpajakan yang mendukung, serta faktor penghambat
kinerja ekspor lainnya juga dituntaskan penanganannya.
Selain itu perlu ada upaya lainnya untuk mendorong percepatan kinerja ekspor dengan
merevitalisasi peran lembaga-lembaga yang sudah ada yakni Badan Pengembangan
Ekspor Nasional (BPEN), BKPM, Departemen Perdagangan, KADIN, dan para pemangku
kepentingan lainnya termasuk swasta baik di pusat maupun di daerah. Tanpa ini, maka
keberadaan LPEI tidak akan efektif.
umihanik.blogspot.com

4. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music